Untuk memverifikasi klaim di atas, Tim CekFakta Tempo mula-mula memfragmentasi video tersebut menjadi sejumlah gambar dengan tool InVID. Kemudian, gambar-gambar itu ditelusuri dengan reverse image tool Google. Hasilnya, ditemukan petunjuk dari video yang dimuat oleh media Inggris, Daily Mail, yang identik dengan video unggahan akun Alexandra.
Daily Mail mengunggah video tersebut pada artikel yang berjudul "Biggest crowd 'since of death of Ayatollah Khomeini in 1989': Millions flood Iranian city Ahvaz for funeral of slain general Soleimani - as protesters vow 'hard revenge' after US drone execution". Artikel ini terbit pada 5 Januari 2020. 
Artikel itu menjelaskan bahwa ada sekitar satu juta pelayat yang mengiringi pawai pemakaman komandan militer Qasem Soleimani. Soleimani adalah Kepala Pasukan Quds Pengawal Revolusi Iran yang tewas dalam serangan pesawat tanpa awak milik Amerika.
Setelah pawai pemakaman besar-besaran di Baghdad, Irak, Soleimani diterbangkan ke Kota Ahvaz di Iran barat daya, sebuah kota yang menjadi fokus pertempuran selama perang berdarah pada 1980-88 antara Irak dan Iran di mana sang jenderal menjadi terkenal. Dia kemudian dibawa ke sebuah kota di timur laut Mashhad.
Bagian awal dan akhir video Daily Mail itu menampakkan suasana pelayat saat melewati gedung-gedung dan jembatan yang membelah sebuah sungai di Iran. Bentuk jembatan tersebut identik dengan jembatan dalam video unggahan akun Alexandra. Video itu diambil saat prosesi di Ahvaz, Iran.
Arsitektur gedung dalam video unggahan akun Alexandra (kiri) yang identik dengan arsitektur gedung dalam video Daily Mail (kanan).
Tempo pun membandingkan video tersebut dengan video yang dipublikasikan oleh The Telegraph yang bersumber dari Iran Press. Video ini juga mengambil peristiwa pawai pemakaman itu dari udara, yang memperlihatkan jembatan di atas sebuah sungai yang dilewati oleh para pelayat.
The Telegraph memberikan keterangan yang sama dengan Daily Mail, bahwa video itu adalah video salah satu bagian dari prosesi pemakaman Soleimani. Prosesi pertama dimulai di Ahvaz. Setelah itu, jenazah Soleimani dibawa ke kuil Imam Reza di Masyhad.
Lewat pencarian dengan kata kunci “Bridge in Ahvaz” di Google Maps, Tempo juga menemukan bahwa video tersebut direkam di atas Jembatan Naderi yang membelah Sungai Karun. Kesamaan bentuk jembatan ini dengan jembatan dalam video itu terlihat pada tiang-tiang lampu yang saling berhadapan dan tiang-tiang penyangga.
Gambar tangkapan layar jembatan dalam video Alexandra (kiri) dan gambar tangkapan layar jembatan dalam video The Telegraph (kanan).
Gambar tangkapan layar Jembatan Naderi di Google Maps.
Lewat pencarian di Google Maps tersebut, diketahui pula bahwa nama gedung yang dilewati pelayat di bagian awal video adalah Emam Ali Medical Center. Gedung ini terletak di Jalan Salman Farsi, Ahvaz. Hal itu terlihat dari arsitektur gedung bagian atas. Dengan demikian, pawai pemakamam Soleimani itu berlokasi di sepanjang jalan Salman Farsi, Iran, bukan di Amerika.
Klaim Covid-19 adalah konspirasi Cina
Tim CekFakta Tempo telah berulangkali mempublikasikan artikel cek fakta yang menemukan bahwa sejauh ini tidak ada bukti-bukti yang menunjukkan Covid-19 hanyalah konspirasi Cina. 
Menurut artikel di Nature pada 17 Maret 2020, penelitian terhadap struktur genetik SARS-CoV-2, virus Corona penyebab Covid-19, juga menunjukkan bahwa tidak ada manipulasi laboratorium pada virus tersebut. Para ilmuwan memiliki dua penjelasan tentang asal usul virus ini, yakni seleksi alam pada inang hewan atau seleksi alam pada manusia setelah virus melompat dari hewan. "Analisis kami dengan jelas menunjukkan bahwa SARS-CoV-2 bukan hasil konstruksi laboratorium atau virus yang dimanipulasi secara sengaja."
Berikut beberapa artikel cek fakta terkait usal-usul Covid-19 yang diklaim sebagai konspirasi:

