Untuk memverifikasi klaim di atas, Tim CekFakta Tempo mula-mula memfragmentasi video-video tersebut menjadi beberapa gambar dengantoolInVID. Selanjutnya, gambar-gambar itu ditelusuri denganreverse image tool Google, Yandex, dan TinEye.
Hasilnya, diketahui bahwa kedua video itu telah ramai dibagikan di media sosial sejak dua pekan lalu, tepatnya pada 15 April 2020. Di Twitter, salah satu akun yang pernah menggunggah video pertama adalah akun terverifikasi milik Kayode Ogundamisi, @ogundamisi.
Dilansir dari Al Jazeera, Ogundamisi merupakan seorang komentator urusan Nigeria dan internasional. Dia juga terlibat dalam perjuangan pro-demokrasi Nigeria. Dalam cuitannya, Ogundamisi menulis, "Serangan terhadap perusahaan Cina di negara bagian Ogun, Nigeria barat daya. Properti hancur."
Tautan unggahan Ogundamisi di Twitter itu pun dimuat di situs media Nigeria, The Cable, pada tanggal yang sama. Berita mengenai hal tersebut diberi judul "VIDEO: Workers protest against Chinese company in Ogun for locking them in" atau "VIDEO: Para pekerja protes terhadap perusahaan Cina di Ogun karena mengunci mereka di dalam perusahaan".
Menurut The Cable, dalam video itu, terdapat seorang pemuda yang mengatakan bahwa mereka marah karena kelaparan. Beberapa pekerja yang protes pun berkata, "Tidak ada lagi manajemen. Manajemen seharusnya sudah mengatur ini sejak kemarin, membayar kami setidaknya dua-dua bulan gaji."
Juru bicara kepolisian Ogun, Abimbola Oyeyemi, mengatakan para pekerja perusahaan Cina di daerah Ibese, Ogun, itu memprotes keputusan korporasi yang mengunci mereka di dalam perusahaan. Sebelumnya, dalam rangka menghentikan penyebaran Covid-19, Presiden Nigeria Muhammadu Buhari memerintahkan perpanjangan lockdown selama dua minggu di wilayah ibukota federal serta negara bagian Lagos dan Ogun.
Namun, menurut Oyeyemi, sejak lockdown dimulai, manajemen tidak mengizinkan pekerja keluar dari perusahaan. "Manajemen mengunci mereka di dalam. Jadi, itulah yang memicu protes. Dan ini telah diselesaikan. Insiden itu terjadi tiga hari lalu," katanya.
Dalam berita tersebut, Oyeyemi juga meluruskan isu bahwa video itu adalah video para pemuda Nigeria yang marah yang menghancurkan fasilitas milik perusahaan Cina. "Tidak ada yang menyerang. Yang terjadi adalah perselisihan antara pekerja dan manajemen perusahaan itu. Bukan anggota masyarakat yang menyerang perusahaan," ujar Oyeyemi.
Gambar tangkapan layar berita yang dimuat oleh The Cable.
Adapun video kedua, menurut penelusuran Tempo, pernah dimuat di situs komunitas online wartawan internasional yang fokus pada isu seputar Nigeria, Sahara Reporters, pada 15 April 2020. Video itu terdapat dalam berita yang berjudul "Virus Corona: Perusahaan Tiongkok Mengunci Pekerja Nigeria di Dalam Gedungnya di Ogun, Menolak untuk Membiarkan Mereka Pergi".
Sama dengan berita yang dimuat oleh The Cable, berita di Sahara Reporters ini menyatakan bahwa para pekerja di Ogun itu dikurung oleh perusahaan Cina yang mempekerjakan mereka. Perusahaan ini menolak membiarkan mereka pergi meskipun Presiden Muhammadu Buhari telah memperpanjang kebijakan lockdown di Lagos, Ogun, dan wilayah ibukota federal.
Dilansir dari Naija News, perusahaan Cina tersebut bernama Goodwill Ceramics. Perusahaan itu berada di zona perdagangan bebas Ogun-Guangdong, Igbesa, Ogun. Lokasi ini sesuai dengan nama yang tercantum di atas gerbang dalam video pertama. Menurut Naija News, perusahaan itu diduga mengunci lebih dari 100 pekerja Nigeria di pabrik tanpa memberi mereka makanan yang layak. Naija News juga melaporkan bahwa perusahaan ini menahan pekerja selama 14 hari.

