Untuk memverifikasi klaim tersebut, Tim CekFakta Tempo menelusuri foto unggahan akun Pedongkelan Barat dengan reverse image tool Source. Hasilnya, ditemukan bahwa pria di samping Bung Karno yang dilingkari biru dalam foto itu bukanlah ayah Rizieq Shihab, Hussein bin Muhammad Shihab.
Foto tersebut pernah dimuat di situs resmi Majelis Hikmah Alawiyah pada 14 Agustus 2019 dalam artikelnya yang berjudul "APB Mercusuar Kabar Proklamasi RI ke Dunia Internasional". Artikel ini sama sekali tidak menyinggung soal Hussein bin Muhammad Shihab.
Artikel ini menjelaskan tentang maklumat dari Presiden Sukarno dalam Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 19 Agustus 1945. Maklumat tersebut mengisyaratkan agar kabar kemerdekaan Indonesia disebarluaskan ke dunia internasional.
Dua pekan setelah maklumat Bung Karno itu, yakni pada 2 September 1945, Kantor Berita Arabian Press Board (APB) berdiri. APB kemudian berkantor di Gang Tengah Nomor 19, Jakarta Pusat. Pendirinya merupakan seorang pemuda peranakan Arab yang bernama Muhammad Asad Shahab.
Foto yang sama juga pernah dimuat di situs Detik.com pada 17 Agustus 2017 dalam artikelnya yang berjudul "Asad Shahab dan APB Kabarkan Proklamasi RI ke Timur Tengah". Foto tersebut diberi keterangan "(Kiri ke Kanan) M. Asad Shahab, Presiden Sukarno, serta dua pendiri APB, Muhammd Alhabsyi dan M. Dhya Shahab. (Foto: Koleksi A. Mutalib Shahab)".
Dilansir dari Detik.com, sebagai salah satu jurnalis yang hadir dalam Sidang PPKI pada 19 Agustus 1945, Muhammad Asad Shahab membatin bahwa dirinya bisa berbuat sesuatu seperti yang diharapkan Presiden Sukarno. Aktif di dunia jurnalistik sejak 1936 membuatnya punya banyak jaringan hingga luar negeri, khususnya Timur Tengah. Pada 1938-1942, dia tercatat sebagai kontributor media berbahasa Arab, al-Mughatttan, di Mesir.
Bersama kakaknya, M. Dzya Shahab dan sahabatnya, Husein Alhabsyi, dia lalu berembug tentang perlunya membentuk kantor berita berbahasa Arab. Hal ini ditempuh sebab saat itu sudah ada dua kantor berita, yaitu Antara yang jangkauannnya bersifat lokal dan Domei yang dikontrol oleh Jepang.
"Kalau kantor berita khusus berbahasa Arab belum ada, padahal ayah (Asad) punya banyak jaringan di negara-negara Timur Tengah," kata A. Mutalib Shahab, putra kedua Asad kepada Detik.com di kediamannya pada 16 Agustus 2017. Beberapa waktu lalu, ia merilis biografi ayahnya yang bertajuk "Sang Penyebar Berita Proklamasi RI". Asad dkk sepakat menamai kantor berita yang dimaksud dengan "Arabian Press Board (APB)".
APB resmi berdiri 19 hari setelah Proklamasi Kemerdekaan atau pada 2 September 1945. Kata Arabian, menurut wartawan senior Solichin Salam di koran Angkatan Bersenjata terbitan 1 September 1993, sengaja digunakan untuk menarik perhatian dunia Islam serta negara-negara di Timur Tengah. Hal itu juga sekaligus dimaksudkan untuk mengelabui sekutu dan Belanda.

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, klaim bahwa pria di samping Bung Karno yang dilingkari biru dalam foto di atas adalah ayah Rizieq Shihab, Hussein bin Muhammad Shihab, keliru. Pria di sebelah Presiden Sukarno itu bernama Muhammad Asad Shahab, seorang jurnalis yang merupakan pendiri kantor berita Arabian Press Board (APB). Melalui APB, Asad dan rekan-rekannya menyebarkan berita Proklamasi RI ke dunia internasional, khususnya negara-negara Timur Tengah.
ZAINAL ISHAQ
Anda punya data/informasi berbeda, kritik atau masukan untuk artikel cek fakta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id

Untuk memverifikasi klaim di atas, Tim CekFakta Tempo mula-mula memeriksa berita di Tribun Manado yang dikutip oleh Idtoday.co. Hasilnya, diketahui bahwa berita itu merupakan berita lama, yakni pada November 2019. Dalam berita tersebut, Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani menuturkan bahwa lembaganya sedang menghimpun berbagai masukan terkait amandemen terbatas UUD 1945.
Salah satu masukan yang muncul adalah perubahan masa jabatan presiden menjadi hanya satu periode, namun selama delapan tahun. Menurut ketentuan saat ini, presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan. Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengatakan ada pula wacana bahwa presiden bisa dipilih kembali hingga tiga periode.
Namun, seperti dikutip dari arsip berita Tempo pada 24 November 2019, hal itu baru sekadar wacana, dan MPR pun belum satu suara terkait wacana tersebut. "Ya itu kan baru wacana ya. Ada juga wacana yang lain," kata Arsul pada 21 November 2019. Ia pun menuturkan, "Diskursus tentang penambahan masa jabatan presiden ini terlihat biasa saja sebagai sebuah wacana usulan yang memang harus ditampung oleh MPR."
Pada 24 Juni 2020, di akun Facebook -nya, Hidayat merespons artikel yang dimuat oleh Idtoday.co di atas. Menurut dia, tidak benar bahwa MPR mengusulkan masa jabatan presiden selama delapan tahun. "Yang usulkan seperti itu pihak di luar MPR. Sikap MPR jelas, ikuti aturan UUD NRI (Negara Republik Indonesia) 1945, masa jabatan presiden bukan 8 tahun, tapi 5 tahun dan dapat diperpanjang untuk 1x saja," katanya.
Dilansir dari Kumparan.com, Komisi Pemilihan Umum (KPU) pun menegaskan bahwa tidak ada wacana untuk memundurkan pemilu nasional 2024, yaitu pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres), ke 2027. Ketua KPU Arief Budiman menjelaskan wacana yang sedang digodok adalah memundurkan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak yang awalnya dijadwalkan pada 2024 menjadi 2027.
Arief mengatakan wacana ini digodok dalam satu rangkaian dengan pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu. "Masih wacana. Ini pilkada," kata Arief pada 24 Juni 2020.
Dihubungi terpisah, Komisioner KPU Pramono Ubaid Tantowi menegaskan tidak mungkin pemilu nasional mundur menjadi pada 2027. Sebab, dalam sejarah Indonesia, belum pernah ada masa jabatan presiden atau wakil presiden, atau bahkan anggota DPR, yang diperpanjang. "Saya rasa tidak mungkin karena belum ada sejarahnya masa jabatan presiden atau wapres, DPR dan DPD diperpanjang. Kalau diperpendek memang pernah," katanya.

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, klaim bahwa MPR mengusulkan agar Presiden Jokowi memimpin Indonesia hingga 2027 menyesatkan. Artikel yang memuat klaim itu mengutip berita lama, yakni pada November 2019. Ketika itu pun, hal tersebut masih sebatas wacana, dan MPR belum satu suara terkait wacana itu. Pada 24 Juni 2020, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menyatakan tidak benar lembaganya mengusulkan masa jabatan presiden selama delapan tahun. "Sikap MPR jelas, ikuti aturan UUD 1945, masa jabatan presiden bukan delapan tahun, tapi lima tahun dan dapat diperpanjang untuk satu kali saja," ujarnya.
IBRAHIM ARSYAD
Anda punya data/informasi berbeda, kritik atau masukan untuk artikel cek fakta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id

