Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengklarifikasi soal istilah "DBD shock". DBD memang dapat menyebabkan sindrom syok jika terjadi komplikasi pada tingkat yang sudah parah.

Gejala utamanya, yakni peningkatan hematokrit mendadak lebih dari 20 persen dan trombosit hingga dibawah 100.000 per milimeter.

Kondisi tersebut dapat memicu kebocoran plasma dan kegagalan organ.

Cirinya pasien yang mengalami sindrom syok, antara lain, muntah terus menerus, kaki dan tangan terasa dingin, nyeri perut, dan mulut kering.

Selain itu, denyut nadi melemah, tekanan darah menurun, serta jumlah urine berkurang.

Kompas.com melansir, sindrom syok DBD atau dengue shock syndrome (DSS) adalah komplikasi infeksi DBD yang memiliki tingkat kematian tinggi.

Demam pada DBD umumnya terjadi selama 2 sampai 7 hari dan menurun setelahnya. Namun, komplikasi biasanya terjadi pada fase ini.

Komplikasi paling banyak terjadi pada hari ke 3 dan 4 sejak hari pertama sakit. Jika tidak segera ditangani, maka komplikasi ini akan mengakibatkan syok yang berisiko kematian.

Dikutip dari Science Direct, sindrom syok dengue biasanya terjadi pada anak-anak di bawah usia 15 tahun.

Ada lebih dari 500.000 kasus sindrom syok terkait DBD yang terjadi setiap tahunnya dengan tingkat kematian berkisar antara 1-10 persen.

Kematian dapat terjadi jika kadar plasma darah yang rendah tidak segera diatasi dengan penggantian cairan.

Seperti diberitakan Kompas.id, pada 5 Maret 2024, jumlah penderita DBD di Jawa Timur melonjak tajam.

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur mendata, sepanjang tahun 2024 hingga pekan ketiga Februari, jumlah kasus DBD mencapai 3.638 kasus.

Penyakit demam berdarah di Jatim banyak menyerang anak-anak dan memicu terjadinya dengue shock syndrome yang berakibat pada kematian.

Di Kabupaten Jombang, sembilan anak dilaporkan meninggal karena DBD.

Pesan berantai mengenai "DBD shock perlu diluruskan. DBD dapat menyebabkan sindrom syok ketika terjadi komplikasi yang sudah parah.

Ini ditandai dengan hematokrit meningkat lebih dari 20 persen, dan trombosit di bawah 100.000 per milimeter.

Ada lebih dari 500.000 kasus sindrom syok dengue per tahun dengan tingkat kematian 1-10 persen.

Seperti diberitakan Kompas.com, Public Relation Manager Kitabisa, Fara Devana, membantah soal penggalangan dana untuk membantu pengemudi Xpander.

Ia mengatakan, tangkapan layar tersebut merupakan hoaks dan hasil rekayasa.

Menurut Fara, Kitabisa tidak pernah memfasilitasi urun dana yang melanggar ketertiban atau keamanan, seperti pada kasus kecelakaan di PIK 2.

“Apalagi di berbagai berita yang saya baca, pengemudi sampai bisa menabrak karena di bawah pengaruh minuman keras. Jadi tidak mungkin kita meloloskan galang dana untuk kasus ini,” ujar Fara, pada Senin (18/3/2024).

Selain itu, Fara menjelaskan, tidak ada pihak yang mengajukan penggalangan dana terkait kasus tersebut.

Apabila ada pihak yang mengajukan, maka tim Kitabisa akan menolak karena tidak sesuai dengan ketentuan.

“Di foto, tercantum bahwa yang mengajukan dari pihak Kitabisa. Tentu ini enggak mungkin, karena dari internal kita sudah pasti akan menolaknya,” kata Fara.

Adapun polisi telah menetapkan JS sebagai tersangka. Dalam pemeriksaan awal, ia mengaku sempat menenggak minuman keras di rumahnya sebelum mengemudi.

