Untuk memverifikasi klaim di atas, Tim CekFakta Tempo menelusuri pemberitaan dan informasi resmi dari WHO. Hasilnya, ditemukan penjelasan Kemenkes bahwa vaksin Covid-19 Sinovac sedang memproses sertifikasinya di WHO. Hal ini tercantum pula dalam dokumen di situs resmi WHO. Menurut dokumen itu, vaksin Sinovac sedang dalam proses asesmen EUL (emergency use listing). Asesmen diperkirakan rampung pada April 2021 ini.
Dilansir dari artikel Kompas.com pada 12 April 2021, vaksin Sinovac memang belum mendapatkan EUL dari WHO. Namun, menurut Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kemenkes Siti Nadia Tarmizi, vaksin Sinovac sudah memenuhi kriteria WHO dan sedang berproses di WHO. "Jadi, EUL itu adalah proses yang ada di WHO. Sinovac sendiri sudah ada dalamlandscape-nya WHO dan semua sudah memenuhi kriteria WHO."
Dikutip dari Merdeka.com, Nadia mengatakan bahwa semua vaksin, termasuk vaksin Covid-19, tidak harus mendapatkan EUL dari WHO. EUL dikeluarkan untuk kepentingan COVAX Facility. Menurut informasi di laman resmi WHO, EUL sendiri merupakan prosedur untuk menilai dan membuat daftar vaksin, dengan tujuan untuk mempercepat ketersediaan produk di tengah kedaruratan kesehatan masyarakat.
Dilansir dari CNN Indonesia, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memperkirakan EUL dari WHO untuk vaksin Sinovac akan keluar pada April ini. "EUL dari Sinovac sedang berproses di WHO," kata Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 BPOM Lucia Rizka Andalusia pada 13 April 2021. "Belum ada perkembangan dari WHO. Kami tidak tahu sampai sejauh mana prosesnya, karena sedang dilakukan kajian oleh WHO. Untuk April (2021), iya itu perkiraan, bisa saja tidak tepat."
Menurut Rizka, EUL diperlukan ketika sebuah vaksin akan digunakan untuk program WHO. Vaksin yang sudah mendapat EUL akan masuk dalam daftar vaksin WHO. Vaksin dalam daftar tersebut kemudian didistribusikan ke negara-negara yang membutuhkan, salah satunya seperti dalam skema kerjasama multilateral GAVI COVAX Facility. Pengadaan vaksin melalui skema GAVI sifatnya gratis, demi pemerataan akses bagi negara miskin dan berkembang untuk mendapatkan vaksin Covid-19.
Dilansir dari situs resmi WHO, dalam dokumen yang berjudul "Status of Covid-19 Vaccines within WHO EUL/PQ evaluation process", terdapat 18 vaksin Covid-19 yang sedang dalam proses untuk mendapatkan EUL, salah satunya vaksin Sinovac. Terdapat tiga tahapan yang telah dipenuhi oleh Sinovac, yakniExpression of Interest(EOI),pre-submission meeting, dansubmission of dossier for review.
Menurut dokumen yang diterbitkan per 7 April 2021 tersebut, status dari asesmen oleh WHO terkait EUL untuk vaksin Sinovac itu adalah "in progress" atau "dalam proses". Dalam dokumen ini, tertulis pula bahwa asesmen tersebut diperkirakan bakal rampung pada akhir April 2021.
Dikutip dari kantor berita CGTN, pada 10 April 2021, WHO menyatakan bahwa vaksin Sinovac, dan juga vaksin Covid-19 Sinopharm, sedang dalam tahap akhir evaluasi. Kedua vaksin asal Cina tersebut, setelah distujui, akan digunakan di bawah program COVAX WHO, yang bertujuan untuk memastikan keadilan akses terhadap vaksin bagi negara-negara berkembang.
Dikutip dari kantor berita Reuters, pada 31 Maret 2021, Ketua Kelompok Penasihat Strategis (SAGE) WHO Alejandro Cravioto mengatakan bahwa pembuat vaksin Sinovac dan Sinopharm telah mempresentasikan data tentang vaksin Covid-19 mereka. Menurut dia, data itu menunjukkan tingkat kemanjuran atau efikasi yang kompatibel dengan yang dipersyaratkan oleh WHO. SAGE WHO berharap dapat mengeluarkan rekomendasi tentang vaksin-vaksin tersebut pada akhir April 2021.
