Beredar unggahan sebuah video di Facebook yang menampilkan Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin yang sedang berbicara dan mempromosikan sebuah produk penurun berat badan.

Berdasarkan penelusuran, video promosi obat penurun berat badan yang mencantumkan testimoni Menkes Budi Gunadi adalah tidak benar. Kementerian Kesehatan melalui akun Instagram resminya menegaskan bahwa informasi tersebut adalah hoaks.

“Menteri Kesehatan maupun Kementerian Kesehatan tidak pernah mengendorse produk apapun di media sosial. Healthies, hati hati dengan berita palsu! Selalu pastikan mencari informasi dari sumber yang terpercaya”, tulis akun kemenkes_ri.

Sementara, penelusuran lebih lanjut menemukan bahwa video testimoni Menkes Budi Gunadi adalah hasil manipulasi dari klip wawancaranya dengan McKinsey & Company pada Juni 2015. Dalam wawancara tersebut, Budi Gunadi masih menjabat sebagai CEO Bank Mandiri. Ia berbicara tentang perbankan dan dampak digitalisasi.

Informasi menyesatkan. Melalui medias sosial resminya, Kementerian Kesehatan menegaskan bahwa Menteri Kesehatan maupun Kementerian Kesehatan tidak pernah mengendorse produk apapun di media sosial.

SUMBER membagikan pelintiran yang sudah pernah diperiksa sebelumnya yang menyebabkan kesimpulan yang MENYESATKAN. FAKTA: sumber foto infografis yang dibagikan adalah peristiwa yang terjadi karena kesalahan teknis yang sudah diklarifikasi oleh MetroTV pada tahun 2019 lalu.

Salah satu artikel periksa fakta yang memuat klarifikasi oleh MetroTV, Tempo.co pada 15 Juli 2020: “Infografis hasil quick count di MetroTV yang digunakan untuk menyebarkan klaim itu, yang berasal dari enam lembaga survei, sempat mengalami kesalahan teknis. Hal ini telah diklarifikasi oleh MetroTV yang kemudian menunjukkan hasil quick count yang benar di mana pasangan Jokowi-Ma’ruf lebih unggul ketimbang pasangan Prabowo-Sandi

METRO TV di YouTube pada Apr 17, 2019: “Terdapat kesalahan teknis dalam penayangan grafis data hasil sementara penghitungan cepat Pilpres 2019 pada pukul 15.12 WIB. Di dalam tayangan tersebut terdapat perbedaan data grafis dengan election ticker yang muncul di layar. Berikut kami tampilkan data terakhir penghitungan suara yang benar.

KOMPAS.com pada 18 Apr 2019: “Polemik mengenai hasil hitung cepat atau quick count Pemilihan Presiden atau Pilpres 2019 muncul di masyarakat. Apalagi, ada juga yang memasang video saat sebuah tayangan televisi memperlihatkan hasil berbeda.

ANTARAFOTO pada 17 Apr 2019: “Calon Presiden nomor urut 01 Joko Widodo (tengah) bersama calon wakil presiden nomor urut 01 Maruf Amin (ketiga kiri), Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Jusuf Kalla (keempat kanan), Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (ketiga kanan), Ketua Umum Hanura Osman Sapta (kedua kanan) dan Ketua Umum Nasdem Surya paloh (kanan) menyaksikan hasil hitung cepat Pemilu Presiden 2019 di Jakarta, Rabu (17/4/2019). ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/HP.

MENYESATKAN, daur ulang pelintiran yang sudah pernah diperiksa sebelumnya. FAKTA: sumber foto infografis yang dibagikan adalah peristiwa yang terjadi karena kesalahan teknis yang sudah diklarifikasi oleh MetroTV pada tahun 2019 lalu.

Dari hasil penelusuran, klaim pada video yang beredar bahwapendukung Anies Baswedan merusak gedung KPK adalah salah. Faktanya, video yang beredar adalah hasil manipulasi digital.  

