Menurut pembuat pesan, hal tersebut dilakukan karena dua perawat yang bertugas di RS Sardjito telah terjangkit virus corona. Menanggapi informasi tersebut, Melansir dari tempo.co Direktur Umum RSUP Sardjito, Darwito pun langsung menggelar keterangan khusus untuk membantah informasi yang beredar. Pesan yang terlanjur viral tersebut juga menyebabkan semua pengunjung tiba-tiba menggunakan masker di dalam rumah, yang sebelumnya tidak demikian.

Salah satu perawat di RS Sardjito, Anjar Ismiyati menegaskan bahwa ia bersama dengan perawat lainnya di RSUP Sardjito telah menjalani pemeriksaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). Dari hasil tes tersebut dinyatakan bahwa perawat di RSUP Sardjito negative dari virus corona.

“Hasilnya negative. Kami siap bertugas. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir,” jelas Anjar.

Lebih lanjut, penjelasan juga disampaikan oleh Kepala Pelayanan Medis Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUP Sardjito, Andreas Dewanto. Ia menjelaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan standar penanganan pasien yang dating sendiri maupun pasien rujukan. Untuk pasien rujukan dari Kantor Kesehatan Pelabuhan setempat akan dijemput dengan ambulans khusus.

Beredar sebuah pesan berantai melalui Whatsapp yang menyebutkan bahwa dua perawat di RSUP Sardjito Jogja terjangkit virus corona. Informasi tersebut dengan cepat menyebar dan membuat masyarakat sekitar cemas. Namun hal tersebut langsung mendapat bantahan dari pihak terkait yakni RS Sardjito dengan menyatakan bahwa tidak benar perawat di rumah

Berdasarkan hasil penelusuran Tim CekFakta Tempo, klaim adanya foto bendera tauhid yang berkibar di Surabaya pada 1935 adalah klaim yang keliru.

Faktanya, foto itu tidak berhubungan dengan “bendera tauhid”. Ketua Pusat Dokumentasi dan Kajian Al-Irsyad Bogor, Abdullah Abubakar Batarfie menegaskan bahwa bendera yang disebut-sebut sebagai panji tauhid itu adalah bendera Kerajaan Arab Saudi. Bendera itu sengaja dibentangkan sebagai bentuk dukungan terhadap berdirinya pemerintahan Kerajaan Arab Saudi di bawah kepemimpinan Raja Abdul Aziz Al Saud pada 1932.

Penjelasan ini ditulis Abdullah Abubakar Batarfie di situs pribadinya pada 25 Oktober 2018. Ketika itu, telah ramai isu bahwa bendera dalam foto itu merupakan bendera tauhid yang sudah berkibar di Madrasah Al-Irsyad Surabaya sejak 1935.

Penjelasan terkait foto itu juga pernah ditulis oleh Ketua Lazis Yamas Surabaya, Washil Bahalwan, di blog pribadinya. Washil merupakan saudara dari Abdurrahman Bahalwan dan Ahmad Bahalwan, pionir pengajar di Madrasah Al-Irsyad Surabaya.

Washil menuturkan bahwa foto tersebut diambil di sekolah Al-Irsyad Surabaya pada 1935. Dalam foto itu, terlihat para pengurus yayasan, dewan guru, dan pandu bersama tamu-tamu dari Arab Saudi. “Nampak Ketua Yayasan Al-Irsyad Surabaya, Rubaya Bin Thalib (berserban dan berjenggot putih), empat baris dari kanan),” kata Washil.

Dilansir dari artikel di BBC Indonesia pada 8 November 2018, pengamat politik Islam dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Rumadi Ahmad, menuturkan bahwa bendera hitam bertuliskan kalimat tauhid tidak sekadar bermakna kalimat tauhid, tapi merupakan simbol yang mewakili ideologi tertentu.

“Bahkan, bendera Saudi sendiri kan tulisannya sama, warnanya saja yang beda. Tapi kenapa Saudi mempersoalkan bendera model HTI seperti itu? Karena Saudi tahu bahwa, di balik bendera itu, meskipun tulisannya sama-sama laa ilaaha illallah, tapi di balik simbol itu ada ideologi yang berbeda dan bahkan menjadi musuh pemerintah Saudi,” ujar Rumadi.

Kalimat “Tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah” memang dipakai dalam beberapa bendera. Selain Arab Saudi, Afghanistan pun memasukkan kalimat ini dalam benderanya. ISIS juga memakai bendera hitam dengan tulisan “Laa ilaaha illallah”, dengan bentuk tulisan yang berbeda dengan bendera Hizbut Tahrir maupun bendera Arab Saudi.

Foto itu tidak berhubungan dengan “bendera tauhid”. Ketua Pusat Dokumentasi dan Kajian Al-Irsyad Bogor, Abdullah Abubakar Batarfie menegaskan bahwa bendera yang disebut-sebut sebagai panji tauhid itu adalah bendera Kerajaan Arab Saudi. Bendera itu sengaja dibentangkan sebagai bentuk dukungan terhadap berdirinya pemerintahan Kerajaan Arab Saudi di bawah kepemimpinan Raja Abdul Aziz Al Saud pada 1932.