"Informasi yang dibagikan perusahaan kepada publik pada pertemuan (SAGE WHO) pekan lalu dengan jelas menunjukkan bahwa vaksin mereka memiliki tingkat efikasi yang akan sesuai dengan persyaratan yang diminta WHO untuk vaksin Covid-19," kata Cravioto. "Itu berarti sekitar 50 persen (efikasi) dan sebaiknya mendekati atau di atas 70 persen, dan tentu saja mereka memiliki semua data keamanan untuk menunjukkan bahwa vaksin ini tidak akan membahayakan saat digunakan."
Pertama-tama, menurut Cravioto, vaksin akan membutuhkan EUL dari WHO, atau dari apa yang dianggap oleh organisasi tersebut sebagai otoritas regulasi yang ketat, sebelum para ahli di SAGE WHO membuat rekomendasi tentang penggunaannya. Awal Maret 2021, juru bicara WHO Margaret Harris mengatakan bahwa vaksin Sinovac dan Sinopharm bisa mendapatkan EUL "segera".
Terkait vaksin Sinovac untuk umrah
Berdasarkan arsip berita Tempo pada 9 April 2021, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyatakan bahwa vaksin Covid-19 menjadi salah satu syarat yang ditetapkan oleh Arab Saudi bagi jemaah yang akan beribadah umrah. "Kalau umrah itu syaratnya sudah divaksin. Ini sudah dibuka. Mulai Ramadan besok sudah mulai boleh umrah, tapi harus sudah divaksin," kata Yaqut pada 8 April 2021.
Yaqut pun mengatakan bahwa vaksin Covid-19 untuk syarat umrah tersebut harus sudah tersertifikasi oleh WHO. Ihwal kabar vaksin Sinovac belum mendapat sertifikasi WHO, Yaqut mengaku belum membaca berita itu. Meski demikian, ia menilai, belum sertifikasi bukan berarti tidak tersertifikasi. Menurut Yaqut, bisa jadi ada proses yang sedang dilakukan agar Sinovac bisa teregister oleh WHO.
Adapun tentang Haji 2021, Yaqut menyatakan terus menjalin korespondensi dengan pihak Arab Saudi. Kemenag sedang mengupayakan agar bisa berkomunikasi langsung dengan pengganti Saleh Benten selaku Menteri Haji Arab Saudi. "Kita belum komunikasi langsung dengan Arab Saudi, karena sejak Pak Saleh Benten direshuffle, kita belum mendapat akses ke menteri yang baru," ujar Yaqut.

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, klaim bahwa vaksin Covid-19 Sinovac ilegal karena tidak memiliki sertifikat dari WHO, menyesatkan. Kemenkes menyatakan bahwa vaksin Sinovac sudah memenuhi kriteria WHO dan sedang memproses sertifikasinya, yang disebutemergency use listing(EUL), di WHO. Hal ini tercantum pula dalam dokumen di situs resmi WHO, bahwa vaksin Sinovac sedang dalam proses asesmen EUL, yang diperkirakan rampung pada April 2021. Kelompok Penasihat Strategis (SAGE) WHO pun menyatakan bahwa data yang dipresentasikan oleh Sinovac menunjukkan tingkat efikasi yang sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh WHO.
TIM CEK FAKTA TEMPO
Anda punya data/informasi berbeda, kritik, atau masukan untuk artikel cek fakta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id

Berdasarkan verifikasi Tim CekFakta Tempo, foto tersebut bukanlah foto yang menunjukkan Munarman, eks juru bicara FPI, sedang disuntik vaksin Covid-19. Foto itu merupakan hasil suntingan. Pria dalam foto tersebut sebenarnya adalah Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono.
Untuk memeriksa klaim di atas, Tempo menelusuri foto itu denganreverse image tool Google. Lewat cara ini, ditemukan petunjuk dari foto yang dimuat oleh Kumparan.com dalam artikelnya pada 22 Maret 2021. Artikel itu berjudul "Wamenkes Tegaskan AstraZeneca Aman: Hanya 30 Kasus Penggumpalan Darah di Dunia".
Kumparan.com pun memberikan keterangan bahwa foto tersebut adalah foto ketika Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono menjalani vaksinasi Covid-19 di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta, pada 14 Januari 2021. Foto ini merupakan arsip Kementerian Kesehatan.
Foto tersebut memang pernah dipublikasikan di situs resmi Kemenkes pada 14 Januari 2021 dalam artikelnya yang berjudul "Wamenkes Bersama 25 Tenaga Kesehatan di RSCM Disuntik Vaksin Covid-19". Pada 14 Januari 2021, RSCM memang menggelar vaksinasi pertama bagi tenaga kesehatan di Poliklinik Madya.
