Untuk memverifikasi konten soal pijat kaki untuk mengatasi angin duduk, Tempo mewawancarai dokter spesialis jantung dan menelusuri sumber kredibel. Hasilnya, seseorang yang terkena angin duduk tidak bisa sembuh dengan pijat kaki. Kondisi tersebut tergolong gawat dan perlu segera mendapatkan pertolongan secara medis.

Menurut dokter spesialis penyakit jantung dan pembuluh darah dari RSUD Dr. Soetomo Surabaya, dr. Makhyan Jibril, Sp.JP, angin duduk seperti tiba-tiba mengalami nyeri dada, keringat dingin, dan mual-mual, merupakan tanda-tanda terjadi serangan jantung koroner.

“Serangan jantung koroner itu sangat bahaya sekali. Kalau tidak segera ditolong, segera tidak dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan rekam jantung, lalu dilakukan kateterisasi, maka kemungkinan tertolongnya akan lebih kecil,” katanya kepada Tempo melalui pesan suara WhatsApp, Selasa, 19 Agustus 2025. 

Makhyan menegaskan, tindakan-tindakan seperti pijat kaki atau tangan dalam kondisi seperti itu adalah informasi palsu. “Tidak benar, karena logikanya saja yang sakit itu adalah pembuluh darah di dada, di jantungnya, tapi kok malah kakinya yang diterapi. Itu sebenarnya sudah sangat tidak logis sekali,” ucapnya. 

Memijat kaki justru akan menunda penanganan yang seharusnya bisa diberikan. Padahal, penanganan penyakit jantung koroner saat ini sudah mengalami kemajuan. Gambarannya, tingkat kelangsungan hidup (survival rate) pasien serangan jantung pada era 1950-an, hanya berkisar 30-40 persen. “Tapi dengan teknologi canggih sekarang seperti kateterisasi, trombolitik, dan sebagainya, survival dari serangan jantung itu bisa naik sampai 80-90 persen asalkan ditangani dengan tepat,” ujarnya.

Untuk itu, Makhyan mengimbau masyarakat agar jeli setiap menerima informasi mengenai angin duduk, meskipun niatnya tampak baik. Angin duduk memang kondisi yang berbahaya, tetapi juga harus diberikan pertolongan yang tepat agar kemungkinan tertolong lebih besar. “Jangan sampai kita niatnya memberikan pertolongan tapi justru malah kita membuang waktu.”

Dilansir Mayo Clinic, angin duduk atau angina adalah nyeri dada akibat aliran darah ke jantung berkurang dan merupakan gejala penyakit jantung koroner. Gejalanya mirip dengan maag, yakni nyeri atau rasa tidak nyaman di dada seperti terbakar, penuh, tertekan, atau terjepit. Nyeri bisa menjalar ke lengan, leher, rahang, bahu, atau punggung. Gejala lain yang mungkin dialami antara lain pusing, lelah, mual, sesak nafas, dan berkeringat. 

Risiko serangan angina bisa meningkat tergantung sejumlah faktor. Mulai usia lanjut (terutama di atas 60 tahun), riwayat keluarga dengan penyakit jantung, serta kebiasaan merokok atau paparan asap rokok. Kondisi kesehatan seperti diabetes, tekanan darah tinggi, kolesterol atau trigliserida tinggi, penyakit ginjal kronis, stroke, dan sindrom metabolik juga menambah risiko. Gaya hidup tidak sehat seperti kurang olahraga, obesitas, serta stres emosional dapat memperburuk kondisi jantung.

Angina bisa dicegah dengan menerapkan gaya hidup sehat. Tidak merokok, membatasi konsumsi alkohol, menjaga pola makan, rutin berolahraga, menjaga berat badan ideal, mengendalikan penyakit yang berhubungan dengan jantung, mengelola stres, serta tidur cukup 7–9 jam per hari.

Verifikasi Tempo menyimpulkan bahwa klaim pijat kaki dapat menyembuhkan seseorang dari angin duduk adalah keliru. 

Angin duduk seperti tiba-tiba mengalami nyeri dada, keringat dingin, dan mual-mual, merupakan tanda-tanda terjadi serangan jantung koroner. Tindakan-tindakan seperti pijat kaki atau tangan dalam kondisi seperti itu adalah informasi palsu, yang justru akan menunda penanganan yang seharusnya bisa diberikan.

Tempo menelusuri kebenaran klaim tersebut dengan membandingkan video pelaksanaan upacara di Kabupaten Pati. Hasilnya, video tersebut tidak terjadi di Kabupaten Pati, Jawa Tengah.



Tempo mengakses sejumlah foto dan video upacara HUT RI 2025 di Kabupaten Pati melalui situs pemerintah daerah dan media. Salah satunya, melalui foto dari Wartaphoto.net, terlihat perbedaan pelaksanaan upacara HUT RI di Pati dengan klip pada konten yang beredar.

Pertama, dalam video terlihat lokasi upacara berada di lapangan terbuka, sedangkan upacara di Pati digelar di halaman kantor Bupati Pati. Kedua, inspektur upacara dalam video yang beredar berdiri di bawah tenda tanpa mimbar. Sementara di Pati, menggunakan mimbar.

Ketiga, Bupati Sudewo tak hadir dalam upacara HUT ke-80 RI. Menurut artikel Tempo, Sudewo tak hadir dalam upacara tersebut setelah mengajukan izin karena sakit kepada Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi. Sehingga inspektur upacara digantikan oleh Wakil Gubernur Taj Yasin.

Sudewo terakhir terlihat di depan publik saat menemui demonstran yang memprotes keputusannya menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kabupaten Pati hingga 250 persen. Aksi massa pada 13 Agustus 2025 itu juga menuntut agar Sudewo mundur dari jabatannya.



Tempo menemukan video aslinya diunggah oleh akun TikTok @ganyemm pada 18 Agustus 2025. Dalam keterangan video tertulis lokasi kegiatan di Kabupaten Tasikmalaya. Rombongan pemotor yang melintasi lapangan juga bukan aksi massa, melainkan bagian dari karnaval pelajar.

Momen yang sama juga ditemukan dalam rekaman video lain. Pengunggahnya juga menjelaskan bahwa kegiatan itu merupakan rangkaian acara guna memeriahkan HUT kemerdekaan RI. Atraksi itu terjadi setelah upacara bendera selesai digelar. 

Dilansir Murianews.com, Kasi Humas Polresta Pati Ipda Hafid Amin menyatakan bahwa video yang beredar tidak direkam di Pati. Ia menjelaskan video tersebut sesungguhnya memperlihatkan sebuah atraksi peringatan HUT ke-80 RI di sebuah sekolah di Tasikmalaya, Jawa Barat. ”Itu tidak di Kabupaten Pati. Tapi di kabupaten lain,” kata Hafid.

Verifikasi Tempo menyimpulkan bahwa narasi yang mengatakan video yang beredar memperlihatkan upacara HUT ke-80 RI di Pati yang diganggu demonstran adalah klaim yang keliru.

Untuk memverifikasi narasi yang berseliweran, Tim Riset Tirto mencoba mengunjungi akun Instagram resmi @bank_indonesia. Namun tak ditemukan informasi yang mengonfirmasi klaim unggahan tersebut.

BI lewat unggahan Instagram-nya, Jumat (20/6/2025), bahkan BI sempat menyatakan kalau pihaknya tidak menerbitkan uang rupiah peringatan kemerdekaan terbaru.

BI menjelaskan, uang peringatan kemerdekaan terbaru diterbitkan pada peringatan 75 kemerdekaan RI alias di tahun 2020 silam. Unggahan itu dibuat BI untuk menanggapi kabar berseliweran soal uang pecahan baru yang dibuat BI khusus memperingati HUT ke-80 RI.

Sementara itu, gambar pecahan uang Rp250.000 yang dikabarkan dikeluarkan BI menyambut Hari Kemerdekaan tahun ini, juga mencurigakan. Kejanggalan dapat diidentifikasi sebab foto uang pecahan Rp250.000 yang beredar di media sosial tidak mencantumkan nama Bank Indonesia, tetapi Bank Republik Nusantara.

Hal ini diperkuat POH Kepala Biro Strategic Corporate Branding and TJSL Peruri, Yahdi Lil Ihsan, menegaskan sampai saat ini tidak ada penerbitan uang rupiah pecahan Rp250.000. Yahdi menjelaskan pecahan uang rupiah terbaru yang beredar di media sosial menampilkan tulisan Bank Republik Nusantara. Padahal, uang rupiah resmi seharusnya mencantumkan Bank Indonesia.

"Bukan Bank Republik Nusantara seperti gambar yang beredar di media sosial tersebut," ujar Yahdi sebagaimana dilansir Kompas.com.

Lebih jauh, sebelumnya BI mengimbau masyarakat untuk mengecek fakta dan memvalidasi informasi lewat saluran resmi BI, antara lain WhatsApp 081 131 131 131 atau media sosial resmi BI. Adapun media sosial resmi BI lain yakni akun X “bank_indonesia”.

Masyarakat bisa mengecek jenis dan gambar uang yang berlaku saat ini di laman resmi bi.go.id. Menukil situs tersebut, uang kertas yang berlaku saat ini antara lain uang kertas pecahan Rp100.000 tahun emisi 2022, Rp50.000 tahun emisi 2022, Rp20.000 tahun emisi 2022, Rp10.000 tahun emisi 2022, Rp5.000 tahun emisi 2022, Rp2.000 tahun emisi 2022, dan Rp1.000 tahun emisi 2022.

Sedangkan untuk uang koin, pecahan yang berlaku yakni Rp1.000 tahun emisi 2016, Rp500 tahun emisi 2016, Rp200 tahun emisi 2016, Rp100 tahun emisi 2016, Rp1.000 tahun emisi 2010, dan Rp500 bergambar bunga melati tahun emisi 2003.

Hasil penelusuran fakta menunjukkan bahwa klaim Bank Indonesia resmi meluncurkan uang pecahan Rp250.000 ribu edisi HUT ke-80 RI bersifat salah dan menyesatkan (false & misleading).

BI dan Peruri sudah menyatakan kalau pihaknya tidak menerbitkan uang rupiah peringatan kemerdekaan terbaru. BI menjelaskan, uang peringatan kemerdekaan terbaru diterbitkan pada peringatan 75 kemerdekaan RI, yakni di tahun 2020 silam.

Gus Dur memang pernah mengeluarkan dekrit presiden, yang salah satu isinya menyebut pembekuan MPR dan DPR. Namun, dekrit itu dinyatakan batal.

Sebagaimana pernah diberitakan Kompas.com, hubungan Gus Dur dengan MPR dan DPR kerap memanas. Ini disebut karena gaya kepemimpinan Gus Dur yang kontroversial.

Panitia Khusus DPR pernah melaporkan Gus Dur atas dugaan penggunaan dana Yayasan Dana Kesejahteraan Karyawan Bulog sebesar 4 juta dollar AS.

Ia juga disebut memakai dana bantuan Sultan Brunei Darussalam sebesar 2 juta dollar AS.

Gus Dur akhirnya dianggap melanggar Pasal 9 UUD 19455 megenai sumpah jabatan dan Tap MPR No XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas KKN.

Sehingga, MPR menjadwalkan Sidang Istimewa untuk melengserkan presiden.

Karena Gus Dur tidak menghendaki Sidang Istimewa MPR, ia mengeluarkan dekrit di Istana Merdeka, Jakarta pada 23 Juli 2001 pukul 01.30 WIB, beberapa jam sebelum sidang.

Dalam Dekrit Presiden 23 Juli 2001, Gus Dur menunjukkan bahwa ia tidak mengakui pelanggaran yang dituduhkan MPR. Ia juga menolak Sidang Istimewa MPR

Terdapat tiga poin dalam dekrit tersebut, yaitu:

Namun, dekrit tersebut dinyatakan tidak berlaku setelah MPR menggelar Sidang Istimewa yang dipimpin oleh Amien Rais. Sidang tersebut juga menyepakati pemakzulan Gus Dur. 

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, narasi yang mengeklaim MPR dan DPR pernah dibubarkan pada masa Gus Dur perlu diluruskan.

Gus Dur memang pernah mengeluarkan Dekrit Presiden 23 Juli 2001, yang salah satu isinya menyebut pembekuan MPR dan DPR.

Namun, dekrit tersebut dinyatakan tidak berlaku setelah MPR menggelar Sidang Istimewa yang dipimpin oleh Amien Rais. Gus Dur berakhir dimakzulkan oleh MPR.