Akun Twitter #YNWA (@OkaWijaya) mengunggah video dengan disertai narasi yang menggambarkan bahwa video tersebut direkam saat aksi tolak UU Cipta Kerja di Bandung tanggal 6 Oktober 2020. Unggahan tersebut telah mendapat respon sebanyak 687 retweet, 116 balasan, dan telah disukai sebanyak 1.839 kali.

Berdasarkan hasil penelusuran, video unggahan itu merupakan video yang direkam saat aksi demonstrasi anti-pemerintah di Beirut, Lebanon pada 14 Desember 2019. Video tersebut diunggah oleh kanal YouTube VDLnews dengan narasi “VDLnews – أقوى هداف في الثورة” (VDLnews – the most powerful goalscorer in the revolution) yang berdurasi 0:05 detik.

Selain itu, video tersebut juga diunggah dalam format GIF oleh akun Twitter Christian Mouawad (@ChrisMouawad93) pada 15 Desember 2019 dan dibagikan kembali oleh jurnalis Al Jazeera bernama Timour Azhari (@timourazhari) di laman Twitter pribadinya dengan tambahan narasi “Beirut 2019. A man volley-kicks a tear gas canister back towards riot police.#LebanonProtests#لبنان_ينتفض” (Beirut 2019. Seorang pria menendang tabung gas air mata ke arah polisi anti huru hara.#LebanonProtests#LebanonRising) pada tanggal yang sama.

Mengutip dari portal Guardian, aksi demonstrasi yang menyebabkan bentrokan antara demonstran dan polisi itu telah melukai sekitar 40 orang. Aksi demonstrasi anti-pemerintah yang mengancam sektor ekonomi Lebanon telah berlangsung sejak Oktober 2019.

Dengan demikian, unggahan akun Twitter #YNWA (@OkaWijaya) dapat dikategorikan sebagai Konten yang Salah/False Context karena video tersebut bukan direkam saat aksi tolak UU Cipta Kerja di Bandung, melainkan video yang direkam saat aksi demonstrasi anti-pemerintah di Beirut, Lebanon pada 14 Desember 2019.

Hasil Periksa Fakta Renanda Dwina Putri (Anggota Komisariat MAFINDO Universitas Indonesia)

Narasi yang salah. Faktanya, video tersebut direkam saat aksi demonstrasi anti-pemerintah di Beirut, Lebanon pada 14 Desember 2019.

Pengguna Twitter AdamCrigler mengunggah sebuah tautan video (2/10) yang menunjukkan Biden batuk terus-menerus selama kampanye. Dalam cuitan tersebut juga disertakan keterangan yang menyatakan bahwa Biden telah terpapar COVID-19, di mana salah satu gejalanya adalah batuk kering yang terus-menerus. Cuitan ini diunggah beberapa jam setelah Presiden Trump melalui akun Twitter pribadinya mengkonfirmasi bahwa dirinya dan Ibu Negara Melania Trump telah positif terpapar COVID-19.

Berdasarkan hasil penelusuran, Joe Biden dan istrinya telah melakukan pemeriksaan dan dinyatakan negatif COVID-19. Hal ini disampaikan langsung oleh dokter pribadi keluarga Biden, dr. Kevin O’Connor, melalui pernyataan resmi pada 2 Oktober 2020 waktu setempat. Selain itu, video yang menunjukkan Biden batuk terus-menerus sebenarnya merupakan hasil penggabungan dua video kampanye yang berbeda, yaitu kampanye Biden di Johnstown, Pennsylvania, serta di Pittsburgh, Pennsylvania, yang dilaksanakan pada 30 September 2020 waktu setempat.

Informasi dengan topik yang sama sebelumnya juga pernah dimuat dalam situs Reuters dengan judul “Fact check: Video of Biden Coughing Has Been Selectively Edited to Imply He Has COVID-19” dan mengkategorikannya sebagai altered.

Dengan demikian, informasi yang disebarluaskan oleh pengguna Twitter AdamCrigler tersebut dapat dikategorikan sebagai Konten yang Menyesatkan/Misleading Content.

Hasil Periksa Fakta Khairunnisa Andini (Universitas Diponegoro).

