Untuk memverifikasi klaim tersebut, Tim CekFakta Tempo menelusuri kronologi Risma sujud di hadapan IDI di berbagai pemberitaan media lewat mesin pencarian Google. Dilansir dari Kumparan.com, kejadian itu bermula ketika digelarnya audiensi antara Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dengan IDI Surabaya.
Saat itu, Risma mendengarkan penjelasan salah satu pengurus IDI Surabaya, Sudarsono, tentang penanganan pasien Covid-19 di Surabaya. Menurut Sudarsono yang merupakan dokter spesialis paru itu, salah satu penyebab tingginya kematian pasien Covid-19 adalah pasien harus menunggu untuk masuk ke ruang isolasi, terutama di RSUD dr. Soetomo.
"Saya ikut bantu di poli, di IGD, dan di ruang isolasi. Saya tahu betul kalau pasien itu harus antri untuk masuk ruang isolasi. Soetomo sudah penuh. Belum lagi, kalau malam saya pulang dari rumah sakit saya lihat warga Surabaya masih nongkrong di warung kopi banyak yang mengabaikan protokol kesehatan," kata Sudarsono.
Mendengar penjelasan tersebut, Risma tiba-tiba berdiri dari tempat duduknya dan menuju ke arah Sudarsono. "Semua salah saya. Saya yang salah," kata Risma sembari menangis dan bersujud di hadapan Sudarsono. Melihat Risma bersujud di depannya, Sudarsono dan sejumlah staf Risma yang terkejut mencoba mengangkat Risma untuk berdiri.
"Saya sudah sediakan 200 bed di RS Husada Utama kalau di RS dr. Soetomo penuh. Saya bilang silakan pakai kalau sudah penuh. Tapi kenapa saya selalu disalahkan. Padahal bantuan saya ditolak. Saya enggak bisa masuk Soetomo," kata Risma sambil terisak. Sebagai informasi, RSUD dr. Soetomo merupakan rumah sakit di bawah pengelolaan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur.
Melihat situasi itu, Ketua IDI Surabaya Brahmana Askandar mencoba menengahi Risma dan Sudarsono. "Jadi, sebetulnya permasalahannya di kapasitas kamar yang dipakai pasien konversi dari positif ke negatif. Mereka sudah diuji PCR satu kali dan hasilnya negatif. Tapi mereka belum boleh pulang kalau belum dua kali PCR. Karena, kalau mereka dipulangkan padahal masih satu kali PCR, nanti klaim rumah sakit ditolak BPJS. Di situ saja masalahnya sebenarnya. Seolah-olah kamar terisi terus, padahal pasien yang masuk dan keluar ini enggak sebanding," katanya.
Setelah mendengar penjelasan dari berbagai dokter spesialis paru dan anestesi serta perwakilan rumah sakit seluruh Surabaya, Risma pun kembali meminta maaf. "Saya memang goblok. Saya nggak pantas jadi Wali Kota Surabaya. Saya minta maaf Pak Sudarsono," kata Risma yang kembali mendatangi Sudarsono dan bersimpuh di kakinya untuk kedua kalinya sambil menangis. Melihat kejadian itu, Sudarsono dan sejumlah staf pemkot pun segera membantu Risma untuk berdiri kembali.
Kronologi serupa juga dimuat oleh Kompas.com. Pada 29 Juni 2020, Risma menggelar audiensi dengan IDI Surabaya di Balai Kota Surabaya terkait penanganan Covid-19 di wilayahnya. Tangisan Risma meledak saat Ketua Tim Penyakit Infeksi Emerging dan Remering (Pinere) RSUD dr. Soetomo, Sudarsono, menyatakan rumah sakitnya telah melebihi kapasitas. Sudarsono juga menuturkan banyak warga yang tidak mematuhi protokol kesehatan.
