Pada Pemilu 2019, pemerintah melalui Kementerian Keuangan mengalokasikan anggaran sebesar Rp25,59 triliun atau naik 61% dibanding anggaran untuk Pemilu 2014 yang sebesar Rp15,62 triliun.

Selain anggaran penyelenggaraan Pemilu sebesar Rp25,6 triliun, juga dialokasikan anggaran untuk pengawasan sebesar Rp4,85 triliun (naik dibanding 2014 sebesar Rp3,67 triliun), dan anggaran keamanan dialokasikan sebesar Rp3,29 triliun (anggaran 2014 sebanyak Rp1,7 triliun). Begitupun anggaran untuk kegiatan pendukung pemilu, meningkat dari Rp1,7 triliun pada Pemilu 2014 menjadi Rp3,29 triliun pada Pemilu 2019.

Direktur Jenderal Anggaran (Dirjen Anggaran) Kementerian Keuangan, Askolani, mengatakan ada dua faktor utama kenaikan anggaran pemilu ini. Pertama, adanya pemekaran daerah, antara lain KPU Provinsi yang bertambah satu dari 33 menjadi 34.

Sedangkan KPU Kabupaten bertambah 17, dari 497 menjadi 514 KPU Kabupaten/Kota. “Ini berdampak pula pada kenaikan jumlah penyelenggara pemilu di daerah, baik PPK, PPS, hingga KPPS,” kata Askolani melalui keterangan yang dirilis oleh laman Sekretariat Kabinet Republik Indonesia.

Ketua KPU Arief Budiman, seperti ditulis oleh Katadata, menyatakan nilai pengadaan kotak suara hanya mencapai Rp 284,1 miliar atau hanya 29,2% dari pagu anggaran sebesar Rp 948 miliar.

Ia juga mengatakan, kotak suara berbahan dasar karton atau karton kedap air bukan kali pertama digunakan untuk kepentingan pemilu. Kotak suara berbahan dasar karton, kata Arief, telah digunakan sejak Pilkada 2015, berlanjut ke Pilkada 2017, dan terakhir Pilkada 2018.

Arief mengatakan, kotak suara berbahan dasar aluminium mulai ditinggalkan penggunaannya secara bertahap sejak 2014. Hal itu lantaran kotak suara berbahan aluminium sudah banyak yang rusak dan tidak bisa digunakan kembali.

Pemakaian kotak suara kardus pada Pemilu sebelumnya memang benar. Secara bertahap KPU sudah mulai mengganti kotak suara aluminium dengan kardus pada 2013 untuk Pemilu 2014 dan Pilkada 2015.

Komisioner KPU RI, Hasyim Asy’ari menegaskan informasi soal beredarnya perolehan suara Pemilu 2019 di luar negeri tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

“Terhadap kabar tentang perolehan suara pemilu di luar negeri yang beredar luas di masyarakat adalah kabar tidak dapat dipertanggungjawabkan,” kata Hasyim dalam keterangannya, Rabu (10/4/2019).

Dia menjelaskan, penyelenggaraan pemungutan suara Pemilu 2019 di luar negeri dilaksanakan sebagaimana jadwal dalam SK KPU No 644/2019 yaitu early voting pada tanggal 8-14 April 2019.

Untuk kegiatan pemungutan suara di luar negeri dilaksanakan dengan tiga metode.

Tiga metode memilih tersebut, yaitu di Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri (TPSLN) yang berada di kantor perwakilan RI (KBRI/KJRI/KDEI); memilih dengan Kotak Suara Keliling (KSK) yang bertempat di dekat pemukiman atau tempat kerja WNI; dan metode pos.

“Kegiatan penghitungan suara pemilu di LN dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019 sesuai waktu setempat,” kata dia.

Meskipun penyelenggaraan pemungutan suara di luar negeri dilakukan terlebih dahulu, namun, hasil penghitungan perolehan suara pemilu luar negeri yang dilakukan PPLN dan KPPSLN baru dapat diketahui setelah proses penghitungan suara 17 April 2019 selesai.

“Hasil perolehan suara pemilu luar negeri (real count) baru dapat diketahui setelah proses penghitungan suara 17 April 2019 selesai,” tegasnya.

“Tidak benar. Karena penghitungan suara untuk pemilu luar negeri di semua KBRI/KJRI baru dilaksanakan pada 17 April. Jadi kalau ada info soal hasil pemilu di luar negeri sekarang-sekarang ini, maka pasti hoaks,” ujar Komisioner KPU, Pramono Tantowi Ubaid, kepada VIVA, Rabu, 10 April 2019.

Sehingga, apabila sekarang ini beredar kabar tentang perolehan suara pemilu luar negeri, dapat dipastikan hasil tersebut bukan hasil resmi (real count) yang dilakukan oleh PPLN dan KPPSLN.

Beredar sebuah video yang diklaim sebagai peristiwa pemukulan terhadap pelaku terorisme masjid Christchurch, Selandia Baru, Brenton Tarrant. Dalam narasi video tersebut disebutkan bahwa peristiwa dalam video diambil saat Tarrant baru masuk penjara dan dipukuli oleh narapidana lainnya.

Berdasarkan penelusuran, klaim video tersebut tidak benar. Sebab, video tersebut aslinya merupakan rekaman peristiwa pemukulan terhadap narapidana di penjara Ottawa, Kanada. Narapidana yang dihantam oleh narapidana lainnya dalam video merupakan Carlos Larmond, salah satu pelaku terorisme di Ottawa, Kanada. Kejadian tersebut pun terjadi di tahun 2015.

