Konteks peristiwa dalam video
Berdasarkan pemberitaan, pasien yang dimaksud dalam video tersebut adalah Jamin Lasarika, 52 tahun. Ia merupakan warga Kelurahan Ternate Baru Lingkungan I, Kecamatan Singkil, Manado, yang masuk rumah sakit pada 26 Mei 2020 pukul 10.20 WITA dan meninggal pada 1 Juni pukul 13.30 WITA.
Menurut keterangan perawat RS Pancaran Kasih, pasien didiagnosa mengalami pneumonia dan hilang kesadaran. Dengan adanya gejala tersebut, Jamin masuk ke kategori Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dan ditangani sesuai dengan protokol Covid-19.
Namun, pada 1 Juni pukul 15.00 WITA, pihak keluarga masih tidak setuju jenazah ditangani dengan protokol Covid-19. Pada pukul 17.40 WITA, tersiar isu jika pihak keluarga akan mendapatkan uang sebesar Rp 15 juta dari RS Pancaran Kasih. Massa pun semakin tidak terkendali dan langsung mencari jenazah untuk dibawa ke rumah duka.
Pada pukul 17.50 WITA, pihak keluarga dan masyarakat berhasil mengeluarkan jenazah dari rumah sakit. Mereka pun menuju rumah duka di Kelurahan Ternate Baru Lingkungan I untuk menggelar pemandian dan salat jenazah serta persiapan pemakaman.
Sumber: Sulutreview.com dan Suara.com
Penjelasan terkait pemberian uang
Direktur Utama RS Pancaran Kasih Frangky Kambey menjelaskan, dalam situasi wabah, jenazah yang bestatus Orang Dalam Pengawasan (ODP), PDP, dan positif Covid-19 harus dimakamkan dengan protokol Covid-19. Karena pasien yang dimaksud, yakni Jamin Lasarika, beragama Islam dan berstatus PDP, protokol pemulasaran dan pemakaman jenazah menggunakan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 18 Tahun 2020 tentang pedoman pengurusan jenazah muslim yang terinfeksi Covid-19. Dalam Pasal 7, jenazah bisa dimandikan, dikafani, dan disalatkan oleh pemuka agama yang beragama Islam.
Menurut Frangky, RS Pancaran Kasih memberlakukan kebijakan untuk memberikan insentif kepada mereka yang memandikan, mengafani, dan menyalatkan jenazah, masing-masing sebesar Rp 500 ribu. “Mengingat mereka menanggung risiko yang besar, dalam hal ini tertular, maka harus menggunakan APD (alat pelindung diri) level 3. Biasanya, kami berikan insentif sebesar Rp 500 ribu per orang,” katanya.
Akan tetapi, untuk jenazah pasien tersebut, petugas yang memandikan, mengafani, dan menyalatkan hanya satu orang, sehingga ada dua insentif yang tertinggal. Frangky pun menginstruksikan kepada bawahannya agar dua insentif itu diberikan kepada pihak keluarga. Namun, pihak keluarga keberatan dan terjadi salah paham. Situasi pun ricuh dan berujung pada kerusakan fasilitas di RS Pancaran Kasih.
Sumber: Jawapos.com
Kesalahpahaman informasi
Fatwa MUI Nomor 18 Tahun 2020 telah mengatur secara detail mengenai protokol pemulasaran dan pemakaman jenazah pasien Covid-19. Satu di antaranya adalah jenazah dikafani dengan kain yang menutup seluruh tubuh dan dimasukkan ke dalam kantong jenazah yang aman serta tidak tembus air untuk mencegah penyebaran virus dan menjaga keselamatan petugas.
Setelah pengafanan selesai, jenazah dimasukkan ke dalam peti yang tidak tembus air dan udara dengan dimiringkan ke kanan sehingga, saat dikuburkan, jenazah menghadap ke arah kiblat.
Selain itu, insentif kepada petugas pemulasaran dan pemakaman jenazah tidak hanya berlaku di Manado. Insentif juga diberikan oleh pemerintah daerah lain seperti Provinsi DKI Jakarta dan Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara. Dengan demikian, insentif tidak terkait dengan sogokan.