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, klaim bahwa video di atas adalah video demonstrasi di Amerika saat pandemi Covid-19 keliru. Video itu merupakan video pawai pemakaman Qasem Soleimani, kepala pasukan elit Iran, Quds. Video itu diambil saat pawai di Kota Ahvaz, Iran, pada 5 Januari 2020, sebelum Covid-19 menyebar ke negara-negara di luar Cina. Tudingan bahwa Covid-19 adalah konspirasi Cina pun sampai hari ini tidak bisa dibuktikan.
IKA NINGTYAS
Anda punya data/informasi berbeda, kritik atau masukan untuk artikel cek fakta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id

Untuk memverifikasi klaim tersebut, Tim CekFakta Tempo menelusuri pemberitaan terkait dengan memasukkan kata kunci "mahasiswa boleh minta pengawalan TNI untuk unjuk rasa" di mesin pencarian Google. Hasilnya, ditemukan sebuah artikel cek fakta di situs Turnbackhoax.id yang pernah memverifikasi klaim itu pada 5 Oktober 2019.
Menurut pemeriksaan fakta Turnbackhoax.id, pernyataan Kapuspen TNI Mayor Jenderal TNI Sisriadi terkait pengawalan demonstrasi oleh TNI pernah dimuat di situs CNN Indonesia pada 26 September 2019 dalam artikelnya yang berjudul "Mahasiswa Minta Dikawal Demo ke Mabes, TNI Arahkan ke Kodam". Namun, cara penyampaian atau kesimpulan dalam gambar di atas keliru sehingga mengarah ke tafsir yang salah.
Berikut isi lengkap berita di CNN Indonesia:
Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Mayjen Sisriadi mengatakan bahwa pendampingan mahasiswa dalam berdemonstrasi dilakukan di level komando daerah militer (kodam) dan hanya jika dalam kondisi dibutuhkan oleh Polri. Dia menyebut kewenangan itu sudah bukan lagi milik Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.
"Kewenangan Panglima dalam pengendalian operasi sudah dibagi habis ke satuan bawah. Mereka seharusnya minta ke tingkat pangdam. Panglima kan sudah dibagi habis kewenangannya," kata Sisriadi saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (25/9).
Meski demikian, Sisriadi menyatakan kewenangan Panglima TNI tidak termasuk kewenangan untuk mengizinkan dan memberikan pengawalan demonstran, karena berdasarkan UU No. 9/89, pengawalan demonstrasi adalah kewenangan Polri.
Dia lalu menjelaskan bahwa TNI bisa ikut membantu mengamankan aksi demonstrasi jika memang dibutuhkan. Nantinya, itu akan diserahkan di level kodam di daerah yang bersangkutan.
"TNI membantu polisi jika memang tenaga polisi tidak cukup. Prosedurnya begitu. Dan itu sudah pada level di lapangan, dan bukan pada Panglima TNI lagi," ujarnya.
Sisriadi juga menyatakan bukan berarti TNI ingin ikut dalam kegiatan yang bersifat politik. "Urusannya diserahkan komandan di bawah dan mereka punya prosedur masing-masing dan itu kan tugas perbantuan," kata Sisriadi.
Ihwal unjuk rasa mahasiswa yang dilakukan di dekat Mabes TNI, Sisriadi tidak ingin bicara banyak. Dia mengatakan bahwa mahasiswa sudah melakukan itu dengan tertib.
Dia menjelaskan bahwa Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto sedang tidak berada di Jakarta hingga beberapa hari ke depan. Karenanya, keinginan mahasiswa untuk bertemu Hadi tidak akan bisa tercapai.
"Sedang di Palangkaraya mengecek pembuatan titik hujan. Kemarin kan Riau berhasil. Jambi berhasil. Jadi beliau melihat sekarang di Kalteng, nanti lanjut di Kalbar," ucap Sisriadi.
Ratusan mahasiswa berkumpul di dekat Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur pada Rabu (25/9). Mereka meminta TNI untuk ikut serta dalam aksi di depan Gedung DPR/MPR selanjutnya.
Kapolsek Cipayung, Jakarta Timur Kompol Abdul Rasyid mengatakan mahasiswa itu berasal dari Bandung dan Jakarta. "Meminta dari pihak TNI ke Panglima TNI turun bersama-sama dengan mahasiswa ini untuk melakukan aksi damai [selanjutnya] di Gedung DPR/MPR, supaya pengamanan juga jangan cuma dari kepolisian," tutur Abdul saat dihubungi, Rabu (25/9).
Ratusan mahasiswa itu berkumpul sejak sore hari. Hingga pukul 19.30 WIB, mereka belum mau membubarkan diri. Abdul mengatakan para mahasiswa tetap ingin bertemu dengan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.
"Keinginan mereka mau ketemu Panglima TNI, tapi belum ada fasilitas dari dalam (Mabes TNI). Sudah negosiasi dengan Mabes TNI tapi mereka tetap mau ketemu hari ini," tutur Abdul.
Sementara dikutip dari arsip berita Tempo pada 25 September 2019, Kapuspen TNI Mayor Jenderal Sisriadi mengatakan mahasiswa tak berunjuk rasa di depan Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Menurut Sisriadi, pengunjuk rasa berada cukup jauh yaitu sekitar 500 meter dari depan Mabes TNI.
Sisradi menuturkan dirinya sempat berada di kemacetan di jalan menuju tempat kerjanya tersebut. "Saya enggak lihat ada orang rame-rame demo, tapi memang macet. Ya kan karena jalannya sempit juga," ujar dia saat dihubungi, Rabu, 25 September 2019.
Meski begitu, Sisriadi mengetahui adanya sejumlah mahasiswa yang menggelar aksi unjuk rasa di jalanan arah Mabes TNI. "Kata orang ya 500 meter dari Mabes TNI. Tapi itu artinya mereka pintar, di peraturan kan memang tidak boleh berdemo di depan Mabes TNI," kata Sisradi.
Sebelumnya, massa yang mengaku sebagai mahasiswa dari sejumlah universitas di wilayah Bandung Raya, Jawa Barat, menggelar aksi di dekat Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur. Mereka berharap bisa beraudiensi dengan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. Sisradi pun angkat bicara. TNI tak akan ikut-ikutan dalam aksi demonstrasi tersebut.

