Informasi yang mengklaim vaksin covid-19 bisa meningkatkan risiko terpapar HIV merupakan informasi yang sempat beredar pada 2020. Saat itu beberapa pengguna media sosial merujuk pada surat sekelompok peneliti kepada The Lancet pada 19 Oktober 2020. Di situ disebutkan beberapa vaksin COVID-19 dapat meningkatkan risiko infeksi HIV.

Melalui email kepada Reuters, Douglas Richman, direktur Institut HIV di Universitas California San Diego mengungkapkan bahwa klaim vaksin COVID-19 menyebabkan HIV merupakan klaim yang “tidak berdasar.” “Klaim ini berbahaya bagi individu yang bergantung pada mereka dan kesehatan masyarakat.”, ujarnya.

Melansir Eastmojo.com, Vineeta Bal seorang ahli imunologi mengatakan bahwa tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Montaignier membuat klaim yang disebutkan dalam narasi di atas. Dia juga mengatakan bahwa vaksin Covid-19 sama sekali tidak meningkatkan kerentanan terhadap infeksi HIV.

Berdasarkan penjelasan di atas, klaim bahwa vaksin COVID-19 dapat meningkatkan risiko HIV adalah klaim yang menyesatkan dan tidak berdasar.

Faktanya, tidak ada bukti dari uji klinis vaksin COVID-19 atau data tindak lanjut terkontrol yang menghubungkan vaksin COVID-19 dapat meningkatkan risiko kanker atau HIV/AIDS.

Berdasarkan hasil penelusuran, Jokowi tidak dipilih sebagai pemimpin satgas penanganan krisis global. Jokowi ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, untuk menjadi salah satu dari enam anggota Champion Group of the Global Crisis Response Group (GCRG). Adapun kelima anggota GCRG lainnya adalah Presiden Senegal, Kanselir Jerman, Perdana Menteeri Barbados, Perdana Menteri Denmark, serta Perdana Menteri Bangladesh.

Dengan demikian, narasi yang diunggah oleh akun TikTok dengan nama pengguna “chikacentil_2551” tersebut dapat dikategorikan sebagai Konten yang Menyesatkan/Misleading Content.

Hasil Periksa Fakta Khairunnisa A.

Bukan sebagai pemimpin. Faktanya, Presiden Jokowi ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal PBB untuk menjadi salah satu dari enam anggota Champion Group of the Global Crisis Response Group.

Setelah ditelusuri, beberapa media mengabarkan bahwa Alm Tjahjo Kumolo meninggal dikarenakan komplikasi organ dalam dan ada infeksi yang menjalar ke paru-paru. Mengutip tvonenews.com Menurut keterangan Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Deddy Yevri Hanteru Sitorus, Tjahjo Kumolo menderita penyakit komplikasi, beliau menyebut ada benjolan di bagian perut. Benjolan itu kemudian menjalar ke paru-paru dan ginjal.

Detri Warmanto, menantu dari Tjahjo Kumolo membenarkan hal itu. “Ada infeksi di perut terus menjalar ke paru, ke ginjal, ke liver, dan sudah pakai bantu alat pernapasan, alat bantu pacu jantung, cuci darah, segala macam,” Tambah Detri.

Putri Tjahjo Kumolo, Rahajeng Widyaswari, juga mengatakan ayahnya mengalami infeksi yang menyebar sampai ke paru-paru. Sebelum meninggal, MenPAN RB Tjahjo Kumolo menjalani perawatan intensif di RS Abdi Waluyo Jakarta Pusat. Mengutip Antara, Tjahjo menjalani perawatan intensif karena mengalami infeksi yang menyerang hinga paru-paru.

Berdasarkan penjelasan di atas, klaim tentang meninggalnya Tjahjo Kumolo karena vaksin Covid-19 adalah salah dan termasuk dalam konten yang menyesatkan.

Hasil periksa fakta Riza Dwi (Anggota Tim Kalimasada)

Bukan karena vaksin Covid-19. Putri Tjahjo Kumolo, Rahajeng Widyaswari, mengatakan ayahnya mengalami infeksi yang menyebar sampai ke paru-paru.

Setelah ditelusuri saat dikonfirmasi oleh Kompas, Manager Humas PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi (KAI Daop) 2 Bandung, Kuswardoyo menjelaskan bahwa laki-laki tersebut bukan seorang polisi namun petugas keamanan (security) dari stasiun. Kereta tersebut bukan ditilang namun kereta tersebut berhenti karena tertahan sinyal berupa Semboyan 7 (S7) saat hendak masuk ke wilayah stasiun.

“Kondisi tersebut bisa terjadi karena jalur yang menuju stasiun belum dinyatakan aman dikarenakan sesuatu hal, atau adanya gangguan pada persinyalan,” penjelasan Kuswardoyo.

Dalam kejadian yang terekam tersebut kemungkinan terdapat gangguan sinyal, sehingga Pengatur Perjalanan Kereta Api (PPKA) memberikan bentuk melanggar sinyal (MS). MS sendiri merupakan izin dari PPKA kepada masinis yang menyatakan bahwa emplasemen dalam keadaan aman, tetapi sinyal tidak dapat ditarik aman karena ada gangguan pada sistem persinyalan tersebut. Peristiwa tersebut terjadi di wilayah Ciawi-Rajapolah.

“Pada video itu juga tampak ada petugas security dari stasiun yang menyerahkan bentuk MS kepada masinis,” ujar Kuswardoyo.

Dengan demikian klaim bahwa kereta api dalam video tersebut ditilang tidak benar. Manager Humas PT KAI Daop 2 Bandung, Kuswardoyo menjelaskan kereta api tersebut berhenti karena tertahan sinyal berupa semboyan 7 (S7) saat hendak masuk ke wilayah stasiun, sehingga hal tersebut masuk dalam kategori konteks yang salah.

Hasil Periksa Fakta Luthfiyah OJ (UIN Raden Mas Said Surakarta).

Klaim tersebut tidak benar. Faktanya, Manager humas PT KAI Daop 2 Bandung, Kuswardoyo menjelaskan kereta api tersebut berhenti karena tertahan sinyal berupa semboyan 7 (S7) saat hendak masuk ke wilayah stasiun.