Untuk memverifikasi klaim tersebut, Tirto melakukan penelusuran terhadap video yang beredar. Langkah pertama dilakukan dengan penelusuran gambar terbalik (reverse image search). Hasilnya menunjukkan bahwa video tersebut identik dengan unggahan dari akun TikTok resmi milik Dedi Mulyadi, yakni @dedimulyadiofficial, yang dipublikasikan pada 30 Maret 2025.

Dalam video asli tersebut, Dedi Mulyadi terlihat mengenakan ikat kepala tradisional berwarna hitam dengan corak khas serta kaus putih, atribut yang sama seperti yang muncul dalam video hoaks. Latar belakang video juga menunjukkan kesamaan, yang mengindikasikan bahwa visual dalam unggahan Facebook memang berasal dari video asli Dedi Mulyadi.

Namun, setelah menonton keseluruhan video versi asli, konteksnya sama sekali berbeda. Dalam video TikTok tersebut, Dedi Mulyadi tidak sedang mengadakan kuis atau membagikan hadiah. Ia justru menyampaikan refleksi dan harapannya pada hari terakhir bulan puasa tahun 2025.

Ia menyebutkan beberapa hal yang identik dengan kebahagiaan menjelang Hari Raya, seperti anak-anak kecil yang mendapatkan uang, adanya baju baru, serta kebiasaan pribadinya mengunjungi warung langganan untuk meminum limun.

Tidak ditemukan satu pun pernyataan, ajakan, maupun informasi terkait kuis tebak kota atau pembagian hadiah uang sebagaimana yang diklaim dalam video Facebook tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa visual video telah dimanipulasi dengan konteks yang menyesatkan.

Untuk memastikan lebih lanjut, Tirto memisahkan audio yang berisi ajakan mengikuti kuis dari video tersebut. Audio tersebut kemudian dianalisis menggunakan alat pendeteksi kecerdasan buatan Undetectable.ai. Hasil analisis menunjukkan bahwa suara yang mengajak masyarakat mengikuti kuis tebak kota berpotensi merupakan hasil rekayasa AI dan bukan suara asli Dedi Mulyadi, hanya 1 persen konten audio dalam video tersebut yang dianalisis bukan buatan AI.

Jika diperhatikan lebih lanjut, akun yang mengunggah kuis berhadiah di Facebook bukanlah akun resmi Dedi Mulyadi. Akun resmi Dedi Mulyadi di Facebook adalah @Kang Dedi Mulyadi dan telah mendapatkan tanda verifikasi. Hal ini menunjukkan bahwa unggahan kuis berhadiah bukan berasal dari akun resmi, yang berpotensi mengarah ke penipuan.

Hasil penelusuran menunjukkan bahwa klaim kuis tebak kota berhadiah yang mengatasnamakan Dedi Mulyadi adalah salah dan menyesatkan (false and misleading).

Video kuis yang beredar tidak berasal dari akun resmi Dedi Mulyadi. Visual dalam unggahan tersebut merupakan potongan video lama dari akun TikTok resmi Dedi Mulyadi yang konteksnya telah dimanipulasi, sementara audio ajakan kuis berhadiah diduga merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan (AI). Dalam video asli, tidak terdapat pernyataan maupun ajakan terkait pembagian hadiah atau kuis berhadiah.

Dengan demikian, narasi yang beredar bertentangan dengan konteks asli video serta tidak didukung oleh pernyataan resmi maupun sumber terpercaya, sehingga berpotensi menyesatkan masyarakat.

===========

Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.

Pertama-tama, Tirto menelusuri akun pengunggah klaim. Akun ini tidak menyertakan tautan yang berhubungan dengan situs resmi Kemenkes RI pada kemkes.go.id. Tautan yang yang dicantumkan dalam bio akun TikTok tersebut yaitu https://grefth.it.com/daftar-kemenkes.

Kemudian, kami mencoba mengecek keaslian laman yang diklaim untuk mendaftar CPNS Kemenkes 2026 pada akun TikTok tersebut. Hasil analisis situs UrlScan menunjukan bahwa tautan yang dibagikan tidak terafiliasi dan bukan situs resmi milik Kemenkes. Tautan tersebut milik Cloudflarenet dengan domain grefth.it.com, dibuat pada 11 Januari 2026 dan berlaku selama 3 bulan.

