Untuk memverifikasi klaim tersebut, Tim CekFakata Tempo mula-mula memfragmentasi video unggahan akun Nur Budi di atas menjadi sejumlah gambar dengantoolInVID. Kemudian, gambar-gambar itu ditelusuri asal-usulnya denganreverse image toolGoogle dan Yandex.
Hasilnya, diketahui bahwa video tersebut bukanlah video eksekusi mati pejabat Korea Utara yang korupsi oleh Kim Jong Un. Pria berjas hitam yang bergandengan tangan dengan Kim Joung Un dalam video itu juga tidak masuk ke dalam sebuah lubang.
Video yang identik pernah diunggah oleh CNN pada 27 April 2018 dengan judul “Momen ketika Kim Jong Un menyeberang ke Korea Selatan”. Video itu merupakan video ketika Kim Jong Un bersama Presiden Korea Selatan Moon Jae In bertemu untuk mendiskusikan perjanjian perdamaian Korea dan denuklirisasi.
Video dari peristiwa yang sama juga pernah diunggah oleh kanal YouTube ABC News pada 27 April 2018. Video itu diberi judul "Korea Utara dan Korea Selatan sepakat untuk mengakhiri perang" dan diberi keterangan: "Dua negara ini telah sepakat untuk melakukan denuklirisasi semenanjung (Korea) dan secara resmi mengakhiri perang yang dimulai pada 1950."
Tempo pun pernah mengunggah video peristiwa bersejarah tersebut di kanal YouTube Tempodotco dengan judul "Kim Jong Un Genggam Tangan Moon Jae In Lewati Perbatasan Korea" dan keterangan "Kim juga mengundang Moon untuk melangkah sebentar melintasi garis demarkasi ke Korea Utara, sebelum mereka kembali ke Korea Selatan".
Berdasarkan arsip berita Tempo pada 27 April 2018, Kim Jong Un menjadi pemimpin Korea Utara pertama yang masuk ke wilayah Korea Selatan sejak berakhirnya perang Korea pada 1953 guna menghadiri pertemuan bersejarah antar kedua negara.
Moon Jae In secara pribadi menyambut Kim Jong Un dengan jabatan tangan di desa perbatasan Panmunjom di wilayah demiliterasi (DMZ) antar kedua negara. Keduanya berfoto bersama sebelum kemudian melintas batas demarkasi sambil bergandengan tangan, guna memulai pertemuan antar kedua negara yang dilakukan pertama kali dalam lebih dari 10 tahun terakhir. 
Pertemuan yang dimaksudkan untuk mengakhiri konflik antar kedua negara dan mengurangi ketegangan akan proram nuklir Korea Utara itu dilakukan beberapa pekan sebelum Kim Jong Un bertemu Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Moon Jae In menyambut Kim Jong Un di garis batas demarkasi sekitar pukul 9.30 pada 27 April 2018.
Pembicaraan resmi dijadwalkan dimulai pukul 10.30 di Peace House, yang baru-baru ini direnovasi untuk pertemuan tersebut. Kim Jong Un didampingi sembilan pejabat, termasuk adiknya, Kim Yo Jong, yang memimpin delegasi Korea Utara ke Olimpiade Musim Dingin di Korea Selatan pada Februari 2018. Adapun Moon Jae In didampingi oleh menteri luar negeri, menteri pertahanan, dan menteri penyatuan Korea.
Dilansir dari arsip berita Tempo pada 13 Desember 2019, Korea Utara sangat tertutup tentang penerapan hukuman mati. Menurut sebuah laporan, kerahasiaan ini meningkat ketika Kim Jong Un mengambil alih kepemimpinan Korea Utara. Sulit untuk mengkonfirmasi laporan yang beredar karena Korea Utara biasanya tidak mengumumkan eksekusi. Media internasional umumnya bergantung pada sumber-sumber internal di Korea Selatan.

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, klaim bahwa video di atas adalah video Presiden Korea Utara Kim Jong Un yang eksekusi mati koruptor keliru. Video itu merupakan suntingan dari video Kim Jong Un yang sedang melakukan pertemuan dengan Presiden Korea Selatan Moon Jae In di wilayah demiliterasi (DMZ) antar kedua negara pada 27 April 2018. Keduanya melintasi batas demarkasi sambil bergandengan tangan guna memulai pertemuan untuk mengakhiri konflik antar kedua negara dan mengurangi ketegangan akan proram nuklir Korea Utara.
ZAINAL ISHAQ
Anda punya data/informasi berbeda, kritik atau masukan untuk artikel cek fakta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id

Untuk memverifikasi klaim tersebut, Tim CekFakta Tempo mula-mula memasukkan kata kunci sesuai dengan judul berita di atas ke kolom pencarian situs Abhynews.com. Namun, tidak ditemukan artikel berjudul “Wapres Pemerintah Gak Sengaja Memakai Dana Haji Jadi Gak Berdosa” di situs itu.
Kemudian, Tempo memasukkan kata kunci "Ma'ruf Amin" ke kolom pencarian situs Abhynews.com. Lewat cara ini, ditemukan sebuah artikel di situs tersebut dengan foto yang sama dengan yang terdapat dalam gambar tangkapan layar unggahan akun Putra Inka.
Artikel itu berjudul "Ma'ruf Amin : Jika Jokowi Terpilih Lagi, Ibu Ibu Belanja Cukup Bayar Pakai Kartu". Dalam artikel ini, diketahui bahwa pernyataan Ma’ruf tersebut disampaikan pada 28 Februari 2019. Tidak terdapat penjelasan mengenai dana haji dalam artikel itu.
Ma'ruf yang ketika itu masih menjadi calon wapres menjelaskan tiga kartu sakti yang diusung olehnya dan Presiden Joko Widodo atau Jokowi di hadapan para kiai dan santri di Pangandaran. Kartu itu adalah Kartu Sembako Murah, Kartu Indonesia Pintar untuk kuliah, dan Kartu Pra Kerja. Tiga kartu ini menambah kartu yang sudah ada, yakni Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat.
Pembatalan haji dan isu dana haji
Isu dana haji ramai diperbincangkan belakangan ini setelah pada 2 Juni 2020 Menteri Agama Fachrul Razi mengumumkan pembatalan pemberangkatan jemaah haji 2020. Keputusan tersebut diambil karena hingga kini pemerintah Arab Saudi belum mengeluarkan keputusan resmi terkait penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Padahal, waktu yang dibutuhkan untuk mempersiapkan keberangkatan jemaah haji cukup panjang, termasuk adanya keharusan penerapan protokol kesehatan berupa karantina di masa pandemi Covid-19.
Pasca pengumuman tersebut, beredar kabar bahwa dana valuta asing sebesar 600 juta dolar AS yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) akan digunakan untuk memperkuat rupiah yang nilainya sedang naik-turun akibat pandemi Covid-19. Tagar #BalikinDanaHaji pun trending di Twitter Indonesia pada 3 Juni 2020. Namun, hal tersebut telah diklarifikasi oleh BPKH dalam pernyataan resminya.
BPKH menjelaskan bahwa pernyataan terkait dana valuta asing yang digunakan untuk memperkuat rupiah tersebut memang pernah diucapkan oleh Kepala BPKH Anggito Abimanyu dalam acara internal halalbihalal virtual dengan Bank Indonesia pada 26 Mei 2020. Namun, dalam acara itu, Anggito sama sekali tidak memberikan pernyataan terkait pembatalan haji 2020. "Apalagi menyangkut kaitannya dana 600 juta dolar (AS) tersebut," demikian pernyataan BPKH.
"Dana tersebut memang tersimpan di rekening BPKH dan jika tidak dipergunakan untuk penyelenggaraan ibadah haji akan dikonversi ke dalam mata uang rupiah dan dikelola oleh BPKH. Dana konversi rupiah itu sendiri nantinya tetap akan tersedia dalam rekening BPKH yang aman dan dipergunakan dalam menunjang penyelenggaraan ibadah haji. Kepala BPKH menyatakan bahwa seluruh dana kelolaan jemaah haji senilai lebih dari Rp 135 triliun per Mei 2020 dalam bentuk rupiah dan valuta asing dikelola secara profesional pada instrumen syariah yang aman dan likuid," ujar BPKH.
Hoaks lainnya juga pernah diunggah oleh akun Putra Inka pada 5 Juni 2020. Hoaks tersebut berupa gambar tangkapan layar berita di situs Viva.co.id yang judulnya telah diubah menjadi “Wapres Ikhlaskan Saja Dana Haji Dipakai Pemerintah Agar Kalian Masuk Surga”. Judul asli berita Viva.co.id adalah “Jokowi Pusing Tangani Corona, Ma’ruf Amin 'Hilang Ditelan Bumi'”.
Terkait dana haji, Ma'ruf Amin menegaskan bahwa dana haji yang sudah dibayar oleh calon jemaah haji yang tidak jadi berangkat tahun ini tidak akan hilang. Dia mengatakan dana pelunasan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) boleh ditarik. Jika tidak ditarik, dana tersebut akan dikelola oleh lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengelola sesuai undang-undang, yakni BPKH.
Adapun dana subsidi silang dari BPKH yang nilainya sekitar 50 persen dari total biaya haji sudah menjadi hak dari jemaah dan tidak akan dihilangkan. "Soal dana untuk membantu haji atau subsidi dari pengelolaan dana haji itu kan sudah diatur, dan itu merupakan bagian yang sudah hak dari si jemaah haji itu. Jadi, tidak akan hilang," kata Ma'ruf pada 8 Juni 2020 seperti dilansir dari Bisnis.com.