Menurut anggota DPRD Manado, Syarifudin Saafa, kisruh antara RS Pancaran Kasih dan pihak keluarga pasien berstatus PDP terjadi karena masalah kehumasan. Kehumasan yang dimaksud adalah antara gugus tugas Covid-19, pemerintah, dan rumah sakit.
“Hal-hal yang berhubungan dengan rumah sakit itu betul-betul harus terjelaskan kepada masyarakat supaya tidak menimbulkan 'mispersepsi',” kata Saafa. Akibatnya, menurut Saafa, rumah sakit harus memberikan penjelasan saat memberikan uang kepada keluarga pasien.
Sumber: Situs resmi Gugus Tugas Covid-19, Beritamanado.com, Zonautara.com, dan Liputan6.com

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, peristiwa dalam empat video di atas memang benar terjadi di Manado pada 1 Juni 2020. Pihak keluarga menolak jenazah pasien yang dimaksud dalam video tersebut dimakamkan dengan protokol Covid-19. Pasien sendiri berstatus PDP sehingga berlaku protokol pemulasaran dan pemakaman jenazah sesuai Fatwa MUI Nomor 18 Tahun 2020. Namun, tuduhan adanya sogokan dari rumah sakit adalah kesalahpahaman. Uang yang diberikan oleh RS Pancaran Kasih kepada pihak keluarga adalah insentif yang biasanya diberikan kepada petugas yang memandikan, mengafani, dan menyalatkan jenazah. Dengan demikian, klaim bahwa video-video itu menunjukkan adanya bisnis di balik pandemi Covid-19 menyesatkan.
IKA NINGTYAS
Anda punya data/informasi berbeda, kritik atau masukan untuk artikel cek fakta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id

Dilansir dari kantor berita Antara, Gubernur Jambi Fachrori Umar memang telah menginstruksikan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi untuk meneliti khasiat daun sungkai dalam mengobati pasien Covid-19. Fachrori meminta Dinas Kehutanan berkoordinasi dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda), dan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi.
Instruksi Fachrori terkait penelitian manfaat daun sungkai dalam mengobati Covid-19 ini bermula dari pernyataan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sekaligus Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Doni Monardo, dalam rapat dengan para gubernur se-Indonesia pada 22 April 2020. Dalam rapat itu, Doni berkata mendapatkan informasi bahwa daun sungkai memiliki khasiat untuk membunuh virus Corona.
Doni pun meminta Fachrori untuk mengadakan penelitian mengenai manfaat daun sungkai tersebut. "Tanaman ini, menurut informasi, banyak tumbuh di Provinsi Jambi. Apa hasilnya, tolong sampaikan kepada kami secepatnya. Terima kasih Pak Gubernur," ujar Doni kala itu. Menurut laporan Antara, daun sungkai memang banyak digunakan untuk mengobati demam, sakit kepala, sakit gigi, asma, bahkan penyakit kulit seperti panu.
Dikutip dari Kompas.com, Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Provinsi Jambi Deri Mulyadi menyatakan, hingga kini, belum ada penelitian medis yang dapat memastikan daun sungkai bisa menjadi obat alternatif Covid-19. "Sebelumnya, saya sudah dapat informasinya. Tapi, secara medis, belum ada penelitiannya. Mungkin informasi awal bagi medis, dan perlu penelitian lebih lanjut," ujarnya.
Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito, juga menyatakan perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk dapat menyimpulkan bahwa daun sungkai bisa dijadikan sebagai obat Covid-19. "Iya betul, masih perlu penelitian," kata Wiku.
Dilansir dari Liputan6.com, dokter spesialis paru Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Persahabatan, Erlina Burhan, menuturkan bahwa daun sungkai belum terbukti secara klinis dapat menyembuhkan pasien Covid-19. "Iya, harus ada uji klinisnya," ujarnya pada 30 Mei 2020.
