Peneliti Laboratorium Psikologi Politik Universitas Indonesia, Wawan Kurniawan, menilai bahwa pernyataan Prabowo itu dapat dianggap sebagai refleksi dari kondisi saat ini. “Tetapi bukan sebagai penilaian akhir terhadap potensi demokrasi di Indonesia,” ujarnya.

Konsep "kelelahan demokrasi" dapat dikaitkan dengan teori kelelahan keputusan (decision fatigue) dan penipisan ego (ego depletion). Teori ini menjelaskan bagaimana proses pengambilan keputusan yang berkepanjangan dapat menurunkan kualitas keputusan dan kepuasan terhadap sistem.

Dalam demokrasi, proses deliberatif yang berkelanjutan dan pengambilan keputusan yang kompleks, kerap menimbulkan kelelahan bagi pemilih dan pemangku kepentingan.

Sementara itu, kritik terhadap demokrasi seringkali berfokus pada kekacauan dan ketidakstabilan yang ditimbulkan. Dari perspektif teori demokrasi deliberatif, ketegangan dan konflik merupakan bagian integral dari proses demokrasi yang sehat. Namun, ketika institusi demokrasi lemah dan partisipasi publik rendah, proses deliberatif dapat terdegradasi menjadi polarisasi dan konflik yang tidak produktif.

Penelitian tentang demokrasi di Indonesia menunjukkan bahwa tantangan seperti korupsi, polarisasi politik, dan ketidaksetaraan sosial-ekonomi masih membayangi kualitas demokrasi. Tantangan-tantangan ini muncul meskipun terdapat kemajuan signifikan dalam hal partisipasi politik dan kebebasan sipil sejak Reformasi 1998. Artinya, pernyataan Prabowo tentang demokrasi di Indonesia "sangat melelahkan dan berantakan" dapat dipahami sebagai refleksi dari tantangan-tantangan tersebut.

Sementara menurut dosen Departemen Ilmu Politik dan Pemerintahan dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Alfath Bagus Panuntun El Nur Indonesia, pernyataan Prabowo tentang demokrasi yang sangat melelahkan, berantakan, dan mahal adalah benar.

Namun, konsep demokrasi perlu ditelaah lebih mendalam, seperti data pembiayaan oleh negara, partai politik, maupun kandidat dalam Pemilu.

Alfath mengingatkan bahwa demokrasi menempatkan pentingnya musyawarah untuk mencapai konsensus. Proses ini, kata dia, terkadang memakan waktu yang tak sedikit, sehingga membuat pihak-pihak tertentu merasa kelelahan. 

Selain itu, adanya tuntutan partisipasi aktif dari setiap warga negara. Namun dalam banyak hal, musyawarah yang dilakukan seringkali memicu ketegangan di tengah masyarakat dan berujung deadlock. Akhirnya, keputusan yang diambil tidak benar-benar bisa memuaskan semua pihak dan cenderung kompromistis.

Mahalnya demokrasi dikaitkan dengan seberapa besar pembiayaan pemilu, baik yang didanai negara, partai politik maupun kandidat. Pembiayaan pemilu di Indonesia pun meningkat dari masa ke masa. Alokasi anggaran negara untuk penyelenggaraan Pemilu 2024 mencapai Rp71,3 triliun. Angka ini jauh melampaui pemilu-pemilu sebelumnya.

Biaya yang harus dikeluarkan calon legislatif juga diprediksi meningkat, yang nilainya sangat fantastis hingga mencapai puluhan miliaran rupiah di tingkat nasional. “Biaya-biaya ini digunakan untuk mendekati dan merawat konstituen,” ujar Alfath.

Di satu sisi, kata Alfath, demokrasi memang perlu diperjuangkan karena rasional, menghargai proses, dan menempatkan partisipasi aktif warga negara. Namun di sisi lain, demokrasi memang sangat melelahkan, sehingga setiap warga negara butuh daya tahan (endurance). 

Hanya saja, yang membuat demokrasi benar-benar berantakan dan mahal karena cenderung didominasi oleh perilaku elit dan politisi yang tidak beretika. Kebiasaan untuk menggunakan uang dan instrumen lainnya seperti politisasi bansos, membuat masyarakat menjadi sangat materialistis.

“Ini menjadikan pemilu kita sebatas jual-beli suara, dan demokrasi tak ubahnya seperti jargon kosong. Ada kekuasaan yang gamang terhadap nilai-nilai dasar republik, menjadikannya sebatas pengabdi pasar, sementara kedaulatan rakyat dipinggirkan,” imbuh Alfath.

Wawan menjelaskan, solusi untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia ialah memperkuat institusi demokrasi, meningkatkan literasi politik dan sosial, serta promosi dialog dan toleransi antarkelompok. 

Menurut teori kapasitas demokrasi, terdapat penekanan pentingnya kapasitas institusional dan partisipasi warga negara dalam memelihara dan memperkuat demokrasi.

Jadi, meskipun demokrasi di Indonesia memiliki tantangan yang membuatnya terasa "melelahkan dan berantakan," pendekatan yang berbasis pada temuan dan teori ilmiah menunjukkan bahwa dengan upaya yang tepat, kualitas demokrasi dapat ditingkatkan. 

