Untuk pertama kalinya, Indonesia berhasil menduduki peringkat teratas destinasi wisata halal yaitu Mastercard-Crescent Rating Global Muslim Travel Index (GMTI) 2019 bersama dengan Malaysia.

CEO Crescent Rating dan Halal Trip Fazal Bahardeen mengatakan Indonesia berhasil menduduki posisi teratas dalam indeks melalui serangkaian upaya yang telah dilakukan Kementerian Pariwisata Indonesia dalam berinvestasi di industri pariwisata dan perjalanan, serta pengembangan infrastruktur ramah wisatawan muslim.

"Setelah sebelumnya berada di peringkat kedua, tahun ini Indonesia menduduki posisi pertama dalam GMTI 2019 bersama dengan Malaysia dengan skor 78," ujarnya, dalam report Mastercard-Crescent Rating Global Muslim Travel Index (GMTI) 2019, Selasa, 9 April 2019.

Laporan ini mencakup 130 destinasi secara global baik negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) maupun negara non-Organisasi Kerja Sama Islam (Non-OKI).

"Negara OKI lainnya seperti Turki, Arab Saudi, Maroko, Oman, dan Brunei Darussalam tetap populer di kalangan wisatawan muslim. Destinasi itu dapat terus merasakan manfaat dari lingkungan ramah muslim mereka yang inheren dengan memanfaatkan berbagai teknologi baru guna membangun layanan yang secara strategis dapat menjangkau anak muda dan wisatawan muslim milenial secara lebih baik," tuturnya.

Laporan GMTI 2019 menunjukkan bahwa tahun ini Singapura terus mempertahankan posisinya sebagai destinasi wisata halal ramah muslim teratas di kalangan negara-negara non-OKI diikuti Thailand, Inggris, Jepang, dan Taiwan.

"Laporan ini menganalisa kesehatan dan pertumbuhan berbagai destinasi wisata ramah muslim berdasarkan 4 kriteria strategis yakni akses, komunikasi, lingkungan, dan layanan," katanya.

Saat ini, GMTI menjadi studi terdepan yang menyediakan wawasan dan data untuk membantu negara, pelaku industri, dan investor dalam melihat peluang perkembangan sektor pariwisata ini, sekaligus menjadi tolak ukur perkembangan sebuah negara dalam melayani berbagai kebutuhan wisatawan muslim.

Pasar wisata halal merupakan salah satu sektor pariwisata dengan tingkat pertumbuhan tercepat di seluruh dunia. Pada 2026, kontribusi sektor pariwisata halal diperkirakan melonjak sebesar 35% menjadi US$300 miliar terhadap perekonomian global, meningkat dari US$220 miliar di tahun 2020.

"Wisatawan Muslim secara global diprediksi akan tumbuh menjadi 230 juta wisatawan yang merepresentasikan lebih dari 10 persen total wisatawan global secara keseluruhan," ucap Fazal.

Menteri Pariwisata Arief Yahya mengatakan pada 2015, Indonesia menduduki peringkat kelima sebagai negara ramah Muslim atau wisata halal. Lalu naik peringkat keempat pada 2016. Di 2017 mendapatkan peringkat ketiga dan pada 2018, Indonesia memperoleh peringkat kedua.
"Akhirnya penantian dalam 5 tahun, yang ditunggu-tunggu, Indonesia bisa menjadi peringkat pertama," katanya.

Fathya Nirmala Hanoum, Peneliti CORE Indonesia mengatakan pertumbuhan industri di Indonesia memang melambat pascakrisis 1998.
Sementara itu, seperti dikutip dari beritagar.id, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Bambang Brodjonegoro, dalam CNBC Indonesia (5/2/2018), mengatakan saat ini Indonesia tengah mengalami deindustrialisasi prematur. Ini terjadi lantaran porsi manufaktur di dalam PDB kian mengempis sebelum benar-benar mencapai puncaknya.

Bappenas menyebutkan, Indonesia memang sudah masuk fase deindustrialisasi. Sektor industri sudah tidak mampu tumbuh di atas pertumbuhan PDB dan sumbangannya ke PDB terus menurun.

Berikut cuplikan dalam artikel berjudul Kembang kempis laju industri nasional:



Seperti dimuat dalam Ketergantungan pada sektor komoditas telah menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat sejak krisis finansial 1998.

Sektor industri manufaktur merupakan motor utama pendorong ekonomi Indonesia. Namun, sektor ini terus mendapat sorotan dari pemerintah karena indikasi adanya fenomena deindustrialisasi prematur.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendefinisikan deindustrialisasi sebagai proses kebalikan dari industrialisasi; yaitu penurunan kontribusi sektor manufaktur alias industri pengolahan nonmigas terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Bambang Brodjonegoro, dalam CNBC Indonesia (5/2/2018), mengatakan saat ini Indonesia tengah mengalami deindustrialisasi prematur. Ini terjadi lantaran porsi manufaktur di dalam PDB kian mengempis sebelum benar-benar mencapai puncaknya.

