Beredar informasi di media sosial telegram mengenai cetak kartu UTBK yang disebutkan dapat dilakukan pada senin, 29 juni 2020. Cetak kartu sendiri adalah salah satu tahapan dalam pendaftaran Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK).

Berdasarkan penelusuran, Akun twitter resmi LTMPT menjawab langsung pertanyaan seorang pengguna twitter yang menanyakan kebenaran infromasi itu dengan menyebut bahwa pesan tersebut adalah hoaks.

“HOAX! Telegram resmi hanya t.me/ltmptofficial,” tulis Twitter LTMPT.

Sementara itu Humas LTMPT Anwar Effendi menambahkan penjelasan, bahwa untuk cetak kartu baru menunggu info resmi dari LTMPT.

“Dari Humas belum mengeluarkan info resmi tentang cetak kartu,” ujarnya pada Kompas.com, Sabtu (27/6/2020).

Anwar melanjutkan, LTMPT memiliki telegram resmi dengan pengikut lebih dari 33.000 orang. Sedangkan link telegram LTMPT official adalah sebagai berikut: t.me/ltmptofficial Sementara di sisi lain, telegram yang mengatasnamakan LTMPT official hanya memiliki 256 pelanggan/pengikut.

“Yang itu akun LTMPT kloning atau palsu,” katanya. Anwar mengatakan akun palsu tersebut sudah diperingatkan oleh pihak LTMPT.

Akun twitter resmi LTMPT menegaskan bahwa infromasi tersebut adalah hoaks. Telegram resmi hanya t.me/ltmptofficial

SUMBER membagikan tulisan dengan TIDAK menyebutkan sumber dan TIDAK menyertakan informasi bahwa genre tulisan adalah FIKSI, sehingga dapat menimbulkan kesimpulan yang keliru.
Klarifikasi dari yang berkaitan, Komunitas Literasi NAD: “Assalamualaikum wr.wb.

Terhitung sejak tanggal 1 Juni, hingga 30 Juni mendatang, komunitas Literasi NAD (Nulis Aja Dulu) telah, dan masih akan menyelenggarakan perlombaan menulis, yang kami sebut sebagai “30 Hari Menulis 2020”. Setiap hari, seluruh peserta lomba harus menulis dengan tema yang sudah ditentukan. Sekadar informasi, dari 30 tema tulisan, hanya 5 diantaranya yang nonfiksi.

Pada tanggal 18 Juni, tema yang kami berikan kepada para peserta adalah “Menulislah seolah kau adalah salah satu tokoh dalam sejarah.” Artinya para peserta akan menulis FIKSI, dengan tokoh nyata sejarah, yang mereka ‘pinjam’. Kisah fiksinya adalah penggabungan dari fakta sejarah dan imajinasi mereka sendiri.

Pada 27 Juni malam, kami sebagai admin NAD baru mendapat kabar bahwa salah satu tulisan peserta pada event kami, yaitu Mbak Winarni Mulyono (foto terlampir) telah di-copas (jiplak) secara tak bertanggungjawab, tanpa menyebutkan sumber, oleh ribuan akun (kurang lebih 10 ribu share), dan tiga media online, yaitu Eramuslim.com. Sabili.co, Konfrontasi.com, sejarahone.id. Ini belum termasuk media-media lainnya yang ikut menyebarkan.”

Selain TIDAK menyebutkan sumber, dibagikan tanpa menyertakan informasi bahwa genre tulisan adalah FIKSI.

Berdasarkan hasil penelusuran Tim Periksa Fakta AFP, klaim bahwa video pemandangan udara orang-orang berkumpul di jalanan yang diunggah sumber klaim adalah demo di Amerika Serikat adalah klaim yang salah.

Peristiwa di video itu bukan demo di Amerika Serikat. Video itu adalah rekaman ribuan orang di Iran yang menghadiri prosesi pemakaman pemimpin militer Qasem Soleimani di bulan Januari 2020.

Video yang sama diunggah pada tanggal 5 Januari 2020 di sini di saluran YouTube situs berita berbahasa Inggris Al-Masdar News – dengan rotasi 90 derajat.

