TurnBackHoax menelusuri video tersebut dengan bantuan Google Lens. Penelusuran mengarah ke video unggahan kanal YouTube KOMPASTV “Ketua DPR Puan Maharani Buka Suara Respons Demo 25 Agustus 2025”.

Dalam video yang tayang Senin (25/8/2025) itu, Puan menyampaikan pihaknya menampung setiap aspirasi dan masukan dari masyarakat. Tidak ada pernyataan tentang pengesahan beleid seputar perampasan aset.

Sejauh ini, seperti yang dilaporkan kompas.id pada Rabu (3/9/2025), RUU Perampasan Aset belum masuk tahap pembahasan di DPR. Pemerintah menyatakan baru akan mendorong agar rancangan ini masuk ke dalam program legislasi nasional (Prolegnas) tahun 2026. Hingga kini pun belum jelas apakah nantinya pemerintah atau DPR yang akan mengambil inisiatif untuk menyusun draf RUU tersebut.

Unggahan berupa klaim “DPR sahkan UU Perampasan Aset imbas aksi demo Agustus 2025” merupakan konten yang menyesatkan (misleading content).

(Ditulis oleh Moch. Marcellodiansyah)

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) menelusuri kebenaran klaim dengan memasukkan kata kunci “Presiden Prabowo umumkan bansos tahap tiga resmi cair 7 juta setiap NIK” ke mesin pencarian Google. Hasilnya tidak ditemukan informasi kredibel terkait klaim.

Selanjutnya Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) menelusuri video dalam klaim menggunakan alat verifikasi video Deepfake-0-meter. Hasilnya video tersebut memiliki fake probability 99,6% kemiripan dengan video buatan AI. Selain itu dalam video terlihat gerakan mulut yang tidak konsisten selaras dengan audio. Sehingga kemungkinan besar video tersebut merupakan hasil dari generate-AI.

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) kemudian menelusuri video dengan melakukan teknik reverse image search menggunakan Google Lens, Hasilnya, ditemukan video serupa di kanal Youtube milik Official iNews dengan judul “Pidato Prabowo Subianto Setelah Sah Menjabat Presiden RI, Suara Menggelegar Singgung Rakyat” yang tayang Minggu (20/10/2024).

Unggahan berisi klaim “Presiden Prabowo umumkan bansos tahap tiga resmi cair 7 juta setiap NIK” merupakan konten palsu (fabricated content).

Tim Pemeriksa Fakta MAFINDO (TurnBackHoax) memeriksa foto yang disebarkan menggunakan dua perkakas (tools) pendeteksi (detector).

Berdasarkan pendeteksian menggunakan Hive Moderation dengan berbagai metode, total skor yang didapatkan adalah sebanyak 99.9% terdeteksi sebagai konten yang dibuat menggunakan KA (Kecerdasan Artifisial) atau AI (Artificial Intelligence).

Selain itu, dengan menggunakan sightengine terdeteksi juga sebagai konten yang dibuat menggunakan KA dengan kemungkinan sebanyak 99%.

Unggahan tersebut masuk ke kategori konten palsu (fabricated content). Faktanya, hasil deteksi menggunakan Hive Moderation menyatakan bahwa foto yang disebarkan adalah buatan Kecerdasan Artifisial (AI, Artificial Intelligence) dengan probabilitas/kemungkinan sebesar 99.9%.

Saat masih menjabat sebagai Menkeu, Sri Mulyani menyatakan bahwa pemerintah tidak akan menerapkan tarif pajak baru maupun menaikkan tarif pajak yang sudah ada pada 2026.

Pernyataan itu disampaikan usai rapat kerja dengan Komite IV DPD RI, Selasa (2/9/2025).

“Kebutuhan negara dan bangsa begitu banyak maka pendapatan negara terus ditingkatkan tanpa ada kebijakan-kebijakan baru,” ujar Sri Mulyani sebagaimana diwartakan Kompas.com.

Menurutnya, langkah optimalisasi penerimaan bisa dilakukan melalui perbaikan sistem pemungutan pajak.

Sehingga, tarif pajaknya akan tetap sama tetapi penegakan dan kepatuhan wajib pajak ditingkatkan.

Narasi mengenai unggahan medsos kena pajak 12 persen marak muncul di tengah kekecewaan masyarakat atas tunjangan DPR RI yang tinggi.

Di sisi lain, rakyat merasakan kesulitan ekonomi karena sulit mencari kerja dan bertahan hidup, sementara pendapatan negara yang bertumpu pada pajak warga negara.

Di tengah gelombang aksi unjuk rasa pada Agustus 2025, sekelompok orang tak dikenal menyasar rumah Sri Mulyani untuk dijarah, bahkan beredar tuntutan agar Menkeu yang menjabat dalam tiga periode kepresidenan tersebut untuk mundur.

Belakangan Presiden Prabowo merombak susunan Kabinet Merah Putih.

Ia melantik Purbaya Yudhi Sadewa pada Senin (8/9/2025) menggantikan Sri Mulyani.

Narasi mengenai unggahan medsos dikenai pajak 12 persen merupakan satire.

Konten tersebut merupakan respons atas tunjangan DPR RI yang tinggi dan kinerja pemerintah.

Mantan Menkeu Sri Mulyani memastikan tidak ada kenaikan pajak atau pajak baru pada 2026.