Cek Fakta Liputan6.com menelusuri klaim link pendaftaran CPNS 2026 di enam kementerian. Penelusuran mengarah pada artikel Liputan6.com berjudul "Bocoran Terbaru Rekrutmen CPNS 2026, Siap-Siap Daftar" yang tayang pada 7 Desember 2026.
Dalam artikel ini dijelaskan, seleksi calon aparatur sipil negara (CASN) atau CPNS 2026 sedang dipersiapkan. Proses pengadaannya bakal diinisiasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), didukung oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan instansi terkait lainnya.
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, pembahasan terkait CASN 2026 sudah digulirkan. Namun pengadaannya masih menunggu kebutuhan formasi dari masing-masing instansi.
"Itu sering kita bahas dalam berbagai forum. Masih menunggu permintaan formasi dari kementerian/lembaga, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota," ujar Zudan Arif kepada Liputan6.com, Rabu (7/1/2026).
Penelusuran juga mengarah pada artikel dari Liputan6.com berjudul "Viral Pendaftaran Seleksi CPNS 2026, Simak Panduan Pendaftarannya" yang tayang pada 17 November 2025.
Artikel ini menegaskan, seluruh proses pendaftaran dan seleksi CPNS 2026 hanya akan dilakukan melalui portal resmi Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) milik BKN. Alamat portal resmi tersebut adalah https://sscasn.bkn.go.id.

Hasil penelusuran Cek Fakta Liputan6.com, klaim link pendaftaran CPNS 2026 di enam kementerian, tidak benar.
Pemerintah belum membuka penerimaan CPNS 2026. Selain itu, situs resmi pendaftaran CPNS melalui link https://sscasn.bkn.go.id.

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri klaim link pendaftaran program Prakerja 2026, berdasarkan akun Instagram resmi Kartu Prakerja yakni @prakerja.go.id, belum ada informasi terbaru mengenai Kartu Pekerja 2025.
Website resmi Kartu Prakerja yakni prakerja.go.id juga tidak dibisa dibuka. Pendaftaran terakhir Kartu Prakerja yang dibuka adalah Gelombang 71 pada Agustus 2024.
Penelusuran juga mengarah pada artikel Liputan6.com yang berjudul: "Prakerja.go.id: Portal Resmi Program Kartu Prakerja Indonesia"
Dalam artikel ini, Prakerja.go.id merupakan portal resmi yang menjadi pintu gerbang utama bagi masyarakat Indonesia untuk mengakses Program Kartu Prakerja.
Situs ini dikelola oleh pemerintah dan menyediakan berbagai layanan penting, mulai dari pendaftaran peserta hingga akses ke ribuan kelas pengembangan kompetensi kerja
Program Kartu Prakerja sendiri dicetuskan oleh Presiden Jokowi pada Februari 2019. Tujuannya adalah membantu angkatan kerja Indonesia dalam melakukan proses skilling, upskilling, dan reskilling agar lebih siap untuk memasuki pasar kerja.
Sejak diluncurkan pada tahun 2020, prakerja.go.id telah melayani 19.867.589 surat keputusan penetapan peserta dengan tingkat kepuasan pengguna yang terus meningkat.
 

Hasil penelusuran Cek Fakta Liputan6.com, klaim link pendaftaran program Prakerja 2026 tidak benar.
Portal resmi yang menjadi pintu gerbang utama bagi masyarakat Indonesia untuk mengakses Program Kartu Prakerja adalah prakerja.go.id.
Pendaftaran terakhir Kartu Prakerja yang dibuka adalah Gelombang 71 pada Agustus 2024. 

Tirto memulai penelusuran dengan menelusuri isi narasi rekaman suara yang digunakan dalam video unggahan tersebut. Pencarian dilakukan melalui mesin pencari dengan kata kunci yang relevan dengan klaim, seperti “Purbaya bongkar transaksi jahat Jokowi”. Hasilnya, ditemukan sebuah video di Youtube dengan narasi suara yang identik dengan audio dalam unggahan Facebook yang viral.

Video tersebut berasal dari akun YouTube @Ruang Baru dengan judul “Purbaya Bongkar Transaksi Jahat Jokowi Ribuan Triliun di Bank China! Selama 2 Dekade Rakyat Sengsara!!” yang diunggah pada 7 Januari 2026. Rekaman suara yang sama dengan unggahan di Facebook dapat ditemukan pada bagian awal video, yakni sekitar detik 0:05 hingga 1:21.

