Liputan6.com, Jakarta- Cek Fakta Liputan6.com mendapati klaim pendaftaran promo berkah Ramadan gebyar undian BJB Syariah, informasi tersebut diunggah salah satu akun Facebook, pada 18 Maret 2024.
Klaim pendaftaran promo berkah Ramadan gebyar undian BJB Syariah, berupa tulisan sebagai berikut.
"Khusus Nasabah Bank Bjb Syariah PROMO BERKAH RAMADHAN
GEBYAR UNDIAN GRAND PRIZE TABUNGAN Berhadiah dari Bank Bjb Syariah # Hadir lagi, Ayo buruan Daftar agar memenangkan Grand Prize Seperti:
- Grand Prize Mobil
-1 Unit Mobil Alphard
-1 Unit Mobil CR-V Turbo
-1 Unit Mobil HR-V CVT
-1 Unit Mobil Xpander
-1 Unit Mobil Fortuner
-1 Unit Mobil BR-V
-1 Unit Mobil BRIO
-1 Unit Mobil BMW
-10 Unit Motor Scopy
-8 Unit Motor Xmax
-10 Unit TV Led 50 in
-20 Unit Smarphone promax14
-10 Paket wisata Singapura
-10 Paket Umroh Gratis
Masih banyak keuntungan lainnya... info lebih lanjut tentang pendaftaran ( GEBYAR UNDIAN GRAND PRIZE BANK BJB SYARIAH) silakan klik menu ( Daftar ) yang kami sediakan."
Unggahan tersebut disertai dengan tautan "gebyarbjbsyariah2024.com" yang mengarah pada halaman situs yang mengarahkan seorang mengisi identitas untuk mengikuti pendaftaran promo berkah Ramadan gebyar undian BJB Syariah.
Benarkah pendaftaran promo berkah Ramadan gebyar undian BJB Syariah? Simak penelusuran Cek Fakta Liputan6.com.

BENCANA ALAM TERBARU ~ PUNCAK SABANG BERDUKA, BARU SAJA GEMPA MAGNITUDE 10,9 GUNCANG SABANG ACEH

KOMPAS.com - Beredar video yang menampilkan sejumlah orang membakar mobil polisi dan disertai narasi bahwa peristiwa itu terjadi pada Maret 2024.

Narasi dalam unggahan itu menyatakan, pembakaran mobil polisi terjadi di Jalan Brigjen Katamso, Palmerah, Jakarta Barat.

Namun setelah ditelusuri video tersebut merupakan peristiwa pada 2019. Video disebar dengan konteks keliru yang berpotensi menyesatkan.

Video yang menampilkan sejumlah orang membakar mobil polisi di Jalan Brigjen Katamso, Palmerah muncul di media sosial, salah satunya dibagikan oleh akun Facebook ini, ini, dan ini.

Akun tersebut membagikan video pada awal Maret 2024 dengan keterangan teks sebagai berikut:

Sejumlah mobil polisi dibakar massa, ratusan peluru karet milik polisi di jarah massa

Selain itu, unggahan juga disertai tulisan yang menyinggung isu agama dengan narasi kebencian yang tidak bisa ditampilkan di sini.

Akun Facebook Tangkapan layar Facebook, video soal sejumlah mobil polisi dibakar massa di di Jalan Brigjen Katamso,Slipi, Palmerah, Jakarta Barat.

KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membantah pandangan bahwa program makan siang gratis akan memperlebar defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Program andalan pasangan calon presiden-wakil presiden, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, itu dinilai bakal menambah utang negara karena peningkatan anggaran belanja tidak diikuti kenaikan pendapatan negara.

Menurut Airlangga, pemerintah telah memperhitungkan rencana defisit dalam Rancangan APBN 2025, yakni sekitar 2,48-2,8 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

"Bujet defisit (APBN 2025) hampir sama dengan tahun ini, 2,48 sampai 2,8 persen," kata Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran itu, pada Senin (26/2/2024), seperti dikutip Kompas.com.

Lantas, benarkah program yang diperkirakan menelan anggaran sekitar Rp 400 triliun setahun itu tidak akan memperlebar defisit anggaran?

