Untuk memverifikasi klaim tersebut, Tim CekFakta Tempo menelusuri jejak digital foto di atas denganreverse image toolSource. Hasilnya, ditemukan bahwa foto itu telah beredar di internet sejak 2017, jauh sebelum adanya demo RUU HIP pada 24 Juni 2020.
Salah satu situs yang pernah memuat foto tersebut adalah situs Jakartasatu.com, yakni pada 3 September 2017. Foto itu terdapat dalam artikel yang berjudul “Tommy Suharto Makan Gudeg”. Foto tersebut diberi keterangan, "Malam keakraban antara Tommy Suharto dan tukang parkir, pengamen, pemilik toko dll."
Dilansir dari Jakartasatu.com, pada 2 September 2017, Tommy Soeharto mendatangi sebuah warung nasi gudeg yang terletak di Jalan Gajah Mada. Tommy ditemani satu ajudan dan dua petinggi Partai Berkarya. Saat itu, Tommy mengenakan kemeja kotak-kotak putih-biru tua.
Foto dari peristiwa yang sama namun dengan sudut pengambilan gambar yang berbeda juga pernah dimuat di situs Kini.co.id. Foto tersebut dimuat pada 3 September 2017 dalam artikel yang berjudul "Tommy Soeharto Mengaku Tak Tertarik Nyapres".
Foto itu diberi keterangan, "Hutomo Mandala Putra atau biasa disapa Tommy Soeharto bertemu tokoh Tionghoa Lieus Sungkarisma di kawasan Gajah Mada, Jakarta Barat, Sabtu (2/9) malam. "Demo RUU HIP
Unjuk rasa untuk menolak pembahasan RUU HIP diinisiasi oleh Persaudaraan Alumni atau PA 212. Dilansir dari CNN Indonesia, Ketua Umum PA 212 Slamet Ma'arif mengatakan pihaknya telah melayangkan surat pemberitahuan untuk menggelar demonstrasi pada 24 Juni 2020.
Slamet mengatakan unjuk rasa tersebut akan berlangsung secara besar-besaran di Jakarta. Dia mengklaim bahwa sudah ada lebih dari 100 ormas yang sepakat menolak RUU HIP. Mereka tergabung dalam Aliansi Nasional Anti-Komunis. Beberapa di antaranya adalah PA 212, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama, dan Front Pembela Islam (FPI).
Dikutip dari Kompas.com, unjuk rasa itu dimulai sekitar pukul 13.00 WIB. Para demonstran menghendaki agar RUU HIP ditarik dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020. Sebanyak 12 orang perwakilan massa telah direima oleh Wakil Ketua DPR Sufmu Dasco Ahmad.

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, klaim bahwa foto-foto di atas adalah foto-foto Tommy Soeharto saat mengevaluasi demo RUU HIP keliru. Foto tersebut telah beredar di internet sejak 2017, jauh sebelum adanya demo RUU HIP pada 24 Juni 2020. Foto-foto itu diambil ketika Tommy sedang makan nasi gudeng di kawasan Gajah Mada, Jakarta Barat.
ZAINAL ISHAQ
Anda punya data/informasi berbeda, kritik atau masukan untuk artikel cek fakta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id

Untuk memverifikasi klaim itu, Tim CekFakta Tempo memasukkan kata kunci “FKPPI Jawa Barat ke Monas” dalam kolom pencarian Facebook. Hasilnya, ditemukan video yang sama yang diunggah oleh akun Erwin Nuryadin ke grup PD-X Keluarga Besar FKPPI Jawa Barat pada 9 Desember 2017. Akun itu memberikan narasi “Monas menjadi lautan loreng KB FKPPI. Mantap Saudaraku, sudah saatnya kita berikan Yang terbaik buat Ibu Pertiwi.”
Tempo kemudian mengecek video lain di grup PD-X Keluarga Besar FKPPI Jawa Barat yang dibagikan pada Desember 2017. Hasilnya, ditemukan video lain yang masih berkaitan dengan video unggahan akun Erwin Nuryadin. Video tersebut dibagikan oleh akun Muhammad Farid pada 12 Desember 2017 dengan keterangan "Pasukan Peserta Apel Kebangsaan Bela Negara dari Jawa Barat bergerak menuju Monas setelah Subuh berjamaah di Istiqlal".
Berdasarkan petunjuk waktu dan lokasi dalam kedua video itu, Tempo menelusuri pemberitaan media tentang kegiatan Apel Kebangsaan Bela Negara FKPPI di Monas pada Desember 2017 tersebut.
Berdasarkan arsip berita Tempo, Apel Kebangsaan Bela Negara FKPPI itu memang benar dilaksanakan di Monas pada 9 Desember 2017. Acara itu dihadiri oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, serta sejumlah menteri.
Dalam apel kebangsaan yang dihadiri oleh FKPPI berbagai daerah itu, Jokowi diangkat sebagai anggota kehormatan. Mendapat gelar tersebut, Jokowi mengucapkan rasa terima kasihnya. Ia juga menyatakan bangga bisa berdiri di hadapan keluarga besar FKPPI.
Menurut Jokowi, para purnawirawan di FKPPI telah berjasa bagi keamanan dan kemerdekaan Indonesia. "Saya bangga berdiri di sini, di depan keluarga besar FKPPI yang sudah 39 tahun berkomitmen memperkokoh NKRI dan menegakkan Pancasila," ujar Jokowi.

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, klaim bahwa video di atas merupakan video FKPPI Bandung yang berkumpul di Monas untuk menolak RUU HIP keliru. Video itu merupakan video saat FKPPI Jawa Barat menghadiri Apel Kebangsaan Bela Negara di Monas pada 9 Desember 2017.
IKA NINGTYAS
Anda punya data/informasi berbeda, kritik atau masukan untuk artikel cek fakta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id

Untuk memverifikasi klaim tersebut, Tim CekFakta Tempo menelusuri foto unggahan akun Pedongkelan Barat dengan reverse image tool Source. Hasilnya, ditemukan bahwa pria di samping Bung Karno yang dilingkari biru dalam foto itu bukanlah ayah Rizieq Shihab, Hussein bin Muhammad Shihab.
Foto tersebut pernah dimuat di situs resmi Majelis Hikmah Alawiyah pada 14 Agustus 2019 dalam artikelnya yang berjudul "APB Mercusuar Kabar Proklamasi RI ke Dunia Internasional". Artikel ini sama sekali tidak menyinggung soal Hussein bin Muhammad Shihab.
Artikel ini menjelaskan tentang maklumat dari Presiden Sukarno dalam Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 19 Agustus 1945. Maklumat tersebut mengisyaratkan agar kabar kemerdekaan Indonesia disebarluaskan ke dunia internasional.
Dua pekan setelah maklumat Bung Karno itu, yakni pada 2 September 1945, Kantor Berita Arabian Press Board (APB) berdiri. APB kemudian berkantor di Gang Tengah Nomor 19, Jakarta Pusat. Pendirinya merupakan seorang pemuda peranakan Arab yang bernama Muhammad Asad Shahab.
Foto yang sama juga pernah dimuat di situs Detik.com pada 17 Agustus 2017 dalam artikelnya yang berjudul "Asad Shahab dan APB Kabarkan Proklamasi RI ke Timur Tengah". Foto tersebut diberi keterangan "(Kiri ke Kanan) M. Asad Shahab, Presiden Sukarno, serta dua pendiri APB, Muhammd Alhabsyi dan M. Dhya Shahab. (Foto: Koleksi A. Mutalib Shahab)".
Dilansir dari Detik.com, sebagai salah satu jurnalis yang hadir dalam Sidang PPKI pada 19 Agustus 1945, Muhammad Asad Shahab membatin bahwa dirinya bisa berbuat sesuatu seperti yang diharapkan Presiden Sukarno. Aktif di dunia jurnalistik sejak 1936 membuatnya punya banyak jaringan hingga luar negeri, khususnya Timur Tengah. Pada 1938-1942, dia tercatat sebagai kontributor media berbahasa Arab, al-Mughatttan, di Mesir.
Bersama kakaknya, M. Dzya Shahab dan sahabatnya, Husein Alhabsyi, dia lalu berembug tentang perlunya membentuk kantor berita berbahasa Arab. Hal ini ditempuh sebab saat itu sudah ada dua kantor berita, yaitu Antara yang jangkauannnya bersifat lokal dan Domei yang dikontrol oleh Jepang.
"Kalau kantor berita khusus berbahasa Arab belum ada, padahal ayah (Asad) punya banyak jaringan di negara-negara Timur Tengah," kata A. Mutalib Shahab, putra kedua Asad kepada Detik.com di kediamannya pada 16 Agustus 2017. Beberapa waktu lalu, ia merilis biografi ayahnya yang bertajuk "Sang Penyebar Berita Proklamasi RI". Asad dkk sepakat menamai kantor berita yang dimaksud dengan "Arabian Press Board (APB)".
APB resmi berdiri 19 hari setelah Proklamasi Kemerdekaan atau pada 2 September 1945. Kata Arabian, menurut wartawan senior Solichin Salam di koran Angkatan Bersenjata terbitan 1 September 1993, sengaja digunakan untuk menarik perhatian dunia Islam serta negara-negara di Timur Tengah. Hal itu juga sekaligus dimaksudkan untuk mengelabui sekutu dan Belanda.

