Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) memasukkan kata kunci “Kartu Fisik Gopay” ke kolom pencarian Google. Hasilnya, ditemukan artikel “Waspada Penipuan, GoPay Tegas Tidak Pernah Terbitkan Kartu Fisik” yang dipublikasikan gopay.co.id pada (11/6/ 2025).

Audrey Progastama Petriny, Head of Corporate Affairs GoPay, mengatakan tidak ada penerbitan kartu fisik untuk layanan finansial GoPay, GoPay Later, maupun layanan GoPay lainnya.

“Semua layanan hanya dapat diakses melalui aplikasi resmi GoPay dan Gojek. Penawaran kartu fisik yang mengatasnamakan GoPay dipastikan adalah bentuk penipuan,” tegasnya,

Semua informasi mengenai produk, layanan, serta program promosi GoPay dan GoPay Later hanya diberikan melalui saluran resmi, seperti akun Instagram @gopayindonesia, email resmi, atau notifikasi dalam aplikasi GoPay.

Unggahan berisi tautan “pengajuan kartu fisik GoPay” yang mengarah ke laman tak resmi itu merupakan konten tiruan (impostor content).

Disadur dari artikel Cek Fakta tempo.co

Papua Nugini tidak pernah menyatakan akan bergabung dengan Indonesia. Video-video tersebut tidak terkait dengan pertemuan untuk membahas rencana Papua Nugini bergabung dengan Indonesia.

Humas Kementerian Luar Negeri RI, Rolliansyah Soemirat alias Roy, mengatakan, Papua Nugini tidak pernah menyatakan ingin bergabung dengan Indonesia. Melainkan, Papua Nugini sedang menjajaki kemungkinan agar dapat bergabung dengan ASEAN.

Presiden Prabowo, kata Roy, saat Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN di Kuala Lumpur, Malaysia, menyampaikan dukungan kepada Papua Nugini bergabung dengan ASEAN. Dukungan tersebut karena Papua Nugini telah menerima status sebagai peninjau (observer) dan hadir pada berbagai pembukaan KTT ASEAN sejak tahun 1981.

Adapun hubungan Indonesia-Papua Nugini berlandaskan prinsip yang telah termaktub dalam Perjanjian mengenai Saling Menghormati, Persahabatan dan Kerjasama (Treaty of Mutual Respect, Friendship and Co-operation) tahun 1986.

“Berdasarkan prinsip itu, kedua pihak telah menjalin hubungan bilateral mencakup kerja sama bidang politik dan keamanan, pengelolaan perbatasan, ekonomi, serta sosial budaya,” tandas Roy.

Unggahan berisi klaim “Papua Nugini bakal bergabung dengan Indonesia” merupakan konten yang menyesatkan (misleading content).

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) menelusuri kebenaran klaim dengan memasukkan kata kunci "Dedi Mulyadi laporkan Ridwan Kamil ke KPK karena anggaran hilang dan utang BPJS Rp300 Miliar". Tidak ditemukan informasi atau pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim.

Berdasarkan informasi yang didapatkan melalui suara.com, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengungkap adanya utang BPJS Kesehatan sebesar Rp300 miliar yang merupakan warisan dari era pemerintahan Ridwan Kamil. Temuan ini muncul setelah audit ulang anggaran kesehatan di Pemprov Jabar. Namun, tidak ada informasi bahwa hal ini dijadikan laporan resmi ke KPK oleh Dedi Mulyadi.

Kemudian, berdasarkan informasi yang didapatkan melalui tempo.co dan tribunnews.com, KPK memang melakukan penggeledahan di rumah Ridwan Kamil, namun terkait penyidikan dugaan korupsi di Bank BJB dan bukan atas laporan Dedi Mulyadi secara personal. Dedi Mulyadi sendiri menegaskan tidak ikut campur dan menyerahkan sepenuhnya pada proses hukum KPK.

Klaim bahwa “Dedi Mulyadi laporkan Ridwan Kamil ke KPK karena anggaran hilang dan utang BPJS Rp300 miliar” merupakan konten yang menyesatkan (misleading content). Faktanya Dedi Mulyadi mengkritisi warisan utang BPJS dari era Ridwan Kamil, tetapi tidak ditemukan bukti laporan resmi ke KPK atas hal ini. Penggeledahan KPK terhadap Ridwan Kamil terkait dugaan korupsi di Bank BJB.

(Ditulis oleh Desta Ardiansyah)

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) menelusuri kebenaran klaim dengan memasukkan kata kunci "Toni Tamsil pelaku utama korupsi Rp300 triliun divonis 3 tahun penjara dan denda Rp5.000" ke mesin pencarian Google. Tidak ditemukan informasi atau pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim.

Penelusuran mengarah ke pemberitaan terkait Toni dihukum karena menghalangi penyidikan, bukan karena korupsi Rp300 triliun.

Berdasarkan informasi yang didapatkan melalui pemberitaan media nasional. Toni Tamsil bukan pelaku utama korupsi Rp300 triliun, melainkan divonis karena menghalangi penyidikan. Denda Rp5.000 adalah biaya administrasi perkara, bukan denda pidana korupsi. Tuntutan jaksa sebelumnya adalah 3,6 tahun penjara dan denda Rp200 juta, namun hakim hanya menjatuhkan hukuman 3 tahun penjara dan biaya perkara Rp5.000.

Klaim bahwa "Toni Tamsil pelaku utama korupsi Rp300 triliun divonis 3 tahun penjara dan denda Rp5.000" merupakan konten yang menyesatkan (misleading content). Faktanya Toni Tamsil divonis 3 tahun penjara karena menghalangi penyidikan, bukan sebagai pelaku utama korupsi, dan ia membayar biaya perkara Rp5.000, bukan denda korupsi Rp5.000.