Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) mengunduh video tersebut dan menganalisisnya dengan alat pendeteksi AI, Hive Moderation. Diketahui, video itu merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), probabilitas atau kemungkinannya mencapai 89 persen.

TurnBackHoax kemudian memasukkan kata kunci “monster drone buatan iran” ke mesin pencarian Google. Hasilnya, tidak ditemukan unggahan resmi atau rekaman asli mengenai adanya monster drone buatan iran.

Unggahan video berisi klaim “monster drone buatan Iran” merupakan konten palsu (fabricated content).

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan Tim Cek Fakta Kompas.com, video yang menampilkan Sri Mulyani identik dengan unggahan di kanal YouTube Kompas TV ini.

Video yang diunggah pada 5 April 2024 itu berjudul "Menkeu Sri Mulyani soal Tudingan 'Automatic Adjustment' Biayai Bansos: Saya Tegaskan, Tidak".

Setelah disimak sampai tuntas, tidak ada pernyataan Sri Mulyani soal utang negara. Sehingga, dapat dipastikan video yang beredar merupakan hasil rekayasa.

Video itu adalah momen ketika Sri Mulyani dipanggil oleh Mahkamah Konstitusi untuk memberikan keterangan dalam sidang sengketa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. 

Dalam video aslinya, Sri Mulyani memberikan keterangan terkait sumber alokasi dana kunjungan dan dana bantuan kemasyarakatan dari Jokowi menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. 

Diberitakan Kompas.com, Sri Mulyani dan tiga menteri lainnya dipanggil setelah pasangan nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, dan pasangan nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, mendalilkan adanya politisasi dana bantuan sosial atau bansos.

Bansos yang digelontorkan menjelang Pilpres 2024 dianggap sebagai bagian untuk memenangkan pasangan capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Selain itu, suara Sri Mulyani dalam video yang beredar merupakan hasil rekayasa.

Setelah dicek menggunakan AI Voice Detector, suara Sri Mulyani dalam video terdeteksi dihasilkan oleh artificial intelligence (AI), probabilitasnya yakni 80,05 persen. 

Video yang diklaim menampilkan Sri Mulyani mempermalukan DPR saat membahas soal utang negara merupakan hasil manipulasi.

Adapun video aslinya adalah momen ketika Sri Mulyani memberikan keterangan terkait sumber alokasi dana kunjungan dan dana bantuan kemasyarakatan dari Jokowi menjelang Pilpres 2024.

Sat itu, Sri Mulyani dipanggil oleh MK untuk memberikan keterangan dalam sidang sengketa Pilpres 2024.

Suara Sri Mulyani juga diindikasi sebagai hasil rekayasa. Setelah dicek menggunakan AI Voice Detector, suara Sri Mulyani dalam video terdeteksi dihasilkan AI generatif. 

Dalam beberapa kesempatan, Donald Trump melontarkan berbagai pernyataan untuk mendiskreditkan Mamdani.

Trump pernah mengancam akan menangkap Mamdani, mencapnya sebagai komunis, mendeportasinya.

Dia bahkan mengambil alih kota terbesar di negara itu jika Mamdani terpilih.

Sebagaimana diwartakan NBC New York, Mamdani merupakan seorang muslim keturunan India-Amerika yang menjadi warga negara AS, setelah dinaturalisasi usai lulus kuliah.

Ia secara lantang mengkritik kebijakan pemerintah dan menyebut tindakan Israel terhadap Palestina sebagai genosida.

Salah satu janji kampanyenya yakni menaikkan pajak bagi orang terkaya di New York.

Kendati demikian, sejauh ini tidak ditemukan pernyataan atau ancaman Trump mengenai penghapusan New York dari peta AS.

Ia justru ingin mengambil alih kota tersebut, jika Mamdani terpilih.

Narasi yang menyebut Trump ancam menghapus New York dari peta merupakan hoaks.

Trump berulang kali menyampaikan pernyataan untuk mendiskreditkan Mamdani, calon walikota New York dari Partai Demokrat.

Namun, tidak ada pernyataan untuk menghapus New York dari peta. Trump malah ingin mengambil alih kota itu jika Mamdani memang dalam pemilu.

Dari penelusuran Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax), tautan tidak mengarah ke laman resmi Kementerian Ketenagakerjaan yaitu bpjs-kesehatan.go.id yang berpotensi mengarah pada penipuan (scamming).

TurnBackHoax kemudian memasukkan kata kunci “penghapusan tunggakan BPJS Kesehatan” ke mesin pencarian Google. Hasilnya penelusuran teratas mengarah ke laman liputan6.com berjudul “Cek Fakta: Tidak Benar Pendaftaran Penghapusan Tunggakan BPJS Kesehatan dan Iuran Gratis” yang diunggah pada 20 Februari 2025.

Dilansir dari liputan6.com, Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizky Anugrah mengatakan pendaftaran penghapusan tunggakan BPJS Kesehatan dan iuran gratis adalah hoaks dan menjadi modus penipuan. Menurut Rizky Anugrah, BPJS Kesehatan tidak memiliki program penghapusan tunggakan BPJS Kesehatan dan iuran gratis.

Unggahan dengan narasi “Tautan Pendaftaran Penghapusan Tunggakan BPJS kesehatan” merupakan konten tiruan (impostor content).