• (GFD-2026-31835) [PENIPUAN] Bantuan Dana dari BP2MI untuk Pekerja Migran

    Sumber: Facebook.com
    Tanggal publish: 20/01/2026

    Berita

    Beredar unggahan video [arsip] dari akun Facebook “bp2mi” pada Jumat (9/1/2026). Unggahan beserta narasi :

    “Pemerintah BP2mi resmi memberikan dana bantuan senilai Rp 300 juta kepada deviza pahlawan negara”

    Hingga Selasa (20/1/2026) unggahan telah ditonton sebanyak 24 kali dan mendapatkan 1 tanda suka.

    Hasil Cek Fakta

    Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) menelusuri tangkapan layar video yang menampilkan mantan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani, menggunakan Google Lens. Hasilnya ditemukan foto serupa di pemberitaan idntimes.com "Kepala BP2MI Tak Hadiri Pemeriksaan Kedua di Polri soal Sosok T" pada Kamis (1/8/2024).

    Dalam pemberitaan tersebut, Benny Rhamdani yang saat itu menjabat sebagai Kepala BP2MI diberitakan tidak menghadiri pemeriksaan kedua oleh Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri terkait dugaan aktivitas judi daring di Indonesia. Ia disebut telah mengirimkan surat permohonan penundaan klarifikasi lanjutan hingga Senin (5/8/2024) karena memiliki agenda kegiatan di luar kota.

    TurnBackHoax kemudian melakukan penelusuran dengan mengunjungi laman resmi BP2MI yang kini telah berubah nama menjadi Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Kementerian P2MI) di kp2mi.go.id. Tidak ditemukan informasi mengenai bantuan dana Rp300 juta seperti unggahan akun Facebook “bp2mi” tersebut. 

    Sementara itu, melalui unggahan cerita akun Instagram resminya ‘kemenp2mi’, Kementerian P2MI menghimbau masyarakat untuk pekerja migran untuk mewaspadai modus penipuan dengan mengatasnamakan Kementerian P2MI.

    Kesimpulan

    Faktanya, Kementerian P2MI menyatakan tidak pernah mengadakan program bantuan. Dengan demikian, unggahan berisi tautan “bantuan dana dari BP2MI untuk pekerja migran” adalah konten tiruan (impostor content).

    Rujukan

  • (GFD-2026-31836) [SALAH] Ledakan di Tambang Emas PT Antam Tewaskan 700 Orang

    Sumber: Facebook.com
    Tanggal publish: 20/01/2026

    Berita

    Beredar unggahan video [arsip] dari akun Facebook “Kang N'dang” pada Kamis (15/1/2026). Unggahan disertai dengan narasi sebagai berikut:

    “INALILAHI WA INA ILAIHI ROJIUN, Infor masi hari ini Rabu 14 januari 2026 telah terjadi musibah masal di lokasi penambangan Nunggul bogor yang di klola warga masyarat. Terjadi keracunan yang keluar dari dalam lubang tambang di perkirakan 700 orang meninggal di dalam Lubang, barangkali ada sanak saudara yg kerja di PT ANTAM pongkor segera hubungi karena ada kejadian kena asap HO2 yg mengakibatkan kematian."

    Hingga Selasa (20/1/2026) unggahan telah mendapatkan 677 tanda suka, 57 komentar dan telah dibagikan ulang 143 kali.

    Hasil Cek Fakta

    Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) melakukan penelusuran dengan memasukkan kata kunci “Ledakan di tambang emas PT Antam tewaskan 700 orang” ke mesin pencarian Google. Hasil pencarian mengarah ke pemberitaan kompas.com “PT Antam Tepis Isu Orang Terjebak: Asap di Tambang Nanggung Bogor Berasal dari Kayu Penyangga” pada Kamis (15/1/2026).

    PT Aneka Tambang (Antam) menyatakan dugaan kepulan asap yang terjadi di salah satu area tambangnya dan sempat viral tersebut berasal dari kayu stapling atau kayu penyangga yang terbakar. Lokasi kejadian berada pada level tambang dengan kedalaman sekitar 700 meter dan terdeteksi pada Selasa (13/1/2026) sekitar pukul 00.30 WIB.

    Hal tersebut disampaikan oleh General Manager PT Antam Unit Bisnis Pertambangan Emas (UBPE) Pongkor, Nilus Rahmat, di Kantor Koramil Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, pada Rabu (14/1/2026) malam.

    Sementara itu, dilansir dari antaranews.com, aparat kepolisian telah mengamankan area di sekitar lubang tambang. Kapolsek Nanggung, AKP Ucup Supriatna, menyampaikan bahwa pihak kepolisian masih berkoordinasi dengan PT Antam dan belum dapat memasuki lokasi tambang karena kondisi di dalamnya masih dipenuhi asap. Akibatnya, pemeriksaan lebih lanjut belum dapat dilakukan.