Lebih lanjut, Tirto mencoba membuka tautan tersebut. Pengunjung lalu diarahkan pada pengisisan data pribadi, seperti nama lengkap, provinsi, dan nomor Telegram aktif. Dalam situs juga memperlihatkan testimoni masyarakat yang berhasil mendaftar.

Setelah itu, pengunjung diarahkan untuk mengisi kode OTP yang dikirimkan melalui nomor Telegram yang didaftarkan. Biasanya, modus ini digunakan untuk memancing korban berkomunikasi langsung dengan pelaku penipuan. Data pribadi yang didapat dari pengguna biasanya dieksploitasi untuk modus phishing.

Phishing sendiri adalah teknik penipuan digital untuk mencuri data pribadi dengan cara mengelabui korban agar mau memberikannya secara sukarela. Sering kali pelaku menyamar sebagai entitas terpercaya, seperti bank atau perusahaan terkenal. Modus itu biasanya disebarkan melalui media sosial palsu yang berisi tautan berbahaya.

Kami juga mendapati bahwa foto yang terdapat dalam unggahan video TikTok tersebut adalah Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes RI, Siti Nadia Tarmizi, saat menyampaikan komentar dalam pelaksanaan Rapat Kerja Kesehatan Nasional (Rakerkesnas) 2023 di Balai Sidang JCC, Jakarta, Jumat (23/2/2023). Hal ini seperti dilansir dari Antara News. Jadi, bisa disimpulkan bahwa gambar visual yang ada dalam unggahan TikTok tersebut tidak ada kaitannya dengan pembukaan CPNS Kemenkes 2026.

Tirto juga menemukan beberapa kejangganlan dalam video. Salah satunya, saat tokoh dalam unggahan tersebut berbicara, terlihat gesturnya tidak sesuai dengan gerak bicara Siti Nadia Tarmizi. Atas kecurigaan tersebut kami pun menganalisis video dengan menggunakan alat pendeteksi kecerdasan buatan (AI) dari Hive Moderation. Hasil analisis menunjukan bahwa video yang beredar memiliki kemungkinan sebagai hasil manipulasi sebesar 99,7 persen.

Dengan demikian, narasi pembukaan pendaftaran CPNS Kemenkes 2026 dalam video tersebut berpotensi sebagai hasil penyuntingan dan tidak berasal dari pernyataan asli Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes RI Siti Nadia Tarmizi.

Melansir laman resmi CASN Kemenkes sesuai dengan aturan Alur Pendaftaran CASN 2024, pelamar dapat menemukan informasi dan ketentuan terkait pendaftran CPNS pada laman casn.kemkes.go.id. Pelamar juga bisa mengakses laman SSCASN pada sscasn.bkn.go.id.

Untuk mendaftar, pelamar harus membuat akun dengan menggunakan nomor induk kependudukan (NIK) dan nomor kartu keluarga (KK) atau NIK kepala keluarga agar bisa mencetak kartu informasi. Jadi, untuk mendaftar CPNS Kemenkes, pelamar tidak perlu menggunakan nomor Telegram aktif.

Seleksi CPNS 2026 hanya dilakukan melalui portal resmi melalui Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) milik BKN dengan laman resmi sscasn.bkn.go.id. Tidak ada jalur pendaftaran resmi selain portal tersebut. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk waspada terhadap situs atau pihak yang mengaku dapat membantu pendaftaran di luar kanal resmi.

Adapun kualifikasi CPNS Kemenkes pada umumnya adalah; WNI, berusia 18-35 tahun (lebih untuk nakes spesialis), sehat jasmani/rohani, tidak pernah pidana/diberhentikan tidak hormat, serta memiliki ijazah sesuai formasi (S1, S2, D3 Nakes) dengan IPK minimal (seringkali 3.00) dan akreditasi kampus minimal B. Beberapa persyaratan tambahan yang umumnya diterapkan adalah pelamar harus bebas narkoba, mampu mengoperasikan komputer, serta bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia.

Dengan demikian, unggahan yang menyertakan tautan pendaftran CPNS Kemenkes 2026 dan meminta pelamar memberikan nomor Telegram aktif adalah tidak benar dan terindikasi penipuan.