Berdasarkan arsip pemberitaan Tempo, Guru Besar Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada (UGM) Zullies Ikawati meminta masyarakat lebih cermat dan bijaksana dalam memilih obat alternatif atau herbal untuk mencegah Covid-19.
"Selama pandemi Covid-19, banyak bermunculan obat-obat alternatif yang diklaim bisa mengatasi virus ini. Namun, masyarakat perlu lebih cermat dan bijak dalam memilih produk-produk alternatif di pasaran," kata Zullies pada 30 April 2020.
Menurut dia, kemunculan sejumlah produk alternatif itu berawal dari keprihatinan atas belum adanya obat untuk Covid-19 yang benar-benar direkomendasikan. Kendati demikian, Zullies menyebut sebagian besar produk alternatif yang ada belum memiliki bukti ilmiah mampu mengatasi Covid-19.

Berdasarkan pemeriksaan fakta di atas, klaim bahwa daun sungkai dapat mengobati pasien Covid-19 belum bisa dibuktikan. Penelitian mengenai khasiat daun sungkai dalam membunuh virus Corona baru penyebab Covid-19, SARS-CoV-2, masih dilakukan di Indonesia.
ZAINAL ISHAQ
Anda punya data/informasi berbeda, kritik atau masukan untuk artikel cek fakta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id

Tim CekFakta Tempo menggunakan sejumlah reverse image tool untuk memeriksa lima foto tersebut. Lewat pemeriksaan ini, Tempo menemukan bahwa penggunaan atribut palu arit oleh warga dalam kelima foto itu tidak terkait dengan PKI ataupun ideologi komunisme. Berikut ini fakta-faktanya:
Foto 1 dan 2
Pria dalam dua foto ini tidak terkait dengan PKI. Pria tersebut bernama Susanto. Ia merupakan pekerja bangunan yang diperiksa TNI karena memakai kaos bergambar palu arit pada 27 Mei 2016 di Ciputat, Tangerang Selatan. Hasil interogasi awal menyatakan bahwa Susanto mendapatkan baju bergambar palu arit tersebut dari bosnya yang tinggal di Perumahan Pondok Hijau dan, menurut pengakuan Susanto, bosnya merupakan warga negara Pakistan.
Sumber: Detik.com dan Tempo
Foto 3
Pria dalam foto ini juga tidak terkait dengan PKI. Pria bernama Didit Sulistio Winoto tersebut dibawa ke Polsek Ungaran pada 1 Maret 2016 untuk dimintai keterangan karena menggunakan kaos bergambar palu arit. Polisi membawa Didit sesaat setelah ia diantar oleh keluarganya ke Ungaran dan akan menaiki bus menuju Solo. Setelah diinterogasi oleh Wakil Kepala Polsek Ungaran, Ajun Komisaris Jhoni Purba, Didit memberikan keterangan bahwa kaos tersebut merupakan suvenir dari Vietnam, pemberian dari temannya yang bernama Ji Ziang yang tinggal di Solo. Pada bagian belakang atas kaos, memang terdapat tulisan Vietnam berwarna kuning.
Sumber: Detak.co
Foto 4
Foto ini adalah foto saat Komando Distrik Militer (Kodim) 0812 Lamongan memeriksa seorang pengamen karena memakai kaos yang bagian belakangnya bergambar palu arit pada 19 Oktober 2015. Pengamen tersebut bernama Alamsyah, saat itu masih berstatus sebagai pelajar SMP. Ketika ditangkap, Alamsyah sedang mengamen di sekitar Pasar Agrobis, Babat, Lamongan bersama dua orang lainnya. Berdasarkan pengakuan Alamsyah, ia memakai kaos tersebut karena menyukai salah satu grup musik Indonesia. Dia juga tidak mengerti makna serta tujuannya menggunakan kaos hitam bergambar palu arit.
Sumber: Situs resmi TNI AD dan Detik.com
Foto 5
Peristiwa dalam foto ini terjadi pada 12 Juli 2019 di Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara. Perempuan yang memakai kaos bergambar palu arit tersebut berinisial RL. Berdasarkan hasil pemeriksaan, perempuan itu tidak mengetahui arti logo dalam kaos yang ia pakai.
