Aksi sejumlah WNI di Jepang menjadi belakangan menjadi sorotan.

Sebagaimana dilansir Kompas.com, pada akhir Juni 2025 ada tiga WNI yang merampok warga Jepang, setahun sebelumnya dikabarkan bahwa sekelompok WNI membentuk sebuah geng di Jepang, serta aksi pengibaran bendera PSHT.

Terkait aksi pengibaran bendera, PSHT cabang Jepang meluruskan bahwa itu peristiwa lama pada 2022.

Pelaku pengibaran bendera sudah lama pulang ke Indonesia. Pihak PSHT pun telah meminta maaf dan menyampaikan teguran kepada anggota.

Kabar yang disampaikan dalam unggahan tidak menyebutkan bahwa Pemerintah Jepang akan menghentikan masuknya pekerja dari Indonesia. 

Akan tetapi, beredar sejumlah kekhawatiran dan kabar simpang siur, yang kemudian diluruskan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tokyo, Jepang.

Melalui siaran pers tertanggal 15 Juli 2025, KBRI Tokyo memastikan kabar bahwa Indonesia masuk blacklist pemerintah Jepang tidak benar.

Indonesia dan Jepang, hingga kini, masih menjalin hubungan baik.

"Di tengah hubungan yang positif tersebut, beredar informasi yang tidak benar bahwa tahun 2026 akan menjadi tahun terakhir masuknya pekerja Indonesia ke Jepang. Pemerintah Jepang tidak pernah menyampaikan hal tersebut," tulis KBRI Tokyo.

Narasi pekerja Indonesia terancam masuk daftar hitam pemerintah Jepang mulai 2026 merupakan hoaks.

Aksi kriminal dan pengibaran bendera silat belakangan menjadi sorotan publik, tetapi aksi itu tidak sampai memutus hubungan bilateral antara Indonesia dan Jepang.

KBRI Tokyo memastikan kabar yang beredar tidak benar.

Artikel ini mengalami perubahan isi dan tulisan karena ada pembaruan informasi yang diterima tim redaksi.

Tim Cek Fakta Kompas.com tidak menemukan pernyataan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco yang mengatakan bahwa Indonesia akan berperang melawan Myanmar.

Sebaliknya, Dasco mendorong pemerintah untuk segera melakukan langkah diplomatik guna membebaskan seorang warga negara Indonesia (WNI) sekaligus selebgram bernama Arnold Putra yang saat ini ditahan oleh otoritas junta militer Myanmar.

"Kita mendorong pemerintah untuk terus melakukan diplomasi. Untuk warga negara Indonesia dan segenap tumpah darah Indonesia," kata Dasco dalam konferensi pers usai memimpin Rapat Paripurna DPR RI di, Senayan, Jakarta, pada 3 Juli 2025.

Apabila jalur diplomasi menemui jalan buntu, Dasco menilai pemerintah perlu mempertimbangkan langkah alternatif berupa Operasi Militer Selain Perang (OMSP).

Dasco menjelaskan bahwa OMSP merupakan bagian dari mandat Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) yang terbaru.

"Itu ada di Undang-Undang TNI. Apabila diplomasi gagal, kami akan mendorong pemerintah untuk mengeluarkan opsi Operasi Militer Selain Perang. Operasi militer di luar perang, itu dijamin dalam perundangan TNI yang baru," tuturnya.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, narasi Indonesia menyatakan perang melawan Myanmar karena kasus perdagangan orang adalah hoaks.

Narasi itu mencatut pernyataan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco yang tidak sesuai aslinya. Dasco tidak menyatakan bahwa Indonesia akan berperang dengan Myanmar.

Dia mendorong pemerintah untuk segera melakukan langkah diplomatik guna membebaskan seorang WNI yang saat ini ditahan oleh otoritas junta militer Myanmar.

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri dengan mengunjungi akun Instagram resmi Kemenag, @kemenag_ri yang sudah bercentang biru atau terverifikasi. Dalam akun tersebut Kemenang membuat beberapa bantahan terkait program umrah atau haji gratis.
Salah satunya diunggah pada 15 April 2025. Berikut isi unggahannya:
"Ternyata masih banyak sekali Hoaks yang berkeliaran terkait Umrah dan Haji. Minag terus ingatkan, Hati-hati dan jangan percaya!!!
Apapun informasi yang mengatasnamakan Kementerian Agama hanya dipublikasi melalui akun media sosial resmi serta website resmi di Kemenag.go.id
Yuk bantu sama-sama report atau laporkan jika menemukan indikasi informasi palsu yang beredar."
Bantahan yang sama juga diunggah pada 8 Maret 2025. Berikut isinya:
"Waspada Penipuan Umroh Gratis! ⚠️
Kemenag RI tidak pernah mengadakan program umroh gratis. Jangan percaya jika ada pihak yang mengatasnamakan Kemenag dengan tawaran serupa!
Selalu cek info resmi di akun resmi kemenag dan website kemenag.go.id.
Jika mencurigakan, segera laporkan ke pihak berwajib!"
Di sisi lain Cek Fakta Liputan6.com menelusuri dan menemukan tautan yang terhubung dengan postingan tidak mengarah ke website resmi Kemenag. Bahkan dalam website tersebut kita diminta sejumlah data pribadi seperti nama lengkap dan juga nomor Telegram.
Tentu ini sangat berbahaya karena merupakan indikasi pencurian data dan juga bisa menghubungkan kita ke pinjaman online ilegal.

Postingan tautan pendaftaran untuk mendapatkan umrah gratis dari Kementerian Agama (Kemenag) adalah hoaks.

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) mengakses tautan dalam unggahan. Diketahui, tautan mengarah ke formulir yang meminta pengisian nama lengkap sesuai KTP dan nomor Telegram aktif. Ketika diteruskan, pelamar diminta untuk memasukkan kode verifikasi untuk masuk ke akun Telegram.

Berdasarkan Instagram Kementerian Perhubungan “Kemenhub”, informasi dan pendaftaran CPNS PPPK Kemenhub hanya melalui laman casn.dephub.go.id dan media sosial resmi kementerian.Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) mengakses tautan dalam unggahan. Diketahui, tautan mengarah ke formulir yang meminta pengisian nama lengkap sesuai KTP dan nomor Telegram aktif. Ketika diteruskan, pelamar diminta untuk memasukkan kode verifikasi untuk masuk ke akun Telegram.

Berdasarkan Instagram Kementerian Perhubungan “Kemenhub”, informasi dan pendaftaran CPNS PPPK Kemenhub hanya melalui laman casn.dephub.go.id dan media sosial resmi kementerian.

Unggahan berisi tautan “pendaftaran CPNS Kemenhub” yang mengarah ke laman tak resmi itu merupakan konten palsu (fabricated content).