Beredar akun Facebook Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari, dengan nama pengguna “HjPuput Tatriana Sari”, mengirim pesan melalui direct message dan meminta kode Whatsapp. Akun tersebut menggunakan foto profil, Tantri yang sedang memberi hormat dengan mengenakan jas hitam dan bermasker, serta memilik pertemanan sebanyak 343.

Dari penelusuran diketahui akun tersebut palsu. Puput Tantriana Sari mengonfirmasi melalui akun Instagram dengan nama pengguna @tantrianasari dan Whatsaap pribadinya, ia menuliskan agar masyarakat tidak tertipu sebab akun palsu tersebut di luar tanggung jawabnya.

“Saya tidak punya akun Facebook, harap berhati-hati jika ada yang mengatasnamakan saya. Tidak usah dilayani. Jika mengganggu, jangan ragu untuk block ‘n repport,” tulis Puput Tantriana Sari pada akun Instagramnya Minggu, 3 Januari 2020.

Tantriana menambahkan, kepada masyarakat agar berhati-hati dan jika ada permintaan yang tidak wajar seperti password, kode verifikasi, atau data pribadi, jangan terburu-buru dilayani. Dari penelusuran di atas, akun Facebook “HjPuput Tantriana Sari” masuk kategori Konten Tiruan atau Imposter Content.

Hasil periksa fakta Rahmah An Nisaa (Uin Sunan Ampel Surabaya).

Informasi yang salah. Faktanya, Puput Tantriana Sari tidak memiliki akun Facebook.

Beredar tulisan melalui aplikasi pesan Whatsapp, yang ditulis oleh dr. Siti Fadillah perihal “pengobatan Covid-19”.
Setelah ditelusuri, melansir dari Liputan6.com, kuasa hukum dr. Siti Fadillah, Ahmad Cholidin menegaskan bahwa tulisan tersebut bukan tulisan asli dr. Siti Fadillah dan sudah banyak dimodifikasi.

“Saya sudah cek, itu bukan tulisan dari ibu (dr Siti Fadillah),” ucap Ahmad Cholidin kepada Liputan6.com Senin, 28 Desember 2020.

“Jadi, ada yang bertanya ke ibu mengenai Covid-19. Ibu menjawab beberapa hal. Tulisan tersebut banyak tambahan yang justru bukan dari ibu,” ujar Ahmad Cholidin menegaskan.

Sebagai tambahan, dilansir melalui thelogicalindian.com, dengan judul “Message Talking About Lockdown In France, Italy, Germany, Spain and UK Viral On WhatsApp”. Informasi dalam tulisan di atas mengenai lockdown di Spanyol, Perancis, Jerman, dan Italia adalah benar. Tulisan asli dalam bentuk bahasa Inggris yang juga tersebar melalui Whatsapp.

Sehingga, klaim mengenai “Tulisan dr. Siti Fadillah terkait Pengobatan Covid-19” termasuk hoaks dengan kategori konten yang menyesatkan.

Hasil periksa fakta Rahmah An Nisaa (Uin Sunan Ampel Surabaya).

Faktanya kuasa hukum dr. Siti Fadillah, Ahmad Cholidin mengklarifikasi bahwa pesan berantai Whatsapp tersebut bukan tulisan asli dr. Siti Fadillah.

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri dengan memasukkan kata kunci "sertifikasi halal MUI bpjph", penelusuran mengarah ke artikel berjudul "Inilah Peran Stakeholder Halal di Indonesia" yang tayang di website halalmui.org pada 15 September 2020.

Di sana terdapat penjelasan bahwa penetapan fatwa, keputusan halal produk ditetapkan oleh MUI dalam sidang Komisi Fatwa MUI. Hasilnya kemudian disampaikan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk menjadi dasar penerbitan sertifikat halal.

BPJPH sendiri merupakan lembaga yang dibentuk pemerintah dan mempunyai wewenang dalam pendaftaran permohonan sertifikasi halal dan penerbitan sertifikat halal. Selain itu, dalam UU JPH diterangkan juga bahwa BPJPH memiliki tugas untuk sosialisasi, edukasi, dan publikasi produk halal juga menjadi kewajiban dari BPJPH.

Lembaga lain yang saling terkait dalam industri halal di Indonesia adalah Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). LPH adalah lembaga yang berwenang melakukan kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan produk.

Berikut link untuk artikel lengkapnya...

Selain itu ada juga artikel berjudul "BPJPH Diresmikan, Menag: Peran MUI Tetap Penting" yang tayang di website Kemenag.go.id pada 11 Oktober 2017.

