Ketika dibuka, tautan tersebut tidak mengarah ke laman resmi OJK ini.

Di laman resminya, OJK juga tidak pernah mengumumkan soal program pemutihan pinjol seperti dalam unggahan yang beredar.

Melalui unggahan di Instagram, OJK membantah narasi soal program pemutihan pinjol. Mereka menegaskan, unggahan tersebut tidak benar dan merupakan bentuk penipuan.

"OJK tidak pernah mengeluarkan pernyataan tentang pemutihan data pinjaman online," tulis OJK di Instagram-nya Senin (5/5/2025).

OJK pun mengimbau masyarakat untuk berhati-hati terhadap modus penipuan mengatasnamakan lembaganya.  

Masyarakat bisa mengakes informasi resmi melalui media sosial OJK yang terverifikasi atau menghubungi layanan konsumen OJK melalui kontak 157 atau nomor WhtasApp 081157157157. 

Narasi yang mengeklaim OJK melakukan pemutihan pinjol mulai 1 Mei 2025 tidak benar atau hoaks. Informasi yang beredar mengarah pada penipuan.

OJK menegaskan, pihaknya tidak pernah mengadakan program pemutihan pinjol seperti dalam unggahan yang beredar. 

Hasil verifikasi Tempo menunjukkan, OJK tidak memiliki kebijakan untuk memutihkan atau menghapus pinjaman online.

Tempo memverifikasi konten dengan mesin pencarian Google dan mengecek media sosial OJK. Dalam unggahan di akun Instagram @ojkindonesia pada 4 Mei 2025, OJK menjelaskan tidak pernah mengeluarkan pernyataan tentang pemutihan data pinjaman online.

“Hati-hati terhadap modus penipuan yang mengatasnamakan OJK,” tulis OJK memperingatkan. Masyarakat diminta selalu mengecek kebenaran informasi ke kontak OJK 157, WhatsApp 081157157157 dan email [email protected].

Pinjaman Online

Perusahaan fintech lending atau pinjaman online (pinjol) yang sah di Indonesia harus memiliki izin resmi dan terdaftar di OJK. Saat ini, istilah pinjaman online telah berganti menjadi pinjaman daring (pindar).

Hingga kini, terdapat 96 perusahaan penyelenggara pindar yang telah mendapatkan izin dari OJK dan jumlah ini tetap sama sejak 29 Oktober 2024.

Bagi masyarakat yang membutuhkan dana melalui layanan pindar, disarankan untuk memilih layanan keuangan yang terdaftar dan berizin OJK. Ini penting untuk menghindari risiko penipuan dan masalah lainnya yang merugikan.

Verifikasi Tempo menyimpulkan bahwa OJK memberlakukan pemutihan pinjaman online 2025 merupakan narasi yang keliru.

Rujukan

https://www.tiktok.com/@pemutihan.pinjan

https://perma.cc/5HX7-B595

https://www.instagram.com/p/DJOTXxtJ9K1/ /cdn-cgi/l/email-protection

https://www.tempo.co/ekonomi/cek-daftar-96-pinjol-resmi-ojk-pada-2025-1217220 /cdn-cgi/l/email-protection#2241474944434956436256474f524d0c414d0c4b46

*) Artikel ini direpublikasi dari website cekfakta.com

Tempo memverifikasi konten tersebut dengan mengkonfirmasi langsung kepada pemimpin redaksi detik.com. Serta menelusuri pada layanan berita detik dengan kata kunci. Hasilnya, tangkapan layar tersebut adalah palsu.

Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab Detik.com, Alfito Deannova Ginting, mengatakan, tangkapan layar itu rekayasa alias bukan tangkapan layar berita Detik.com. “Ini rekayasa,” kata Alfito melalui WhatsApp, Rabu, 7 Mei 2025.

Menurutnya masyarakat harus lebih cermat dalam mengkonsumsi berita. “Cek sumber utamanya dan lebih kritis dalam mengkonsumsi berita,” kata dia lagi.

Gambar di unggahan X itu diklaim memperlihatkan berita Detik.com yang terbit tanggal 4 Mei 2025. Padahal, pencarian pada situs Detik.com untuk artikel tertanggal 4 Mei 2025, tidak ditemukan adanya berita tentang Nadiem.