Keterangan video itu jika diterjemahkan ke bahasa Indonesia berbunyi: “Ribuan orang berduyun-duyun ke jalan-jalan di kota Ahvaz, Iran pada hari Minggu untuk memberikan penghormatan kepada komandan Pasukan Quds dari Korps Pengawal Revolusi Islam, Mayor Jenderal Qassem Soleimani.”

Video yang sama, dengan rotasi yang sama dengan video di sumber klaim juga diunggah di Twitter pada tanggal 5 Januari 2020. Diterjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, kicauan itu berbunyi: “Video udara pemakaman Soleimani di Ahvaz, Jutaan pelayat membanjiri jalan-jalan untuk memberi penghormatan kepada komandan militer Iran Qassem Soleimani.”

Seperti dilansir AFP, pada tanggal 5 Januari 2020 – dua hari setelah Soleimani dibunuh oleh serangan pesawat tak berawak AS – ribuan pelayat berkerumun di jalan-jalan kota Ahvaz untuk memberikan penghormatan terakhir kepada jenderal top Iran itu.

Bukan demo di Amerika Serikat. Video itu adalah rekaman ribuan orang di Iran yang menghadiri prosesi pemakaman pemimpin militer Qasem Soleimani di bulan Januari 2020.

Melalui media sosial Facebook, akun @Yahoot mengunggah narasi beserta foto yang di dalamnya berisi tulisan “PILPRES 2024 DIBATALKAN, ditunda sampai 2029”. Foto tersebut diunggah pada 23 Juni 2020 dengan disertai keterangan “Jika ini Terjadi Tamparan Telak Buat Yg Niat Memanzulkan Presiden”.

Unggahan tersebut tentu sangat tidak berdasar. Melansir dari jawapos.com, Komisioner KPU RI, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi menegaskan bahwa informasi terkait penundaan pilpres selama lima tahun tersebut adalah palsu dan tidak berdasar. Lebih lanjut Dewa Kade menjelaskan bahwa ketentuan tentang pilpres masih diatur dalam UU Pemilu yang menyebut bahwa pemilihan dilaksanakan lima tahun sekali.

“Selama UU Pemilu daan UUD belum diubah, ya itu akan menjadi pegangan kita,” tegasnya.

Masih mengutip pemberitaan milik jawapos.com, Wakil Ketua Komisi II DPR, Arwani Thomafi menerangan bahwa DPR sedang menggodok RUU Pemilu. Namun, dalam pembahasan tersebut sama sekali tidak terdapat rencana penundaan Pilpres 2024. Yang mungkin dimundurkan adalah pilkada 2024, untuk menata konsep keserentakan pemilu nasional dan juga daerah.

“Tapi, kalau untuk pilpres, pilegnya itu DPR, DPD, tetap di 2024,” pungkas Arwani.

Sementara itu melansir dari dpr.go.id, pada kolom JDIH tentang UUD 1945 BAB III pasal 7 terkait kekuasaan pemerintah, jelas disebutkan bahwa “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun,dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan”.

Informasi yang menyebut Pilpres 2024 ditunda hingga 2029 adalah menyesatkan. Unggahan tersebut masuk ke dalam kategori misleading content. Misleading terjadi akibat sebuah konten dibentuk dengan nuansa pelintiran untuk menjelekkan seseorang maupun kelompok. Konten jenis ini dibuat secara sengaja dan diharap mampu menggiring opini sesuai dengan kehendak pembuat informasi.

Informasi tersebut tidak benar dan menyesatkan. Sampai saat ini tidak ditemukan informasi valid terkait perubahan jadwal ditundanya pilpres 2024 menjadi 2029. Berdasar pada UUD 1945, jelas disebutkan bahwa masa jabatan seorang presiden adalah selama lima tahun dan sesudahnya dapat dilakukan pemilihan kembali. Komisioner KPU turut menegaskan bahwa informasi terkait penundaan pelaksanaan Pilpres 2024 ke 2029 adalah palsu.