Akun Facebook Kamau Nanyak memposting sebuah gambar Jokowi dan beberapa kantong berwarna putih merah. Postingan yang diunggah pada 15 Maret 2024 pukul 17.46 tersebut disertai narasi “Monggo kk takjilnya gratis aja ?”. Terdapat beberapa komentar postingan tersebut diantaranya “Memalukan ! ???”, “Pleciden kok.ngga ada harga dirinya pake ikut turun ke jalan????????”, “Demi anak hilang urat malunya”.

Setelah ditelusuri menggunakan Google Image ditemukan gambar yang identik pada artikel suara.com berjudul “Jokowi Lambaikan Tangan saat Bagi-bagi Sembako ke Ojol di Depan Istana” Kamis, 13 April 2023 pukul 19.36 WIB. Berdasarkan keterangan foto tersebut diambil saat Presiden Jokowi Widodo dengan Menteri BUMN Erick Thohir sedang menyaksikan pembagian sembako untuk ojek online di depan Istana Merdeka, Jakarta pada Kamis, 13 April 2023.

Dengan demikian klaim bahwa gambar Jokowi membagikan takjil gratis merupakan informasi yang menyesatkan. Gambar tersebut diambil saat Jokowi Widodo sedang menyaksikan pembagian sembako untuk ojek online di depan Istana Merdeka pada tahun 2023 yang lalu, sehingga hal tersebut masuk dalam kategori konten yang menyesatkan.

theme: Politics, tool: mixed, sc: fb, tc: wedge, fu: fc, evidence: pic, scope: domestic, actor: gov

Artikel tersebut berisi pemeriksaan fakta atas dua klaim, yakni benarkah Prof AA Mattjik menyebarkan narasi yang beredar di media sosial itu? Juga, apakah hasil perasan daun pepaya mentah bisa mengobati DBD?

Kepala Biro Komunikasi IPB Ir. Yatri Indah Kusumastuti mengatakan bahwa narasi tersebut keliru. Kepada Tempo, dia juga membagikan tangkapan layar narasi tersebut yang telah dibubuhi stempel hoaks dari IPB University.



Dilansir website Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek), Prof AA Mattjik adalah rektor IPB University periode 2002-2007. Pria yang pernah mengajar Program Studi Statistika itu lahir di Jakarta, 26 Juni 1946, dan meninggal dunia pada usia 75 tahun di RS Fatmawati, Jakarta, 19 Mei 2021.

Dilansir Suara.com, dr. Siti Nadia Tarmizi, M.Epid pada tahun 2019 saat menjabat Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, juga menanggapi narasi yang beredar itu.

Dia mengatakan jus daun pepaya mentah belum terdaftar sebagai obat alternatif sakit DBD secara resmi di Kemenkes. Hal itu disebabkan belum ada penelitian ilmiah yang membuktikannya bisa meningkatkan sistem imun atau menambah trombosit.

"Sampai saat ini DBD belum ada obatnya karena prinsipnya infeksi oleh virus, yang memang belum ada obat untuk menghilangkan virusnya. Pengobatan saat ini dilangsungkan untuk mengobati gejala seperti turun trombosit dan mencegah dehidrasi," kata Nadia.

Peraih gelar Magister Epidemiologi itu kini menjabat Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes RI, yang dikenal luas saat menjalankan tugas sebagai salah satu juru bicara Pemerintah RI untuk penanganan pandemi Covid-19.

Pendapat Pakar Obat Tradisional

Di sisi lain, Ketua Umum Perkumpulan Dokter Pengembang Obat Tradisional dan Jamu Indonesia (PDPOTJI) Dr (Cand.) dr Inggrid Tania, M.Si. mengatakan bahwa ramuan dari daun pepaya segar bisa digunakan untuk terapi kombinasi pada pasien DBD, sebagaimana dilaporkan Antara.

Tania menjelaskan manusia biasanya memiliki keping darah merah atau trombosit sekitar 150.000-400.000 per mikroliter. Ketika seseorang terjangkit virus DBD, akan mengalami penurunan trombosit sampai kurang dari 150.000 mikroliter.

Sementara ramuan daun pepaya segar, kata Tania, mampu meningkatkan trombosit secara signifikan. Hal ini berdasarkan data penelitian dariin vitro(kultur sel) ataupun prosedur eksperimen yang dilakukan di laboratorium, praklinis, maupun uji klinis.

Ramuan ekstrak daun pepaya segar dianggap cocok dijadikan terapi tambahan untuk pasien DBD, di samping menerima pengobatan dari fasilitas kesehatan. Dia juga mengatakan ramuan bisa dibuat sendiri atau membeli ekstraknya untuk menghindari rasa pahit.