Berdasarkan hasil penelusuran Tim CekFakta Tempo, klaim bahwa Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU, Said Aqil Siradj, menjual tanah untuk masjid ke gereja adalah klaim yang salah.

Faktanya, KH. Said Aqil Siradj menyatakan bahwa dua artikel yang dimuat oleh Bangsa Online dan Harian Bangsa tidak benar. Pada akhir Februari 2017, Dewan Pers menyatakan bahwa situs Bangsa Online dan Harian Bangsa bersalah. Mereka pun akhirnya meminta maaf pada Prof. Dr. KH. Said Aqil Siradj, MA dan keluarga, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, masyarakat, pembaca serta semua pihak yang dirugikan dengan pemberitaan tersebut.

Dilansir dari Tempo.co, artikel yang dimuat di situs Bangsa Online tersebut telah dilaporkan ke Dewan Pers dan memperoleh hak jawab dari Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj.

Di antara foto dan paragraf pertama artikel itu, terdapat keterangan yang berbunyi: “Berita ini telah diklarifikasi berdasarkan Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi Nomor 05/PPRDP/II/2017 yang diterbitkan Dewan Pers pada 28 Februari 2017. Berikut hak jawab dari KH Said Aqil Siradj.”

Dalam hak jawabnya pada 21 Maret 2017, Said Aqil menyatakan bahwa dua artikel yang dimuat oleh Bangsa Online dan Harian Bangsa tentang keterlibatannya dalam penjualan tanah untuk gedung seminari di Malang tidak benar. “Pemberitaan Bangsaonline.com dan Harian Bangsa tentang jual-beli tanah di Malang yang dikaitkan dengan diri saya dapat dikualifikasi sebagai berita bohong dan fitnah,” ujar Said Aqil dalam hak jawabnya.

Dua artikel yang dimaksud oleh Said Aqil adalah, pertama, dimuat pada 1 Agustus 2015 dengan judul “Merasa Tertipu Kiai Said Aqil, Janji Bangun Islamic Center, Ternyata Bangun Seminari”, dan kedua, dipublikasikan pada 26-27 Desember 2016 dengan judul “Keluarga Korban Penjualan Tanah ke Gereja Bicara, KH Lutfi Abdul Hadi: Said Aqil Kejam”.

Artikel pertama didasarkan pada wawancara dengan narasumber yang bernama Subaryo, yang merupakan Ketua Forum Independen Masyarakat Malang (FIMM). Namun, pada 23 Juli 2016, Subaryo telah membantah pernah membuat pernyataan tentang keterlibatan Said Aqil dalam penjualan tanah untuk gedung seminari di Malang. Dalam surat bantahannya, Subaryo juga menuturkan bahwa ia tidak pernah diwawancara oleh situs Bangsa Online maupun Harian Bangsa.

Pada 29 Desember 2016, terdapat pula klarifikasi oleh Denny Syaifullah selaku pembeli tanah milik Haji Qosim. Dalam surat pernyataannya pada 29 Desember 2016, dia menyatakan bahwa Said Aqil tidak ada kaitannya dengan proses jual-beli tanah di Malang tersebut.

Kemudian, pada 13 Januari 2017, Lutfi Abdul Hadi yang merupakan narasumber dalam artikel kedua di situs Bangsa Online pun membuat pernyataan tertulis bahwa apa yang disampaikannya mengenai Said Aqil berdasarkan testimoni yang tidak benar. Pernyataan ini pernah dimuat dalam artikel di situs resmi NU yang berjudul “Luthfi Abdul Hadi Akui Bersalah Kaitkan Kiai Said dengan Penjualan Tanah di Malang”.

Menyusul pernyataan dan permohonan maaf dari Luthfi tersebut, pada 14 Januari 2017, situs Bangsa Online memuat berita dengan judul “Pencabutan Berita KH Lutfi Abdul Hadi dan Permohonan Maaf kepada KH Said Aqil Siraj”. “Meski berita itu dihasilkan lewat wawancara, tapi karena yang bersangkutan mencabut, maka Bangsaonline.com dan Harian Bangsa juga mencabut dan menganggap berita itu tak pernah ada.”

Di bawah hak jawab Said Aqil Siradj pada 21 Maret 2017, situs Bangsa Online kembali memuat permohonan maafnya kepada Said Aqil karena dua artikelnya tersebut melanggar Pasal 1 dan 3 Kode Etik Jurnalistik. “Bersama ini, Bangsaonline.com mohon maaf sebesar-besarnya pada Prof. Dr. KH. Said Aqil Siradj, MA. dan keluarga, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, masyarakat, pembaca, serta semua pihak yang dirugikan dengan pemberitaan tersebut.”