Tempo pun menemukan lima kesamaan antara foto asli yang memperlihatkan Wamenkes  Dante  Saksono  Harbuwono  sedang menjalani vaksinasi Covid-19 dengan foto suntingan, di mana wajah Dante telah diedit dengan wajah Munarman.
Foto hasil suntingan (kiri) dari foto ketika Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono menerima vaksin Covid-19 (kanan).
Foto wajah Munarman yang ditempel pada foto Dante tersebut identik dengan foto yang dipublikasikan oleh RCTI Plus pada 7 Desember 2020 dalam artikelnya yang berjudul "Bantah Serang Aparat, Munarman FPI: Ada Perempuan dan Bayi dalam Rombongan Habib Rizieq".

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, klaim bahwa foto tersebut adalah foto ketika eks juru bicara FPI Munarman menerima suntikan vaksin Covid-19, keliru. Foto tersebut adalah hasil suntingan dari foto Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono, di mana wajah Dante dalam foto itu ditempel dengan foto wajah Munarman. Dalam foto itu, Dante sedang menjalani vaksinasi Covid-19 di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta, pada 14 Januari 2021.
TIM CEK FAKTA TEMPO
Anda punya data/informasi berbeda, kritik, atau masukan untuk artikel cek fakta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id

Untuk memverifikasi klaim tersebut, Tim CekFakta Tempo mula-mula menelusuri jejak digital foto dalam gambar di atas denganreverse image tool Google dan Yandex. Hasilnya, ditemukan bahwa foto itu bukan foto ketika para eks anggota FPI melakukan deklarasi bunuh diri massal jika Rizieq Shihab tidak dibebaskan. Foto itu adalah foto ketika massa FPI berdemonstrasi di kantor Tempo pada 16 Maret 2018 silam.
Foto tersebut merupakan foto milik JPNN.com yang diambil oleh fotografernya, Ricardo. Foto ini pernah dimuat oleh JPNN.com dalam artikelnya pada 6 Juli 2020 yang berjudul "5 Berita Terpopuler: Ancaman FPI, Jokowi Diminta Copot Erick Thohir, Begini Reaksi Fahri Hamzah". Dalam keterangannya, tertulis: "Massa FPI berdemo di kantor Tempo, Jakarta, Jumat (16/3). Mereka memprotes karikatur yang dianggap menghina Ketua DPP FPI, Rizieq Shihab."
Akurat.co juga pernah memuat foto yang diambil dari lokasi yang sama. Kesamaan terlihat dari bentuk pos keamanan yang berada di dekat mobil komando, di mana di sekeliling pintu terdapatlist berwarna merah. Foto ini dimuat dalam artikel Akurat.co pada 16 Maret 2018 yang berjudul "FPI Demo, AJI: Itu Bentuk Intimidasi dan Mengancam Kebebasan Pers".
Berdasarkan arsip berita Tempo pada 16 Maret 2018, jumlah massa FPI yang ikut dalam unjuk rasa di kantor Tempo tersebut sekitar 200 orang. Unjuk rasa ini digelar untuk memprotes karikatur pemimpin mereka, Rizieq Shihab, yang terdapat dalam salah satu edisi Majalah Tempo. Menurut juru bicara FPI Novel Bamukmin, FPI ingin bertemu dengan para pimpinan Tempo secara langsung. Mereka ingin pimpinan redaksi Majalah Tempo meminta maaf.
Menurut arsip berita Koran Tempo pada 19 Maret 2018, massa FPI yang menggeruduk kantor Tempo bermaksud memprotes kartun yang dimuat dalam Majalah Tempo edisi 26 Februari 2018. Mereka menganggap kartun itu menghina pendiri FPI, Rizieq Shihab, yang pergi umrah dan belum kembali ke Tanah Air setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi. Padahal, menurut Tempo, gambar dan teks pada kartun itu tidak langsung merujuk kepada seseorang.
"Menjunjung kemerdekaan berekspresi, Tempo tak menutup mata terhadap kemungkinan perbedaan interpretasi mengenai kartun tersebut. Karena itu, redaksi Tempo menyatakan siap berdialog sejak FPI menyerukan 'aksi damai' selepas waktu salat Jumat tersebut. Sayangnya, utusan FPI malah menggunakan kesempatan berdialog untuk mengintimidasi. Di depan aparat, mereka menghardik, menggebrak meja, dan sempat melemparkan gelas ke arah perwakilan redaksi Tempo."
Merujuk pada ketentuan Kode Etik Jurnalistik dan Undang-Undang Pers, Tempo berjanji memuat keberatan FPI sebagai hak jawab pada kesempatan pertama. Jawaban ini tak meredakan kemarahan massa FPI. Mereka memaksa Pemimpin Redaksi Majalah Tempo meminta maaf kepada seluruh umat Islam. "Permintaan ini jelas tidak masuk akal. Bagaimana bisa FPI mengklaim semua umat Islam punya pandangan, sikap, dan perilaku yang sama dengan mereka."
Di tengah kepungan massa FPI, Tempo akhirnya meminta maaf atas dampak pemuatan kartun, bila hal itu menyinggung perasaan kelompok tertentu. Tapi Tempo tidak meminta maaf—apalagi mengaku bersalah—karena memuat kartun itu. Ihwal penilaian "salah-benar" atas kartun tersebut, Tempo menyerahkan sepenuhnya kepada Dewan Pers. Di luar forum Dewan Pers, tak ada alasan untuk tunduk kepada tekanan ala FPI. Apalagi pelbagai ancaman telah menjadi bagian dari sejarah Tempo.
Sikap Tempo untuk tidak tunduk kepada tekanan dan ancaman bukanlah karena punya nyali berlebih. "Kami hanya percaya, sekali intimidasi berhasil menentukan keputusan redaksi, yang dipertaruhkan bukan hanya reputasi Tempo. Bila tak dilawan, pelaku intimidasi bisa ketagihan. Korbannya bisa Tempo ataupun media lain. Ini sangat membahayakan kemerdekaan pers dan hak publik atas informasi," demikian yang tertulis dalam kolom Koran Tempo tersebut.

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, klaim bahwa foto tersebut adalah foto ketika para eks anggota FPI melakukan deklarasi bunuh diri massal jika eks pemimpinnya, Rizieq Shihab, tidak dibebaskan, keliru. Foto itu adalah foto saat massa FPI berdemonstrasi di kantor Tempo pada 16 Maret 2018 silam untuk memprotes kartun yang dimuat dalam Majalah Tempo edisi 26 Februari 2018. Mereka menganggap kartun itu menghina Rizieq Shihab yang pergi umrah dan belum kembali ke Tanah Air setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi. Padahal, menurut Tempo, gambar dan teks pada kartun itu tidak langsung merujuk kepada seseorang.
TIM CEK FAKTA TEMPO
Anda punya data/informasi berbeda, kritik, atau masukan untuk artikel cek fakta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id

Untuk memverifikasim klaim di atas, Tim CekFakta Tempo menelusuri pemberitaan terkait di media-media kredibel. Hasilnya, ditemukan penjelasan dari Pengurus Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta bahwa ustaz berinisial FA asal Mantrijeron, Yogyakarta, yang ditangkap oleh Densus 88 memang memiliki nomor keanggotaan. Namun, ia bukan bukan pengurus maupun pimpinan Muhammadiyah.
Dilansir dari Detik.com, Pengurus Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta menyatakan bahwa ustaz berinisial FA asal Mantrijeron, Yogyakarta, yang ditangkap oleh Densus 88 bukan pengurus Muhammadiyah. Namun, mereka mengakui bahwa FA memiliki nomor baku keanggotaan.
Ketua Pengurus Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta Akhid Widi Rakhmanto mengomentari pernyataan Polri bahwa FA bukan seorang pengurus organisasi Muhammadiyah. "Ada benarnya. Karena di Muhammadiyah hanya numpang nama," kata Akhid pada 12 April 2021.
Akhid mengatakan, dalam kepengurusan maupun kegiatan Muhammadiyah, FA tidak pernah aktif. Namun, dia mengakui bahwa FA mengantongi nomor baku keanggotaan Muhammadiyah. Akhid pun menyatakan bahwa, secara pribadi, dia kurang mengenal sosok FA. "Saya belum begitu mengenal," ujarnya.
Berdasarkan arsip berita Tempo pada 10 April 2021, Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Argo Yuwono menegaskan bahwa FA, terduga teroris yang ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, bukan pengurus PP Muhammadiyah.
"FA merupakan anggota organisasi Jamaah Islamiyah (JI) Yogyakarta," kata Argo dalam keterangan tertulisnya pada 10 April 2021. Menurut Argo, pihaknya perlu meluruskan isu yang menyebut bahwa terduga teroris FA adalah pengurus Muhammadiyah. "Hal itu tidak benar," ujarnya.