Mendengar pernyataan tersebut, Risma langsung bersujud dan menangis sambil memegang kaki Sudarsono. Sejumlah pejabat Pemkot Surabaya dan para dokter yang hadir pun berusaha menenangkan Risma. "Tolonglah kami jangan disalahkan terus," kata Risma.
Menurut Risma, Pemkot Surabaya telah bekerja keras menangani kasus Covid-19. Risma mengatakan ia tidak ingin ada warga Surabaya yang meninggal karena Covid-19. Tapi, di sisi lain, Risma tidak ingin ada warganya yang kelaparan. "Jadi, kami ini sudah bekerja keras, berat. Apa dikira saya rela warga saya mati karena Covid-19 atau mati karena tak bisa makan?" ujarnya.
Risma menjelaskan bahwa Pemkot Surabaya memang hanya berwenang mengendalikan penyebaran Covid-19 di Surabaya. Tapi mereka juga mengurus pasien yang berasal dari luar Surabaya. "Semalam, saya dan Linmas (Perlindungan Masyarakat) masih mengurus warga bukan Surabaya. Warga bukan Surabaya saja masih kami urus, apalagi warga Surabaya," ujarnya.
Video sujudnya Risma di hadapan IDI Surabaya pun diunggah ke kanal YouTube KompasTV pada 29 Juni 2020. Video itu berjudul "Risma Sujud sambil Menangis di Hadapan Dokter di Surabaya: Saya Mohon Maaf!". Dalam video itu, dijelaskan bahwa Risma bersujud dan menangis karena mendengar banyak warga Surabaya yang tidak bisa dirawat di RSUD dr. Soetomo karena jumlah pasien yang dirawat telah melebihi kapasitas.
Penjelasan RSUD dr. Soetomo
Direktur Utama RSUD dr. Soetomo, Joni Wahyudi, menanggapi pernyataan Risma soal Pemkot Surabaya yang tidak memiliki akses untuk berkomunikasi dengan rumah sakitnya yang berada di bawah kewenangan Pemprov Jatim. Joni mengatakan hubungan antara rumah sakitnya dengan Pemkot Surabaya baik-baik saja, terutama dalam rangka koordinasi penanganan Covid-19.
"RSUD dr. Soetomo selama ini selalu menerima Pemkot Surabaya dengan baik dan tangan terbuka. Sebelumnya koordinasi juga telah dilakukan di ruang rapat RSUD dr. Soetomo, khususnya terkait permasalahan Covid-19 dantracing," ujar Joni seperti dilansir dari Tirto.id pada 29 Juni 2020.
Joni juga menuturkan, setiap sore, RSUD dr. Soetomo selalu berkomunikasi dengan Dinas Kesehatan Kota Surabaya dan 37 daerah lainnya terkait data penyebaran Covid-19 untuk memverifikasi data yang disampaikan oleh Kementerian Kesehatan.
Terkait pernyataan Risma soal penolakan bantuan alat pelindung diri (APD) dari Pemkot Surabaya kepada RSUD dr. Soetomo, Joni menjelaskan bahwa rumah sakitnya bukan menolak bantuan tersebut. Menurut dia, ketersediaan APD di RSUD dr. Soetomo masih mencukupi dan lebih baik digunakan oleh rumah sakit lain yang membutuhkan.
Soal data pasien Covid-19, menurut Joni, RSUD dr. Soetomo saat ini tengah merawat 1.097 pasien positif Covid-19. Dari jumlah itu, 865 di antaranya merupakan pasien yang berdomisili Surabaya. Angka tersebut setara dengan 79 persen dari total pasien Covid-19 yang dirawat di RSUD dr. Soetomo.
Selain Surabaya, Joni mengatakan bahwa pasien Covid-19 yang dirawat di RSUD dr. Soetomo juga berasal dari daerah lain, seperti Jawa Tengah, Jawa Barat, Kalimantan Timur, dan sebagainya. "Tapi yang terbanyak dari Jatim. Jatim yang terbanyak dari Surabaya," ujar Joni seperti dikutip dari CNN Indonesia.
Kondisi yang sama juga terjadi di RS Lapangan atau RS Darurat yang didirikan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Jatim di Surabaya. Pasien yang dirawat juga mayoritas berasal dari Surabaya. "Kenapa? Karena memang kita di Surabaya," kata Joni.
Dikutip dari Merdeka.com, Joni mengatakan bahwa, menurut etika perawat dan pernyataan IDI dan Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi), seluruh dokter tidak boleh membeda-bedakan pasien berdasarkan ras, agama, kedaerahan, ataupun politik.
"Itu etika kedokteran. Artinya, kalau Pemprov Jatim membuat rumah sakit khusus untuk masyarakat Jatim, dan orang Kalimantan, orang Jawa Tengah, enggak boleh masuk, itu enggak etis, enggak diperkenankan di dunia kedokteran. Coba dibuka etika kedokteran," ujar Joni.

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, klaim bahwa Risma sujud di hadapan IDI karena warganya yang terinfeksi Covid-19 tidak diterima di RSUD dr. Soetomo menyesatkan. Risma sujud dan menangis setelah mendengar penjelasan dari salah satu dokter bahwa RSUD dr. Soetomo telah melebihi kapasitas. Dokter tersebut juga menuturkan banyak warga yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Selain itu, data menunjukkan bahwa 79 persen pasien Covid-19 yang dirawat di RSUD dr. Soetomo berdomisili Surabaya.
IBRAHIM ARSYAD
Anda punya data/informasi berbeda, kritik atau masukan untuk artikel cek fakta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id

Untuk memverifikasi klaim tersebut, Tim CekFakta Tempo mula-mula memfragmentasi video di atas menjadi beberapa gambar dengantoolInVID. Selanjutnya, gambar-gambar itu ditelusuri denganreverse image toolGoogle dan Yandex. Hasilnya, video di atas merupakan gabungan dari tiga video yang berbeda. Tiga remaja dalam video tersebut juga tidak terkena TikTok Syndrome.
Video pertama, yang berisi pengakuan Santika Rahmi, pernah diunggah di kanal YouTube Kanara TV pada 24 Juni 2020. Kanal ini adalah kanal milik Santika sendiri. Video tersebut diberi judul "Wanita Ini Terkena Penyakit Tik Tok Syndrome??!!!!".
Namun, di atas judul tersebut, terdapat tagar yang menyebut bahwa video itu adalah parodi. Dalam keterangannya, Santika pun menulis, "Video ini merupakan video hiburan parodi dari video Tik Tok syndrome yang telah digarap oleh Creator Kesar."
Video kedua, yang berisi pengakuan Kesar, juga dibuat oleh orang yang sama, yakni Kesar. Video tersebut pernah diunggah di akun Instagram milik Kesar, @kesarnst, pada 18 Juni 2020. Video itu juga merupakan parodi. Kesar menulis keterangan sebagai berikut:
"Kisah seorang remaja yang terkena tiktok syndrome. komedi sarkas (awas konten sensitif) #awreceh #receh #tiktok #tiktokindonesia #hahaha #inspiratif #dokumenter #recehbanget #menggelitik #absurd #konyol #gaksengaja."
Adapun video ketiga, yang berisi pengakuan Renaldi, pernah diunggah oleh kanal YouTube Cikul Markucul pada 24 Juni 2020. Video itu diberi judul “Viraaaal !!! Diagnosa TikTok Syndrom | Korban TikTok | TikTokers". Sama dengan dua video sebelumnya, video ini adalah parodi. Dalam keterangan video itu, tertulis "Parodi diagnosa tiktok...ingat guys ini hanya cuman buat lucu-lucuan jangan ada yang anggap serius yah hehehe..".
TikTok Syndrome
Dilansir dari Mojok.co, jika seseorang mengatakan bahwa sindrom itu memang ada, kemungkinan yang dimaksud adalah Tourette Syndrome, sindrom yang penderitanya sering melakukan gerakan repetisi dan suara-suara yang tidak diinginkan. Gerakan tersebut dilakukan di luar kontrol otak, mirip refleks yang agak aneh. Tapi, gerakan repitisi penderita Tourette syndrome ini bukan jogetan TikTok.
Dilansir dari Tourette.org, Tourette Syndrome adalah salah satu jenis Tic Disorder. Tic merupakan gerakan dan vokalisasi yang terjadi secara tidak disengaja, namun berulang. Mereka adalah gejala utama dari sekelompok kondisi neurologis masa kanak-kanak yang dikenal secara kolektif sebagai Tic Disorder dan secara individual sebagai Tourette Syndrome (TS), motor atau vokal Tic Disorder yang kronis, dan Provisional Tic Disorder.
Dilansir dari Alodokter.com, kondisi ini biasanya dimulai pada usia 2-15 tahun, dan lebih umum terjadi pada anak laki-laki dibanding anak perempuan. Tic tidak bertahan lebih dari satu tahun. Namun, pada anak-anak dengan Tourette Syndrome, tic berlangsung selama lebih dari satu tahun dan muncul dalam berbagai macam perilaku.
Hingga saat ini, penyebab pasti Tourette Syndrome masih belum diketahui. Namun, ada sejumlah dugaan bahwa kondisi ini disebabkan oleh:

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, klaim bahwa tiga remaja dalam video di atas benar-benar terkena TikTok Syndrome menyesatkan. Klaim tersebut tidak mencantumkan penjelasan bahwa video itu hanyalah video parodi yang telah disebut dalam unggahan si pencipta video.
ZAINAL ISHAQ
Anda punya data/informasi berbeda, kritik atau masukan untuk artikel cek fakta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id

Klaim 1:Tes swab PCR dibuat tidak akurat agar sampai kapan pun Covid-19 seolah-olah tidak pernah hilang. Sampel swab tidak dimurnikan dulu. Tidak jelas urutan genetik apa yang dibandingkan.
Fakta:
Hingga saat ini,reverse transcriptasePCR dianggap sebagai metode standar emas (gold standard) yang digunakan untuk mendeteksi Covid-19. Metode ini tidak hanya digunakan di Indonesia, tapi juga di negara-negara lain di Asia, Eropa, dan Amerika. Dilansir dari jurnal PubMed Central, tes PCR merupakan tes berbasis deteksi asam nukleat yang memiliki sensitivitas yang memadai untuk membantu mendiagnosis infeksi dini.
Meski memiliki akurasi yang lebih tinggi ketimbang tes antibodi (rapid test), tes PCR tetap memiliki potensi negatif palsu. Namun, potensi ini bukan diakibatkan oleh kesengajaan agar Covid-19 tetap selalu ada seperti klaim dalam video di atas. Negatif palsu bisa terjadi karena tiga hal. Pertama, jika infeksi yang terjadi pada seseorang yang dites masih terlalu dini atau malah terlambat sehingga tidak terdapat virus dalam jumlah yang cukup di sel mereka. Kedua, jika layanan kesehatan tidak mengumpulkan jumlah sampel yang cukup, misalnya swab kurang. Ketiga, jika jarak waktu antara pengambilan sampel dan tes terlalu lama, yang membuat RNA virus terurai.
Dengan adanya risiko negatif palsu tersebut, dokter biasanya tidak hanya mengandalkan tes untuk menentukan apakah seseorang mengidap Covid-19. Jika seseorang menunjukkan gejala klasik Covid-19 dan berada di lokasi wabah, dokter kerap mendiagnosis seseorang terkena Covid-19 meskipun hasil tesnya negatif.
Klaim 2:Bill Gates mengatakan mereka yang sudah divaksin Covid-19 harus ditato sertifikat digital. Sertifikat digital itu dibuat oleh Tattoo ID dan tertera dalam situs ID2020.org. Tato tersebut berkode 666 atau tato dajal. Vaksin dan sertifikat digital ini kemudian akan dihubungkan dengan chip implan transaksi online (microchip).
Fakta:
Rumor ini pernah beredar pada April 2020, dan Tim CekFakta Tempo telah menerbitkan artikel cek fakta yang membantah rumor tersebut. Dilansir dari Reuters, rumor mengenai rencana Bill Gates untuk memakai implanmicrochipdalam melawan pandemi Covid-19 memang bermula dari wawancara pendiri Microsoft tersebut dengan para pengguna Reddit. Setelah wawancara itu berakhir, muncul sebuah tulisan berjudul "Bill Gates will use microchip implants to fight coronavirus".
Ditulis layaknya sebuah berita, tulisan yang menyesatkan itu menyebut bahwa "quantum dot dye" atau "quantum dot tattoo", teknologi yang ditemukan oleh Bill and Melinda Gates Foundation, bakal digunakan sebagai kapsul yang diimplan ke manusia yang memiliki "sertifikat digital". Teknologi ini disebut dapat menunjukkan siapa saja yang sudah menjalani tes Covid-19.
Kepada Reuters, salah satu penulis utama makalah penelitian mengenai quantum dot dye, Kevin McHugh, mengatakan, "Teknologi quantum dot dye bukan berbentuk microchip atau kapsul yang bisa diimplan ke manusia, dan setahu saya tidak ada rencana menggunakan teknologi ini untuk memerangi pandemi Covid-19."
Dalam wawancara di Reddit itu, Bill Gates memang sempat menyebut "sertifikat digital". Namun, penyebutan "sertifikat digital" itu untuk menjawab pertanyaan mengenai dampak pandemi Covid-19 terhadap bisnis dan ekonomi dunia. Dalam wawancara itu, Bill Gates sama sekali tidak menyinggung masalah microchip.
Organisasi cek fakta Amerika Serikat, FactCheck, juga telah memverifikasi klaim "Bill Gates berencana menggunakan vaksin Covid-19 untuk melacak orang-orang dengan microchip". Menurut mereka, klaim itu keliru. Gates Foundation mengkonfirmasi bahwa penelitian mengenai quantom dot dye tidak terkait dengan vaksin Covid-19. Begitu pula dengan sertifikat digital.
Bill Gates merupakan salah satu orang terkaya di dunia, yang menempatkan sebagian kekayaannya itu dalam berbagai organisasi dan inisiatif amal melalui Bill and Melinda Gates Foundation. Fokus utama yayasan ini, dan filantropi Bill Gates secara umum, adalah mengurangi ketidaksetaraan dalam bidang kesehatan, dengan fokus pada negara berkembang.
Melalui organisasi-organisasi ini, Bill Gates juga mendanai penelitian terkait solusi teknologi untuk menyelesaikan masalah kesehatan masyarakat di komunitas termiskin secara global. Sejak 2015, ia telah mengungkapkan kekhawatirannya mengenai kurangnya kesiapsiagaan dunia dalam menghadapi bencana pandemi.
Salah satunya karena pembelaannya terhadap vaksin, Bill Gates menjadi sasaran utama gerakan anti-vaksin selama lebih dari satu dekade terakhir. Permusuhan yang dibangun selama bertahun-tahun oleh klaim palsu dari kelompok-kelompok anti-vaksin itu, yang meningkat selama pandemi Covid-19, telah menciptakan teori konspirasi seputar Covid-19 yang semakin luas dan berpusat pada Bill Gates.
Klaim 3:ID2020 adalah bagian dari konspirasi vaksin global.
Fakta:
Sebenarnya, ID2020 adalah organisasi nirlaba yang berbasis di Amerika yang bertujuan untuk membantu miliaran orang yang tidak berdokumen, seperti pengungsi. Mereka yang tidak berdokumen ini adalah kelompok rentan yang tanpa perlindungan hukum, tidak dapat mengakses layanan dasar dan berpartisipasi sebagai warga negara atau pemilih, serta bertransaksi dalam ekonomi modern. Organisasi pemeriksa fakta Amerika, Snopes, menulis bahwa ID2020, atau Digital Identity Alliance, didanai oleh beragam yayasan dan perusahaan, termasuk Microsoft dan GAVI yang didanai oleh Bill Gates.
ID2020 Alliance menyediakan dana dan bantuan lain untuk proyek identitas digital dalam rangka melindungi privasi. Setiap individu atau organisasi yang memenuhi kriteria dapat mengajukan proposal. Tujuannya adalah untuk mengembangkan sistem di mana individu memiliki kendali penuh atas identitas pribadi atau dokumentasi kesehatannya. Sementara produk akhirnya adalah sistem yang memungkinkan informasi semacam itu dapat diakses di mana saja tapi hanya dengan persetujuan pemilik.
Salah satu proyek percontohan yang terkait dengan ID2020 adalah MyPass, upaya untuk memberikan identifikasi digital kepada populasi tuna wisma di Austin, Texas. Proyek tersebut berupaya membuat repositori identifikasi dan dokumen medis berbasis cloud. Versi awal, mereka menggunakan beberapa kombinasi kartu kode QR yang diberikan kepada individu yang berpartisipasi. Namun, kepesertaan dalam penelitian ini bersifat sukarela. Proyek berikutnya berada di Tanzania dan Bangladesh, yang melakukan pencatatan online pada bayi.
Proyek-proyek tersebut tidak terkait dengan pandemi Covid-19 dan tidak menyuntikkan apapun ke dalam tubuh manusia, atau sesuatu yang memungkinkan segala jenis pelacakan aktif atau pengawasan. Namun, teori konspirasi telah mendorong fakta-fakta di atas ke dalam narasi yang tidak berdasar.
Klaim 4:Covid adalah singkatan dari Certificate of Vaccination ID.
Fakta:
Pemberian nama Covid-19 merujuk pada singkatan dari “coronavirus disease 2019” atau penyakit yang disebabkan oleh virus Corona pada 2019. Nama Covid-19 tersebut diumumkan oleh Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, pada 11 Februari 2020. Sesuai pedoman internasional, nama tersebut tidak merujuk pada lokasi geografis, hewan, individu, ataupun kelompok tertentu.
Klaim 5:Konsep “new normal” diambil dari serial televisi tentang LGBT.
Fakta:
Tidak ada kaitan antara “new normal” sebagai konsep kenormalan baru untuk beradaptasi dengan Covid-19 dan serial televisi berjudul "Kesimpulan

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, klaim bahwa Covid-19 adalah singkatan dari Certificate of Vaccination ID dan konsep “new normal” bermuatan LGBT, keliru. Nama Covid-19 merujuk pada singkatan dari “coronavirus disease 2019" atau penyakit yang disebabkan oleh virus Corona pada 2019. Adapun serial televisi yang berjudul “The New Normal”, yang di dalamnya menyinggung LGBT, tidak berkaitan dengan pandemi Covid-19 karena ditayangkan pada 2012, jauh sebelum terjadinya pandemi Covid-19.
IKA NINGTYAS
Anda punya data/informasi berbeda, kritik atau masukan untuk artikel cek fakta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id

Rujukan

Untuk memastikan apakah informasi tersebut bersumber dari CNN Indonesia, Tim CekFakta Tempo memasukkan kata kunci sesuai judul tulisan dalam gambar di atas, yakni "pembakar bendera PDI-P", ke kolom pencarian situs CNN Indonesia. Hasilnya, tidak ditemukan berita yang dimaksud. Cara penulisan PDIP oleh CNN Indonesia pun bukan "PDI-P", melainkan "PDIP".
Tempo kemudian melakukan pencarian berita terkait di media lain dengan memasukkan kata kunci "pembakar bendera PDIP simpatisan PDIP" ke mesin pencarian Google. Hasilnya, juga tidak ditemukan berita yang dimaksud. Justru, Tempo menemukan beberapa artikel cek fakta terkait klaim "pembakar bendera PDIP dalam demonstrasi RUU HIP adalah simpatisan PDIP yang menyamar" yang menyatakan bahwa klaim itu keliru.
Lalu, Tempo menelusuri dua foto yang tercantum dalam gambar di atas. Caranya, dengan memasukkan foto-foto itu kereverse image tool Source dan Google. Hasilnya, diketahui bahwa foto pertama yang memperlihatkan sejumlah pria berpeci yang membakar bendera berwarna merah berlogo PDIP merupakan gambar tangkapan layar dari sebuah video.
Foto tersebut pernah dimuat oleh situs Publika News pada 25 Juni 2020 dalam artikelnya yang berjudul "Hasto Bakal Proses Hukum Pembakar Bendera PDIP". Foto itu diberi keterangan, "Pembakaran bendera PDIP dan PKI dalam aksi menolak RUU HIP di depan Kompleks DPR RI, Jakarta, Rabu (24/6). (Foto: tangkapan layar YouTube)."
Adapun video yang menjadi sumber dari gambar tangkapan layar tersebut pernah diunggah oleh kanal YouTube tvOneNews pada 25 Juni 2020 dengan judul "Bendera PDIP Dibakar Saat Demo Tolak RUU HIP". Dalam keterangannya, kanal tvOneNews menulis, "PDIP merespons aksi pembakaran bendera partai saat aksi tolak RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP), kemarin. PDIP akan menempuh jalur hukum."
Terkait foto kedua, yang memperlihatkan seorang polisi yang sedang menunjuk tato di lengan seorang pria berpeci, pernah diunggah oleh akun Instagram Polres Rembang, @polresrembang, pada 9 Juni 2017, jauh sebelum demonstrasi RUU HIP digelar pada 24 Juni 2020. Pria itu adalah salah satu anggota Front Pembela Islam (FPI) yang datang ke Rembang, Jawa Tengah, untuk mengikuti pengajian haul Kiai Zubair di Pondok Pesantren Al Anwar Sarang.
Gambar tangkapan layar unggahan akun Instagram Polres Rembang pada 9 Juni 2017.
Dalam keterangannya, Kapolres Rembang Ajun Komisaris Besar Sugiarto menjelaskan bahwa foto tersebut adalah foto ketika Polres Rembang memfasilitasi para anggota FPI dengan pakaian muslim baru. Penjelasan Sugiarto ini untuk membantah isu ketika itu bahwa polisi Rembang melucuti atribut anggota FPI.
"Atribut yang dikenakan oleh para anggota FPI yang datang ke Rembang kami minta untuk melepasnya, kemudian kami ganti dengan baju koko baru. Itu bukan melucuti, tapi kami mengganti, cara menyampaikannya juga dengan bahasa humanis," kata Sugiarto.
Dilansir dari Kumparan.com, juru bicara FPI Slamet Maarif mengakui bahwa pria dalam foto itu merupakan anggota FPI. Namun, Slamet tidak mau mengungkap identitas pria tersebut secata detail. "Itu anggota FPI yang kemarin. Alhamdulillah tadinya preman dan bertobat menjadi muslim yang taat setelah dibina FPI," ujar Slamet pada 11 Juni 2017.
Pembakaran bendera PDIP
Video pembakaran bendera PDIP saat demonstrasi menolak RUU HIP di depan gedung DPR pada 24 Juni 2020 viral di media sosial. Demonstrasi itu diikuti sejumlah ormas yang tergabung dalam Aliansi Nasional Anti Komunis NKRI, yakni Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama, Persaudaraan Alumni (PA) 212, dan FPI.
Pembakaran bendera itu pun menuai reaksi dari kader partai tersebut. Bahkan, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengeluarkan surat perintah agar seluruh kadernya merapatkan barisan. Tak lama setelah itu, seluruh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP Jakarta melaporkan aksi pembakaran bendera tersebut ke enam polres di Jakarta serta Polda Metro Jaya.
Dalam laporan bernomor LP/3.656/6/VI/YAN.2.5/2020/SPKT PMJ (Polda Metro Jaya) itu, pihak PDIP melaporkan sekelompok massa yang melakukan demonstrasi dan membakar bendera partainya. Mereka juga membawa bukti berupa video aksi pembakaran bendera berlambang banteng dengan moncong putih tersebut.
Pada 29 Juni 2020, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Yusri Yunus mengatakan polisi telah memeriksa lima saksi terkait kasus tersebut. "Sudah ada lima yang diklarifikasi karena masuk penyelidikan, di antaranya dua saksi ahli dan tiga pelapor sendiri," ujarnya. Menurut Yusri, pihaknya masih membutuhkan waktu untuk mendalami kasus ini. Apalagi, laporan kasus ini baru diterima polisi pada 26 Juni 2020.
Sebelumnya, sebelum PDIP melaporkan pembakaran bendera partainya ke Polda Metro Jaya, Yusri mengatakan bahwa koordinator lapangan (korlap) dalam demonstrasi pada 24 Juni 2020 di depan gedung DPR itu telah dimintai klarifikasi oleh polisi. Hal itu, menurut Yusri, untuk mengetahui kejadian yang sebenarnya. "Kalau korlap (dimintai klarifikasi) iya, oleh intel, diambil keterangan ada apa ini terjadi," ujar Yusri pada 26 Juni 2020.
Dilansir dari CNN Indonesia, korlap aksi menolak RUU HIP di depan gedung DPR pada 24 Juni 2020, Edy Mulyadi, menyebut pembakaran bendera, termasuk bendera PDIP, dalam unjuk rasa tersebut di luar rencana. Edy menuding tindakan tersebut dilakukan oleh penyusup yang sengaja mencari gara-gara. "Bisa spontanitas atau ada penyusup yang sengaja cari gara-gara," ujar Edy pada Kamis 25 Juni 2020.
Edy mengklaim pihaknya tidak pernah berencana untuk melakukan pembakaran dalam unjuk rasa tersebut, baik bendera palu arit maupun bendera PDIP. Menurut dia, insiden tersebut di luar kendali dirinya sebagai korlap yang memegang pengeras suara di atas mobil komando. Edy juga mengaku tak kuasa menghentikan aksi tersebut. Alasannya, massa sudah kadung emosional dan kecewa pada RUU HIP.

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, klaim dalam gambar di atas, bahwa CNN Indonesia menerbitkan berita pada 24 Juni 2020 bahwa pembakar bendera PDIP dalam demonstrasi RUU HIP adalah simpatisan PDIP yang menyamar, keliru. Tidak ditemukan berita di CNN Indonesia yang berisi klaim tersebut. Begitu pula di media lain, tidak ditemukan berita bahwa pembakar bendera PDIP dalam demonstrasi RUU HIP adalah simpatisan PDIP yang menyamar.
Terkait foto yang dicantumkan dalam gambar itu, foto pertama memang berasal dari video peristiwa pembakaran bendera PDIP dalam demonstrasi menolak RUU HIP di depan gedung DPRD pada 24 Juni 2020. Namun, foto kedua bukanlah foto pelaku pembakaran yang diklaim telah ditangkap oleh polisi, melainkan foto salah satu anggota FPI di Rembang pada 2017. Hingga kini, polisi masih menyelidiki siapa pelaku pembakaran bendera PDIP tersebut.
ZAINAL ISHAQ
Anda punya data/informasi berbeda, kritik atau masukan untuk artikel cek fakta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id