Pengelolaan APBN di Indonesia menganut prinsip kebijakan fiskal defisit (ekspansif). Artinya, penerimaan kas negara, baik dari setoran pajak maupun non-pajak, tidak pernah cukup untuk menutupi seluruh kebutuhan belanja pemerintah.

Kekurangan itu ditutup lewat utang atau pembiayaan, yang bersumber dari penerbitan obligasi atau surat utang negara, pinjaman, dan hibah. Pada awal tahun anggaran, pemerintah dan DPR menetapkan batas besaran defisit serta utang.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, besaran defisit hanya boleh maksimal 3 persen dari PDB dan utang maksimal 60 persen dari PDB.

Sebagai contoh, pada APBN 2024, batas defisit sebesar 2,29 persen dari PDB. Dengan demikian, ruang defisit yang ditoleransi ”hanya” Rp 522,8 triliun.

Adapun pemerintah menetapkan defisit APBN 2025 berada dalam rentang 2,45 persen sampai 2,8 persen dari PDB.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai, defisit anggaran dapat mencapai 3 hingga 3,2 persen jika program makan siang gratis diterapkan tanpa realokasi anggaran.

"Anggaran program makan siang gratis tanpa disertai realokasi anggaran yang signifikan mengambil dari pos-pos belanja lainnya maka dikhawatirkan defisit anggaran bisa 3-3,2 persen terhadap PDB," kata Bhima, saat dihubungi Kompas.com, Selasa (27/2/2024).

Bhima mengingatkan agar program tersebut tidak menjadi penghambat dan menyebabkan defisit fiskal melebar.

Sebab, peningkatan defisit anggaran sebesar 2,8 persen berdampak pada kenaikan kebutuhan penerbitan utang baru yang cukup signifikan.

"Selain itu, akan membuat ABPN di pandang kurang kredibel kalau tahun pertamanya sudah hampir 3 persen," kata Bhima.

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Hasran mengatakan, anggaran negara akan tetap akan mengalami pembengkakan dengan adanya program makan siang gratis.

"Karena penerimaan pajak dan pengurangan belanja pemerintah belum tentu menutup keseluruhan kebutuhan anggaran program makan siang," kata dia.

Hasran berpendapat, untuk membiayai anggaran makan siang gratis, kemungkinan pemerintah akan melakukan dua hal. Pertama, menaikkan penerimaan pajak negara.

Sumber utama penerimaan pajak adalah PPh dan PPN. Berkaca pada 2022, peningkatan PPN sebesar 1 persen akan meningkatkan penerimaan pajak sebesar Rp 100 triliun.

Hal yang sama berlaku jika pemerintah menaikan rate PPN dari 11 persen menjadi 12 persen pada 2025, sehingga penerimaan pajak akan mencapai sekitar Rp 100 triliun.

Peningkatan ini belum cukup menutup pengeluaran untuk makan siang gratis sekitar Rp 400 triliun per tahun.

Menaikkan penerimaan pajak juga dapat dilakukan dengan meningkatkan penerimaan PPh, namun mengharuskan pertumbuhan positif di sektor-sektor manufaktur dan jasa.

"Karena pertumbuhan Ini akan sulit dipastikan oleh pemerintah, penerimaan PPh juga kemungkinan besar tidak akan mampu menutup anggaran makan siang gratis," ujar Hasran.

Langkah kedua, yakni realokasi APBN dari beberapa pos pengeluaran pemerintah. Artinya, alokasi APBN beberapa instansi pemerintah akan dikurangi.

"Pemangkasan belanja pemerintah mungkin terjadi tapi tidak dalam jumlah besar karena pendekatan seperti ini hanya dilakukan ketika indonesia sedang berada dalam masa kontraksi ekonomi, bukan saat ekonomi stabil," terang Hasran.

Dengan demikian, apabila pemerintah tetap melaksanakan program makan siang gratis dengan biaya Rp 400 triliun per tahun, maka APBN akan mengalami pembengkakan defisit anggaran.

***

Artikel ini merupakan hasil kolaborasi program Panel Ahli Cek Fakta The Conversation Indonesia bersama Kompas.com dan Tempo.co, didukung oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI).