Cek Fakta Liputan6.com menelusuri klaim pernyataan Bahlil ojol wajib beli motor listrik sendiri untuk kurangi beban subsidi negara, dengan menghubungi Juru Bicara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dwi Anggia.
Anggia menyatakan klaim pernyataan Bahlil ojol wajib beli motor listrik sendiri untuk kurangi beban subsidi negara adalah hoaks.
" Ini berita hoaks yang disebarkan pihak tidak bertanggungjawab," kata Anggia, saat berbincang dengan Liputan6.com, Kamis (15/1/2026)
Menurut Anggia, Bahlil tidak pernah menyeluarkan pernyataan ojol wajib beli motor listrik sendiri untuk kurangi beban subsidi negara.
"Tidak benar. Menteri ESDM tidak pernah pengeluarkan pernyataan tersebut dalam forum apapun," tegasnya.

Hasil penelusuran Cek Fakta Liputan6.com, klaim pernyataan Bahlil ojol wajib beli motor listrik sendiri untuk kurangi beban subsidi negara tidak benar.
Juru Bicara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dwi Anggia menyakanan, Bahlil tidak pernah menyeluarkan pernyataan ojol wajib beli motor listrik sendiri untuk kurangi beban subsidi negara.
 

Pertama-tama, Tirto menelusuri akun pengunggah klaim. Akun ini tidak menyertakan tautan yang berhubungan dengan situs resmi Kemenkes RI pada kemkes.go.id. Tautan yang yang dicantumkan dalam bio akun TikTok tersebut yaitu https://grefth.it.com/daftar-kemenkes.

Kemudian, kami mencoba mengecek keaslian laman yang diklaim untuk mendaftar CPNS Kemenkes 2026 pada akun TikTok tersebut. Hasil analisis situs UrlScan menunjukan bahwa tautan yang dibagikan tidak terafiliasi dan bukan situs resmi milik Kemenkes. Tautan tersebut milik Cloudflarenet dengan domain grefth.it.com, dibuat pada 11 Januari 2026 dan berlaku selama 3 bulan.

Lebih lanjut, Tirto mencoba membuka tautan tersebut. Pengunjung lalu diarahkan pada pengisisan data pribadi, seperti nama lengkap, provinsi, dan nomor Telegram aktif. Dalam situs juga memperlihatkan testimoni masyarakat yang berhasil mendaftar.

Setelah itu, pengunjung diarahkan untuk mengisi kode OTP yang dikirimkan melalui nomor Telegram yang didaftarkan. Biasanya, modus ini digunakan untuk memancing korban berkomunikasi langsung dengan pelaku penipuan. Data pribadi yang didapat dari pengguna biasanya dieksploitasi untuk modus phishing.

Phishing sendiri adalah teknik penipuan digital untuk mencuri data pribadi dengan cara mengelabui korban agar mau memberikannya secara sukarela. Sering kali pelaku menyamar sebagai entitas terpercaya, seperti bank atau perusahaan terkenal. Modus itu biasanya disebarkan melalui media sosial palsu yang berisi tautan berbahaya.

Kami juga mendapati bahwa foto yang terdapat dalam unggahan video TikTok tersebut adalah Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes RI, Siti Nadia Tarmizi, saat menyampaikan komentar dalam pelaksanaan Rapat Kerja Kesehatan Nasional (Rakerkesnas) 2023 di Balai Sidang JCC, Jakarta, Jumat (23/2/2023). Hal ini seperti dilansir dari Antara News. Jadi, bisa disimpulkan bahwa gambar visual yang ada dalam unggahan TikTok tersebut tidak ada kaitannya dengan pembukaan CPNS Kemenkes 2026.

Tirto juga menemukan beberapa kejangganlan dalam video. Salah satunya, saat tokoh dalam unggahan tersebut berbicara, terlihat gesturnya tidak sesuai dengan gerak bicara Siti Nadia Tarmizi. Atas kecurigaan tersebut kami pun menganalisis video dengan menggunakan alat pendeteksi kecerdasan buatan (AI) dari Hive Moderation. Hasil analisis menunjukan bahwa video yang beredar memiliki kemungkinan sebagai hasil manipulasi sebesar 99,7 persen.

Dengan demikian, narasi pembukaan pendaftaran CPNS Kemenkes 2026 dalam video tersebut berpotensi sebagai hasil penyuntingan dan tidak berasal dari pernyataan asli Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes RI Siti Nadia Tarmizi.

Melansir laman resmi CASN Kemenkes sesuai dengan aturan Alur Pendaftaran CASN 2024, pelamar dapat menemukan informasi dan ketentuan terkait pendaftran CPNS pada laman casn.kemkes.go.id. Pelamar juga bisa mengakses laman SSCASN pada sscasn.bkn.go.id.