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, klaim bahwa Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebut pemerintah tidak sengaja memakai dana haji adalah klaim yang keliru. Pernyataan “Pemerintah Gak Sengaja Memakai Dana Haji Jadi Gak Berdosa” dalam gambar tangkapan layar di atas tidak pernah diucapkan oleh Ma'ruf. Gambar tangkapan layar itu merupakan suntingan dari gambar tangkapan layar judul artikel di situs Abhynews.com yang berbunyi “Ma'ruf Amin : Jika Jokowi Terpilih Lagi, Ibu Ibu Belanja Cukup Bayar Pakai Kartu”.
IKA NINGTYAS
Anda punya data/informasi berbeda, kritik atau masukan untuk artikel cek fakta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id

Untuk memverifikasi klaim tersebut, Tim CekFakta Tempo mula-mula menyalin seluruh isi artikel unggahan blog Metro TV-2020 di atas ke mesin pencarian Google. Hasilnya, ditemukan bahwa blog tersebut menyadur berita di situs Dream.co.id yang dimuat pada 31 Agustus 2019. Namun, judul asli berita itu telah diubah oleh blog tersebut.
Judul berita di Dream.co.id adalah "Ibu Kota Pindah, Anies Bakal Manfaatkan Gedung Pemerintah Pusat". Dalam berita tersebut, tidak ditemukan pernyataan bahwa Anies akan menjual gedung-gedung pemerintah pusat jika ibu kota pindah. Justru, Anies mengusulkan agar sebagian gedung-gedung itu diubah menjadi ruang terbuka hijau (RTH).
Berikut isi lengkap berita di Dream.co.id:
Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan, optimistis pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur takkan menghambat pertumbuhan ekonomi Jakarta. Malah, dia menyebut kota ini akan menjadi pusat bisnis global.
“Meskipun Jakarta menjadi atau tidaknya sebagai ibu kota, perekonomian di Jakarta akan tetap maju dan menjadi pusat bisnis global,” kata Anies di Jakarta, Jumat 30 Agustus 2019.
Dia akan menunggu arahan dari pemerintah pusat, terutama untuk area perkantoran instansi pusat. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini yakin, area itu akan disulap menjadi tempat yang bermanfaat untuk perekonomian.
“Tapi saya percaya, bahwa lahan-lahan yang semula digunakan perkantoran itu akan menjadi tempat kegiatan yang berdampak juga bagi perekonomian dan lingkungan nantinya,” kata Anies di Jakarta.
Dia menyebut bisa saja area perkantoran diubah menjadi ruang terbuka hijau (RTH) untuk Jakarta.
“Ini saya juga mengusulkan sebagian bisa menjadi taman kota. Sehingga satu adalah efek lingkungan hidupnya baik, yang kedua yang untuk komersial itu akan menggerakkan perekonomian,” kata dia.
Usulan Anies terkait RTH tersebut juga dimuat di sejumlah media lain. Tirto.id misalnya, memuat pernyataan Anies itu pada 28 Agustus 2019 dalam beritanya yang berjudul "Ibu Kota Pindah, Anies akan Ubah Bekas Gedung Pemerintah Jadi RTH". Dalam berita ini, juga tidak terdapat pernyataan Anies bahwa ia bakal menjual gedung pemerintah pusat jika ibu kota pindah.
Anies menyatakan akan merombak gedung-gedung pemerintahan yang tidak terpakai akibat perpindahan ibu kota menjadi RTH. "Perpindahan itu, lebih banyak ruang terbuka hijau, itu bekas-bekas kantor, mudah-mudahan menjadi taman di tempat-tempat yang strategis, kan bagus taman-taman tempat strategis bisa juga sebagian jadi kantor," kata Anies pada 27 Agustus 2019.
Ia pun memastikan kegiatan ekonomi di Jakarta akan tetap terus berjalan meskipun ibu kota negara pindah. Anies mengakui Jakarta masih memiliki pekerjaan rumah terkait pembangunan. "Jakarta punya sejarah, dan akan selalu jadi tempat tujuan wisata karena tempat ini punya sejarah yang panjang. Apapun keputusan pemindahan ibu kota, PR pembangunan diteruskan, kemajuan perekonomian jalan terus, dan pariwisata bisnis tetap jalan," katanya.
Lebih lanjut, Anies mengatakan bahwa nantinya Jakarta diarahkan oleh pemerintah menjadi kota pusat perdagangan internasional. "Dan Jakarta diarahkan menjadi pintu gerbang Indonesia untuk kegiatan bisnis global, jadi pusatnya ke sini," ujar Anies.
Bukan media kredibel
Blog Metro TV-2020 bukanlah situs media kredibel karena hanya mengambil konten dari situs media lain tanpa menyebutkan sumbernya. Selain itu, blog tersebut tidak mencantumkan susunan redaksi, penanggung jawab, serta alamat perusahaan.
Padahal, ketentuan terkait itu diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang berbunyi "Perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat, dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan; khusus untuk penerbitan pers ditambah nama dan alamat percetakan."
Selain itu, dalam blog Metro TV-2020, tidak ditemukan Pedoman Pemberitaan Media Siber. Padahal, kewajiban untuk mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber bagi perusahaan media juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yakni Pasal 8.

