Mengutip hasil penelusuran fakta oleh Tempo, diketahui bahwa tautan tersebut bukan tautan pendaftaran BPJS Kesehatan yang resmi.

Tempo juga melakukan pengecekan langsung dengan menghubungi Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizky Anugrah. Dijelaskan bahwa informasi yang disebarkan tersebut hoaks dan penipuan. Tidak ada bantuan dan program seperti itu di tahun 2025.

“Masyarakat harap berhati-hati terhadap penipuan mengatasnamakan BPJS Kesehatan. Apabila terdapat pertanyaan dan keluhan terkait BPJS Kesehatan, dapat menghubungi Care Center 165, Mobile JKN dan Pandawa (Pelayanan Melalui WA) di nomor 08118165165,” ujar Rizzky kepada Tempo, Jumat, 24 Januari 2025.

Rizzky kemudian membagikan link media sosial milik BPJS Kesehatan yang memuat memuat konten bantahan narasi-narasi bohong tersebut di media di sini.

Disampaikan bahwa informasi resmi tentang BPJS Kesehatan hanya ada di website resmi BPJS Kesehatan. Selain link tersebut berarti bukan pengumuman resmi dari BPJS Kesehatan.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa narasi tentang pendaftaran BPJS Kesehatan gratis 2025 di situs https://programbpjsgratis.cekdetails.my.id adalah keliru.

Perwakilan dari Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Kesehatan, Santi Komalasari, mengkonfirmasi kepada ANTARA bahwa informasi lowongan pekerjaan yang beredar di media sosial tersebut merupakan hoaks.

Informasi lowongan hanya terdapat di laman dan kanal resmi Kementerian Kesehatan.

Kemenkes mengimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati dan waspada terhadap berbagai bentuk penipuan.

Klaim: Tautan lowongan kerja Kementerian Kesehatan gaji 15 juta

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Rating: Hoaks

Pewarta: Tim JACX

Editor: Indriani

Copyright © ANTARA 2025

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri klaim link pendaftaran perpanjangan dan pembuatan SIM online gratis 2025, penelusuran mengarah pada artikel berjudul "Viral Kabar Pembuatan dan Perpanjang SIM Gratis, Berikut Fakta dari Korlantas Polri" yang dimuat situs Liputan6.com, pada 23 Desember 2024.
Dalam artikel Liputan6.com, Polri mengimbau masyarakat untuk mewaspadai hoaks terkait pembuatan dan perpanjangan SIM gratis, informasi bohong tersebut beredar lewat media sosial dan aplikasi percakapan.
Akun Instagram resmi Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri @korlantaspolri.ntmc mengunggah informasi yang menyebut beredar hoaks yang beredar terkait pembuatan SIM gratis dan seumur hidup.
"Telah berdar di media sosial, yang menyatakan bahwa ada program atau kebijakan baru yang memberikan SIM tanpa biaya atau berlaku seumur hidup, informasi tersebut tidak benar," bunyi unggahan tersebut.
Dalam unggahan tersebut Korlantas Polri menyebutkan, SIM tidak dibuat seumur hidup karena telah diatur dalam Undang-Undang LLAJ No.22 tahun 2009, Pasal 86 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).
SIM berfungsi : (1) sebagai bukti kompetensi mengemudi: (2) sebagai registrasi Pengemudi Kendaraan Bermotor yang memuat keterangan identitas lengkap Pengemudi dan (30) data pada registrasi Pengemudi dapat digunakan untuk mendukung kegiatan penyelidikan, penyidikan dan identifikasi forensi kepolisian.
Korlantas Polri juga menjelaskan terkait regulasi tarif pembuatan SIM di Indonesia, seusai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 76 Tahun 2020 tentang jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) pasal 1 huruf a,b dan pasal 8 menyebutkan:
a. pengujuan untuk penerbitan suarat izin mengebudi baru.
b. penerbitan perpanjangan surat izin mengemudi
Pasal 8 menyebutkan, seluruh PNBP yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib disetor ke kas negara, tujuannya untuk menunjang pembangunan nasional.
Unggahan tersebut pun diberi keterangan sebagai berikut.
"Sahabat lantas,Terkait berita yang beredar bahwa ada pembuatan SIM gratis dan seumur hidup, itu HOAX ya.
Kenapa sih, SIM tidak gratis dan Tidak seumur hidup? Karena sudah tertulis di undang-undang ya sahabat lantas."
 