Baca juga:Kemenkes Revitalisasi 800 Puskesmas Terdampak Bencana di Sumatra

Hasil penelusuran menunjukkan bahwa klaim informasi tautan pendaftaran CPNS Kemenkes 2026 bersifat salah dan menyesatkan (false and misleading).

Tautan yang disertakan bukan berasal dari kanal resmi Kemenkes dan berujung pada permintaan data pribadi pengunjung. Modus ini biasanya digunakan sebagai modus penipuan dan phishing (pencurian data melalui tautan berbahaya).

Video yang beredar di media sosial tersebut tidak menampilkan pernyataan asli Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes RI, Siti Nadia Tarmizi.

Adanya narasi ajakan mendaftar CPNS Kemenkes 2026 pada unggahan tersebut diduga akibat manipulasi audio dan video menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI). Sementara itu, gambar Siti Nadia Tarmizi yang sedang berkomentar terkait pelaksanaan Rapat Kerja Kesehatan Nasional (Rakerkesnas) 2023 di Balai Sidang JCC, Jakarta, Jumat (23/2/2023), tidak ada kaitannya dengan pembukaan CPNS Kemenkes 2026.

==

Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta

Tirto menelusuri tautan yang disertakan dalam unggahan tersebut. Tautan tersebut mengarahkan ke sebuah situs dengan URL gillyii.com/. Situs tersebut menampilkan formulir pendaftaran dan meminta pengunjung mengisi data pribadi, seperti nama lengkap, domisili, serta nomor akun Telegram aktif.

Permintaan data pribadi melalui situs yang tidak jelas afiliasinya merupakan salah satu ciri umum modus penipuan daring. Untuk memastikan keabsahannya, Tirto memindai tautan tersebut menggunakan URLScan. Hasil pemindaian menunjukkan bahwa situs tersebut tidak terafiliasi dengan situs resmi Kementerian Haji dan Umrah RI (https://haji.go.id/).

Adapun pendaftaran resmi petugas haji hanya dilakukan melalui https://petugas.haji.go.id. Di luar dua alamat tersebut, pendaftaran dengan menyertakan data pribadi berpotensi sebagai modus penipuan.

Lebih lanjut, berdasarkan informasi yang tercantum di situs resmi pendaftaran petugas haji, proses seleksi petugas haji untuk periode 1447 H/2026 M telah dilaksanakan pada akhir 2025, tepatnya pada 6 Desember hingga 18 Desember 2025. Artinya, tahapan pendaftaran petugas haji 2026 telah selesai.

Informasi ini juga diperkuat melalui akun Instagram resmi Kementerian Haji dan Umrah RI, @kemenhaj_ri, yang mengumumkan bahwa saat ini para calon petugas haji sudah masuk fase pelatihan yang dimulai pada 10 Januari hingga 9 Februari 2026.

Tahapan pelatihan ini merupakan lanjutan dari proses seleksi yang telah ditutup sebelumnya, bukan bagian dari pembukaan pendaftaran baru.

Dengan demikian, klaim yang menyebutkan adanya pembukaan pendaftaran petugas haji untuk periode haji 2026 tidak sesuai dengan fakta.

Selain itu, akun media sosial yang menyebarkan klaim rekrutmen tersebut juga bukan merupakan akun resmi milik Kementerian Haji dan Umrah RI. Akun Facebook resmi Kemenhaj tercatat menggunakan nama “Kementerian Haji dan Umrah RI”, dan tidak ditemukan unggahan apa pun yang mengonfirmasi klaim rekrutmen sebagaimana yang beredar.

Baca juga:Kemhaj Tekankan soal Integritas bagi Petugas Haji 2026

Unggahan yang mengklaim adanya pembukaan pendaftaran petugas haji 2026 dengan mencatut nama dan logo Kementerian Haji dan Umrah RI adalah tidak benar dan menyesatkan (false and misleading).

Faktanya, proses seleksi petugas haji untuk periode 1447 H/2026 M telah ditutup pada Desember 2025, dan saat ini tahapan yang berlangsung adalah pelatihan bagi petugas yang telah dinyatakan lolos seleksi.

Tautan pendaftaran yang disertakan dalam unggahan tersebut mengarah ke situs tidak resmi yang tidak memiliki keterkaitan dengan Kementerian Haji dan Umrah RI dan berpotensi digunakan sebagai sarana penipuan atau pencurian data pribadi (phishing).

