Beberapa waktu lalu sempat beredar sebuah pamflet yang menginformasikan tentang pembukaan seluruh objek wisata di Kabupaten Pangandaran dengan memuat beberapa ketentuan seperti pembatasan jumlah wisatawan yang masuk, penerapan protokol kesehatan, adanya pemeriksaan swab antigen gratis bagi wisatawan dari luar pengandaran serta adanya penyemprotan disinfektan yang dilakukan secara berkala pada objek wisata.

Namun melansir dari akun Instagram resmi Humas Pemerintah Kabupaten Pangandaran, yaitu @humaskabpnd menegaskan bahwa informasi tersebut salah atau hoax, dan meminta kepada seluruh masyarakat untuk tidak mempercayai berita tersebut.

Selain itu, melansir dari iNews.id, Bagian Humas Prokopim Setda Kabupaten Pangandaran, menegaskan pula bahwa informasi yang beredar terkait dibukanya seluruh objek wisata di Pangandaran ialah hoax, karena hingga tanggal 06 Agustus 2021, seluruh objek wisata di Kabupaten Pangandaran masih ditutup. Penutupan tersebut disebabkan oleh kebijakan Pemerintah Daerah yang masih berfokus pada penanganan Covid-19.

Bahkan setelah melakukan penelusuran pada akun sosial media Pemerintah Kabupaten Pangandaran, pamflet yang menegaskan bahwa seluruh objek wisata di Kabupaten Pangandaran telah dibuka merupakan pamflet yang dibagikan pada laman Instragram Humas Pemerintah Kabupaten Pangandaran pada bulan Mei 2021 lalu ketika Pemerintah Daerah telah memuat kebijakan untuk membuka kembali seluruh objek wisata dengan beberapa ketentuan yang berlaku sebelum Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Berdasarkan pada seluruh referensi, informasi terkait dibuka kembali seluruh objek wisata di Kabupaten Pangandaran ialah informasi salah atau masuk ke dalam kategori konten palsu.

Hasil Periksa Fakta Novita Kusuma Wardhani (Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (IISIP) Jakarta). Informasi tersebut palsu. Faktanya melansir akun Instagram resmi Humas Pemerintah Kabupaten Pangandaran yaitu @humaskabpnd menampik kebenaran informasi tersebut.

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri dengan mengunjungi akun resmi Kemensos di Instagram, @kemensosri yang sudah bercentang biru atau terverifikasi. Di sana terdapat postingan yang membantah isi dalam pesan berantai itu.

Berikut isi postingannya yang diunggah pada 6 Agustus 2021.

"Telah beredar situs web mengatasnamakan/memuat logo Kementerian Sosial RI yang berisi kuisioner untuk mendapatkan bonus dana bantuan covid sebesar Rp. 500.000 dengan cara menjawab beberapa pertanyaan/survei pada situs https://d-evnwhats./i/Nationalday/?show=1. Lalu pendaftar diminta membagikan ke teman melalui aplikasi Whatsapp.

Pesan tersebut adalah hoaks. Kementerian Sosial tidak pernah membuat situs web untuk pendaftaran penerima bonus dana bantuan covid-19 sebesar Rp. 500.000.

Sebagai upaya penanganan dampak pandemi dan selama PPKM berlangsung, pemerintah melalui Kemensos RI mengeluarkan Program-Program Perlindungan Sosial, yakni PKH, Program Kartu Sembako, Bantuan Sosial Tunai, Bantuan Beras, serta mendirikan dapur umum untuk masyarakat yang terdampak.

Untuk mengecek kepesertaan bantuan sosial dapat melalui situs web -https://cekbansos.kemensos,go.id/"

Selain itu postingan itu juga disertai narasi:

"[PERHATIAN]"Kembali terdapat situs hoaks yang mengatasnamakan @kemensosri seperti yang tertera di atas.

Yuk saling mengingatkan, pastikan saring sebelum sharing ya!

#BersatuLawanHoaks #KemensosHADIR"

Pesan berantai yang menyebut Kemensos membagikan uang Rp 500 ribu dengan cara mengisi survei adalah hoaks.

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri klaim Suku Baduy tidak divaksin menggunakan Google Search dengan kata kunci 'vaksin suku baduy'. Penelusuran mengarah pada artikel berjudul "Pemkab Lebak Wacanakan Vaksinasi Covid-19 bagi Suku Baduy" yang dimuat situs liputan6.com, pada 16 Maret 2021.

Dalam artikel situs liputan6.com, pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak mewacanakan vaksinasi Suku Baduy, sebagai salah satu cara melindungi suku asli Banten itu dari paparan Covid-19. Meski belum ada 'para petapa' yang dinyatakan positif terinfeksi Corona.