Untuk mendaftar, pelamar harus membuat akun dengan menggunakan nomor induk kependudukan (NIK) dan nomor kartu keluarga (KK) atau NIK kepala keluarga agar bisa mencetak kartu informasi. Jadi, untuk mendaftar CPNS Kemenkes, pelamar tidak perlu menggunakan nomor Telegram aktif.

Seleksi CPNS 2026 hanya dilakukan melalui portal resmi melalui Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) milik BKN dengan laman resmi sscasn.bkn.go.id. Tidak ada jalur pendaftaran resmi selain portal tersebut. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk waspada terhadap situs atau pihak yang mengaku dapat membantu pendaftaran di luar kanal resmi.

Adapun kualifikasi CPNS Kemenkes pada umumnya adalah; WNI, berusia 18-35 tahun (lebih untuk nakes spesialis), sehat jasmani/rohani, tidak pernah pidana/diberhentikan tidak hormat, serta memiliki ijazah sesuai formasi (S1, S2, D3 Nakes) dengan IPK minimal (seringkali 3.00) dan akreditasi kampus minimal B. Beberapa persyaratan tambahan yang umumnya diterapkan adalah pelamar harus bebas narkoba, mampu mengoperasikan komputer, serta bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia.

Dengan demikian, unggahan yang menyertakan tautan pendaftran CPNS Kemenkes 2026 dan meminta pelamar memberikan nomor Telegram aktif adalah tidak benar dan terindikasi penipuan.

Baca juga:Kemenkes Revitalisasi 800 Puskesmas Terdampak Bencana di Sumatra

Hasil penelusuran menunjukkan bahwa klaim informasi tautan pendaftaran CPNS Kemenkes 2026 bersifat salah dan menyesatkan (false and misleading).

Tautan yang disertakan bukan berasal dari kanal resmi Kemenkes dan berujung pada permintaan data pribadi pengunjung. Modus ini biasanya digunakan sebagai modus penipuan dan phishing (pencurian data melalui tautan berbahaya).

Video yang beredar di media sosial tersebut tidak menampilkan pernyataan asli Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes RI, Siti Nadia Tarmizi.

Adanya narasi ajakan mendaftar CPNS Kemenkes 2026 pada unggahan tersebut diduga akibat manipulasi audio dan video menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI). Sementara itu, gambar Siti Nadia Tarmizi yang sedang berkomentar terkait pelaksanaan Rapat Kerja Kesehatan Nasional (Rakerkesnas) 2023 di Balai Sidang JCC, Jakarta, Jumat (23/2/2023), tidak ada kaitannya dengan pembukaan CPNS Kemenkes 2026.

==

Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri dan menemukan bahwa pesan berantai tersebut merupakan hoaks yang berulang. Cek Fakta Liputan6.com pernah menulisnya dalam artikel berjudul "Cek Fakta: Air Rebusan Pare Belum Terbukti Bisa Membunuh Sel Kanker" yang tayang pada 31 Maret 2021.
Dalam artikel tersebut terdapat penjelasan dari Dokter Gizi Medis dr Karina Anastasya, M.Kes. Ia mengungkapkan, air rebusan pare tidak terbukti menyembuhkan kanker.
"Senyawa dalam pare itu memiliki efektifitas sebagai antikanker. Namun pada saat ini masih terbatas dari pengambilan ekstrak dari pare itu sendiri, belum sampai ke tahap air rebusan pare," ucap dr Karina.
"Jadi tidak bisa disimpulkan bahwa air rebusan pare bisa menyembuhkan kanker," katanya menambahkan.
Meski demikian, pare ternyata punya manfaat lain bagi tubuh. Di antaranya membantu memperbaiki lapisan dinding pembuluh darah dan berkhasiat untuk diet.
"Manfaat ketiga, pare itu membantu menurunkan kadar gula darah dengan membantu menstimulasi stresi insulin," ujar dr Karina.

Pesan berantai yang mengklaim air rebusan pare bisa membunuh sel kanker adalah hoaks.

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri klaim video Menkeu Purbaya menemukan data uang Jokowi ribuan triliun di bank China.
Penelusuran mengarah pada unggahan dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan (PPID Kemenkeu) melalui akun resminya @ppid.kemenkeu.
PPID Kemenkeu menyampaikan, berita yang menyatakan bahwa Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menemukan data uang Jokowi ribuan triliun di bank Cina adalah tidak benar atau hoaks.
"Masyarakat diharapkan waspada terhadap penyebaran berita bohong yang mengatasnamakan Menteri Purbaya," demikian pernyataan dari PPID Kemenkeu.
 

Hasil penelusuran Cek Fakta Liputan6.com, klaim video Menkeu Purbaya menemukan data uang Jokowi ribuan triliun di bank China, tidak benar.