Dilansir dari Okezone, pelaporan atas pemberitaan situs Bangsa Online dan Harian Bangsa ke Dewan Pers tersebut dilakukan pada 16 Januari 2017. Setelah digelar berbagai pemeriksaan, termasuk mediasi, pada akhir Februari 2017, Dewan Pers menyatakan bahwa situs Bangsa Online dan Harian Bangsa bersalah. Mereka pun diharuskan menayangkan hak jawab serta permintaan maaf kepada Said Aqil Siradj dan pembaca.

Sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi Nomor 05/PPRDP/II/2017 tertanggal 28 Februari 2017, situs Bangsa Online dan Harian Bangsa dinyatakan melanggar Pasal 1 dan 3 Kode Etik Jurnalistik perihal pemberitaan yang tidak uji informasi, tidak berimbang, dan memuat opini menghakimi.

“Ya betul. Dewan Pers sudah menjatuhkan keputusan. Itu setelah proses mediasi dan pemeriksaan perkara. Saya dan Pak Andi Najmi hadir mewakili KH Said Aqil,” kata Ketua PBNU Bidang Hukum Robikin Emhas pada 2 Maret 2017.

Robikin menjelaskan, kesimpulan Dewan Pers antara lain memuat tiga rekomendasi. Rekomendasi tersebut berupa kewajiban melayani hak jawab dari pengadu, melakukan permintaan maaf kepada pengadu dan masyarakat, serta memuat hak jawab dari pengadu di media tersebut. Robikin menambahkan, khusus untuk situs Bangsa Online, wajib memuat berita permintaan maaf kepada Said Aqil dan masyarakat selama tujuh hari berturut-turut.

https://cekfakta.tempo.co/fakta/964/fakta-atau-hoaks-benarkah-ketua-pbnu-said-aqil-jual-tanah-masjid-di-malang-ke-gereja
https://www.bangsaonline.com/berita/32075/hak-jawab-said-aqil-siroj-dan-permintaan-maaf-bangsaonline-com-2
https://www.dutaislam.com/2016/12/berita-kiai-said-makelar-tanah-di-malang-adalah-fitnah.html
https://www.nu.or.id/post/read/74605/luthfi-abdul-hadi-akui-bersalah-kaitkan-kiai-said-dengan-penjualan-tanah-di-malang
https://bangsaonline.com/berita/30104/​pencabutan-berita-kh-lutfi-abdul-hadi-dan-permohonan-maaf-kepada-kh-said-aqil-siraj
https://nasional.okezone.com/read/2017/03/02/337/1632794/catat-fitnah-kh-said-aqil-siraj-media-ini-harus-tayangkan-permintaan-maaf-selama-7-hari

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) angkat bicara terkait dengan beredarnya informasi perihal satu keluarga terjangkit virus corona atau Covid-19 setelah menghadiri acara ulang tahun keluarga besar. Unggahan tersebut ramai disebarkan oleh pengguna Facebook dalam beberapa waktu terakhir.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Pelaksana Badan Penanggunalangan Bencana Daerah wilayah Kuningan, Agus Maulidin pun melakukan klarifikasi perihal narasi yang beredar. Agus menjelaskan bahwa foto yang tersebar di media sosial tersebut memang benar adalah penampakan dari keluarga pemilik Toko Cirebon Indah dan Toko Timur Jaya yang berlokasi di Kuningan, Jawa Barat.

Melansir dari antaranews.com, petugas puskesmas Lamepayung yang memeriksa keluarga tersebut membenarkan terkait dengan kehadiran pada perayaan pesta ulang tahun kerabat mereka pada 15 Maret 2020. Namun keluarga di Kuningan tersebut tidak tertular dan telah dinyatakan sehat.

“Pemeriksaan yang dilakukan petugas dengan APD lengkap adalah pemeriksaan Kesehatan sebagai tindak lanjut dari berita yang beredar di masyarakat. Saat ini, keluarga tersebut dalam kondisi sehat,” jelas Agus.

Unggahan perihal satu keluarga terjangkit Covid-19 setelah menghadiri perayaan ulang tahun masuk ke dalam kategori false context. False context sendiri merupakan sebuah konten yang disajikan dengan narasi dan konteks yang salah. Biasanya, false context memuat pernyataan, foto, atau video peristiwa yang pernah terjadi pada suatu tempat, namun secara konteks yang ditulis tidak sesuai dengan fakta yang ada.

Melalui media sosial Facebook, masyarakat dikejutkan dengan beredaranya informasi perihal sekeluarga terinfeksi virus corona atau Covid-19 setelah menghadiri perayaan ulang tahun keluarga besar. Unggahan tersebut lantas viral di media sosial dan ramai menjadi perbincangan publik. Namun belakangan diketahui bahwa narasi tersebut adalah tidak sesuai dengan fakta. Hal itu terungkap setelah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kuningan melakukan klarifikasi.