"Kita harus persuasif, sedang kita sosialisasikan," kata Bupati Lebak, Iti Octavia Jayabaya, Selasa (16/3/2021).

Pemerintah tidak bisa serta merta memaksakan program vaksinasi Covid-19 bagi Suku Baduy, lantaran mereka merupakan perkampungan adat sehingga harus menghargai keputusan adat.

Oleh karena itu, lanjut dia, untuk melakukan vaksinasi harus terlebih dulu sowan ke kepala adat dan meminta keputusan adat yang berlaku di Suku Baduy.

"Baduy itu kan memang mengikuti kebijakan adat yah, yaitu kita tidak bisa kebijakan pemerintah begini," ujar Iti.

Jika sudah mendapatkan izin dari para tetua adat, nantinya vaksinasi Covid-19 digelar di perkampungan Baduy atau Ciboleger, tidak digelar di rumah sakit ataupun fasilitas kesehatan (faskes).

Penelusuran juga mengarah pada artikel berjudul "Puskesmas Cisimeut agendakan vaksin warga Badui 18 Juli" yang dimuat situs antaranews.com, pada 10 Juli 2021.

Artikel situs antaranews.com menyebutkan, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Ciseumut Kabupaten Lebak, Banten mengagendakan vaksinasi warga di kawasan permukiman Baduy 18 sampai 20 Juli 2021

“Insya Allah jika tidak ada perubahan dipastikan warga Baduy yang tinggal di Desa Kanekes tanggal 18 sampai 29 Juli 2021 dilakukan vaksinasi, kata Kepala Puskesmes Cisimeut Kabupaten Lebak dr Maytri Nurmeningsih di Lebak, Sabtu.

Masyarakat Baduy yang berpenduduk 11.800 jiwa tersebar di 65 perkampungan hingga kini nihil penularan COVID-19, terlebih Kabupaten Lebak mesuk zona merah.

Meski masyarakat Baduy nihil penyeberan COVID-19 tetap pelaksanaan program vaksin dilakukan, oleh petugas puskesmas setempat.

Kegiatan program vaksinasi direalisasikan 18 sampai 20 Juni 2021 berlokasi di Desa Kenekes Kecamaten Leuwidamar Kabupaten Lebak.

Mereka petugas veksinator aken menargetkan sasaran vaksinasi begi warga Badui sebanyak 180 orang.

"Kami berharap vaksinasi di kawasan Baduy berjalan lancar dengan menggunakan protokol Kesehatan," katanya menjelaskan.

Hasil penelusuran Cek Fakta Liputan6.com, klaim Suku Baduy tidak divaksin tidak benar. Pemerintah telah melaksanakan vaksinasi Covid-19 pada masyarakat suku Baduy pada 18-20 Juli 2021.

Akun Facebook dengan nama pengguna “I M SingaKebenaran” (https://www.facebook.com/profile.php?id=100068748047357) mengunggah sebuah video yang berisi wawancara CEO Pfizer, Albert Bourla, dengan stasiun televisi CNBC. Dalam video tersebut, Bourla mengaku bahwa dirinya masih belum divaksin. Unggahan video tersebut juga disertai narasi yang menegaskan bahwa Bourla menolak untuk divaksin.

Dalam potongan video wawancara yang disebarkan, Bourla dengan jelas menyatakan bahwa dirinya akan divaksin sesegera mungkin. Wawancara itu sendiri dilaksanakan pada Desember 2020 lalu, saat vaksin Pfizer baru saja disetujui dan didistribusikan dengan mengutamakan tenaga kesehatan dan pekerja di sektor esensial lainnya.

Video lengkap dari wawancara tersebut telah diunggah di kanal YouTube resmi CNBC, “CNBC Television”, dengan judul video “Pfizer CEO Albert Bourla on vaccine hesitancy: ‘Trust science’” pada 14 Desember 2020. Bagian video yang menunjukkan Bourla menyatakan bahwa dirinya belum divaksin dapat dilihat pada menit 1:44 hingga menit 2:13.

Lebih lanjut, Bourla sendiri melalui akun Twitter resminya, AlbertBourla, telah mengumumkan bahwa dirinya telah menerima dosis kedua vaksin Pfizer pada 10 Maret 2021 waktu setempat.

Dengan demikian, narasi yang diunggah oleh akun Facebook dengan nama pengguna “I M SingaKebenaran” tersebut dapat dikategorikan sebagai Konten yang Menyesatkan/Misleading Content.

Hasil Periksa Fakta Khairunnisa Andini (Universitas Diponegoro).

Faktanya, CEO Pfizer, Albert Bourla tidak menolak untuk divaksin. Bourla telah menerima dosis kedua vaksin Pfizer pada Maret 2021.