    Pihak kepolisian juga menyebut belum dapat memastikan penyebab kebakaran maupun jumlah korban jiwa. Namun, dapat dipastikan bahwa tidak terjadi ledakan yang mengakibatkan kematian hingga 700 orang, sebagaimana klaim yang beredar.

    Kesimpulan

    Faktanya, kepulan asap di tambang PT Antam disebabkan oleh kayu penyangga yang terbakar, bukan ledakan. Dengan demikian, unggahan video berisi klaim “ledakan di tambang emas PT Antam tewaskan 700 orang” adalah konten menyesatkan (misleading content).

    Rujukan

  • (GFD-2026-31837) Keliru: Donald Trump Berencana Memindahkan 1 Juta Warga Israel ke Papua

    Sumber:
    Tanggal publish: 20/01/2026

    Berita

    SEBUAH narasi beredar di TikTok [arsip] pada 13 Januari 2026, menyebarkan narasi yang mengklaim Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, berencana memindahkan satu juta warga Israel ke Papua. Konten tersebut juga menyebut Trump menekan Presiden Prabowo Subianto agar segera membuka hubungan diplomatik dengan Israel.

    "Gila rencana Trump memindahkan 1 juta orang Israel ke Papua, menekan Presiden Prabowo agar membuka hubungan baik dengan Israel. Kalau kita menolak, apa yang akan dilakukan Amerika?" tulis pengunggah dalam narasi yang beredar tersebut.



    Namun, benarkah Trump akan menempatkan 1 juta penduduk Israel di Papua?

    Hasil Cek Fakta

    Tempo memverifikasi klaim tersebut dengan menelusuri berbagai sumber otoritatif serta melakukan wawancara langsung. Hasil penelusuran menunjukkan tidak ada bukti valid yang mendukung rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump, untuk merelokasi satu juta warga Israel ke Papua, Indonesia.

    Direktur Informasi dan Media Kementerian Luar Negeri, Hartyo Harkomoyo, menegaskan bahwa narasi yang beredar di TikTok tersebut menyesatkan. “Tidak benar,” ujar Hartyo kepada Tempo, Senin, 19 Januari 2026.

    Penelusuran Tempo pada akun resmi pemimpin negeri Abang Sam tersebut di Truth Social, @realDonaldTrump, juga tidak menemukan pernyataan terkait rencana relokasi itu. Pencarian menggunakan kata kunci melalui mesin pencari Google pun menunjukkan tidak ada satu pun media arus utama yang mengutip atau melaporkan pernyataan serupa dari Trump.

    Israel Berselisih dengan Amerika soal Komposisi Dewan Eksekutif Gaza

    Laporan terbaru The New York Times menyebut Amerika Serikat mendukung gencatan senjata antara Israel dan Hamas. Pada Sabtu, 17 Januari 2026, Gedung Putih mengumumkan pembentukan Gaza Executive Council (Dewan Eksekutif Gaza) guna membantu pengelolaan gencatan senjata tersebut.

    Anggota komite ini melibatkan pejabat senior Qatar, Ali al-Thawadi, dan Menteri Luar Negeri Turki, Hakan Fidan. Meski menyertakan seorang pengusaha Israel, komite tersebut sama sekali tidak melibatkan pejabat resmi dari pemerintah Israel.

    Israel merespons dingin keputusan Amerika Serikat tersebut. Kantor Perdana Menteri Israel merilis pernyataan tertulis yang menyebut komite itu bertentangan dengan kebijakan mereka, tanpa merinci alasan eksplisit. Namun, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu sebelumnya telah menyatakan penolakan keras terhadap keterlibatan Turki di Gaza pasca-perang.

    Melansir laporan ABC, Menteri Keamanan Nasional sayap kanan Israel, Itamar Ben-Gvir, mendukung sikap Netanyahu dan mendesak militer untuk bersiap kembali berperang beberapa menit setelah pernyataan tersebut rilis.

    Berlawanan dengan isu relokasi warga Israel ke Papua, Israel justru berupaya memindahkan warga Palestina ke luar negeri, termasuk Indonesia, sebagaimana laporan Tempo pada Maret 2025. Pemerintah Israel pernah merencanakan uji coba imigrasi 100 warga Palestina untuk menetap dan bekerja secara permanen di Indonesia.

    Rencana itu diproyeksikan sebagai tahap awal sebelum pengiriman ribuan warga Palestina lainnya. Menanggapi kabar tersebut, Kementerian Luar Negeri RI menegaskan tidak pernah menjalin pembicaraan dengan pihak mana pun terkait imigrasi warga Gaza ke Indonesia.

    AP News pernah memberitakan ambisi Donald Trump yang menginginkan Indonesia menormalisasi hubungan dengan Israel di tengah masa gencatan senjata pada November 2025. Trump mendesak Indonesia menerima proposal Abraham Accords guna mengakui kedaulatan Israel, mengikuti langkah Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan, dan Maroko.

    Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Yvonne Mewengkang, memastikan Jakarta tidak akan membuka hubungan diplomatik tanpa kepastian berdirinya negara Palestina yang berdaulat. “Setiap visi yang berkaitan dengan Israel harus dimulai dengan pengakuan kemerdekaan dan kedaulatan Palestina,” kata Yvonne.

    Kesimpulan

    Verifikasi Tempo menyimpulkan bahwa narasi yang mengatakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump berencana memindahkan 1 juta warga Israel ke Papua adalah klaim yang keliru.

    Rujukan

  • (GFD-2026-31838) Cek Fakta: Tidak Benar Pendaftaran PKH dan BNPT Cair Januari 2026 Lewat Link Ini

    Sumber:
    Tanggal publish: 20/01/2026

    Berita


    Liputan6.com, Jakarta - Cek Fakta Liputan6.com mendapati klaim link pendaftaran PKH dan BPNT cair Januari 2026, informasi tersebut diunggah salah satu akun Facebook, pada 14 Januari 2026.
    Klaim link pendaftaran PKH dan BPNT cair Januari 2026 berupa tulisan sebagai berikut.
    "Bansos PKH dan BPNT cair Januari 2026 menjadi kabar yang paling ditunggu jutaan keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia. Memasuki awal tahun, pemerintah kembali menyalurkan bantuan sosial unggulan sebagai bagian dari strategi menjaga stabilitas ekonomi rumah tangga berpenghasilan rendah"
    Unggahan klaim link pendaftaran PKH dan BPNT cair Januari 2026 menyertakan menu pendaftaran, jika diklik akan muncul link berikut.
    "https://daftarsekarang7.cek-ri-2026.com/?fbclid=IwY2xjawPb7xlleHRuA2FlbQIxMQBicmlkETFPckVCcTRBWlE5N2Z3ZGhWc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHi6seNsFayEM1Df-75ljBv5hKAquLad2vA_T1PwWFPnG41Cx8QaCg68aOJ8V_aem_NfpV8xTzsys6hn5a5qDV4g"
    Link tersebut mengarah pada halaman situs yang menampilkan formulir yang meminta data provinsi dan nomor Telegram.
    Benarkah klaim link pendaftaran PKH dan BPNT cair Januari 2026? Simak penelusuran Cek Fakta Liputan6.com.

    Hasil Cek Fakta


    Cek Fakta Liputan6.com mendapati klaim link pendaftaran PKH dan BPNT cair Januari 2026, penelusuran mengarah pada pengumuman berjudul "Waspada Hoaks terkait Bantuan Sosial" yang dimuat dalam situs resmi Kementerian Sosial , Kemensos.go.id.
    Berikut pengumumannya:
    "Akhir-akhir ini banyak beredar pesan berantau berisi link/tautan yang di dalanya terdapat berita bohong (hoaks) terkait pencairan dan/atau pendaftaran bantuan sosial.
    Kementerian Sosial tidak pernah membuat situs ataupun tautan terkait pendaftaran maupun pencairan bantuan sosial. Adapun penerima bantuan sosial Program Kartu Sembako/ BPNT dan PKH adalah masyarakat yang telah terdaftar ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), jika masyarakat layak menerima namun belum terdaftar dalam DTKS, bisa diusulkan Pemerintah Daerah atau mengajukan melalui Aplikasi Cek Bansos di menu Usul-Sanggah."
    Masyarakat diimbau agar selalu mengecek ulang kebenaran berita dan tidak ikut menyebarkannya.
    Mari saling ingatkan dan lebih kritis terhadap informasi yang tidak dikeluarkan secara resmi oleh Kementerian Sosial RI agar kita terhindar dari hoaks maupun modus penipuan lainnya katanya menambahkan."
    Penelusuran juga mengarah pada artikel berjudul "Cara Mengecek Bantuan PKH, Panduan Lengkap untuk Penerima Manfaat" yang dimuat situs Liputan6.com, pada 2 Oktober 2024.
    Artikel situs Liputan6.com menyebutkan, cara mendaftar Bantuan Sosial PKH secara online bagi yang belum terdaftar sebagai penerima bantuan PKH namun merasa berhak menerimanya bisa dilakukan dengan mengikut langkah-langkah untuk mendaftar secara online:
    Setelah pendaftaran selesai, data Anda akan melalui proses validasi dan verifikasi oleh pihak berwenang. Sistem akan memeriksa kelayakan Anda sebagai penerima Bantuan Sosial PKH berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. 

    Kesimpulan


    Hasil penelusuran Cek Fakta Liputan6.com mendapati klaim link pendaftaran PKH dan BPNT cair Januari 2026 tidak benar.
    Kementerian Sosial tidak pernah membuat situs ataupun tautan terkait pendaftaran maupun pencairan bantuan sosial.

    Rujukan