Dalam artikel tersebut Menteri Agama saat itu, Lukman Hakim Saifuddin menjelaskan kewenangan BPJPH.

"Jadi sebelum BPJPH mengeluarkan label halal, terlebih dahulu harus mendapatkan fatwa kehalalan dari MUI. Artinya, fatwa halal tetap menjadi domain MUI," kata Menag di Jakarta, Rabu (11/10).

"Kedua, melakukan sertifikasi terhadap Lembaga Pemeriksa Halal. Menjadi kewenangan dan keputusan MUI, apakah sebuah lembaga lolos sebagai Lembaga Pemeriksa Halal atau tidak," kata Menag.

"Ketiga, auditor-auditor yang bergerak dalam industri halal harus dapat persetujuan MUI."

Terkait PT Surveyor Indonesia, ada penjelasan dari Direktur Pelaksana LPPOM MUI, Lukmanul Hakim dalam artikel "Surveyor Indonesia dan MUI Selenggarakan Sertifikasi Halal" yang tayang di website ptsi.co.id pada 2 Oktober 2020.

Lukmanul Hakim menyampaikan bahwa LPPOM MUI sebagai lembaga independen menggandeng Surveyor Indonesia sebagai surveyor independen untuk berkolaborasi dalam rangka saling memperkuat layanan yang dimiliki masing-masing.

Kolaborasi ini merupakan kerjasama strategis melalui layanan jasa Sertifikasi Halal yang akan dilakukan bersama untuk memastikan produk halal sesuai dengan ketentuan syariat islam.

Dalam kerja sama tersebut Surveyor Indonesia, melaksanakan kegiatan pengembangan industri Halal di dalam maupun di luar negeri dengan ruang lingkup kegiatan jasa analisis laboratorium serta inspeksi. Sedangkan LPPOM MUI melaksanakan kegiatan pengembangan industri Halal dalam negeri dan luar negeri dengan ruang lingkup kegiatan audit dan sertifikasi halal.

Pesan berantai yang menyebut Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas melarang MUI mengeluarkan sertifikat halal adalah hoaks.

Untuk membuktikan klaim tersebut, Cek Fakta Liputan6.com mengubungi Head of Investor Relations at PT Astra International Tbk, Tira Adianti. Dia memastikan kalau lowongan kerja itu tidak benar.

"Tadi tim saya click link yang diberikan, sepertinya hoaks. Sebab, template-nya bukan standard Astra. Itu penipuan sudah terkonfirmasi ya," ujarnya.

Selanjutnya, Cek Fakta Liputan6.com memeriksa salah satu Instagram resmi milik Astra. Di akun Instagram tersebut, ada perbincangan dalam bentuk podcast dari Employer Branding PT Astra International Tbk, Diah Wahyu Utami mengenai penipuan yang selalu mencatut nama tempatnya bekerja.

"Ini sih penipuan yang paling banyak. Biasanya, yang menjadi sasaran teman-teman SMK. Jadi namanya lowongan kerja PT ASTRA (GROUP) Tbk. Silakan di Googling dulu, kita tidak ada PT ASTRA (GROUP) Tbk," ujarnya di podcast DOBRAK! pada 29 Desember 2020.

Lebih lanjut, Diah mengatakan, perusahaan tempatnya bekerja tidak pernah menyebutkan nominal gaji hingga tunjangan saat menyebarkan lowongan kerja. Dia memastikan, lowongan kerja yang tersebat di WhatsApp harus dicermati lebih baik.

"Kemudian menyebutkan nominal gaji, tunjangan ini dan itu dari Astra, sangat mengiming-imingi. Namun kenyataannya, kami tidak pernah menyebutkan itu. Kami akan memberitahunya pas final," katanya.

Diah mengatakan, pola penipuan beragam. Namun yang paling sering terjadi pada Jumat sore.

"Biasanya, penipuan itu muncul Jumat sore biar tidak bisa konfirmasi ke Astra aslinya. Itu polanya karena Sabtu dan Minggu kan kita libur. Admin media sosialnya juga libur. Namun sekarang, kami hari Sabtu dan Minggu juga aktif," ucapnya.

Diah memastikan untuk mengetahui lowongan kerja dari Astra bisa dilihat di situs resmi, yakni astra.co.id. Selanjutnya, anak perusahaan Astra buka lowongan di beberapa kampus tertentu yang mengadakan job fair.

Klaim lowongan kerja mengatasnamakan PT ASTRA (GROUP) merupakan informasi yang hoaks. Lowongan pekerjaan itu tidak berasal dari website resmi Astra.