Untuk memverifikasi klaim tersebut, Tim CekFakta Tempo melakukan pencarian video itu di kanal YouTube BBC Indonesia dengan memasukkan kata kunci “komunisme”. Hasilnya, terdapat sebuah video yang sama dengan yang dibagikan oleh akun Kadek Mulyawan.
Video yang berjudul “Liberal=PKI, kata peserta demo anti-PKI” tersebut dipublikasikan pada 3 Juni 2016. BBC Indonesia memberikan keterangan pada video itu sebagai berikut:
"Sekitar 1.500 orang yang merupakan gabungan massa sedikitnya dari Front Pembela Islam, FKPPI, Pemuda Pancasila, Forum Umat Islam berjalan dari Masjid Istiqlal menuju Istana Negara untuk menggelar aksi menolak komunisme dan Partai Komunis Indonesia."
Situs BBC Indonesia melaporkan bahwa aksi gabungan tersebut merupakan puncak meluasnya penolakan berbagai pihak atas upaya pemerintah menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi setelah 1965.
Simposium bertema mengamankan Pancasila, yang digelar sebagai "tandingan" atas Simposium Tragedi 65 oleh pemerintah pada April 2016 lalu, ditutup pada 2 Juni 2016 dengan sembilan poin rekomendasi, salah satunya menuntut agar PKI "minta maaf pada rakyat Indonesia dan negara".
Simposium Nasional Tragedi 1965 diselenggarakan pada April 2016 sebagai upaya pemerintah untuk menyelesaikan kasus HAM berat, antara lain yang pernah terjadi pada 1965 di mana ratusan ribu orang diduga terbunuh dalam kaitannya dengan pemberontakan PKI.
Menurut Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Agus Widjojo, penyelesaian kasus 1965 melalui penyelenggaraan simposium tersebut lebih menggunakan pendekatan sejarah. "Pendekatan ini lebih objektif dan komprehensif. Jadi, seperti memutar film mengenai peristiwa 65, kami mendengarkan apa yang terjadi sebelum peristiwa dan setelah peristiwa tersebut," katanya.
Agus menilai peristiwa pembantaian besar-besaran pada masa pemerintahan Presiden Soeharto itu didasari motif tertentu dan dilakukan secara sistemik. Penyelesaian peristiwa 1965, menurut dia, penting dilakukan karena Indonesia adalah bangsa yang besar yang sudah seharusnya berani melihat masa lalu dan berbesar hati mengakui kesalahan.
Namun, penyelenggaraan simposium itu mendapat tentangan dari kalangan purnawirawan TNI dan sejumlah ormas. Bahkan, Menteri Pertahanan saat itu, Ryamizard Ryacudu, bersama para pensiunan tentara dan polisi menggelar acara yang menentang penyelenggaraan simposium yang digelar Agus.
Acara yang bernama Simposium Nasional Anti-PKI itu dilaksanakan di Balai Kartini, Jakarta, pada 1-2 Juni 2016. Simposium ini pun menghasilkan sembilan butir rekomendasi. Panitia berharap pemerintah mempertimbangkan rekomendasi tersebut bersama dengan hasil rekomendasi Simposium Tragedi 1965 sebelumnya.
Unjuk rasa penolakan RUU HIP
Pembahasan RUU HIP memang menuai banyak kritik. Sejumlah pihak mendesak agar RUU HIP dibatalkan lantaran di dalam draf RUU tersebut tidak terdapat Ketetapan MRPS Nomor 25 Tahun 1966 tentang Pembubaran PKI. Pada 24 Juni 2020, demonstrasi menolak RUU HIP pun digelar oleh massa beratribut Front Pembela Islam (FPI) di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta.
Tiga ormas keagamaan, yakni Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) menilai RUU HIP tidak diperlukan. "Tidak ada urgensi dan kebutuhan sama sekali untuk memperluas tafsir Pancasila dalam undang-undang khusus," kata Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj pada 16 Juni 2020.

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, klaim bahwa video di atas adalah video demonstrasi menolak kebangkitan komunisme di Monas pada 21 Juni 2020 keliru. Video tersebut merupakan video aksi penolakan komunisme dan PKI pada Juni 2016. Aksi tersebut merupakan puncak meluasnya penolakan atas upaya pemerintah menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi setelah 1965 dengan menggelar Simposium Tragedi 65 pada April 2016. 
IKA NINGTYAS
Anda punya data/informasi berbeda, kritik atau masukan untuk artikel cek fakta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id