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, klaim bahwa Anies Baswedan bakal menjual gedung pemerintah pusat jika ibu kota pindah adalah klaim yang keliru. Blog yang memuat klaim tersebut menyadur berita dari situs Dream.co.id dan mengubah judul aslinya. Judul asli berita itu adalah "Ibu Kota Pindah, Anies Bakal Manfaatkan Gedung Pemerintah Pusat". Dalam berita tersebut, tidak ditemukan pernyataan bahwa Anies akan menjual gedung pemerintah pusat jika ibu kota pindah. Demikian pula di situs media lain, tidak terdapat berita bahwa Anies bakal menjual gedung pemerintah pusat jika ibu kota pindah.
IBRAHIM ARSYAD
Anda punya data/informasi berbeda, kritik atau masukan untuk artikel cek fakta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id

Untuk memverifikasi apakah informasi tersebut bersumber dari CNN Indonesia, Tim CekFakta Tempo memasukkan kata kunci “CIA bongkar paspor Jokowi” di kolom pencarian situs CNN Indonesia. Namun, tidak ditemukan berita terkait hal itu. Demikian pula saat dilakukan pencarian di situs media dalam negeri lain, tidak ditemukan informasi bahwa CIA membongkar paspor Presiden Jokowi.
Tempo pun melakukan pencarian di situs media asing dengan memasukkan kata kunci berbahasa Inggris, yakni "CIA revealed Indonesian president'spassport", di mesin pencarian Google. Namun, hasilnya juga nihil.
Kemudian, Tempo membandingkan foto paspor dalam unggahan akun Roni Situmeang dengan foto paspor Cina asli, salah satunya yang pernah dimuat oleh situs media South China Morning Post (SCMP). Desain sampul paspor dalam unggahan akun Roni Situmeang ternyata berbeda dengan desain sampul paspor Cina asli.
Gambar tangan layar berita di SCMP yang menampilkan foto sampul paspor Cina.
Sampul paspor Cina yang asli seluruhnya berwarna merah tua. Tidak terdapat warna merah lain seperti yang terlihat dalam foto unggahan akun Roni Situmeang. Di bawah lambang negara Cina, juga tidak tercantum nama pemilik paspor, baik dalam huruf Mandarin maupun huruf alfabet. Di sampul, hanya tercetak tulisan "People's Republic of China" dan "PASSPORT", baik dalam huruf Mandarin maupun huruf alfabet.
Selain itu, biografi Presiden Jokowi telah banyak ditulis dalam berbagai buku, salah satunya buku yang berjudul “Jokowi Menuju Cahaya” karya Alberthiene Endah yang diterbitkan pada 2018. Dalam buku itu ditulis bahwa Jokowi terlahir dengan nama Mulyono. Jokowi lahir pada Juni 1961 di Rumah Sakit Brayat Minulyo, Kota Surakarta, Jawa Tengah.
Namun, nama itu tidak lama digunakan. Karena berulang kali sakit, orang tua Jokowi mencarikan nama baru baginya. Dalam masyarakat Jawa, memang terdapat kepercayaan bahwa seorang anak yang sakit-sakitan perlu diganti namanya. Nama Mulyono pun diganti dengan Joko Widodo.
Dalam buku itu, Jokowi diceritakan menghabiskan masa kecilnya di sebuah rumah bilik di pinggir kali, tepatnya di daerah Srambatan, pinggiran Solo. Ibu Jokowi bernama Sujiatmi. Sedangkan bapaknya, Wijiatno Notomiarjo, adalah pedagang bambu dan kayu. Ia dan keluarganya berkali-kali pindah rumah, namun selalu di pinggir sungai.

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, klaim bahwa CIA membongkar paspor Presiden Jokowi yang berkewarganegaraan Cina adalah klaim yang keliru. Artikel yang memuat klaim itu, yang dalam gambar di atas disebut berasal dari CNN Indonesia, tidak ditemukan di situs media tersebut. Demikian pula di media dalam negeri lainnya maupun di media asing, tidak ditemukan informasi bahwa CIA membongkar paspor Jokowi. Selain itu, sampul paspor Cina yang diklaim dimiliki oleh Jokowi dalam gambar di atas berbeda dengan sampul paspor Cina asli. 
IKA NINGTYAS
Anda punya data/informasi berbeda, kritik atau masukan untuk artikel cek fakta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id