Bappenas menyebutkan, Indonesia memang sudah masuk fase deindustrialisasi. Sektor industri sudah tidak mampu tumbuh di atas pertumbuhan PDB dan sumbangannya ke PDB terus menurun.

Padahal menurut Bappenas, Indonesia belum semestinya mengalami deindustrialisasi karena sedang dalam fase mengembangkan sektor tersebut -- terutama industri pengolahan sumber daya alam.

Sebelum krisis 1998, Indonesia sempat menjadi negara tujuan investasi manufaktur berbasis sumber daya manusia (labor intensive) karena upah buruh yang cenderung lebih murah. Namun, krisis ekonomi ternyata menyerang sektor manufaktur lantaran banyak yang memiliki utang dalam denominasi dolar AS.

Lokadata Beritagar.id mencoba mengolah data yang disajikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Per kuartal III tahun 2018, BPS mencatat porsi industri manufaktur terhadap PDB mencapai 19,66 persen.

Data menunjukkan tingkat pertumbuhan industri pengolahan atau manufaktur sepanjang 2008 hingga 2017 tidak pernah mencapai dua digit dan cenderung stagnan. Pertumbuhan industri manufaktur pernah mencapai puncaknya pada 2011, yakni 6,26 persen.

Namun, sejak saat itu, tingkat pertumbuhan industri manufaktur terus menurun hingga mencapai 4,27 persen pada 2017. Angka ini lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,07 persen tahun lalu



Sementara, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro mengatakan Indonesia masih menunjukkan gejala pre-mature deindustrialization alias deindustrialisasi dini. Sebab, sektor manufaktur tidak cukup berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi secara nasional, demikian dikutip dari artikel berjudul Alasan Bappenas Sebut Indonesia Mengalami Deindustrialisasi Dini, seperti dikutip dari Tempo.co.

Berikut cuplikannya:



Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro mengatakan Indonesia masih menunjukkan gejala pre-mature deindustrialization alias deindustrialisasi dini. Sebab, sektor manufaktur tidak cukup berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi secara nasional.

"Ini ditandai dari pertumbuhan manufaktur yang lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi," kata Bambang dalam acara peluncuran buku Policies to Support the Development of Indonesia's Manufacturing Sector during 2020-2024 bersama Asian Development Bank (ADB) di Gedung Bappenas, Jakarta Pusat, Jumat, 8 Februari 2019.

Buku ini merupakan hasil kerja sama antara Bappenas dan ADB untuk persiapan studi Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2020-2024. Dalam buku ini, ADB mengingatkan bahwa sektor manufaktur Indonesia masih tidak terdiversifikasi karena banyak bertumpu pada ekspor komoditas. Perbaikan di sektor ini penting agar Indonesia bisa mencapai target pertumbuhan ekonomi 7 persen pada lima tahun ke depan.

Bambang melanjutkan, bahwa sebelum krisis ekonomi 1998, pertumbuhan sektor manufaktur Indonesia sebenarnya lebih tinggi ketimbang pertumbuhan ekonomi. Tapi setelah itu, kondisi pun berbalik. Artinya, kata Bambang, pertumbuhan ekonomi berasal dari sektor lain seperti perdagangan, telekomunikasi, dan transportasi. "Itu gejala dari pre-mature deindustrialization."

Gejala kedua datang dari peralihan tenaga kerja Indonesia yang meninggalkan sektor tradisional seperti pertanian. Hanya saja, kata Bambang, di negara dengan industrialisasi yang baik seperti Korea Selatan, Cina, dan Taiwan, tenaga kerja ini masuk ke sektor manufaktur lebih dahulu, baru ke sektor jasa. Di Indonesia, tenaga kerja pertanian langsung masuk ke sektor jasa.

Walhasil, banyak masyarakat kemudian terserap di pasar jasa namun dengan kemampuan dan produktivitas yang rendah. Ini tercermin dari data kemampuan tenaga kerja Indonesia yang dikumpulkan Bappenas. 99,41 persen tenaga kerja sektor pertanian adalah low-skilled labor. 90,45 persen low-skilled labor di sektor manufaktur serta 52 persen semi-skilled labor di sektor jasa dan yang lainnya.

Lali gejala terakhir adalah peringkat kompleksitas ekonomi Indonesia yang rendah. Semakin rendah angkanya, kata Bambang, maka sektor manufaktur di negara tersebut makin tidak punya nilai tambah. Ini mengapa Indonesia larut dalam kegiatan ekspor komoditas yang selama ini gampang terpengaruh harga internasional. "Untuk itu, kami berupaya meningkatkan nilai tambah industri manufaktur lokal, pabrik baterai di Morowali, adalah re-emergence of industrialization di Indonesia."