Namun, di awal unggahan video tersebut, pengunggah mencantumkan keterangan bahwa konten yang disajikan dibuat untuk edukasi dan pendidikan. Secara implisit narasi yang disampaikan merupakan interpretasi atau opini, bukan laporan resmi atau pernyataan institusional dari pemerintah.

Untuk memahami konteks secara utuh, Tirto menonton keseluruhan video. Diketahui bahwa video tersebut memuat potongan pernyataan Gede Sandra, seorang Analis dari Lingkar Studi Perjuangan, yang diambil dari siniar @Forum Keadilan TV di YouTube pada 21 Oktober 2025.

Dalam siniar tersebut, Gede Sandra membahas dugaan maraknya praktik miss invoicing selama dua periode pemerintahan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Ia menyampaikan analisis bahwa praktik tersebut berpotensi menyebabkan kehilangan penerimaan negara dalam jumlah besar. Namun, pernyataan tersebut disampaikan sebagai analisis dan pendapat pribadi, bukan sebagai temuan resmi negara atau hasil investigasi lembaga berwenang.

Terkait nominal Rp984 triliun yang disampaikan dalam video tersebut, pernah disampaikan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada April 2025. Angka tersebut merupakan total transaksi aliran dana pada kasus dugaan korupsi selama 2024. Pernyataan ini disampaikan Ketua PPATK, Ivan Yustiavandana, pada Selasa, 22 April 2025, seperti pada tautan ini, sehingga menunjukkan nominal Rp984 triliun bukan terkait transaksi jahat seperti yang disampaikan dalam narasi pengunggah video.

Berdasarkan rangkaian penelusuran, klaim yang menyebut Menteri Keuangan Purbaya membongkar transaksi mencurigakan senilai Rp984 triliun tidak memiliki dasar yang kuat. Tidak ditemukan bukti bahwa Purbaya secara resmi mengungkap atau menangani kasus transaksi tersebut, apalagi yang dikaitkan langsung dengan Bank Pembangunan Cina dan Jokowi.

Selain itu, informasi yang disampaikan dalam video juga tidak menunjukkan bahwa transaksi tersebut dilakukan oleh Jokowi, melainkan hanya disebut terjadi pada masa pemerintahannya. Penyebutan ini kemudian dipelintir menjadi tudingan personal yang tidak didukung fakta.

Penelusuran melalui mesin pencari juga tidak menemukan pemberitaan dari media nasional kredibel maupun pernyataan resmi pemerintah yang membenarkan klaim bahwa Menteri Keuangan Purbaya membongkar transaksi keuangan mencurigakan senilai ratusan triliun rupiah sebagaimana narasi yang beredar.

Unggahan yang mengklaim Menteri Keuangan Purbaya membongkar transaksi keuangan mencurigakan senilai Rp984 triliun pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo di Bank Pembangunan China adalah tidak benar dan menyesatkan (false and misleading).

Faktanya, klaim tersebut hanya berasal dari potongan pendapat seorang analis yang dipelintir dari konteks aslinya. Tidak ada bukti maupun pernyataan resmi yang menunjukkan Purbaya pernah membongkar transaksi tersebut, serta tidak ada dasar yang membenarkan tudingan keterlibatan langsung Jokowi sebagaimana narasi yang beredar.

===========

Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri klaim link pendaftaran untuk mendapatkan bantuan bibit ayam dari pemerintah tahun anggaran 2026. Penelusuran mengarah pada pernyataan dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) Kementerian Pertanian (Kementan) melalui akun Instagram resminya @ditjen_pkh yang diungggah pada 26 Oktober 2025.
Dalam unggahannya, Kementan meminta masyarakat untuk waspada terhadap penipuan berkedok bantuan ternak atau bibit ayam. Masyarakat diimbau berhati-hati terhadap akun palsu atau tautan pendaftaran tidak resmi yang menawarkan bantuan ternak.
"Jangan pernah memberikan data pribadi seperti KTP, nomor rekening, atau identitas penting lainnya kepada pihak yang tidak dapat dipastikan kebenarannya," tulis Kementan yang dikutip pada Selasa, 13 Januari 2026.
Kementan mengingatkan bahwa informasi hanya berasal dari akun resmi Kementerian Pertanian dan situs www.pertanian.go.id.
"Jangan isi formulir atau tautan pendaftaran dari sumber yang tidak terverifikasi," demikian tulis Kementan.

Hasil penelusuran Cek Fakta Liputan6.com, klaim link pendaftaran untuk mendapatkan bantuan bibit ayam dari pemerintah tahun anggaran 2026, tidak benar.