Melalui reverse image search , gambar thumbnail video tersebut tidak sesuai dengan klaim yang disampaikan. Gambar serupa sebenarnya telah ditemukan dalam sebuah artikel dari Antara pada tanggal 9 Oktober 2020, berjudul "Empat mahasiswa jadi tersangka demo tolak UU Cipta Kerja ricuh di Semarang."  

Artikel tersebut menceritakan tentang massa gabungan dari buruh dan mahasiswa yang merobohkan pagar kompleks gedung DPRD Jawa Tengah saat berunjuk rasa menolak RUU Cipta Kerja Omnibus Law yang telah disahkan oleh DPR RI di depan gedung DPRD Jawa Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah, pada Rabu 7 Oktober 2020.  

Selanjutnya, narator dalam video membacakan artikel dari Seword.com pada tanggal 6 September 2022, dengan judul "Buzzer Anies Panik! Serang KPK Membabi Buta."  

Artikel ini berisi opini penulis tentang pemanggilan Anies Baswedan oleh KPK terkait penyelenggaraan balapan mobil listrik Formula E. Namun, artikel tersebut tidak mengandung informasi apapun mengenai perusakan gedung KPK oleh pendukung Anies Baswedan.  

Baca: [Cek Fakta] PKB Resmi Gabung Koalisi Perubahan? Cek Faktanya  

Klaim pada video yang beredar bahwapendukung Anies Baswedanmerusak gedung KPK adalah salah. Faktanya, video yang beredar adalah hasil manipulasi digital.  

Informasi ini masuk kategori hoaks jenis misleading content (konten menyesatkan). Misleading terjadi akibat sebuah konten dibentuk dengan nuansa pelintiran untuk menjelekkan seseorang maupun kelompok. Konten jenis ini dibuat secara sengaja dan diharap mampu menggiring opini sesuai dengan kehendak pembuat informasi.  

Misleading content dibentuk dengan cara memanfaatkan informasi asli, seperti gambar, pernyataan resmi, atau statistik, akan tetapi diedit sedemikian rupa sehingga tidak memiliki hubungan dengan konteks aslinya.  

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri dengan membuka akun resmi Presiden Jokowi di Instagram, @jokowi yang sudah bercentang biru atau terverifikasi. Hasilnya tidak ditemukan klaim seperti yang terdapat dalam postingan.
Selain itu Cek Fakta Liputan6.com menelusuri gambar yang diunggah dalam postingan tidak ada kaitan dengan pembagian uang oleh Presiden Jokowi.
Gambar itu pernah diunggah oleh akun @sekretariat.kabinet yang juga sudah bercentang biru atau terverifikasi pada 17 Februari 2022. Kesamaan terdapat pada pakaian yang dikenakan Presiden Jokowi dan juga latar di belakangnya.
Berikut isi postingannya:
"Presiden Joko Widodo membuka Pertemuan Pertama Para Menteri dan Gubernur Bank Sentral G20 atau the 1st Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting – G20, secara virtual, dari Istana Kepresidenan Bogor, Kamis (17/02/2022).
“Indonesia sangat antusias menjalankan peran presidensi G20 untuk berkontribusi kepada dunia. Indonesia akan mendorong sinergi dan kolaborasi termasuk sinergi dan kolaborasi antar menteri keuangan dan gubernur bank sentral G20 dalam merumuskan kebijakan fiskal dan moneter yang tepat untuk mengatasi permasalahan dunia,” ucap Presiden @jokowi dalam sambutannya.
(Foto: BPMI)#PotretKabinet"
Di dalam kolom komentar juga terdapat perintah untuk menghubungi nomor Whatsapp yang diklaim untuk proses pencairan. Namun ini merupakan modus penipuan agar pengguna mengirimkan data pribadinya ataupun mengarahkan pengguna pada pinjaman online ilegal.

Postingan di media sosial Presiden Jokowi membagikan uang hingga puluhan juta rupiah tanpa diundi dengan cara mendaftar melalui Whatsapp adalah hoaks.