Pemerintah Kabupaten Purworejo melalui akun Facebook resmi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purworejo serta akun Instagram resminya, dinkominfopwr, telah menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Purworejo tidak menerapkan kebijakan lockdown. Melansir dari Kompas.com, Asisten II Sekda Purworejo, Boedhi Harjono, menyatakan bahwa alih-alih menerapkan kebijakan lockdown, Pemerintah Kabupaten Purworejo menerapkan beberapa kebijakan seperti penerapan protokol kesehatan dan monitoring oleh Satgas Covid-19 yang diperketat. Kebijakan-kebijakan tersebut telah disiapkan dalam bentuk surat edaran bupati.

Dengan demikian, informasi yang diunggah oleh pengguna Facebook Fitri tersebut dapat dikategorikan sebagai Konten Palsu/Fabricated Content.

Berdasarkan hasil penelusuran, video dengan klaim uang suap Rp100 juta sebagai uang tutup mulut keluarga korban adalah salah. Faktanya, Video berdurasi lima menit itu adalah hasil suntingan yang menggabungkan beberapa potongan video wawancara Ketua Bidang Hukum dan HAM PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas serta video konferensi pers Komnas HAM terkait dengan kasus Siyono terduga teroris asal Klaten pada 2016 silam.

Dilansir dari Kompas.com, Kepala Polri Jenderal Pol Badrodin Haiti menekankan bahwa dua gepok uang senilai Rp100 juta yang diberikan kepada keluarga almarhum Siyono bukan uang dari Polri. Ia mengatakan, uang tersebut berasal dari kantong pribadi Kepala Densus 88 Brigjen (Pol) Eddy Hartono. Ia juga membantah uang tersebut sebagai sogokan ke keluarga Siyono karena pada dasarnya kematian terduga teroris itu merupakan kecelakaan yang tak bisa dihindari.

Terduga teroris Siyono (SY) tewas saat dibawa anggota Densus 88 Polri untuk menunjukkan bunker penyimpanan senjata di sekitar Prambanan, Jawa Tengah. Dari hasil CT scan di Rumah Sakit Polri, Siyono diketahui tewas lantaran benda tumpul serta ada memar pada bagian tubuh.

Dengan demikian, video dengan klaim uang suap Rp100 juta sebagai uang tutup mulut keluarga korban adalah tidak benar karena tidak sesuai fakta dan termasuk dalam kategori konten yang menyesatkan.

Setelah ditelusuri, vaksin berbentuk vape itu adalah tidak benar.

Dilansir dari Reuters Fact Check, Pfizer melalui email juga mengonfirmasi bahwa vaksin Covid-19 dalam bentuk vape adalah palsu. Selain itu vaksin Covid-19 buatan Pfizer diberikan dengan penyuntikan di bagian atas lengan. Vaksin ini diberikan dalam dua dosis dengan jarak 21 hari.

Melansir dari Liputan6.com, National Health Services (NHS) atau layanan kesehatan masyarakat di Inggris Raya dalam keterangan di websitenya, Inggris sejauh ini melakukan vaksinasi yang berasal dari Pfizer dan BioNTech. Sejauh ini sudah ribuan orang yang divaksinasi dan sangat jarang yang melaporkan masalah efek samping serius. Komplikasi jangka panjang juga tidak ada yang melaporkan.

Terkait dengan asal pembuatan, dalam websitenya Pfizer menjelaskan bahwa memanfaatkan lokasi manufakturnya di AS untuk memproduksi vaksin Covid-19 – Saint Louis, Missouri, Andover, Massachusetts, dan Kalamazoo, Michigan. Situs Pfizer’s Pleasant Prairie, Wisconsin dan puurs, Belgia juga digunakan.

Dengan demikian, vaksin Covid-19 buatan Pfizer berbentuk vape atau rokok elektrik adalah tidak benar dan masuk dalam kategori konten palsu.

Penelusuran yang dilakukan medcom.id, menemukan bahwa postingan di kaskus sebagaimana tangkapan layar dengan judul “Fadli Zon : Kalau Habib Rizieq Dipenjara , Saya Mundur dari DPR Saja!“, sudah dihapus.

Penelusuran serupa menggunakan Google untuk mengetahui apakah Fadli Zon akan mundur dari DPR jika HRS ditahan juga tidak ditemukan. Dilansir cnnindonesia.com, Fadli Zon akan siap membantu melakukan penangguhan jika HRS ditahan.

“Oleh karena itu, saya sebagai anggota DPR RI bersedia untuk menjaminkan diri saya untuk penangguhan penahanan terhadap Habib Rizieq Shihab,” ungkap Fadli lewat sebuah rekaman video yang diunggah di kanal Fadli Zon Official di Youtube, Senin (14/12).

Berdasarkan seluruh data yang terkumpul, dapat disimpulkan bahwa unggahan dari akun Mutiafa Aldiani Dinawati adalah HOAX dan termasuk kategori FALSE CONTEXT.