Beredar kabar yang menyebutkan Bupati Nduga, Yarius Gwijangge telah diculik oleh oknum TNI. Kabar tersebut tersebar melalui media sosial Facebook. Dalam klaim isu penculikan tersebut, Bupati Nduga diculik pada tanggal 2 April 2019.

Kabar tersebut mendapat tanggapan pihak Kepolisian Papua. Kapolda Papua Irjen Pol Martuani Sormin menyatakan bahwa informasi tersebut tidak benar. Ia menyebutkan bahwa isu penculikan Bupati Nduga ialah hoaks. Irjen Pol Martuani pun mengatakan bahwa hingga saat ini, pihaknya hingga kini masih mendalami kemunculan isu yang menyesatkan publik tersebut.

“Soal kabar yang berkembang kalau Bupati Nduga ini diculik akan kita lakukan penyelidikan dan motivasinya apa sehingga menyebarkan berita-berita bohong seperti ini,” kata Irjen Pol Martuani.

Dia mengungkapkan, dengan adanya kabar bahwa Bupati Nduga di culik, ini sama saja telah menimbulkan satu masalah baru dan dirinya memastikan bahwa itu adalah berita bohong dan itu akan di jerat dengan Undang-undang ITE.

“Nanti Polda Papua akan melakukan penyelidikan khusus terkait dengan berita itu dan itu akan di kejar terus sampai yang menyebarkan kabar itu tertangkap,” tegas Kapolda Papua tersebut.

Bantahan tentang penculikan Bupati Nduga pun disampaikan oleh Persekutuan Gereja-gereja Baptis Papua (PGBP). Melalui siaran persnya, Presiden PGBP, Dr. Socratez S.Yoman, menyatakan bahwa pihaknya sudah mengklarifikasi isu tersebut kepada Bupati Nduga secara langsung. Berikut kutipan siaran pers dari PGBP:

[…] Press Release: Persekutuan Gereja-gereja Baptis Papua

BUPATI KABUPATEN NDUGA, YAIRUS GWIYANGGE TIDAK DICULIK

Seteleh Badan Pelayan Pusat Persekutuan Gereja-gereja Baptis Papua (BPP-PGBP) mendapat informasi melalui Media Sosial (Medsos) bahwa bupati Kabupaten Nduga, Yairus Gwiyangge diculik oleh Kopassus, kami mencari kebebaran informasi untuk kepentingan advokasi, maka pada 4 April 2019 jam 7.47, kami komunikasi langsung kepada bupati Nduga. Kepastian Informasi yang kami terima dari bupati Nduga sebagai berikut:

1. Saya tidak diculik, tapi kami hanya koordinasi dengan Pangdam XVII Cenderawasih.

2. Pihak Kodam XVII Cenderawasih mempertanyakan kepada saya, mengapa pak bupati meminta kepada Presiden Ir.Joko Widodo untuk menarik pasukan Non Organik dari Kabupaten Nduga? Di Nduga ada dua kegiatan: TNI masih mengerjalan jalan Trans Papua di Nduga dan TNI masih kejar anggota OPM.

3. Saya sampaikan kepada pihak Kodam XVII bahwa apa yang saya sampaikan kepada Presiden Jokowi bukan kemauan dan inisiatif saya sendiri. Saya sampaikan permintaan dari rakyat Nduga yang memilih saya sebagai bupati. Jadi, untuk penarikan pasukan Non Organik di Nduga harus dilakukan.

4. Saya sampaikan penarikan pasukan dari Nduga sesuai dengan laporan saya tentang situasi Nduga yang tidak aman, rakyat sudah mengungsi ke hutan-hutan dan daerah-daerah terdekat kepada Presiden Jokowi.

5. Gubernur Papua, wakil gubernur Papua, Ketua DPRP, Ketua MRP, para bupati, walikota, Pangdam XVII Cenderawasih dan Kapolda Papua sudah dengar secara langsung dari mulut Presiden Republik Indonesia, bahwa seluruh pasukan Non Organik di Nduga harus ditarik segera. Penegasan Presiden sudah jelas dan tegas. Pasukan TNI Non Organik harus ditarik karena ini permintaan rakyat Nduga dan didukung penuh oleh Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo.

Setelah mendengar informasi langsung dari bupati Nduga, sikap Badan Pelayan Pusat Persukutuan Gereja-gereja Baptis Papua menyatakan sebagai berikut:

1. Kami mendukung penuh penarikan pasukan Non Organik dari Nduga karena kehadiran TNI Non Organik menyebabkan rakyat Nduga menderita, ketakutan yang luar biasa, banyak yang mati karena ditembak dalam operasi TNI, mati karena lapar dan kedinginan di hutan, ada keresahan kuar biasa, tidak aman
dan rakyat Nduga telah meninggalkan kampung halaman mereka.

2. Persoalan di Nduga dan Papua pada umumnya diselesaikan lewat dialog antar OPM dengan pemerintah Indonesia yang dimediasi pihak pihak ketiga yang lebih Netral bukan dengan pendekatan keamanan atau moncong senjata. Karena kekerasan tidak pernah menyelesaikan masalah, sebaliknya mendatangkan kekerasan dan kejahatan kemanusiaan yang lebih kejam.

Terima kasih.

Ita Wakhu Purom, 4 April 2019

Badan Pelayan Pusat
Persekutuan Gereja-gereja Baptis Papua

Presiden,

Dr. Socratez S.Yoman[…]

Berdasarkan klarifikasi tersebut, maka isu penculikan Bupati Nduga, Yarius Gwijangge tidak benar. Atas ketidakbenaran itu, maka isu penculikan Bupati Nduga masuk kategori Fabricated Content.