Sumber: Nusantaratimur.com
Pada 2016, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta pernah mempertanyakan pelarangan penggunaan atribut bergambar palu arit. Pengacara publik LBH Jakarta, Pratiwi Febri, mengatakan Pasal 28 UUD 1945 secara tegas menjamin kebebasan dan kemerdekaan setiap orang untuk berkumpul dan berekspresi, termasuk penggunaan atribut yang diduga sebagai lambang PKI. Karena itu, pelarangan atas penggunaan simbol palu arit dinilai melanggar konstitusi.
Selama ini, yang dijadikan landasan pelarangan simbol palu arit adalah Ketetapan MPRS Nomor 25 Tahun 1966 mengenai larangan Partai Komunis Indonesia dan underbouw-nya serta ajaran komunisme. Namun, kata Pratiwi, kebijakan itu telah dikaji ulang. Aturan penggantinya, Ketetapan MPR Nomor 1 Tahun 2003, tidak menyebutkan adanya larangan penggunaan atribut berlogo palu arit.
"Gambar palu arit, tidak ada yang salah dengan simbol itu. Kalau dibilang ini manifes dari PKI, Indonesia negara hukum, bukan negara kekuasaan yang tanpa ada hukumnya. Jadi, kalau ada PKI, proseslah itu," kata Pratiwi seperti dilansir dari CNN Indonesia.
Isu kebangkitan PKI
PKI telah berakhir setelah munculnya Gerakan 30 September 1965, yang disusul dengan pembantaian besar-besaran terhadap anggota dan simpatisan PKI sepanjang 1966-1967. Bahkan, pembubaran PKI telah dituangkan dalam Ketetapan MPRS Nomor 25 Tahun 1966 tentang Pembubaran PKI. Sejak saat itu, tidak ada lagi aktivitas PKI di Indonesia.
Selama ini, isu PKI bangkit memang kerap muncul, terutama menjelang Pemilihan Presiden 2014 dan 2019 yang lalu. Isu ini kembali beredar di tengah pandemi Covid-19. Pendiri Drone Emprit dan Media Kernels Indonesia, Ismail Fahmi, menganalisis bagaimana narasi PKI diramaikan di bulan Mei dan siapa saja yang meramaikannya di media sosial.
Menurut Fahmi, percakapan soal PKI naik signifikan pada 23 Mei 2020 dengan jumlah 32 ribu cuitan. "Isu ini naik siginifikan di media sosial pada 23 Mei, di media online tidak," kata Fahmi lewat akun Twitter-nya, @ismailfahmi, pada 26 Mei 2020 seperti dilansir dari CNN Indonesia.
Pada 22-25 Mei, terdapat dua klaster tentang PKI yang ukurannya sangat besar. Beberapa di antaranya adalah akun top influencer seperti milik putra Presiden ke-2 Indonesia, Tommy Soeharto, di akun @tommy_soeharto, pendakwah Haikal Hassan di akun @haikal_hassan, Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tengku Zulkarnain di @ustadtengkuzul, politikus Gerindra Fadli Zon di akun @fadlizon, serta akun @lutfimuhammad008 dan @plato_ids.
Fahmi juga mengungkapkan bahwa ada lima besar narasi yang dimainkan oleh top influencer terkait bahaya PKI yang paling banyak di-retweet. Beberapa narasi tersebut adalah PKI menyerbu Gontor, bocoran Wikileaks agar Cina tidak bisa meremehkan warga Indonesia terkait isu PKI, dan isu bahwa jurnalis Dandhy Laksono adalah anak PKI asal Lumajang yang ditugaskan merekrut kader muda komunis di Indonesia.
Dari beberapa top narasi yang dimainkan, Fahmi menyimpulkan isu PKI bisa meningkat pada Mei karena terdapat narasi bahwa 23 Mei 2020 adalah 100 tahun hari jadi PKI. Ada pula peringatan bahwa akan digelar rapat akbar anak PKI di Menteng, Jakarta, untuk membahas ulang tahun PKI lengkap dengan lagu genjer-genjer khas PKI.