Hasil pemeriksaan Tim Cek Fakta Tempo, pernyataan Prabowo tentang demokrasi Indonesia sangat melelahkan, berantakan, dan mahal adalah benar.

Namun peneliti Laboratorium Psikologi Politik Universitas Indonesia, Wawan Kurniawan, menilai bahwa pernyataan Prabowo itu dapat dianggap sebagai refleksi dari kondisi saat ini. Bukan sebagai penilaian akhir terhadap potensi demokrasi di Indonesia.

Kualitas demokrasi dapat ditingkatkan dengan pendekatan upaya yang tepat, berbasis pada temuan dan teori ilmiah.

**Punya informasi atau klaim yang ingin Anda cek faktanya? Hubungi ChatBot kami. Anda juga bisa melayangkan kritik, keberatan, atau masukan untuk artikel Cek Fakta ini melalui email cekfakta@tempo.co.id

Artikel ini merupakan hasil kolaborasi program Panel Ahli Cek Fakta The Conversation Indonesia bersama Kompas.com dan Tempo.co, didukung oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI)

Dari hasil penelusuran tim cek fakta Medcom.id , unggahan video yang dinarasikan Prabowo mengaku kalah itu tidaklah benar atau hoaks.

Faktanya, Video tersebut telah diedit dengan menambah cuplikan-cuplikan video lain. Video Prabowo yang sedang berpidato itu sebenarnya saat Prabowo sedang berkunjung ke Aceh dalam rangka peringatan bencana tsunami di Banda Aceh pada 26 Desember 2023. Video tersebut diunggah melalui kanal YouTube KompasTV.

Dalam video sebenarnya, Prabowo itu meminta maaf karena baru bisa berkunjung ke Aceh seusai Pilpres 2019. Provinsi Aceh menjadi salah satu penyumbang suara terbesar untuk Prabowo di Pilpres 2019. Dengan demikian, video yang menyatakan bahwa Prabowo mengaku kalah Pilpres 2024 tidaklah benar.

Video yang dinarasikan Prabowo mengaku kalah di Pilpres 2024 itu adalah hoaks, karena tidak memuat informasi yang benar. Konten ini masuk dalam kategori misleading content (konten menyesatkan).

Misleading dibuat secara sengaja dengan maksud menggiring opini sesuai kehendak pembuat informasi. Misleading content dibentuk dengan menampilkan informasi untuk mengarahkan opini pembaca agar sesuai dengan keinginan pembuatnya.  

Setelah didalami, konten salak berisi pil itu ternyata merupakan kejadian pada 2020.

Rekaman tersebut tepatnya diambil di Lapas Kelas IIB Jombang, Jawa Timur, pada 24 Agustus 2020. Laporan beritanya, salah satunya dapat dilihat di sini dan di berita ini.

Kapolres Jombang saat itu, AKBP Agung Setyo Nugroho mengatakan tersangka pembawa narkoba melalui buah salak adalah seorang wanita berusia 33 tahun.

Tersangka mengaku disuruh sang suami untuk mengambil barang tersebut dari seseorang dengan upah Rp 200ribu. Ia mengaku tidak mengetahui buah salak yang dikirimkan kepada suaminya itu berisi ribuan pil koplo.

Sejumlah laporan terkait kasus tersebut sama sekali tidak menyebutkan bahwa pil perusak otak itu diimpor dari China. Sehingga, narasi di video Facebook itu pun salah.

Klaim: Video salak berisi sabu dari China beredar di Indonesia

Rating: Hoaks

Pewarta: Tim JACX

Editor: Indriani

Copyright © ANTARA 2024

Berdasarkan penelusuran, unggahan video Jokowi tersebut serupa dengan unggahan Sekretariat Negara yang berjudul “Presiden Jokowi: Kejar Pengedar Narkoba! atau Bahkanau Bahkan di Dor Saja!”. Pidato tersebut merupakan acara Puncak Peringatan Hari Anti Narkotika Internasional 2016, Minggu (26/6/2016), di Jakarta.

Menurut Presiden, para pengedar narkoba terus bergerak dan menemukan cara-cara baru untuk  mengelabui aparat hukum dan keamanan. Mereka sudah mulai memanfaatkan orang-orang yang tidak dicurigai seperti anak-anak dan wanita, yang dimanfaatkan untuk menjadi kurir narkoba. Dan adanya modus baru dalam penyelundupan narkoba ke dalam mainan anak, kaki palsu, dan yang lain-lainnya.

Untuk itu, tegas Presiden, semua harus dihentikan, harus dilawan, dan tidak bisa dibiarkan lagi. Presiden menegaskan perang melawan narkoba di Indonesia. Presiden meminta kepada semua kementerian, lembaga, aparat hukum, terutama di Polri, kepada seluruh Kapolda, jajaran Polda, kepada seluruh Kapolres, jajaran Polres, Polsek semuanya, agar mengejar dan menangkap para pengedar narkoba.

Klaim: Jokowi perintahkan pendemo Pemilu 2024 ditangkap

Rating: Hoaks

Pewarta: Tim JACX

Editor: Indriani

Copyright © ANTARA 2024