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, klaim dalam gambar berjudul "Maklumat TNI Untuk Rakyat Indonesia" di atas, bahwa Kapuspen TNI Mayor Jenderal TNI Sisriadi menyebut bahwa mahasiswa bisa meminta didampingi Kodam saat berdemonstrasi, menyesatkan. Pernyataan Sisriadi itu diucapkan dalam konteks adanya permintaan pendampingan dari demonstran yang mengaku sebagai mahasiswa dari sejumlah universitas di Bandung dan Jakarta yang berkumpul di dekat Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur. Sisriadi merespons permintaan itu dengan mengatakan bahwa pendampingan mahasiswa dalam berdemonstrasi dilakukan di level Kodam dan hanya jika dalam kondisi dibutuhkan oleh Polri.
IBRAHIM ARSYAD
Anda punya data/informasi berbeda, kritik atau masukan untuk artikel cek fakta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id

Untuk memverifikasi klaim tersebut, Tim CekFakta Tempo menelusuri jejak digital foto di atas denganreverse image toolSource. Hasilnya, ditemukan bahwa foto itu telah beredar di internet sejak 2017, jauh sebelum adanya demo RUU HIP pada 24 Juni 2020.
Salah satu situs yang pernah memuat foto tersebut adalah situs Jakartasatu.com, yakni pada 3 September 2017. Foto itu terdapat dalam artikel yang berjudul “Tommy Suharto Makan Gudeg”. Foto tersebut diberi keterangan, "Malam keakraban antara Tommy Suharto dan tukang parkir, pengamen, pemilik toko dll."
Dilansir dari Jakartasatu.com, pada 2 September 2017, Tommy Soeharto mendatangi sebuah warung nasi gudeg yang terletak di Jalan Gajah Mada. Tommy ditemani satu ajudan dan dua petinggi Partai Berkarya. Saat itu, Tommy mengenakan kemeja kotak-kotak putih-biru tua.
Foto dari peristiwa yang sama namun dengan sudut pengambilan gambar yang berbeda juga pernah dimuat di situs Kini.co.id. Foto tersebut dimuat pada 3 September 2017 dalam artikel yang berjudul "Tommy Soeharto Mengaku Tak Tertarik Nyapres".
Foto itu diberi keterangan, "Hutomo Mandala Putra atau biasa disapa Tommy Soeharto bertemu tokoh Tionghoa Lieus Sungkarisma di kawasan Gajah Mada, Jakarta Barat, Sabtu (2/9) malam. "Demo RUU HIP
Unjuk rasa untuk menolak pembahasan RUU HIP diinisiasi oleh Persaudaraan Alumni atau PA 212. Dilansir dari CNN Indonesia, Ketua Umum PA 212 Slamet Ma'arif mengatakan pihaknya telah melayangkan surat pemberitahuan untuk menggelar demonstrasi pada 24 Juni 2020.
Slamet mengatakan unjuk rasa tersebut akan berlangsung secara besar-besaran di Jakarta. Dia mengklaim bahwa sudah ada lebih dari 100 ormas yang sepakat menolak RUU HIP. Mereka tergabung dalam Aliansi Nasional Anti-Komunis. Beberapa di antaranya adalah PA 212, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama, dan Front Pembela Islam (FPI).
Dikutip dari Kompas.com, unjuk rasa itu dimulai sekitar pukul 13.00 WIB. Para demonstran menghendaki agar RUU HIP ditarik dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020. Sebanyak 12 orang perwakilan massa telah direima oleh Wakil Ketua DPR Sufmu Dasco Ahmad.

