Kanal Youtube Radar Politik membagikan konten video dengan judul “BERITA TERBARU HARI INI ~ AKHIRNYA DI PUTUSKAN FPI BUKAN ORMAS TERLARANG.” Pada thumbnailnya tertulis “DUK…DUK.!!! HAKIM MK MEMUTUSKAN..!!! HARI INI DI NYATAKAN KEMENANGAN KEBENARAN, YAITU FPI SELAMA UNTUK KEBENARAN MAKA TETAP MENANG.”

Berdasarkan hasil penelusuran, diketahui bahwa konten video tersebut tidak berisikan pemberitaan atas adanya putusan FPI bukan ormas terlarang. Pada bagian awal video, 00:00-01:10 merupakan potongan tanggapan Agus Sudibyo, Ketua Komisi Dewan Pers, atas Maklumat Polri untuk FPI yang tayang di kanal Youtube tvOneNews pada 3 Januari 2021 pada menit 00:31-01:43. Tidak ada pernyataan yang menyebutkan adanya putusan FPI bukan ormas terlarang.

Lalu, menit 01:25-04:14 pada video sumber Radar Politik merupakan pembacaan artikel berjudul “Hamdan Zoelva: FPI Bukan Ormas Terlarang seperti PKI, Mengedarkan Konten FPI Tidak Dapat Dipidana” pada laman beritahukum[dot]com yang tayang pada 4 Januari 2021. Pada artikel tersebut berisikan tanggapan Hamdan Zoelva, mantan Ketua Mahkamah Konstitus (MK) atas pembubaran ormas FPI dan tidak ada pernyataan adanya putusan terbaru FPI bukan ormas terlarang.

Menit 04:15-7:11 pada video Radar Politik tersebut merupakan pembacaan artikel berjudul “Mantan Ketua MK: Tak Ada Ketentuan Pidana untuk Sebar Luaskan Konten FPI” yang tayang di laman oposisicerdas[dot]com pada 4 Januari 2021. Pada artikel itu juga berisikan tanggapan Hamdan Zoelva dan juga tidak ditemukan adanya pernyataan adanya putusan terbaru FPI bukan ormas terlarang.

Adapun, Hamdan Zoelva sudah tidak lagi menjadi Hakim di Mahkamah Konstitusi. Ia sudah pensiun menjadi Hakim MK sejak tahun 2015.

Menit 07:13-08:17 di konten Radar Politik itu merupakan pembacaan artikel berjudul “Atribut Habib Rizieq Masih Dijual Di Toko Online” yang tayang di rmol[dot]id pada 4 Januari 2021. Artikel itu hanya membahas mengenai masih ada penjualan atribut bergambar HRS di sejumlah toko online.

Dan, menit 08:18-10:10 pada konten Radar Politik tersebut merupakan pembacaan dari artikel berjudul “HNW Duga Fachrul Razi Dicopot dari Menag gegara Mau Perjuangkan SKT FPI” yang tayang di gelora[dot]co pada 3 Januari 2021. Artikel tersebut diketahui melansir dari artikel berjudul “HNW Duga Fachrul Razi Digantikan Jabatannya karena FPI” yang tayang di republika.co.id pada 3 Januari 2021. Pada kedua artikel itu juga tidak ditemukan adanya pernyataan adanya putusan terbaru terkait organisasi FPI.

Berdasarkan penjelasan tersebut, konten video di kanal Radar Politik tidak berisikan adanya putusan terbaru terkait status FPI. Oleh sebab itu, konten tersebut masuk ke dalam kategori Konten yang Menyesatkan.

Konten video tidak berisikan pemberitaan adanya putusan terbaru terkait status FPI. Isi dari konten video tersebut hanya pembacaan sejumlah pemberitaan pernyataan sejumlah tokoh terkait keputusan pemerintah atas FPI dan mengenai atribut HRS masih diminati di toko online. Tidak ada bagian yang menyebutkan adanya putusan terbaru terkait status FPI.

Telah beredar pesan di WhatsApp yang menyebutkan bahwa Arab Saudi membentuk 34 negara aliansi strategi militer Islam Sunni tanpa Iran dan Indonesia. Adapun alasan mengapa Indonesia dan Iran tidak diikutsertakan adalah karena Indonesia dianggap merapat ke komunis China dengan semua strategi bisnis dan politik ala komunis China serta Iran dengan strategi politik agama Syiah yang menjadi musuh dari ke-34 negara Islam saat ini.

Berdasarkan hasil penelusuran, pesan tersebut merupakan hoaks lama yang pernah beredar di tahun 2017. Informasi serupa pernah dibahas dalam artikel Turn Back Hoax berjudul [MISINFORMASI] “Indonesia Ditinggalkan Oleh Saudara2 Negara Muslim Dunia” pada 27 November 2017.

Mengutip dari Berita Satu, juru bicara Kementerian Luar Negeri, Arrmanatha Nasir pada tahun 2015 mengungkapkan bahwa konstitusi Indonesia dengan jelas menyebutkan Indonesia tidak akan ikut aliansi militer dalam bentuk apa pun.

“Konstitusi Indonesia jelas menyebutkan bahwa Indonesia tidak akan ikut aliansi militer dalam bentuk apa pun,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri, Arrmanatha Nasir pada 15 Desember 2015.

Pernyataan serupa juga dilontarkan oleh Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu pada tahun 2016. Ia mengatakan bahwa Indonesia tak bisa bergabung dengan koalisi militer yang dibentuk Arab Saudi untuk memerangi terorisme karena tidak cocok diikuti Indonesia yang menganut politik luar negeri bebas aktif.