Berdasarkan penelusuran Tim CekFakta Tempo, isu yang belakangan ini muncul adalah isu peleburan mata pelajaran Agama dengan PPKn, bukan menghilangkan mata pelajaran Agama. Dilansir dari Liputan6.com, isu ini berawal dari beredarnya salinan rancangan penyederhanaan kurikulum yang disertai dengan penyusunan berbagai modul pendukungnya.
Meskipun begitu, Mendikbud Nadiem Makarim menuturkan bahwa tidak ada keputusan mengenai peleburan mata pelajaran Agama dengan mata pelajaran lain. "Salah satu dari 10 bagian peta jalan pendidikan adalah memperbaiki kurikulum nasional, pedagogi, dan penilaian. Saya ingin menegaskan bahwa tidak ada keputusan peleburan mata pelajaran Agama dengan (mata pelajaran) lainnya," ujar Nadiem dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR secara virtual pada 22 Juni 2020.
Menurut Nadiem, Kemendikbud memang tengah menyusun beragam skenario dan perencanaan mengenai perampingan atau penyederhanaan kurikulum sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. "Tapi kami tegaskan lagi, tidak ada rencana atau keputusan untuk mata pelajaran Agama," katanya. Hingga saat ini, mata pelajaran Agama masih menjadi mata pelajaran yang berdiri sendiri. Karena itu, Nadiem meminta masyarakat untuk tidak lagi bingung.
Dilansir dari Medcom.id, Kepala Badan Penelitian, Pengembangan, dan Perbukuan Kemendikbud Totok Suprayitno juga menyatakan bahwa tidak ada rencana peleburan mata pelajaran Agama dengan PPKn seperti informasi yang beredar di masyarakat. Pernyataan tersebut disampaikan Totok untuk menjawab beredarnya sebuah dokumen bertuliskan "Dokumen Rahasia" di media sosial terkait rencana penyederhanaan kurikulum.
Dalam dokumen itu, terdapat tabel yang menyebut mata pelajaran Agama bakal digabung dengan PPKn. Peleburan tersebut diusulkan untuk kelas 1 hingga kelas 3 Sekolah Dasar (lower grade). "Yang diramaikan itu adalah bahan diskusi awal internal di antara tim kerja kurikulum. Diskusi masih terus berlangsung dan saat ini belum ada keputusan apapun dari kementerian," tutur Totok.
Menurut Totok, Kemendikbud memang sedang melakukan kajian terkait penyederhanaan Kurikulum 2013 yang berjalan saat ini. Namun, berdasarkan diskusi terakhir, tidak ada penggabungan mata pelajaran Agama dengan PPKn. "Bahan diskusi terakhir yang disampaikan ke saya adalah susunan kelompok mata pelajaran tidak ada digabung seperti itu. Tetap berdiri sendiri seperti yang berlaku saat ini," kata Totok pada 18 Juni 2020.
Pernah beredar sebelumnya
Isu tentang penghapusan pelajaran Agama di sekolah pernah beredar sebelumnya, yakni pada Maret 2019. Ketika itu, viral sebuah video yang memperlihatkan seorang perempuan sedang berkampanyedoor to doordi Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam video itu, perempuan yang mengenakan hijab tersebut menjelaskan alasannya memilih calon presiden Prabowo Subianto. Selanjutnya, ia bicara tentang nasib mata pelajaran Agama yang bakal dihapus jika Jokowi terpilih kembali.
Kepada CNN Indonesia, Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Kamaruddin Amin menegaskan bahwa tidak mungkin pemerintah menghapus pendidikan Agama dari kurikulum sekolah. "Di negara sekuler seperti Inggris dan sejumlah negara Eropa Barat, pelajaran Agama wajib di sekolah, baik di sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah (public schools) maupun di sekolah yang diselenggarakan oleh gereja (faith based schools)," katanya pada 5 Maret 2019.
"Apalagi di Indonesia, bangsa yang dikenal sangat religius, mustahil pelajaran Agama dianggap tidak penting, dan akan dihilangkan," tuturnya. Menurut Kamaruddin, kementeriannya justru sedang berupaya untuk terus meningkatkan akses dan mutu pendidikan agama, misalnya dengan mengembangkan Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia (MAN IC) di berbagai provinsi. "Saya justru optimis, pendidikan agama ke depan di Indonesia akan semakin kuat dan berkualitas," katanya.
Dilansir dari Detik.com, Mendikbud ketika itu, Muhadjir Effendy, juga menegaskan bahwa tidak ada rencana penghapusan pelajaran Agama di sekolah. "Berkenaan dengan adanya berita bahwa Kemendikbud akan menghapus pelajaran Agama di sekolah, pada kesempatan ini saya tegaskan bahwa sama sekali tidak ada rencana penghapusan pelajaran Agama di sekolah," kata Muhadjir pada 6 Maret 2019.
Muhadjir menyebut beredarnya hoaks mengenai penghapusan pelajaran Agama di sekolah sudah beredar sejak 2017. Menurut dia, isu tersebut berawal dari rapat bersama Komisi X DPR. Saat itu, ia memaparkan program terkait penguatan pendidikan karakter atau TPPK yang tercantum dalam Peraturan Mendikbud Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah.
"Dalam pelaksanaannya sekolah-sekolah dibolehkan atau dianjurkan menjalin kerja sama dengan lembaga-lembaga pendidikan keagamaan di luar sekolah, terutama dalam rangka penguatan karakter religius siswa. Jadi kerja sama itu tidak dimaksudkan untuk menghapus pelajaran agama di sekolah, justru untuk memperkuat keberadaan pelajaran agama di sekolah," ujarnya.

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempop, klaim bahwa pemerintah akan hilangkan mata pelajaran Agama adalah klaim yang keliru. Isu yang belakangan ini muncul adalah isu peleburan mata pelajaran Agama dengan PPKn, bukan menghilangkan mata pelajaran Agama. Namun, Mendikbud Nadiem Makarim menegaskan tidak ada keputusan mengenai peleburan mata pelajaran Agama dengan mata pelajaran lain, termasuk PPKn. Kemendikbud memang tengah menyusun penyederhanaan kurikulum. Tapi mata pelajaran Agama masih menjadi mata pelajaran yang berdiri sendiri.
ZAINAL ISHAQ
Anda punya data/informasi berbeda, kritik atau masukan untuk artikel cek fakta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id