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, narasi yang dibagikan oleh akun Akar Shenja di atas sebagian benar. Video yang diunggah akun tersebut memang memperlihatkan pekerja perusahaan Cina di Nigeria yang mengamuk karena dikurung di area pabrik saat lockdown di tengah pandemi virus Corona Covid-19. Namun, tidak terdapat laporan yang menyatakan bahwa para pekerja itu membakar pabrik. Dalam video, mereka hanya terlihat membakar beberapa benda.
ZAINAL ISHAQ
Anda punya data/informasi berbeda, kritik atau masukan untuk artikel cek fakta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id

Berdasarkan penelusuran Tim CekFakta Tempo, situs Suara Nasional tidak menyebutkan sumber dari artikel tersebut, apakah hasil wawancara atau menyadur dari media lain. Tempo pun mencari berita dari media-media kredibel untuk dibandingkan dengan isi artikel di situs Suara Nasional itu,
Melalui pencarian dengan mesin perambah Google, Tempo menemukan bahwa pernyataan Gibran seperti yang dimuat dalam artikel di situs Suara Nasional itu lebih dulu dipublikasikan di Kompas.com pada 24 April 2020 dengan judul "Gibran: Bila Patuh Anjuran Pemerintah, Wabah Corona Segera Usai".
Kutipan-kutipan dari pernyataan Gibran dalam berita di Kompas.com ini sama dengan yang dimuat di situs Suara Nasional. Namun, dalam berita di Kompas.com, tidak terdapat pernyataan dari Gibran yang menyalahkan rakyat atas merebaknya Covid-19 sebagaimana yang tercantum dalam judul artikel di situs Suara Nasional.
Konteks pernyataan Gibran, sesuai dengan berita di Kompas.com, adalah imbauan agar warga yang berada di perantauan menunda mudik untuk mencegah meluasnya penularan Covid-19. "Bagi teman-teman yang sedang berada di perantauan, mohon menahan diri untuk tidak mudik terlebih dahulu. Karena kita tak tahu, jangan-jangan kita adalah OTG (Orang Tanpa Gejala)," kata Gibran.
Gambar tangkapan layar berita di Kompas.com.
Menurutnya, OTG berpotensi menularkan virus ke orang-orang yang rentan, seperti balita dan orang tua, di kampung halaman. "Apabila kita semua patuh dengan berbagai anjuran pemerintah dan tenaga ahli, Insya Allah wabah ini segera usai dan aktivitas akan normal kembali," kata Gibran.
Kutipan kedua inilah yang kemudian dijadikan angle berita oleh situs Suara Nasional dengan framing "banyaknya warga yang terkena virus Corona baru (Covid-19) karena tidak mengikuti aturan pemerintah seperti menghindari kerumunan, tidak mudik lebih dulu".
Media tidak kredibel
Situs Suara Nasional tergolong sebagai media yang tidak kredibel karena tidak mencantumkan alamat redaksi. Padahal, ketentuan terkait ini diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Pers bahwa "perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat, dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan; khusus untuk penerbitan pers ditambah nama dan alamat percetakan".
Selain itu, dalam situs Suara Nasional, tidak ditemukan Pedoman Pemberitaan Media Siber. Padahal, kewajiban untuk memuat Pedoman Pemberitaan Media Siber oleh perusahaan media juga tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang Pers.

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, narasi dalam judul artikel di situs Suara Nasional di atas, bahwa Gibran salahkan rakyat yang tak patuhi aturan pemerintah atas merebaknya Covid-19, menyesatkan. Artikel itu disadur dari Kompas.com yang kemudian diubah angle dan judulnya dengan narasi yang tidak dinyatakan oleh anak sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka.
IKA NINGTYAS
Anda punya data/informasi berbeda, kritik atau masukan untuk artikel cek fakta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id

Untuk memverifikasi informasi tersebut, Tim CekFakta Tempo menelusuri pemberitaan terkait dari media-media kredibel dengan memasukkan kata kunci "modus perampokan dengan suara bayi" di mesin pencarian Google. Hasilnya, diketahui bahwa pesan berantai yang sama pernah beredar pada 2018 dan 2019.
Dikutip dari artikel cek fakta di Turnbackhoax.id pada 24 Februari 2018, pesan berantai itu berasal dari hoaks yang sebelumnya beredar di luar negeri yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Informasi tersebut juga pernah diverifikasi oleh Hoax-Slayer yang menyatakan bahwa klaim itu salah.
Menurut Hoax-Slayer, pesan berantai tersebut muncul pertama kali pada 2003. Hoax-Slayer juga menyatakan bahwa tidak ada laporan dari sumber-sumber yang kredibel mengenai modus semacam itu yang digunakan oleh pembunuh berantai di mana pun.
Pada Maret 2019, pesan berantai yang sama kembali beredar. Pesan berantai ini pun telah distempel sebagai hoaks oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). "Sebenarnya, pesan tersebut adalah tipuan yang sudah berjalan lama yang muncul pertama kali di tahun 2013," demikian keterangan Kominfo.
Gambar tangkapan layar unggahan akun Instagram Humas Polda Jawa Timur.
Humas Polda Jawa Timur pun telah menyatakan pesan berantai itu sebagai hoaks. "Telah beredar informasi di media sosial dan WhatsApp tentang modus kejahatan tangisan bayi. Perlu kami klarifikasi bahwa berita tersebut adalah hoaks," kata Humas Polda Jatim di Instagram pada 5 Maret 2019.