===========

Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.

Tirto memulai penelusuran dengan menelusuri isi narasi rekaman suara yang digunakan dalam video unggahan tersebut. Pencarian dilakukan melalui mesin pencari dengan kata kunci yang relevan dengan klaim, seperti “Purbaya bongkar transaksi jahat Jokowi”. Hasilnya, ditemukan sebuah video di Youtube dengan narasi suara yang identik dengan audio dalam unggahan Facebook yang viral.

Video tersebut berasal dari akun YouTube @Ruang Baru dengan judul “Purbaya Bongkar Transaksi Jahat Jokowi Ribuan Triliun di Bank China! Selama 2 Dekade Rakyat Sengsara!!” yang diunggah pada 7 Januari 2026. Rekaman suara yang sama dengan unggahan di Facebook dapat ditemukan pada bagian awal video, yakni sekitar detik 0:05 hingga 1:21.

Namun, di awal unggahan video tersebut, pengunggah mencantumkan keterangan bahwa konten yang disajikan dibuat untuk edukasi dan pendidikan. Secara implisit narasi yang disampaikan merupakan interpretasi atau opini, bukan laporan resmi atau pernyataan institusional dari pemerintah.

Untuk memahami konteks secara utuh, Tirto menonton keseluruhan video. Diketahui bahwa video tersebut memuat potongan pernyataan Gede Sandra, seorang Analis dari Lingkar Studi Perjuangan, yang diambil dari siniar @Forum Keadilan TV di YouTube pada 21 Oktober 2025.

Dalam siniar tersebut, Gede Sandra membahas dugaan maraknya praktik miss invoicing selama dua periode pemerintahan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Ia menyampaikan analisis bahwa praktik tersebut berpotensi menyebabkan kehilangan penerimaan negara dalam jumlah besar. Namun, pernyataan tersebut disampaikan sebagai analisis dan pendapat pribadi, bukan sebagai temuan resmi negara atau hasil investigasi lembaga berwenang.

Terkait nominal Rp984 triliun yang disampaikan dalam video tersebut, pernah disampaikan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada April 2025. Angka tersebut merupakan total transaksi aliran dana pada kasus dugaan korupsi selama 2024. Pernyataan ini disampaikan Ketua PPATK, Ivan Yustiavandana, pada Selasa, 22 April 2025, seperti pada tautan ini, sehingga menunjukkan nominal Rp984 triliun bukan terkait transaksi jahat seperti yang disampaikan dalam narasi pengunggah video.

Berdasarkan rangkaian penelusuran, klaim yang menyebut Menteri Keuangan Purbaya membongkar transaksi mencurigakan senilai Rp984 triliun tidak memiliki dasar yang kuat. Tidak ditemukan bukti bahwa Purbaya secara resmi mengungkap atau menangani kasus transaksi tersebut, apalagi yang dikaitkan langsung dengan Bank Pembangunan Cina dan Jokowi.

Selain itu, informasi yang disampaikan dalam video juga tidak menunjukkan bahwa transaksi tersebut dilakukan oleh Jokowi, melainkan hanya disebut terjadi pada masa pemerintahannya. Penyebutan ini kemudian dipelintir menjadi tudingan personal yang tidak didukung fakta.

Penelusuran melalui mesin pencari juga tidak menemukan pemberitaan dari media nasional kredibel maupun pernyataan resmi pemerintah yang membenarkan klaim bahwa Menteri Keuangan Purbaya membongkar transaksi keuangan mencurigakan senilai ratusan triliun rupiah sebagaimana narasi yang beredar.

Unggahan yang mengklaim Menteri Keuangan Purbaya membongkar transaksi keuangan mencurigakan senilai Rp984 triliun pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo di Bank Pembangunan China adalah tidak benar dan menyesatkan (false and misleading).

Faktanya, klaim tersebut hanya berasal dari potongan pendapat seorang analis yang dipelintir dari konteks aslinya. Tidak ada bukti maupun pernyataan resmi yang menunjukkan Purbaya pernah membongkar transaksi tersebut, serta tidak ada dasar yang membenarkan tudingan keterlibatan langsung Jokowi sebagaimana narasi yang beredar.

===========

Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.