Hasil penelusuran Cek Fakta Liputan6.com, klaim link pendaftaran perpanjangan dan pembuatan SIM online gratis 2025 tidak benar. Polri mengimbau masyarakat untuk mewaspadai hoaks terkait pembuatan dan perpanjangan SIM gratis, informasi bohong tersebut beredar lewat media sosial dan aplikasi percakapan.

Dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25/PERMEN-KP/2019 tentang Izin Pelaksanaan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dijelaskan, bahwa reklamasi  merupakan  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  setiap orang  dalam  rangka  meningkatkan  manfaat  sumber  daya lahan  ditinjau  dari  sudut  lingkungan  dan  sosial  ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan, atau drainase.

Dalam Pedoman Reklamasi di Wilayah Pesisir yang dikeluarkan Direktur jenderal Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, reklamasi meliputi segala aktivitas penambahan lahan kering di wilayah pesisir yang mengakibatkan perubahan bentuk morfologi dan tata guna lahan pesisir. Wilayah pesisir meliputi wilayah dimana ke arah darat masih dipengaruhi oleh proses-proses kelautan dan ke arah laut sejauh 12 mil.

Sumber gambar: Pedoman Reklamasi di Wilayah Pesisir Direktur jenderal Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan

Reklamasi dibedakan atas empat sistem, yaitu sistem timbunan, sistem polder, sistem gabungan antara timbunan dan polder dan sistem drainase. Sedangkan bentuk reklamasi ada dua, yaitu reklamasi menempel pantai daratan induk dan reklamasi terpisah dari pantai daratan induk.

Sumber gambar: Pedoman Reklamasi di Wilayah Pesisir Direktur jenderal Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan

Peneliti Laboratorium Infrastruktur Pantai dan Pelabuhan, Departemen Teknik Kelautan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Haryo D. Armono, mengatakan bahwa reklamasi yang ideal harus melalui kajian dampak pascareklamasi terhadap lingkungan sekitar dan tidak bisa dilakukan sembarangan. 

Menurut dia, pagar laut di Tangerang tidak dapat membentuk reklamasi alamiah karena jarak antar tiang terlalu lebar karena tidak dapat menahan sedimen. “Jangankan sedimen, gelombang saja tidak akan bisa ditahan. Pekerjaan sia-sia yang di Tangerang itu,” kata Haryo kepada Tempo, Kamis, 23 Januari 2025 melalui pesan WhatsApp.

Dosen Teknik Kelautan ITS ini, juga mengatakan, reklamasi secara alamiah membutuhkan struktur yang rapat dan efektif untuk menahan gelombang. Oleh sebab itu, perlu kajian awal mengenai sumber sedimen dan arah gelombang yang akan mempengaruhi struktur untuk reklamasi alami.

Haryo menjelaskan jika  arah datang gelombangnya tegak lurus dengan garis pantai, maka harus dipasangdetached breakwateratau sabuk pantai. Namun jika arah datang gelombang menyudut dari garis pantai, maka harus dipasanggroinatau krib-krib, agar bisa terbentuk endapan di bagian belakanggroin-grointersebut.

Haryo mencontohkan, struktur sabuk pantai menggunakan geotextileataugeotubeyang dipasang di sepanjang pantai utara Jawa Tengah dan pemasangangroindi pantai Sanur Bali. Groin yang dipasang berfungsi menangkap sedimen yang bergerak sejajar garis pantai. Struktur groin ini harus kedap agar sedimen tidak lolos di sela-sela material penyusun.



“Kalau dibuat dari bambu dan jarang-jarang jaraknya, tidak akan terbentuk sedimentasi alamiah seperti yang direncanakan. Jarak dari garis pantai dan gap antar struktur juga harus diatur, tidak asal memagari,” tegasnya.  

Pagar Laut Dapat Berdampak pada Ekologis dan Geomorfologis Laut

Sementara itu, Guru Besar Departemen Teknik Kelautan Fakultas Teknologi Kelautan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Suntoyo, ST., M.Eng., Ph.D, mengatakan bahwa pemasangan pagar laut sebagai metode reklamasi alami perlu dikaji lebih dalam pada aspek dinamika sedimen dan hidrodinamika laut. 