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, narasi dalam pesan berantai di atas, bahwa terdapat modus baru perampokan dengan suara tangisan bayi, keliru. Hoaks ini sudah pernah beredar di Indonesia sejak 2018. Polisi pun telah menyatakan pesan berantai itu sebagai hoaks.
IBRAHIM ARSYAD
Anda punya data/informasi berbeda, kritik atau masukan untuk artikel cek fakta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id

Untuk memeriksa klaim di atas, Tim CekFakta Tempo mula-mula memeriksa artikel di situs Militermeter.com yang tautannya diunggah oleh akun Kopi Pahit Pribumi. Menurut artikel tersebut, foto-foto satelit itu memperlihatkan pangkalan militer Cina di Kepulauan Spratly.
Berdasarkan petunjuk tersebut, Tempo menelusuri lokasi Kepulauan Spratly. Berdasarkan peta di situs resmi Perpustakaan Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada, Kepulauan Spratly masih berada di dalam Laut Cina Selatan dan tidak berada di dalam Laut Natuna Utara.
Dilihat di Google Maps, kepulauan ini terletak di tengah Laut Cina Selatan. Negara yang terdekat dengan kepulauan ini adalah Filipina. Sementara dalam peta baru Indonesia yang fotonya pernah dimuat di Kumparan.com, Laut Natuna Utara berada di barat daya Kepulauan Spratly.
Tempo pun mencari pemberitaan tentang pembangunan pangkalan militer Cina di Kepulauan Spratly dengan mesin pencarian Google. Dilansir dari berita di Kompas.com pada 29 Maret 2017, Cina memang memiliki tiga pangkalan militer berskala besar yang telah selesai dibangun di Laut Cina Selatan.
Asia Maritim Transparency Initiative (AMTI), bagian dari Center for Strategic and International Studies (CSIS) di Washington DC, Amerika Serikat, pernah merilis citra satelit pangkalan di Kepulauan Spratly tersebut. Pangkalan itu terletak di pulau karang Subi, Mischief, dan Fiery Cross.
Selain di Kepulauan Spratly, menurut AMTI, Cina memiliki pangkalan lain di Pulau Woody dan Kepulauan Paracel. Keduanya berada di utara Kepulauan Spratly. "Ini akan memungkinkan pesawat tempur militer Cina beroperasi ke hampir seluruh Laut Cina Selatan," kata AMTI.
Dilansir dari Tirto.id, sejak kepemimpinan Presiden Xi Jinping, Cina telah mereklamasi sekitar 1.290 hektare tanah di tujuh pulau karang di Kepulauan Spratly. Di atasnya dibangun pangkalan militer. Ada tiga pangkalan militer Cina di sana, yakni Yongshu di Fiery Cross, Zhubi di Subi, dan Meiji di Mischief.
Selain Cina, Kepulauan Spratly pun diperebutkan Filipina, Vietnam, Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam. Filipina punya lapangan terbang Rancudo di Pulau Thitu, Vietnam memiliki distrik Truong Sa di salah satu pulau, sementara Malaysia membangun Layang-layang Resort di pulau karang Swallow.
Untuk memastikan hal itu, Tempo menelusuri lokasi Subi, Mischief, dan Fiery Cross di Google Earth. Hasilnya, foto-foto unggahan situs Militermeter.com memang merupakan citra satelit pulau karang yang berada di Kepulauan Spratly tersebut, yakni Subi dan Fiery Cross. Ada pula foto satelit Pulau Woody.
Berikut ini foto-foto satelitnya:
Gambar tangkapan layar citra satelit pulau karang Subi di Google Earth.
Gambar tangkapan layar citra satelit pulau karang Fiery Cross di Google Earth.
Gambar tangkapan layar citra satelit Pulau Woody di Google Earth.

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, narasi bahwa foto-foto di atas merupakan citra satelit pangkalan militer Cina di Laut Natuna Utara menyesatkan. Foto-foto itu memperlihatkan gambar satelit pangkalan militer Cina di Kepulauan Spratly, tepatnya di pulau karang Subi dan Fiery Cross, serta di Pulau Woody. Pulau-pulau tersebut berada di dalam Laut Cina Selatan, bukan di Laut Natuna Utara.
ZAINAL ISHAQ
Anda punya data/informasi berbeda, kritik atau masukan untuk artikel cek fakta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id