Dilansir dari dailymail.co.uk, pemukulan kepada Larmond terjadi lantaran yang bersangkutan memaksakan narapidana lain, yakni Terrence Wilson, untuk menjadi mualaf dan mengajaknya menjadi ‘tentara Islam’ di bawah naungannya. Atas pemaksaan tersebut, Wilson melawan dan terjadilah kerusuhan di penjara tersebut.

Disebutkan pula, kejadian sebenarnya dari peristiwa tersebut ialah pada bulan Maret 2015. Sedangkan, video pemukulan tersebut viral dan menjadi pembahasan di berbagai media dunia pada bulan September 2015.

Bila mengacu kepada penjelasan tersebut, maka tidak mungkin video tersebut merupakan video pemukulan kepada Tarrant. Sebab, pelaku terorisme masjid Christchurch tersebut baru dibui di bulan Maret 2019. Dengan demikian, antara klaim narasi dengan konten video tidak bersambung.

Surat suara yang terbakar adalah surat suara yang belum dicoblos karena berdasarkan jadwal dari KPU RI, proses pemungutan suara di PPLN Kinabalu sendiri akan berlangsung pada Minggu, 14 April 2019 dan penghitungan suara untuk pemilu luar negeri di semua KBRI/KJRI baru dilaksanakan pada 17 April.

Sebanyak enam kotak berisi 900 surat suara untuk Pemilu 2019 terbakar saat akan didistribusikan ke lokasi Kotak Suara Keliling (KSK) di Malaysia.

Ketua Kelompok Kerja Panitia Pemilihan Luar Negeri Wajid Fauzi mengatakan bahwa ratusan surat suara itu hangus setelah mobil yang digunakan untuk distribusi logistik terbakar.

“Terbakar sendiri, kecelakaan tunggal, tidak tabrakan. Kurang lebih 900 surat suara,” ujar Wajid saat ditemui di Kantor KPU, Jakarta, Senin (8/4).

Wajid menerangkan kejadian berlangsung pada pukul 15.00 waktu setempat, saat mobil pengantar logistik membawa surat suara dari Kinabalu ke perkebunan Sawit di Sandakan dan Kinabatangan.

Mobil tiba-tiba terbakar dan menghanguskan seluruh barang bawaan. Penyebab kebakaran masih diselidiki pihak kepolisian.

Meski demikian, empat orang tercatat selamat dan satu sopir mengalami luka bakar ringan. Wajid menyebut lima orang itu adalah petugas KPPSLN.

“Korban luka terbakar, atas nama Saenudin, telah mendapatkan perawatan pertama di klinik Perkebunan milik Wilmar Plantations dan saat ini telah diperbolehkan pulang,” ujar dia.

Wajid menyebut saat ini ia sudah berkoordinasi dengan KPI untuk mengganti sembilan ratus surat suara yang terbakar.

“Sudah lapor ke KPU. Kami dorong ke KPU untuk segera tercukupi,” ucapnya.

“Pihak PPLN Kota Kinabalu hari ini sedang bertemu dengan Pokja Pemilu Luar Negeri dan KPU di Jakarta untuk memohon izin secara tertulis penggunaan surat suara sisa, sebagai pengganti surat suara yang terbakar beberapa hari yang lalu,” kata Ketua PPLN Kota Kinabalu, Cahyono Rustam, saat dihubungi Tempo, Rabu, 10 April 2019.

Cahyono mengatakan secara lisan, baik Pokja Pemilu Luar Negeri maupun KPU sudah memberi izin, namun mereka ingin mendapat izin resmi tertulis.

Berdasarkan peraturan, Cahyono menjelaskan, sisa surat suara harus dibakar 2 hari sebelum hari pencoblosan. Namun karena terjadi kecelakaan mobil pengangkut logistik pemilu yang membakar kertas suara, maka sebagian surat suara sisa tersebut akan digunakan sebagai surat suara pengganti.

“Kelebihan surat suara di PPLN Kota Kinabalu sebanyak 1.708 untuk surat suara Pemilu DPR dan 11 ribu untuk surat suara Pilpres,” ujar Cahyono sembari menerangkan bahwa memang terjadi kekeliruan distribusi dari Jakarta terkait banyaknya surat suara sisa untuk Pilpres. “Namun semua kelebihan surat suara tersebut sudah kami laporkan semua ke Pokja Pemilu Luar Negeri dan KPU jauh-jauh hari yang lalu”.

Sementara itu, Komisioner KPU Ilham Saputra mengatakan, pihaknya segera mengirim surat suara pengganti ke Kinabalu.

“Kami akan cetak karena itu kecelakaan, jadi kondisinya darurat,” katanya.

Berdasarkan jadwal dari KPU RI, proses pemungutan suara di PPLN Kinabalu akan berlangsung pada Minggu (14/4).

KPU mencatat jumlah daftar pemilih tetap (DPT) luar negeri mencapai 2.086.285, TPS (789), KSK (2.326) dan 426 pos.

Hal ini sekaligus menjawab adanya informasi yang beredar di media sosial WhatsApp mengenai hasil sejumlah negara.

“Tidak benar. Karena penghitungan suara untuk pemilu luar negeri di semua KBRI/KJRI baru dilaksanakan pada 17 April. Jadi kalau ada info soal hasil pemilu di luar negeri sekarang-sekarang ini, maka pasti hoaks,” ujar Komisioner KPU, Pramono Tantowi Ubaid, kepada VIVA, Rabu, 10 April 2019.