“Secara konseptual, pemasangan pagar laut dapat berfungsi sebagai penahan gelombang dan memperlambat arus. Tetapi dalam praktiknya, ada implikasi ekologis dan geomorfologis yang perlu diperhatikan,” kata Suntoyo kepada Tempo, Jumat, 24 Januari 2025 melalui pesan WhatsApp.

Peneliti hidrodinamika pesisir dan transportasi sedimen Laboratorium Rekayasa Hidro – Informatika Kelautan ITS ini, mengatakan, dalam aspek transpor sedimen, ada dua hal yang perlu diperhatikan. Pertama, transpor sedimen sejajar garis pantai (Longshore Sediment Transport) yang terjadi akibat gelombang yang datang miring terhadap garis pantai. Hal ini menciptakan arus sejajar pantai ataulongshore current. 

Kedua, transpor sedimen tegak lurus garis pantai (Cross-Shore Sediment Transport) yang dikendalikan oleh pergerakan gelombang yang pecah (breaker waves). Hal ini membawa sedimen baik ke arah laut (offshore transport) maupun ke arah daratan (onshore transport).

Pada transpor sedimen sejajar garis pantai, pemasangan pagar laut dapat mengganggu arus sejajar pantai. Pada akhirnya dapat memicu erosi di bagian hilir dan sedimentasi di bagian hulu dari pagar laut. Dampak lanjutannya, beberapa bagian pantai bisa mengalami pengikisan lebih cepat dibandingkan sebelumnya, terutama di area yang tidak terlindungi oleh pagar laut.

Lalu pada transpor sedimen tegak lurus garis pantai, pagar laut dapat menyebabkan gangguan distribusi sedimen alami, sehingga menyebabkan penumpukan di satu area dan abrasi di area lain. Hal ini dapat memperburuk ketidakseimbangan morfologi pantai, menyebabkan perubahan bentuk pantai yang tidak terprediksi.

Hal lain juga terkait pengaruh gelombang, arus, dan pasang surut. Pagar laut dirancang untuk meredam energi gelombang. Tetapi jika strukturnya tidak dirancang dengan baik, kata Suntoyo, gelombang dapat mengalami pembiasan (refraction) dan pemantulan (reflection) yang memperburuk erosi di area sekitarnya.

Ia juga mengatakan gelombang yang pecah di sekitar pagar laut akan mengubah pola distribusi energi di sepanjang pantai. Hal ini dapat menciptakan arus-arus turbulen yang berpotensi menyebabkan perubahan bentuk dasar laut secara tidak terduga.

“Pagar laut juga menghambat arus laut yang berfungsi dalam transport sedimen alami. Hal ini mengakibatkan pasir dan sedimen yang biasanya tersebar merata di sepanjang pantai akan terperangkap di satu sisi pagar laut dan menghilang di sisi lainnya sehingga terjadi erosi dan sedimentasi yang tidak alamiah,” katanya.  

Suntoyo juga mengatakan, jika pemasangan pagar laut ini bertujuan sebagai cara terselubung untuk membangun tanggul laut, maka kebijakan ini patut dikritik dari aspek keberlanjutan, keterbukaan publik dan legalitas perizinan reklamasi.

“Pemasangan pagar laut dapat mengubah pola sedimentasi dan arus laut, yang berpotensi menyebabkan banjir rob lebih parah di daerah yang tidak terlindungi oleh pagar laut. Bagi nelayan, ada dampak ekonomi karena perubahan pola arus dan sedimentasi dapat mempengaruhi ketersediaan ikan dan kelangsungan ekosistem perairan dangkal,” tegasnya.

Verifikasi Tempo menyimpulkan bahwa klaim pagar laut yang dibangun di Tangerang untuk reklamasi alami adalahkeliru.

Struktur pagar laut di Tangerang tersebut tidak sesuai dengan struktur pagar untuk reklamasi alami. Pagar untuk reklamasi alami membutuhkan struktur yang rapat dan efektif menahan gelombang, baik menggunakanbreakwateratau sabuk pantai dangroin.

Selain itu, pagar laut untuk reklamasi alami justru memicu erosi di bagian hilir dan sedimentasi di bagian hulu, berpotensi menyebabkan banjir rob di daerah yang tidak terlindungi pagar laut, serta perubahan bentuk pantai yang tidak terprediksi.