Jejak digital video dapat ditelusuri dengan metode reverse image search.

Caranya dengan mengambil tangkapan layar klip, lalu lakukan pencarian gambar.

Hasil pencarian di Google mengarahkan ke video serupa di akun TikTok ini yang diunggah pada 4 April 2025 dan ini yang diunggah pada 28 Juli 2023.

Keterangan unggahan menyebutkan, peristiwa dalam video berlokas di sungai Qiantang, China.

Tim Cek Fakta Kompas.com juga menemukan video dari lokasi serupa di kanal YouTube ini dan ini.

Ombak besar dalam video bukanlah tsunami air laut, melainkan ombak dari air sungai.

Lokasi tepatnya ada di Zhutoujiaoba, sungai Qiantang, China. Petanya dapat dilihat di sini.

Dilansir Tide News, sungai Qiantang mengalami air pasang tahunan.

Fenomena ini menjadi hiburan tersendiri bagi warga setempat karena dapat melihat dan merasakan ombak besar dengan tetap aman, di balik pagar.

Video ombak besar di Zhutoujiaoba, sungai Qiantang, China disebarkan dengan konteks keliru.

Konten serupa telah ada di TikTok sejak 28 Juli 2023.

Sementara, tsunami akibat gempa Rusia terjadi pada Rabu (30/7/2025).

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri dan menemukan artikel di Gelora News yang identik dengan postingan. Kesamaan terdapat pada foto yang dipakai dan juga tanggal artikel diunggah.
Namun dalam artikel asli berjudul "Kaesang Janji PSI Besar di 2029"
Di sisi lain isi artikel juga tidak membahas sama sekali terkait paksaan rakyat yang memintanya jadi presiden. Artikel itu membahas pidato Kaesang usai terpilih sebagai Ketua Umum PSI periode 2025-2029, Sabtu (19/7/2025) di Solo.

Postingan artikel Kaesang Pangarep menyebut banyak rakyat yang memaksanya untuk jadi presiden adalah hoaks.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Berdasarkan penelusuran, tidak ditemukan pernyataan resmi dari BIN maupun pemerintah mengenai status darurat militer di Indonesia.

Hingga saat ini, tidak ada Keputusan Presiden (Keppres) yang menetapkan status darurat militer, dan tidak ada informasi bahwa TNI-Polri berada dalam status Siaga I secara nasional.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), darurat militer adalah keadaan darurat di suatu wilayah yang dikendalikan oleh militer sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Dalam kondisi ini, komandan militer memiliki kewenangan luas untuk menetapkan dan menegakkan hukum.

Indonesia pernah menerapkan darurat militer pada tahun 2003 di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, setelah Keppres ditandatangani oleh Presiden Megawati Soekarnoputri saat itu. Baca selengkapnya di sini

Hingga kini, kepemimpinan tertinggi tetap berada di tangan Presiden Prabowo Subianto, dan tidak ada kondisi yang menunjukkan negara berada dalam keadaan darurat militer.

Klaim: BIN umumkan Indonesia dalam kondisi darurat militer

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Rating: Hoaks

Pewarta: Tim JACX

Editor: M Arief Iskandar

Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Berdasarkan penelusuran, tidak ditemukan pernyataan tersebut. Lembaga pemantau ekonomi regional ASEAN+3, yakni ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO), telah mengklarifikasi bahwa mereka tidak pernah menyatakan Indonesia akan kolaps pada 2030 akibat utang.

AMRO menjelaskan bahwa laporan Konsultasi Tahunan 2025 tentang Indonesia hanya menyajikan analisis berbasis data mengenai kondisi dan prospek ekonomi makro.

Memang terdapat proyeksi bahwa rasio utang pemerintah Indonesia dapat meningkat secara bertahap hingga sekitar 42 persen pada 2029 jika tren fiskal saat ini berlanjut. Namun, tidak ada prediksi mengenai kolaps atau krisis ekonomi di Indonesia.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Sebaliknya, AMRO justru mengapresiasi kebijakan fiskal Indonesia yang dinilai hati-hati dan disiplin, serta upaya mitigasi risiko utang yang diambil di tengah tekanan ekonomi global.

AMRO juga menyatakan bahwa keberlanjutan utang Indonesia tetap kuat, karena rasio utang diproyeksikan jauh di bawah batas maksimum 60 persen dari PDB sesuai aturan fiskal, dan masih lebih rendah dibandingkan rata-rata negara ASEAN.

Selain itu, berdasarkan dokumen resmi Chairman’s Statement of the 46th ASEAN Summit Kuala Lumpur, 26 Mei 2025, tidak ditemukan satu pun pernyataan bahwa ASEAN memperingatkan Indonesia akan bubar akibat utang.

Dalam pernyataan resmi tersebut, ASEAN justru menekankan pentingnya kerja sama, inklusivitas, ketahanan ekonomi, dan integrasi kawasan.

Pewarta: Tim JACX

Editor: M Arief Iskandar

Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.