Informasi yang salah. Faktanya, Biden dan istrinya telah melakukan pemeriksaan dan dinyatakan negatif COVID-19. Selain itu, video Biden batuk terus-menerus yang beredar di Twitter tersebut merupakan hasil penggabungan dari dua video kampanye yang berbeda.

Beredar salinan surat yang dikeluarkan Gubernur Kalimantan Utara tentang Permohonan Pengamanan Pelaksanaan Pilkada ditujukan kepada Kepala Pimpinan/Direksi Perusahaan BUMN/BUMD Se-Kaltara. Pada surat tersebut tertera nama dan nomer rekening atas nama Andi Akbar Putra dengan nomer rekening 182-000-387-1191.

Berdasarkan pada penelusuran ditemukan bahwa surat tersebut PALSU dan tidak benar dikeluarkan oleh Gubernur Kalimantan Utara. Melansir dari tribunnews.com Sekretaris Provinsi Kalimantan Utara, H. Suriansyah mengungkapkan bahwa surat tersebut tidak benar dikeluarkan oleh Gubernur Kalimantan Utara karena H. Irianto Lambrie terhitung cuti dari Gubernur per tanggal 26 September 2020 dan surat itu dikeluarkan pada tanggal 28 September 2020.

Dengan demikian, surat tersebut tidak berasal dari Gubernur Kalimantan Utara, H. Irianto Lambrie. Surat tersebut dibuat oleh pihak tertentu untuk mengelabui khalayak jelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah serentak 2020 dan masuk ke dalam kategori konten palsu.

Hasil Periksa Fakta Muhammad Padhliansyah (Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin)

Informasi yang palsu. Sekretaris Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menyatakan jika surat tersebut tidak dikeluarkan oleh Gubernur Kaltara.Selengkapnya di Penjelasan.

Akun Facebook Yunus Bin Matta mengunggah lambang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan diikuti dengan narasi bahwa partai PDIP diisi dengan gerombolan PKI, pada Kamis (8/9).

Dari hasil penelusuran, melansir dari merdeka.com, Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri pernah mengeluarkan surat edaran berisi bantahan terhadap pihak-pihak yang mengaitkan PDIP dengan paham Komunisme. Surat dengan nomor 2588/IN/DPP/II/2017 itu ditandatangani langsung oleh Megawati Soekarnoputri dan Sekjen Hasto Kristyanto, Surat itu dikeluarkan pada Kamis (2/2/17).

Isinya penjelasan sekaligus instruksi dari Megawati agar para kader menyosialisasikan dan menjelaskan bahwa PDIP adalah partai yang berasaskan Pancasila dan UUD 1945. Seluruh kader juga diminta untuk melaksanakan asas partai yang sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila dalam praktek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Adapun isi dari surat tersebut adalah:

“PDIP tidak memiliki kaitan apapun dengan ajaran komunisme karena PDI Perjuangan sebagai partai nasionalis yang menjunjung tinggi dan melaksanakan nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Demokrasi, dan keadilan sosial yang terkandung dalam Pancasila”.

Melalui penelusuran lebih lanjut, Pemerintah Republik Indonesia sendiri telah menetapkan MPRS Nomor XXV Tahun 1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia bagi PKI, dan Larangan Menyebarkan atau Mengembangkan Paham atau Ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme.

Disebutkan juga pada pasal 107e undang-undang nomor 27 tahun 1999, bahwa barang siapa yang mendirikan organisasi yang diketahui atau patut diduga menganut ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme atas dalam segala bentuk dan perwujudannya atau barang siapa yang mengadakan hubungan dengan atau memberikan bantuan kepada organisasi, baik didalam maupun di luar negeri, yang diketahuinya berasaskan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme atau dalam segala bentuk dan perwujudannya dengan maksud mengubah dasar negara atau menggulingkan Pemerintah yang sah akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

Berdasar dari seluruh referensi, unggahan Yunus Bin Matta tidak sesuai fakta dan masuk ke dalam kategori misleading content atau konten menyesatkan

Hasil Periksa Fakta Rizky Maulana (Universitas Bina Sarana Informatika).

Faktanya, Melalui surat dengan nomor 2588/IN/DPP/II/2017, yang ditandatangani Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekjen Hasto Kristyanto yang isinya menjelaskan sekaligus instruksi dari Megawati agar para kader menyosialisasikan dan menjelaskan bahwa PDIP adalah partai yang berasaskan Pancasila dan UUD 1945.