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, klaim bahwa pria di samping Bung Karno yang dilingkari biru dalam foto di atas adalah ayah Rizieq Shihab, Hussein bin Muhammad Shihab, keliru. Pria di sebelah Presiden Sukarno itu bernama Muhammad Asad Shahab, seorang jurnalis yang merupakan pendiri kantor berita Arabian Press Board (APB). Melalui APB, Asad dan rekan-rekannya menyebarkan berita Proklamasi RI ke dunia internasional, khususnya negara-negara Timur Tengah.
ZAINAL ISHAQ
Anda punya data/informasi berbeda, kritik atau masukan untuk artikel cek fakta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id

Untuk memverifikasi klaim di atas, Tim CekFakta Tempo mula-mula memeriksa berita di Tribun Manado yang dikutip oleh Idtoday.co. Hasilnya, diketahui bahwa berita itu merupakan berita lama, yakni pada November 2019. Dalam berita tersebut, Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani menuturkan bahwa lembaganya sedang menghimpun berbagai masukan terkait amandemen terbatas UUD 1945.
Salah satu masukan yang muncul adalah perubahan masa jabatan presiden menjadi hanya satu periode, namun selama delapan tahun. Menurut ketentuan saat ini, presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan. Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengatakan ada pula wacana bahwa presiden bisa dipilih kembali hingga tiga periode.
Namun, seperti dikutip dari arsip berita Tempo pada 24 November 2019, hal itu baru sekadar wacana, dan MPR pun belum satu suara terkait wacana tersebut. "Ya itu kan baru wacana ya. Ada juga wacana yang lain," kata Arsul pada 21 November 2019. Ia pun menuturkan, "Diskursus tentang penambahan masa jabatan presiden ini terlihat biasa saja sebagai sebuah wacana usulan yang memang harus ditampung oleh MPR."
Pada 24 Juni 2020, di akun Facebook -nya, Hidayat merespons artikel yang dimuat oleh Idtoday.co di atas. Menurut dia, tidak benar bahwa MPR mengusulkan masa jabatan presiden selama delapan tahun. "Yang usulkan seperti itu pihak di luar MPR. Sikap MPR jelas, ikuti aturan UUD NRI (Negara Republik Indonesia) 1945, masa jabatan presiden bukan 8 tahun, tapi 5 tahun dan dapat diperpanjang untuk 1x saja," katanya.
Dilansir dari Kumparan.com, Komisi Pemilihan Umum (KPU) pun menegaskan bahwa tidak ada wacana untuk memundurkan pemilu nasional 2024, yaitu pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres), ke 2027. Ketua KPU Arief Budiman menjelaskan wacana yang sedang digodok adalah memundurkan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak yang awalnya dijadwalkan pada 2024 menjadi 2027.
Arief mengatakan wacana ini digodok dalam satu rangkaian dengan pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu. "Masih wacana. Ini pilkada," kata Arief pada 24 Juni 2020.
Dihubungi terpisah, Komisioner KPU Pramono Ubaid Tantowi menegaskan tidak mungkin pemilu nasional mundur menjadi pada 2027. Sebab, dalam sejarah Indonesia, belum pernah ada masa jabatan presiden atau wakil presiden, atau bahkan anggota DPR, yang diperpanjang. "Saya rasa tidak mungkin karena belum ada sejarahnya masa jabatan presiden atau wapres, DPR dan DPD diperpanjang. Kalau diperpendek memang pernah," katanya.

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, klaim bahwa MPR mengusulkan agar Presiden Jokowi memimpin Indonesia hingga 2027 menyesatkan. Artikel yang memuat klaim itu mengutip berita lama, yakni pada November 2019. Ketika itu pun, hal tersebut masih sebatas wacana, dan MPR belum satu suara terkait wacana itu. Pada 24 Juni 2020, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menyatakan tidak benar lembaganya mengusulkan masa jabatan presiden selama delapan tahun. "Sikap MPR jelas, ikuti aturan UUD 1945, masa jabatan presiden bukan delapan tahun, tapi lima tahun dan dapat diperpanjang untuk satu kali saja," ujarnya.
IBRAHIM ARSYAD
Anda punya data/informasi berbeda, kritik atau masukan untuk artikel cek fakta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id