Menurut Argo, beredarnya berita bahwa terduga teroris FA adalah pengurus organisasi keagamaan di Tanah Air sudah menjadi strategi jaringan terorisme Jamaah Islamiyah. "Memang strategi JI adalah membenturkan pemerintah dengan organisasi agama yang ada agar terjadi konflik," kata Argo.
Dia pun menjelaskan bahwa FA merupakan anggota Jamaah Islamiyah yang memiliki peran cukup vital, yakni melakukan doktrinisasi terhadap anggota kelompoknya. "Yang bersangkutan melakukan perekrutan beberapa orang untuk masuk ke dalam JI dan melakukan I’dad atau pelatihan militer dan mendaki Gunung Lawu yang merupakan salah satu tahapan persiapan dalam aktifitas terorisme kelompok ini."
Dikutip dari kantor berita Antara, FA ditangkap Densus 88 di Bandara Soekarno-Hatta pada 8 April 2021 setelah pulang dari Turki bersama istrinya, DM. FA melakukan perjalanan ke Turki untuk membangun komunikasi dan jaringan dengan tokoh-tokoh Al Qaeda.
FA juga terkait erat dengan strategi organisasi mereka, yaitu mendukung gerakan terorisme global. Pada 9 April 2021, Densus 88 pun menggeledah rumah terduga teroris FA yang terletak di Kampung Suryowijaya RT 28 RW 6, Gendongkiwo, Mantrijeron, Yogyakarta.
Penggerebekan lain di Yogyakarta oleh Densus 88
Sebelumnya, pada 2 April 2021 sekitar pukul 19.00 WIB, Densus 88 menggerebek Pondok Pesantren Ibnul Qoyyim di Jalan Jogja-Wonosari KM 8,5 Gandu, Sendangtirto, Berbah, Sleman. Dilansir dari Tirto.id, menurut Ketua RT setempat, Agus Purwanto, yang diminta menjadi saksi, semua ruangan diperiksa kecuali asrama santri.
Di hari yang sama, sekitar pukul 14.00 WIB, pengurus pondok pesantren ini ditangkap oleh Densus 88 di Terban, Gondokusuman, Yogyakarta. "Penangkapan terhadap suami dari pengurus ponpes usai belanja di toko, lantas disergap," kata Rozi, salah satu pengajar di Pondok Pesantren Ibnul Qoyyim, pada 5 April 2021.
Setelah berita soal penggerebekan ini mencuat, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat atau PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti mengklarifikasi lewat Twitter, bahwa pondok pesantren itu tidak terafiliasi dengan PP Muhammadiyah. "Tidak ada yang menuduh Muhammadiyah terlibat dalam terorisme," ujarnya.
Sebelumnya, beredar sebuah "undangan aksi dan peliputan" atas nama Himpunan Aktivis Muda Muhammadiyah yang menyatakan hendak berdemonstrasi untuk memprotes penggerebekan Pondok Pesantren Ibnul Qoyyim, karena itu sama saja menuduh Muhammadiyah terlibat terorisme. Menurut Mu'ti, dalam struktur Muhammadiyah, tidak dikenal organisasi Himpunan Aktivis Muda Muhammadiyah.
Seorang pengajar di Pondok Pesantren Ibnul Qoyyim, Yusron Rusdiono, juga memastikan bahwa pondok pesantren tersebut bukan milik Muhammadiyah. "Secara organisasi bukan milik Muhammadiyah, tapi milik PDHI (Persaudaraan Djamaah Haji Indonesia," katanya.

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, klaim bahwa pimpinan Muhammadiyah cabang Mantrijeron, Yogyakarta, ditangkap oleh Densus 88 sepulang dari Turki, keliru. Pengurus Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Yogyakarta telah menyatakan bahwa ustaz berinisial FA asal Mantrijeron, Yogyakarta, yang ditangkap oleh Densus 88 ini bukan pimpinan Muhammadiyah. Memang diakui bahwa FA memiliki nomor baku keanggotaan Muhammadiyah, namun ia tidak pernah aktif dalam kepengurusan maupun kegiatan Muhammadiyah. Polri pun telah menyatakan bahwa FA merupakan anggota organisasi Jamaah Islamiyah (JI) Yogyakarta, bukan pengurus PP Muhammadiyah.
TIM CEK FAKTA TEMPO
Anda punya data/informasi berbeda, kritik, atau masukan untuk artikel cek fakta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id