Dua dosen dari perguruan tinggi berbeda menulis buku tentang asal-usul Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hasil penelusuran kedua penulis yang tertuang dalam buku berjudul Jokowi dari Bantaran Kalianyar ke Istana itu membantah fitnah yang dikembangkan lawan politiknya bahwa Jokowi merupakan keturunan dari keluarga yang tersangkut Partai Komunis Indonesia (PKI).

Menurut salah satu penulis, Wawan Mas'udi, ia melacak sejarah asal-usul Jokowi mulai dari kakek-nenek serta kedua orang tuanya. "Kami mendatangi kampung-kampung tempat asal usul keluarganya dan mengumpulkan beberapa sumber," katanya dalam acara bedah buku yang digelar di Solo, Rabu, 19 Desember 2018.

Kakek Jokowi dari jalur ayah, Lamidi Wiryomiharjo, merupakan kepala desa di Desa Krajan, Karanganyar, yang menjabat sejak 1950 hingga 1980-an. Jabatan Lamidi, menurut dia, sekaligus membantah fitnah bahwa Jokowi merupakan keturunan dari simpatisan PKI. "Orde baru tidak mungkin membiarkan orang yang tersangkut PKI jadi kepada desa," katanya.

Wawan adalah seorang dosen dari Fakultas Ilmu Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada. Sedangkan Ramdhon pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Negeri Sebelas Maret.

Laman Tirto.id juga telah menurunkan laporan yang menjelaskan asal-usul ibunda Jokowi. Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa indunda Jokowi bernama Sudjiatmi. Sudjiatmi lahir pada 15 Februari 1943 di Desa Giriroto, Ngemplak, Boyolali, Jawa Tengah.

Sudjiatmi menikah dengan Widjiatno Notomihardjo pada 1959. Pasangan ini lalu pindah dari Boyolali ke Srambatan, Solo bagian utara. Tanggal 21 Juni 1961, lahirlah anak pertama mereka, Joko Widodo.

Sudjiatmi dan suaminya memang orang biasa yang bahkan pernah mengalami kehidupan sulit. Keluarga ini beberapa kali pindah rumah, termasuk pernah tinggal di permukiman kumuh di bantaran kali.

Dari menit awal video tersebut telah dilakukan penambahan audio berupa voice over dan musik latar. Kecuali, bagian saat Jokowi berpidato pada kegiatan deklarasi dukungan alumni Jogja satukan Indonesia.

Pidato Jokowi sendiri berisi pernyataannya untuk melawan hoaks yang menyerang dirinya. Pernyataan Jokowi itulah yang kemudian diklaim sebagai alasan pihak Keraton Jogja menolak kadatangannya.

Untuk menguatkan klaim itu, narasi dalam video juga mengutip pernyataan salah seorang narasumber bernama Muda Saleh. Muda Saleh disebut sebagai analis sosial Universitas Bung Karno. Narasi itu sendiri merupakan kutipan dari media siber RMOL.co.

Pada hari yang sama, sejumlah media siber telah mewartakan perihal kedatangan Jokowi dan Megawati di Keraton Jogja. Namun tak satupun yang menginformasikan perihal penolakan pihak keraton Jogja.

Pasangan calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto- Sandiaga Uno mendapat dukungan dari sejumlah kelompok LGBT yang mengatasnamakan diri Komunitas Rainbow. Mereka menganggap pemerintah sebelumnya kurang serius melindungi kaum marginal.
Deklarasi itu digelar secara tertutup di Hotel Zest, Jalan Sukajadi, Kota Bandung, Kamis (4/4). Para anggota kelompok yang datang untuk menyatakan dukungan dengan cara menutupi wajahnya. Meski tak banyak yang hadir, namun kelompok ini mengklaim memiliki ratusan anggota di wilayah Bandung Raya.

Koordinator Komunitas Rainbow Bandung Keukeu menegaskan bahwa dukungan ini dilakukan sebagai bentuk ekspresi kesetaraan warga negara dalam mendapatkan hak yang sama untuk hidup, berserikat dan berkumpul, serta melaksanakan aktivitas seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Meski demikian, ia menganggap isi dan kandungan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut seakan tidak berlaku bagi kelompoknya. Pasalnya berdasarkan penelitian yang ia kutip, tercatat sebanyak 89,3 persen tindak kekerasan sering terjadi terhadap kaum minoritas LGBT di mana 79,1 persen dalam bentuk kekerasan psikis, 46,3 persen kekerasan fisik, 26,3 persen kekerasan ekonomi, 45,1 persen kekerasan seksual, dan 63,3 persen kekerasan budaya.

"Hingga kini, kekerasan demi kekerasan pun masih terjadi kepada kami sebagai kaum yang selalu memperjuangkan kesamaan, keadilan dan hak asasi manusia yang ingin merdeka," kata Keukeu.

Pemilu 2019 mereka anggap sebagai momentum untuk mengubah tradisi diskriminasi melalui Prabowo-Sandiaga Uno. Mereka menginginkan Indonesia menjadi rumah aman, nyaman dan berdaulat bagi seluruh rakyatnya seperti yang digaungkan Prabowo-Sandi.

"Meskipun masih kampanye, tapi kami yakin kita bisa menjadi warga negara yang merdeka," katanya.