Cara pembuatannya diawali dengan menyiapkan 50 gram daun pepaya segar, diutamakan daun pepaya muda. Kemudian potong-potong daun tersebut, ditumbuk, lalu dicampur dengan 50 mililiter air matang. 

"Idealnya ditumbuk karena tidak merusak serat, kandungan nutrisi dan senyawa aktif di dalamnya," kata Tania, 4 Maret 2024

Ia mengimbau penderita DBD minum ramuan tersebut 30 mililiter setelah makan, tiga kali sehari, sampai sembuh. Untuk mengurangi rasa pahitnya, bisa ditambahkan 1,5 atau 2 sendok teh madu ke dalam air perasan daun pepaya tersebut.

Verifikasi Tempo menyimpulkan bahwa narasi yang mengatakan Mantan Rektor IPB University Prof AA Mattjik menyebarkan pesan agar masyarakat membuat sendiri obat DBD dari daun pepaya mentah, adalahkeliru.

IPB menyatakan narasi tersebut bukan dari almarhum Prof AA Mattjik. Sementara itu, Perkumpulan Dokter Pengembang Obat Tradisional dan Jamu Indonesia (PDPOTJI) menyatakan ramuan dari daun pepaya segar bisa dijadikan terapi kombinasi untuk penderita DBD.

Peneliti Laboratorium Psikologi Politik Universitas Indonesia, Wawan Kurniawan, menilai bahwa pernyataan Prabowo itu dapat dianggap sebagai refleksi dari kondisi saat ini. “Tetapi bukan sebagai penilaian akhir terhadap potensi demokrasi di Indonesia,” ujarnya.

Konsep "kelelahan demokrasi" dapat dikaitkan dengan teori kelelahan keputusan (decision fatigue) dan penipisan ego (ego depletion). Teori ini menjelaskan bagaimana proses pengambilan keputusan yang berkepanjangan dapat menurunkan kualitas keputusan dan kepuasan terhadap sistem.

Dalam demokrasi, proses deliberatif yang berkelanjutan dan pengambilan keputusan yang kompleks, kerap menimbulkan kelelahan bagi pemilih dan pemangku kepentingan.

Sementara itu, kritik terhadap demokrasi seringkali berfokus pada kekacauan dan ketidakstabilan yang ditimbulkan. Dari perspektif teori demokrasi deliberatif, ketegangan dan konflik merupakan bagian integral dari proses demokrasi yang sehat. Namun, ketika institusi demokrasi lemah dan partisipasi publik rendah, proses deliberatif dapat terdegradasi menjadi polarisasi dan konflik yang tidak produktif.

Penelitian tentang demokrasi di Indonesia menunjukkan bahwa tantangan seperti korupsi, polarisasi politik, dan ketidaksetaraan sosial-ekonomi masih membayangi kualitas demokrasi. Tantangan-tantangan ini muncul meskipun terdapat kemajuan signifikan dalam hal partisipasi politik dan kebebasan sipil sejak Reformasi 1998. Artinya, pernyataan Prabowo tentang demokrasi di Indonesia "sangat melelahkan dan berantakan" dapat dipahami sebagai refleksi dari tantangan-tantangan tersebut.

Sementara menurut dosen Departemen Ilmu Politik dan Pemerintahan dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Alfath Bagus Panuntun El Nur Indonesia, pernyataan Prabowo tentang demokrasi yang sangat melelahkan, berantakan, dan mahal adalah benar.

Namun, konsep demokrasi perlu ditelaah lebih mendalam, seperti data pembiayaan oleh negara, partai politik, maupun kandidat dalam Pemilu.

Alfath mengingatkan bahwa demokrasi menempatkan pentingnya musyawarah untuk mencapai konsensus. Proses ini, kata dia, terkadang memakan waktu yang tak sedikit, sehingga membuat pihak-pihak tertentu merasa kelelahan. 

Selain itu, adanya tuntutan partisipasi aktif dari setiap warga negara. Namun dalam banyak hal, musyawarah yang dilakukan seringkali memicu ketegangan di tengah masyarakat dan berujung deadlock. Akhirnya, keputusan yang diambil tidak benar-benar bisa memuaskan semua pihak dan cenderung kompromistis.

Mahalnya demokrasi dikaitkan dengan seberapa besar pembiayaan pemilu, baik yang didanai negara, partai politik maupun kandidat. Pembiayaan pemilu di Indonesia pun meningkat dari masa ke masa. Alokasi anggaran negara untuk penyelenggaraan Pemilu 2024 mencapai Rp71,3 triliun. Angka ini jauh melampaui pemilu-pemilu sebelumnya.