“Bulan lalu saya sampaikan ke Raja dan Menhan Arab, kami tidak bisa gabung koalisi militer itu. (Saya bilang) Undang-undang kami tidak bisa,” ujarnya pada 29 Maret 2016.

Dengan demikian, pesan yang beredar di WhatsApp tersebut dapat dikategorikan sebagai Konten yang Menyesatkan karena ketidakikutsertaan Indonesia dalam aliansi yang dibentuk Arab Saudi disebabkan oleh konstitusi Indonesia yang mengaturnya.

Hasil Periksa Fakta Renanda Dwina Putri (Anggota Komisariat MAFINDO Universitas Pendidikan Indonesia)

Hoaks lama yang kembali beredar. Faktanya, juru bicara Kementerian Luar Negeri, Arrmanatha Nasir pada tahun 2015 mengungkapkan bahwa konstitusi Indonesia dengan jelas menyebutkan Indonesia tidak akan ikut aliansi militer dalam bentuk apa pun.

Melalui pesan berantai Whatsapp, beredar informasi yang menyebut bahwa Wakil Wali Kota Surabaya terpilih Armuji meninggal dunia. Berdasar pada referensi, disebutkan bahwa informasi terkait meninggalnya Armuji telah beredar sejak pagi hari, tepatnya pada Selasa 5 Januari 2021.

Menanggapi informasi tersebut, Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Adi Sutarwijono angkat bicara. Melansir dari kompas.com, Adi menegaskan informasi meninggalnya Armuji adalah hoaks.

“Memang tadi pagi beredar pesan berantai yang tidak tepat tentang beliau. Semua pesan itu hoaks,” tegasnya.

Namun Adi tidak menampik bahwa Armuji saat ini tengah mendapat perawatan di sebuah rumah sakit, dan kondisinya sendiri telah membaik.

“Saat ini, kondisi Kesehatan Pak Armuji semakin membaik,” lanjut Adi.

Keterangan serupa, juga disampaikan oleh Kepala Humas RSU dr Soetomo Surabaya dr Pesta Parulian, yang menjelaskan bahwa Armuji tengah mendapat perawatan di RSU dr Soetomo Surabaya.

“Pak Armuji dirawat di sini dan kondisinya baik,” pungkasnya.

DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Surabaya menegaskan kabar Wakil Wali Kota Surabaya terpilih Armuji meninggal dunia adalah hoaks. Bantahan serupa dituturkan oleh pihak RSU dr Soetomo Surabaya yang menyatakan bahwa Armuji tengah menjalani perawatan, dan kondisinya baik.

Akun Facebook Jhonita Rubiyanto mengunggah sebuah video berdurasi 1 menit 26 detik pada 4 Desember 2020 yang diklaim bahwa Raja Thailand mengundang ulama Islam untuk membaca doa tolak bala Covid-19. Dalam video tersebut, tampak saat seorang ulama berdoa Raja Thailand Vajiralongkorn dan Ratu Suthida ikut menengadahkan tangan, telihat juga banyak orang-orang yang turut hadir dalam acara tersebut.

Berdasarkan hasil penelusuran, video tersebut merupakan potongan video ketika Raja Thailand Vajiralongkorn dan Ratu Suthida menghadiri acara penghargaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Thailand Selatan dan Nasional ke-14 di Masjid Pusat, Provinsi Pattani.

Diketahui video tersebut merupakan potongan video milik kanal Youtube Thaitv2 yang berjudul “ถ่ายทอดสด ในหลวง-ราชินี พระราชทานรางวัล ผู้ชนะการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน ประจำปี 2563” (terjemah: “Siaran langsung di King-Queen Penghargaan yang diberikan Pemenang Undangan Alquran 2020”) yang ditayangkan pada 18 Desember 2020.

Dilansir dari isoc.go.th, pada hari Jumat, 18 Desember 2020, Raja dan Ratu Thailand akan melanjutkan tugas kerajaan di Provinsi Pattani yaitu memimpin pemberian penghargaan untuk pemenang Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Thailand Selatan dan Nasional ke-14 2020 di Masjid Pusat, Provinsi Pattani.

Selain itu, Raja Vajiralongkorn juga memberikan plakat kehormatan untuk komite provinsi islam dan para imam di wilayah selatan dan memberikan penghargaan kepada perwakilan sekolah seperti administrator sekolah, guru, dan siswa Madrasah Thailand Selatan di Auditorium Organisasi Administrasi Provinsi Pattani.

Raja Vajiralongkorn diketahui sering menghadiri acara-acara keagamaan umat Islam, seperti musabaqah tilawatil (MTQ) Alquran atau lomba membaca Alquran, serta peresmian sekolah-sekolah Islam. Saat menghadiri acara-acara keagamaan yang digelar minoritas Muslim Thailand, Raja Vajiralongkorn juga menunjukkan penghormatannya dengan cara yang lain. Misalnya ketika berdoa, dia ikut mengangkat tangannya.

Dengan demikian, klaim video Raja Thailand mengundang ulama Islam untuk membaca doa tolak bala Covid-19 adalah salah karena tidak sesuai fakta dan termasuk dalam kategori konten yang salah.

Hasil Periksa Fakta Konaah (Anggota Komisariat MAFINDO Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta).

Faktanya, video tersebut merupakan potongan video ketika Raja Thailand Vajiralongkorn dan Ratu Suthida memimpin pemberian penghargaan untuk pemenang Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Thailand Selatan dan Nasional ke-14 2020 di Masjid Pusat, Provinsi Pattani pada 18 Desember 2020.