Setelah dilakukan penelusuran fakta terkait, klaim Banyu Langit V adalah hoax.

Hoax serupa juga beredar sejak Oktober tahun 2020 lalu, yang menarasikan seragam Polisi RI telah berubah warna menjadi biru mirip “Komunis Tiongkok”

Dilansir dari jawapos.com, keempat orang pada gambar yang mengenakan seragam Polisi berwarna biru tersebut adalah WNA asal Tiongkok yang menyamar sebagai Polisi China untuk melakukan penipuan.

Kapolres Barelang AKBP Prasetyo Rachmat Purboyo menerangkan, para WNA tersebut beraksi dan menipu para WNA asal Tiongkok di Indonesia, dengan cara menghubungi para korban lewat internet dan video call untuk dimintai transfer sejumlah uang ke rekening bank di Tiongkok.

“Mereka ini tugasnya menghubungi. Meminta sejumlah uang untuk ditransfer ke rekening di Tiongkok. Korbannya adalah warga negara Tiongkok yang ada di Indonesia,” ujar Kapolres Barelang AKBP Prasetyo.

Adapun foto para Polisi yang membawa seragam berwarna biru merupakan gambar yang berasal dari artikel portal berita online batamnews.co.id, dengan judul artikel “Pura-pura Jadi Polisi China, Modus Pelaku Cyber Fraud di Batam” dimuat pada Jumat 20 September 2019.

Masih sehubungan dengan kasus penyamaran WNA asal Tiongkok, artikel dari batamnews.co.id tersebut menginformasikan bahwa pihak Kapolresta Balerang telah menangkap warga asing asal China dan Taiwan berjumlah 47 orang, karena terbukti melakukan penipuan kepada WNA China di Indonesia.

Berdasarkan data yang terkumpul dapat disimpulkan bahwa klaim Banyu Langit V adalah HOAX dan termasuk kategori Konten yang Menyesatkan.

Hasil Periksa Fakta Ani Nur MR (Universitas Airlangga).

Informasi Palsu. Faktanya, seragam warna biru yang dipakai keempat orang yang berjejer tersebut digunakan sebagai modus penipuan. Mereka akhirnya ditangkap oleh Kepolisian Barelang karena melalukan aksi penipuan dengan menyamar sebagai Polisi China.

Setelah ditelusuri gambar pada postingan Facebook merupakan artikel detik.com yang telah disuting pada bagian judul serta gambar. Artikel Detik.com yang asli mempunyai kesamaan waktu pengunggahan yaitu 3 Agustus 2021 jam 12.46 WIB. Artikel tersebut berjudul “Dengan judul Demokrat Protes Cat Biru di Pesawat Kepresidenan Diganti Merah”.

Lebih lanjut gambar dibawah judul pada postingan Facebook juga merupakan gabungan dari 2 gambar. Gambar pesawat pada postingan Facebook sama dengan gambar pada artikel Kompas.com yang berjudul “Spesifikasi Pesawat Kepresidenan yang Ganti Cat Merah Putih, Apa Kecanggihannya?” yang diunggah pada 6 Agustus, 2021. Dalam artikel terdapat keterangan gambar “Pesawat Boeing 737-8U3 yang menjadi pesawat Kepresidenan RI dengan cat merah putih Abdiel IR”.

Gambar bangunan yang ada di Facebook sama dengan gambar pada salah satu artikel merdeka.com berjudul “Potret suram mega proyek Hambalang bak ‘rumah hantu'” yang diunggah pada 18 Maret 2016 jika dilihat jelas tidak ada gambar pesawat yang melintas di atas bangunan Hambalang.

Dengan demikian gambar tangkapan layar detik.com yang diunggah J Wiyono telah disuting dari artikel asli detik.com yang berjudul “Demokrat Protes Cat Biru di Pesawat Kepresidenan Diganti Merah” sehingga masuk dalam kategori konten dimanipulasi.

Hasil Periksa Fakta Luthfiyah Oktari Jasmien (UIN Raden Mas Said Surakarta).

Gambar tersebut telah disunting. Faktanya judul artikel asli detik.com adalah “Demokrat Protes Cat Biru di Pesawat Kepresidenan Diganti Merah”.

Berdasarkan hasil penelusuran, akun Facebook tersebut adalah palsu. Dialnsir dari akun Instagram resmi @ditjenbadilum diklarifikasi bahwa akun yang mengatasnamakan Prim Haryadi adalah palsu. Prim Haryadi tidak pernah membuat maupun memiliki akun Facebook. Jika ada permintaan apapun dari akun itu mohon diabaikan saja.

“Sehubungan dengan beredarnya akun Facebook yang mengatasnamakan Bapak Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Dr. H. Prim Haryadi, S. H., M. H., dengan ini disampaikan bahwa yang bersangkutan tidak pernah membuat maupun memiliki akun Facebook tersebut dan akun tersebut merupakan akun palsu. Jika ada permintaan apapun yang berasal dari akun tersebut, mohon diabaikan saja. #ditjenbadilum#mahkamahagung #mahkamahagungri #akunpalsu #akunpalsufacebook.”, tulis akun Instagram resmi @ditjenbadilum.

Dengan demikian, akun Facebook Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Prim Haryadi dapat dikategorikan sebagai Konten Tiruan/Imposter Content.

Hasil periksa fakta Rahmah an nisaa (UIN Sunan Ampel Surabaya).

Faktanya, dilansir dari akun Instagram resmi @ditjenbadilum diklarifikasi bahwa akun tersebut palsu. Prim Haryadi tidak pernah membuat maupun memiliki akun Facebook.

Setelah dilakukan penulusuran, informasi yang beredar adalah hoaks. Pihak Kemnaker menegaskan melalui akun Twitter resminya bahwa pihaknya tidak pernah meminta data apapun kepada calon penerima BSU atau BLT BPJS Ketenagakerjaan.

“HOAKS Informasi resmi terkait Bantuan Subsidi Upah (BSU) melalui website http://Kemnaker.go.id dan Media Sosial Kemnaker.”, tulis pihak Kemnaker pada Sabtu (4/8/2021).

Informasi resmi terkait BSU hanya melalui website resmi kemnaker.go.id dan akun sosial media resmi Kemnaker seperti Instagram (@Kemnaker), Twitter (@Kemnaker RI), Facebook dan Youtube (Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia).

Jadi berdasarkan penelusuran dapat disimpulkan bahwa narasi bantuan subsisi upah dari Kemnaker meminta data calon penerima BSU adalah hoaks kategori fabricated content atau konten palsu.

Hasil periksa fakta (Rahmah an nisaa) UIN Sunan Ampel Surabaya.

Faktanya bantuan tersebut adalah hoaks. Pihak Kemnaker tidak pernah meminta data apapun terhadap calon penerima BSU dan informasi resmi terkait BSU hanya melalui website kemnaker.go.id dan akun sosial media resmi Kemnaker.