Sementara, dalam artikel berjudul INDEF: Indonesia alami deindustrialisasi yang dimuat antaranews.com pada 29 Juni 2018, Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) melaporkan, Indonesia dalam 10 tahun terakhir mengalami deindustrialisasi karena kontribusinya pada perekonomian menurun.

PT Pertamina (Persero) mulai Senin, 1 Januari 2018, secara resmi mengelola Blok Mahakam di Kalimantan Timur. Wilayah kerja Mahakam tersebut akan dikelola oleh Pertamina Hulu Mahakam yang merupakan cucu perusahaan Pertamina.

"Seluruh persiapan alih kelola sudah disiapkan dalam dua tahun terakhir dengan kerja sama berbagai pihak," ujar Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Amien Sunaryadi dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo, Senin, 1 Januari 2018.

Blok Mahakam sebelumnya dikelola oleh Total E&P Indonesie (TEPI) dan INPEX Corporation. TEPI dan Inpex telah mengelola Blok Mahakam selama 50 tahun.

Kontrak kerja sama Blok Mahakam ditandatangani TEPI dan Inpex pada 6 Oktober 1966 untuk jangka waktu 30 tahun. TEPI memperoleh partisipasi dari Inpex pada akhir 1970 dan ditentukan sebagai operator.

Pada 1991, TEPI memperoleh perpanjangan kontrak selama 20 tahun sampai 30 Maret 2017. Kontrak Mahakam mengalami tambahan waktu selama 9 bulan hingga 31 Desember 2017, sebab kontrak penjualan LNG diperpanjang hingga 31 Desember 2017.

Sedangkan Blok Rokan memiliki luas wilayah 6.264 km2 dengan dua lapangan minyak terbesar, yakni Minas dan Duri. Kedua lapangan tersebut menjadi lapangan minyak terbesar karena hasil produksi yang berlimpah.

PT Chevron Pacific Indonesia mengelola Blok Rokan sejak tahun 1924 dan melakukan produksi pertama pada tahun 1952. Saat itu, tingkat produksi di lapangan Minas masih berada di posisi 15.000 barel per hari (bph) dan terus meningkat lebih dari 100.000 bph.

Dalam perjalanan panjang tersebut, pada tahun 2017 Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan sempat mempersilakan Chevron memperpanjang kontraknya sebab pada tahun 2021 kontrak pengelolaan tersebut akan habis.

Pertamina juga mengajukan proposal untuk mengelola Blok Rokan mulai tahun 2021. Hal ini dilakukan untuk mensejajarkan dengan perusahaan minyak papan atas dunia.
Akhirnya pada 31 Juli 2018 perebutan tersebut diselesaikan. Kementerian ESDM memutuskan pengelolaan Blok Rokan pada tahun 2021 jatuh kepada Pertamina.

Terakhir untuk Freeport, CEO Freeport McMoRan Inc, Richard Adkerson mengatakan peralihan sebanyak 51,23 persen saham PT Freeport Indonesia kepada PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) merupakan win-win solution yang bisa dicapai oleh perusahaannya dengan pemerintah Indonesia. Menurut dia, peralihan ini menandakan berakhirnya negosiasi yang telah dilakukan keduanya dalam beberapa tahun terakhir.

Peralihan saham dinyatakan sah setelah adanya penandatanganan Sales and Purchase Agreement(SPA) antara Inalum, Freeport McMoRan Inc, dan PT Rio Tinto Indonesia.

Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Utama Inalum, Budi Gunadi dan CEO Freeport McMoRan Inc, Richard Adkerson. Tiga menteri hadir menyaksikan yaitu Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri BUMN Rini Soemarno, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Penandatangan SPA adalah tahap lanjutan dari perjanjian pendahuluan atau Head of Agreement (HoA) yang diteken Inalum dan Freeport McMoRan Inc pada 7 Juli 2018 lalu.

Pada saat penandatanganan HoA, semua pihak sepakat nilai saham divestasi PT Freeport Indonesia mencapai US$ 3,85 miliar. Nilai US$ 3,85 miliar yang telah disepakati terbagi atas US$ 3,5 miliar untuk hak partisipasi (participating interest/PI) Rio Tinto sebesar 40 persen saham di Freeport Indonesia dan US$ 350 juta untuk 5,6 persen saham (setelah terdilusi) PT Indocopper Investama, yang seluruh sahamnya dimiliki Freeport-McMoRan Inc.

Video yang dibagikan adalah video unggahan tahun 2014, selengkapnya di bagian PENJELASAN dan REFERENSI.