Peneliti utama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan pakar sejarah Indonesia, Asvi Warman Adam, pernah mengatakan bahwa isu kebangkitan PKI hanyalah omong kosong. Menurut dia, tidak mungkin sebuah partai dengan ideologi yang sudah dilarang masih ingin berdiri di Indonesia. Kata Asvi, apabila ada yang menyebut paham itu kembali tumbuh di Indonesia, harus ada orang yang benar-benar diperiksa mengenai kebenarannya.
Meskipun begitu, Asvi memastikan pengadilan pun tidak akan bisa membuktikan kemunculan paham komunisme tersebut. Selain itu, publik juga tidak bisa menuduh seseorang mengikuti paham tersebut hanya karena keluarganya dekat dengan PKI. Menurut Asvi, isu komunisme dengan simbol palu arit selalu muncul setiap tahun, dan akan semakin ramai saat masa pilkada atau pemilu. Padahal, komunisme sudah tidak ada lagi di Indonesia.

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, klaim bahwa penggunaan atribut palu arit oleh warga dalam lima foto di atas terkait dengan kebangkitan PKI di Indonesia merupakan klaim yang keliru. Warga dalam lima foto tersebut memang diperiksa karena menggunakan atribut berlogo palu arit. Namun, mereka sama sekali tidak terkait dengan PKI atau ideologi komunisme. Peristiwa dalam foto-foto itu pun terjadi pada 2015-2019, bukan di tengah pandemi Covid-19.
IKA NINGTYAS
Anda punya data/informasi berbeda, kritik atau masukan untuk artikel cekf akta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id

Untuk memverifikasi klaim itu, Tim CekFakta Tempo memeriksa foto mobil berstiker palu arit tersebut dengan reverse image tool Google dan Yandex. Dengan cara ini, Tempo menemukan bahwa foto itu telah digunakan untuk menyebarkan informasi yang keliru secara berulang.
Foto dan narasi yang sama pernah beredar pada 2016 dan 2018. Pada 2016, misinformasi tersebut didokumentasikan oleh situs cek fakta milik Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo), Turnbackhoax.id. Sementara pada 2018, hoaks ini diberitakan oleh JPNN.com.
Faktanya, di bagian belakang mobil berpelat nomor B 1764 PFR itu, tidak terdapat stiker palu arit. Mobil ini adalah barang bukti kejahatan, digunakan untuk merampas motor di jalan. Pelaku menyamar sebagai polisi. Perampokan itu terjadi di Jalan Dukuh Gatak, Desa Kedungan, Kecamatan Pedan, Klaten, pada 2015. Foto mobil ini diambil di Polsek Pedan.
Gambar tangkapan layar berita di situs Suara Merdeka.
Menurut Turnbackhoax.id, foto asli mobil tersebut pertama kali dimuat oleh Suara Merdeka pada 9 April 2015 dalam beritanya yang berjudul “Disergap, Tujuh Perampas Motor Kabur”. Saat ini, berita tersebut tidak lagi bisa ditemukan di situs Suara Merdeka. Namun, dokumentasi berita itu bisa dilihat di Turnbackhoax.id.
PKI sendiri telah berakhir setelah munculnya aksi Gerakan 30 September 1965 yang disusul pembantaian besar-besaran pada anggota dan simpatisan PKI sepanjang 1966-1967. Bahkan, pembubaran PKI telah dituangkan dalam Ketetapan MPRS Nomor 25 Tahun 1966. Sejak saat itu, tidak ada lagi aktivitas PKI di Indonesia.

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, klaim bahwa ada penangkapan mobil berstiker palu arit di tengah pandemi Covid-19 keliru. Hoaks mengenai mobil berstiker palu arit itu telah beredar pada 2016 dan 2018. Dalam foto aslinya, bagian belakang mobil itu pun tidak berstiker palu arit.
IKA NINGTYAS
Anda punya data/informasi berbeda, kritik atau masukan untuk artikel cekf akta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id