Akibat ulah JS, pemilik showroom mengalami kerugian mencapai Rp 5,7 miliar.

Unggahan mengenai penggalangan dana melalui aplikasi Kitabisa untuk membantu pengemudi Xpander adalah hoaks.

Tangkapan layar tersebut diduga hasil rekayasa. Sebab, tidak ada pihak yang mengajukan penggalangan dana melalui Kitabisa.

Selain itu, Kitabisa tidak memfasilitasi urun dana yang melanggar ketertiban atau keamanan, seperti pada kasus Xpander menabrak showroom mobil di PIK 2.

Saat dikonfirmasi Kompas.com, pada Rabu (20/3/2024), Sekretaris Eksekutif Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) RD Paulus Christian Siswantoko mengatakan, belum ada pengumuman resmi mengenai kunjungan Paus.

Siswantoko juga merujuk ke situs Komisi Komunikasi Sosial (Komsos) KWI, Mirifica.net, yang menyebutkan bahwa informasi tentang waktu, tempat, dan acara kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia tidak benar.

Ia menegaskan, sampai saat ini belum ada pengumuman resmi tentang kunjungan Paus Fransiskus, baik dari Vatikan maupun Pemerintah Indonesia.

“Kita semua punya kerinduan supaya Paus berkunjung ke Indonesia dan benar ada rencana untuk berkunjung, tetapi kapan, di mana, dan acara apa, kita perlu kepastian pengumuman resmi dari pihak Tahta Suci Vatikan dan Pemerintah Indonesia,” ujar Siswantoko. 

Sementara itu, Sekretaris Komsos KWI, RD Anthonius Gregorius Lalu, mengimbau masyarakat untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terkonfirmasi kebenarannya.

“Tentu kalau ada pengumuman resmi tentang kunjungan Paus, pasti akan segera dipublikasikan kepada seluruh umat dan masyarakat. Kita doakan supaya kerinduan umat Katolik atas kedatangan Paus akan terkabul,” ungkapnya.

KWI menegaskan bahwa informasi soal rencana kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia pada 2 hingga 6 September 2024 tidak benar.

Sampai saat ini belum ada pengumuman resmi tentang kunjungan Paus Fransiskus, baik dari Tahta Suci Vatikan maupun Pemerintah Indonesia.

Pengguna Facebook mendapatkan sumber informasi dari situs The People Voice.

Berdasarkan identifikasi Media Bias/Fact Check (MBFC), situs tersebut memiliki kredibilitas sangat rendah dan bias. 

Situs web berbasis di Los Angeles, Amerika Serikat, tersebut rutin menerbitkan artikel soal konspirasi, propaganda, dan disinformasi sejak 2014 di bawah perusahaan induk Newspunch LLC.

Negara-negara yang masih mengalami kelaparan memang menjadi perhatian WEF.

Dikutip dari situs WEF, dengan perkiraan jumlah penduduk dunia sebanyak 828 juta jiwa, ada 10 persen populasi terkena dampak kelaparan pada 2021.

Kelaparan paling banyak terjadi di Afrika dan berdampak pada 20 persen populasi. Sementara, di Asia ada 9 persen populasi yang terdampak.

Narasi dalam artikel konspirasi itu mengaitkan negara-negara yang mengalami kelaparan dengan alternatif pangan dari serangga.

Alternatif itu diklaim diinisiasi oleh WEF. Namun, tidak ditemukan program atau seruan WEF untuk mengonsumsi serangga secara global.

Fakta lainnya, tidak ada perjanjian antara WEF dengan negara-negara tersebut untuk menciptakan kelaparan.

Narasi soal 13 negara bersama WEF merekayasa kelaparan global adalah hoaks. Klaim tersebut bersumber dari situs dengan kredibilitas sangat rendah dan bias.

Selain itu, Media Bias/Fact Check mengidentifikasi situs The People Voice rutin menerbitkan artikel soal konspirasi, propaganda, dan disinformasi sejak 2014.