Tidak ada berita tentang Nadiem Makarim di portal detik.com pada 4 Mei 2025. [sumber: tangkapan layar Tempo)

Foto Nadiem yang digunakan dalam tangkapan layar palsu itu bersumber dari dokumentasi Kemendikbud saat Nadiem menjabat Menteri Pendidikan, sebagaimana yang dijelaskan Tempo dalam beberapa artikel.

Tata letak pada tangkapan layar yang beredar juga berbeda dengan tata letak berita di kaman resmi detik.com. misalnya pada posisi judul berita. Biasanya detik.com memposisikan judul dan waktu penerbitan pada bagian atas foto, bukan di bagian bawah atau menempel pada foto.

Perbedaan-perbedaan itu menambah bukti bahwa gambar yang beredar di X tersebut adalah hasil rekayasa.

Hati-hati Phishing

Cuitan yang mengandung gambar rekayasa dengan menyematkan tautan juga bisa menyebabkan risiko lainnya, seperti penipuan atau scam digital. Hal ini perlu diwaspadai masyarakat pengguna media sosial.

Dilansir artikel perusahaan jasa keamanan digital, Checkpoint.com, tautan yang disembunyikan dalam teks atau gambar di internet menjadi salah satu cara penjahat melakukan phishing atau pencurian data pribadi.

Cara lain yang mereka gunakan adalah social engineering atau rekayasa sosial, typosquatting atau membuat url yang mirip alamat web aslinya, pemalsuan email, pemendekan url, dan pengalih alamat website.

Artikel itu juga menyarankan lima cara melindungi organisasi dari serangan phishing, yakni dengan pelatihan karyawan, memperkuat keamanan email, memantau perangkat keras milik organisasi untuk mencegah penyusupan, melakukan uji atau simulasi ketahanan terhadap serangan, dan kelola hak akses pada data dengan tepat.

Verifikasi Tempo menyimpulkan bahwa narasi yang mengatakan gambar di X tersebut tangkapan layar berita Detik.com tentang Nadiem Makarim yang menyampaikan pesan terakhir adalah klaim keliru.

Rujukan

https://twitter.com/Beaverhousen95/status/1919635150675054856?t=xiydHgEvdWd_L5XyatPvlg&s=08

https://mvau.lt/media/8b552770-1e06-4c66-97cd-987e0a1ec4f9

https://yureta.kesug.com

https://news.detik.com/indeks?date=05%2F04%2F2025

https://www.tempo.co/politik/nadiem-makarim-dikritik-tata-kelola-pendidikan-2020-dianggap-sporadis-553092

https://www.checkpoint.com/cyber-hub/threat-prevention/what-is-phishing

*) Artikel ini direpublikasi dari website cekfakta.com

Setelah diperiksa, tautan yang diklaim untuk mendapatkan bantuan rumah gratis tersebut tidak mengarah ke situs resmi pemerintah.

Tautan tersebut mengarah ke sebuah situs yang meminta pengunjung untuk memasukkan nama lengkap, asal provinsi, dan nomor akun Telegram aktif.

Tautan tersebut kemungkinan besar adalah modus phishing atau pencurian data. Awas, jangan masukkan data pribadi ke situs tersebut.

Diberitakan Antara, pemerintah melalui Kementerian PKP memang mengadakan program 25.000 unit rumah bagi masyarakat yang tidak memiliki gaji tetap.

Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan, program ini menyasar kelompok pekerja informal dan pelaku usaha kecil yang memiliki penghasilan, tetapi tidak memiliki slip gaji.

Program ini dilaksanakan di berbagai daerah, termasuk Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, dan Nusa Tenggara Barat (NTB).

Sebagaimana pernah diberitakan Kompas.com, Kementerian PKP menunjuk Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) untuk mengatur penyaluran 25.000 unit rumah tersebut

BP Tapera mengalokasikan sebanyak 25.000 unit rumah subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang bekerja di sektor non-formal atau pekerja berpenghasilan tidak tetap (non-fixed income).

Syarat utama pengajuan FLPP bagi MBR berpenghasilan tidak tetap adalah surat keterangan penghasilan sebagai pengganti slip gaji,

Surat keterangan tersebut harus diketahui dan ditandatangani kepala desa/lurah setempat. Selanjutnya, surat dan dokumen lainnya diserahkan kepada bank penyalur.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, tautan yang diklaim untuk mendapatkan bantuan rumah gratis dari pemerintah adalah hoaks.

Pemerintah melalui Kementerian PKP memang mengadakan program subsidi 25.000 unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Namun, pendaftaran program tersebut tidak melalui tautan yang disebarkan di Facebook.