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, klaim bahwa foto-foto di atas adalah foto-foto Tommy Soeharto saat mengevaluasi demo RUU HIP keliru. Foto tersebut telah beredar di internet sejak 2017, jauh sebelum adanya demo RUU HIP pada 24 Juni 2020. Foto-foto itu diambil ketika Tommy sedang makan nasi gudeng di kawasan Gajah Mada, Jakarta Barat.
ZAINAL ISHAQ
Anda punya data/informasi berbeda, kritik atau masukan untuk artikel cek fakta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id

Untuk memverifikasi klaim itu, Tim CekFakta Tempo memasukkan kata kunci “FKPPI Jawa Barat ke Monas” dalam kolom pencarian Facebook. Hasilnya, ditemukan video yang sama yang diunggah oleh akun Erwin Nuryadin ke grup PD-X Keluarga Besar FKPPI Jawa Barat pada 9 Desember 2017. Akun itu memberikan narasi “Monas menjadi lautan loreng KB FKPPI. Mantap Saudaraku, sudah saatnya kita berikan Yang terbaik buat Ibu Pertiwi.”
Tempo kemudian mengecek video lain di grup PD-X Keluarga Besar FKPPI Jawa Barat yang dibagikan pada Desember 2017. Hasilnya, ditemukan video lain yang masih berkaitan dengan video unggahan akun Erwin Nuryadin. Video tersebut dibagikan oleh akun Muhammad Farid pada 12 Desember 2017 dengan keterangan "Pasukan Peserta Apel Kebangsaan Bela Negara dari Jawa Barat bergerak menuju Monas setelah Subuh berjamaah di Istiqlal".
Berdasarkan petunjuk waktu dan lokasi dalam kedua video itu, Tempo menelusuri pemberitaan media tentang kegiatan Apel Kebangsaan Bela Negara FKPPI di Monas pada Desember 2017 tersebut.
Berdasarkan arsip berita Tempo, Apel Kebangsaan Bela Negara FKPPI itu memang benar dilaksanakan di Monas pada 9 Desember 2017. Acara itu dihadiri oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, serta sejumlah menteri.
Dalam apel kebangsaan yang dihadiri oleh FKPPI berbagai daerah itu, Jokowi diangkat sebagai anggota kehormatan. Mendapat gelar tersebut, Jokowi mengucapkan rasa terima kasihnya. Ia juga menyatakan bangga bisa berdiri di hadapan keluarga besar FKPPI.
Menurut Jokowi, para purnawirawan di FKPPI telah berjasa bagi keamanan dan kemerdekaan Indonesia. "Saya bangga berdiri di sini, di depan keluarga besar FKPPI yang sudah 39 tahun berkomitmen memperkokoh NKRI dan menegakkan Pancasila," ujar Jokowi.

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, klaim bahwa video di atas merupakan video FKPPI Bandung yang berkumpul di Monas untuk menolak RUU HIP keliru. Video itu merupakan video saat FKPPI Jawa Barat menghadiri Apel Kebangsaan Bela Negara di Monas pada 9 Desember 2017.
IKA NINGTYAS
Anda punya data/informasi berbeda, kritik atau masukan untuk artikel cek fakta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id