Biaya yang harus dikeluarkan calon legislatif juga diprediksi meningkat, yang nilainya sangat fantastis hingga mencapai puluhan miliaran rupiah di tingkat nasional. “Biaya-biaya ini digunakan untuk mendekati dan merawat konstituen,” ujar Alfath.

Di satu sisi, kata Alfath, demokrasi memang perlu diperjuangkan karena rasional, menghargai proses, dan menempatkan partisipasi aktif warga negara. Namun di sisi lain, demokrasi memang sangat melelahkan, sehingga setiap warga negara butuh daya tahan (endurance). 

Hanya saja, yang membuat demokrasi benar-benar berantakan dan mahal karena cenderung didominasi oleh perilaku elit dan politisi yang tidak beretika. Kebiasaan untuk menggunakan uang dan instrumen lainnya seperti politisasi bansos, membuat masyarakat menjadi sangat materialistis.

“Ini menjadikan pemilu kita sebatas jual-beli suara, dan demokrasi tak ubahnya seperti jargon kosong. Ada kekuasaan yang gamang terhadap nilai-nilai dasar republik, menjadikannya sebatas pengabdi pasar, sementara kedaulatan rakyat dipinggirkan,” imbuh Alfath.

Wawan menjelaskan, solusi untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia ialah memperkuat institusi demokrasi, meningkatkan literasi politik dan sosial, serta promosi dialog dan toleransi antarkelompok. 

Menurut teori kapasitas demokrasi, terdapat penekanan pentingnya kapasitas institusional dan partisipasi warga negara dalam memelihara dan memperkuat demokrasi.

Jadi, meskipun demokrasi di Indonesia memiliki tantangan yang membuatnya terasa "melelahkan dan berantakan," pendekatan yang berbasis pada temuan dan teori ilmiah menunjukkan bahwa dengan upaya yang tepat, kualitas demokrasi dapat ditingkatkan. 

Hasil pemeriksaan Tim Cek Fakta Tempo, pernyataan Prabowo tentang demokrasi Indonesia sangat melelahkan, berantakan, dan mahal adalah benar.

Namun peneliti Laboratorium Psikologi Politik Universitas Indonesia, Wawan Kurniawan, menilai bahwa pernyataan Prabowo itu dapat dianggap sebagai refleksi dari kondisi saat ini. Bukan sebagai penilaian akhir terhadap potensi demokrasi di Indonesia.

Kualitas demokrasi dapat ditingkatkan dengan pendekatan upaya yang tepat, berbasis pada temuan dan teori ilmiah.

**Punya informasi atau klaim yang ingin Anda cek faktanya? Hubungi ChatBot kami. Anda juga bisa melayangkan kritik, keberatan, atau masukan untuk artikel Cek Fakta ini melalui email cekfakta@tempo.co.id

Artikel ini merupakan hasil kolaborasi program Panel Ahli Cek Fakta The Conversation Indonesia bersama Kompas.com dan Tempo.co, didukung oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI)

Dari hasil penelusuran tim cek fakta Medcom.id , unggahan video yang dinarasikan Prabowo mengaku kalah itu tidaklah benar atau hoaks.

Faktanya, Video tersebut telah diedit dengan menambah cuplikan-cuplikan video lain. Video Prabowo yang sedang berpidato itu sebenarnya saat Prabowo sedang berkunjung ke Aceh dalam rangka peringatan bencana tsunami di Banda Aceh pada 26 Desember 2023. Video tersebut diunggah melalui kanal YouTube KompasTV.

Dalam video sebenarnya, Prabowo itu meminta maaf karena baru bisa berkunjung ke Aceh seusai Pilpres 2019. Provinsi Aceh menjadi salah satu penyumbang suara terbesar untuk Prabowo di Pilpres 2019. Dengan demikian, video yang menyatakan bahwa Prabowo mengaku kalah Pilpres 2024 tidaklah benar.

Video yang dinarasikan Prabowo mengaku kalah di Pilpres 2024 itu adalah hoaks, karena tidak memuat informasi yang benar. Konten ini masuk dalam kategori misleading content (konten menyesatkan).

Misleading dibuat secara sengaja dengan maksud menggiring opini sesuai kehendak pembuat informasi. Misleading content dibentuk dengan menampilkan informasi untuk mengarahkan opini pembaca agar sesuai dengan keinginan pembuatnya.