Video yang mengeklim Uya Kuya memarahi orang yang mencoret-coret rumahnya usai penjarahan merupakan kabar tidak benar.

Faktanya, video itu merupakan konten prank yang diunggah pada 2022. Saat itu Uya di-prank seolah-olah rumahnya dicoret-coret orang tidak dikenal. 

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri dan menemukan artikel yang identik dengan postingan. Artikel itu diunggah laman Gelora.co dengan foto dan tanggal artikel yang sama dengan postingan yakni 3 September 2025.
Namun dalam artikel asli berjudul "Terungkap Ahmad Sahroni Bermarga Silalahi, Warga Batak dan Minang Malah Saling Tolak".
Artikel itu sama sekali tidak membahas terkait pernyataan Sahroni tentang Jokowi. Artikel asli hanya membahas isi ijazah Sahroni yang ditemukan saat rumahnya dijarah pada Sabtu (30/8/2025) lalu.

Postingan artikel Ahmad Sahroni mau kembali ke Indonesia jika Jokowi tunjukkan ijazah aslinya adalah hoaks.

Tempo memverifikasi video itu dengan pencarian gambar terbalik Google dan membandingkan narasinya dengan sumber kredibel. Hasilnya, tidak ada penyusupan PKI dalam demonstrasi sejak 25 Agustus 2025. PKI sudah dibubarkan pada 1966.



Video yang beredar adalah rekaman kericuhan yang terjadi di dekat Mako Brimob Kwitang, Kecamatan Senen, Jakarta, 30 Agustus 2025, sebagaimana dilaporkan Berita Satu.



Lokasi kejadian berada di Jalan Kramat Kwitang, dekat Mako Brimob. Google Street View menunjukkan kesamaan detail ujung pagar runcing, barisan tiga tiang logam dan satu pohon, kabel hitam yang melintang, serta pembatas jalan.

Kericuhan bermula ketika warga dan pengemudi daring berunjuk rasa ke Mako Brimob. Mereka memprotes tewasnya rekan pengemudi mereka, Affan Kurniawan yang dilindas kendaraan rantis Brimob pada 28 Agustus 2025. 

Polisi berupaya membubarkan demonstrasi yang berlangsung beberapa hari itu dengan gas air mata. Tindakan tersebut memicu kemarahan massa. Mereka membalas dengan melempar petasan, kembang api, dan batu ke arah TNI yang berada di lokasi tanpa senjata. Mereka pun lari menjauh.

PKI Dibubarkan pada 1966

PKI adalah partai yang dituding makar pada tahun 1965 dengan sebutan Peristiwa G30S PKI. Pembubaran dan pelarangannya secara resmi ditetapkan oleh pemerintah Indonesia dalam TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 yang berkaitan dengan larangan PKI.

Profesor Riset Bidang Perkembangan Politik LIPI (sekarang BRIN) Hermawan Sulistyo mengatakan komunis adalah ideologi yang sudah bangkrut dan sudah mati di seluruh dunia. Ia mengatakan di Indonesia, isu PKI bangkit sering dinaikkan saat tahun pemilu untuk kepentingan politik, bukan isu keamanan negara atau pendidikan sejarah.

Tempo juga telah beberapa kali membantah hoaks yang menggunakan isu PKI, misalnya PKI terlahir kembali, PKI tidak ingin RUU TNI disahkan, dan rekaman suara bocornya rencana PKI gaya baru.

Tempo menyimpulkan klaim bahwa PKI menyusup di antara demonstran dan menyerang prajurit TNI adalah keliru.

Tempo memverifikasi gambar itu dengan pencarian terbalik dan mengecek pemberitaan kredibel. Hasilnya, foto sidang PBB itu bukan rapat darurat membahas kondisi Indonesia setelah rentetandemonstrasu sejak 25 Agustus 2025.  



Foto yang digunakan dalam video memang memotret momen rapat Dewan keamanan PBB, tapi bukan terjadi pada 2025. Situs Garoweonline.com asal Somalia mengunggahnya pada 21 Februari 2017. Sedangkan Antaranews.com mengunggah pada 9 Juni 2018.

Dewan Keamanan PBB adalah salah satu dari enam badan yang dibentuk berdasarkan Piagam PBB. Dewan Keamanan memiliki tanggung jawab utama untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Dewan ini beranggotakan 15 anggota, dan setiap anggota memiliki satu suara.

Sementara, PBB yang didirikan pada 24 Oktober 1945 memiliki empat tujuan utama yakni, memelihara perdamaian dan keamanan internasional, memperkuat hubungan persahabatan antar negara,  bekerja sama dalam menyelesaikan masalah internasional dan mempromosikan penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta menjadi pusat untuk menyelaraskan tindakan negara-negara.

PBB Desak Investigasi Kekerasan Demonstrasi oleh Aparat

Meski PBB maupun Dewan Keamanan PBB tidak memberikan rekomendasi untuk pembubaran DPR RI, juru bicara Kantor HAM PBB Ravina Shamdasani mendesak penyelidikan menyeluruh mengenai cara aparat keamanan menangani gelombang demonstrasi sejak 25 Agustus dilakukan. Sebab, peristiwa itu yang menyebabkan sedikitnya 10 korban jiwa.

“Kami menyerukan investigasi yang cepat, menyeluruh, dan transparan terhadap semua dugaan pelanggaran hukum hak asasi manusia internasional, termasuk yang berkaitan dengan penggunaan kekuatan,” kata Ravina dikutip dari laman resmi Kantor HAM PBB, Selasa, 2 September 2025.

Ravina menekankan pentingnya dialog untuk mengatasi kekhawatiran publik soal tunjangan anggota DPR, langkah-langkah efisiensi anggaran, dan dugaan penggunaan kekuatan yang tidak proporsional oleh aparat keamanan.

Menurut Ravina, aparat keamanan harus menjunjung tinggi hak berkumpul secara damai dan kebebasan berekspresi. Pengamanan untuk menjaga ketertiban dalam pertemuan publik juga harus sejalan dengan norma dan standar internasional.

Verifikasi Tempo menyimpulkan bahwa klaim PBB mengambil alih bubarkan DPR RI adalah keliru.