“pesawat C17 milik militer Inggris terbang di atas gedung kota London”.

“Pengumuman Penting

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 31 P/HUM/2022 (sebanyak 115 Halaman), yang telah membatalkan Perpres (Peraturan Presiden) Nomor 99 Tahun 2020, maka disimpulkan bahwa:

Pandemi Covid-19 dinyatakan telah berakhir;
Negara Dilarang melakukan Pemaksaan Vaksin;
Pemerintah Wajib Menyediakan Vaksin Halal & Thoyyib yang mendapatkan Sertifikasi Halal & Label Halal MUI;
Aktivitas Ibadah, Sekolah, Transportasi, dan Usaha tidak boleh dibatasi dan berjalan secara normal seperti sediakala;
Berdasarkan Protokol Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights) bahwa Aplikasi Peduli Lindungi Melanggar HAM”

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 31 P/HUM/2022 (sebanyak 115 Halaman), yang telah membatalkan Perpres (Peraturan Presiden) Nomor 99 Tahun 2020
Perpres nomor 99 2020
Aplikasi peduli lindungi melanggar ham
Pengumuman Penting

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 31 P/HUM/2022 (sebanyak 115 Halaman), yang telah membatalkan Perpres (Peraturan Presiden) Nomor 99 Tahun 2020, maka disimpulkan bahwa:
1. Pandemi Covid-19 dinyatakan telah berakhir;
2. Negara Dilarang melakukan Pemaksaan Vaksin;
3. Pemerintah Wajib Menyediakan Vaksin Halal & Thoyyib yang mendapatkan Sertifikasi Halal & Label Halal MUI;
4. Aktivitas Ibadah, Sekolah, Transportasi, dan Usaha tidak boleh dibatasi dan berjalan secara normal seperti sediakala;

Berdasarkan Protokol Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights) bahwa Aplikasi Peduli Lindungi Melanggar HAM dan tidak boleh dipergunakan lagi.

Pandemi covid19 berakhir
Apa kah benar ada putusan MA RI NO.31 p/hum/2022 tentang pembatalan perpes no 99 thn 2022
MA putuskan pemerintah tak boleh paksa rakyat ikut vaksin
MA putuskan paksaan vaksin
Hoax pandemi berakhir
Corona virud disease berakhir
Covid-19 dinyatakan berakhir
Pandemi berakhir
Pandemi dinyatakan telah berakhir
putusan mahkama agung
Putusan mahkamah konstitusi tentang vaksin
4 poin putusan MA
4 poin putusan mahkamah agung tentang vaksin halal
4 poin putusan Mahkamah Agung tentang vaksin
4 poin putusan Mahkamah Agung
Putusan mahkamah Agung nomor 31/p/hum/2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 31 P/HUM/2022
Tanggal 14 April 2022 — YAYASAN KONSUMEN MUSLIM INDONESIA (YKMI) dalam hal ini diwakili oleh Ketua Umum AHMAD HIMAWAN VS PRESIDEN RI;
Putusan mahkamah agung vaksin
Putusan mahkamah agung soal vaksin
Pembatalan perpres no 99 tahun 2020
Putusan MA Republik Indonesia Nomor 31 P/HUM/2022
Putusan MA nomor 31 P/HUM/2022
Pengumuman Penting

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 31 P/HUM/2022 (sebanyak 115 Halaman), yang telah membatalkan Perpres (Peraturan Presiden) Nomor 99 Tahun 2020, maka disimpulkan bahwa:
1. Pandemi Covid-19 dinyatakan telah berakhir;
2. Negara Dilarang melakukan Pemaksaan Vaksin;
3. Pemerintah Wajib Menyediakan Vaksin Halal & Thoyyib yang mendapatkan Sertifikasi Halal & Label Halal MUI;
4. Aktivitas Ibadah, Sekolah, Transportasi, dan Usaha tidak boleh dibatasi dan berjalan secara normal seperti sediakala;

Berdasarkan Protokol Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights) bahwa Aplikasi Peduli Lindungi Melanggar HAM dan tidak boleh dipergunakan lagi.

Alhamdulillah, Rakyat Punya Kebebasan Menolak Vaksin dikabulkan MA, Sekalipun Pihak Berwajib Memaksa Kita Bisa Menuntut Balik Pemaksaan Tersebut
Dan Dengan Putusan ini maka MA Mengintruksikan kepada Pihak pihak Terkait agar Mencabut Semua Persyaratan kewajiban Kartu Vaksin Untuk Akses Masyarakat dalam Segala Bidang Yang hari ini Diterapkan

Kabar Berita
Nasional

Kabulkan Uji Materi, MA (Mahkamah Agung) Putuskan Pemerintah Tidak Boleh Paksa Rakyat Ikut Vaksinasi dengan Alasan Apapun, Kecuali Ada Jaminan Halal .

Tim Editor Berita Nasional MA , 23 Apr 2022 14:43

Gedung Mahkamah Agung (Dok. Mahkamah Agung RI)

ERA.id - Mahkamah Agung (MA) memutuskan pemerintah harus memastikan kehalalan vaksin Covid-19 untuk masyarakat Indonesia.

Kewajiban ini harus dipenuhi setelah MA memenangkan uji materi yang diajukan Yayasan Konsumen Muslim Indonesia (YKMI) dan Beberapa Aktivis , Tokoh Tokoh Dunia kesehatan, dan para pakar pada Presiden Joko Widodo.

Adapun uji materi tersebut terkait Pasal 2 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19.

Akhirnya pun DPR RI Minta Pemerintah Segera Penuhi Putusan MA Terkait Vaksin Covid-19 Halal.

Sebab Ternyata Terungkap bahwa ! Belum Ada Vaksin Booster yang Halal sampai saat ini, Panja Komisi IX: Pemerintah Berdosa Tidak Sediakan Vaksin Halal.
MA Kabulkan Uji Materi Vaksin Covid-19 Wajib Halal.

"Pemerintah (Menteri Kesehatan, Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan), wajib memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan jenis vaksin Covid-19 yang ditetapkan untuk pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di wilayah Indonesia," bunyi amar putusan MA yang dikutip pada Jumat (22/4/2022).

MA menilai, Pasal 2 Perpres Nomor 99 Tahun 2020 itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Pasal 4 Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

MA juga menyatakan bahwa Pasal 2 Perpres Nomor 99 Tahun 2020 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat jika tidak dapat menjamin kehalalan vaksin Covid-19.

Sementara dalam pertimbangannya, MA menyatakan bahwa pemerintah tidak boleh memaksa masyarakat melakukan vaksinasi Covid-19 dengan alasan apapun, termasuk darurat wabah pandemi maupun alasan keselamatan rakyat. Kecuali ada jaminan penghormatan dan perlindungan dari pemerintah terhadap umat beragama untuk menjalankan agama dan keyakinannya.

"Bahwa pemerintah dalam melakukan program vaksinasi Covid-19 di wilayah Negara Republik Indonesia, tidak serta merta dapat memaksaan kehendaknya kepada warga negara untuk divaksinasi dengan alasan apapun dan tanpa syarat, kecuali adanya perlindungan dan jaminan atas kehalalan jenis vaksin Covid-19 yang ditetapkan, khususnya terhadap umat Islam," bunyi isi pertimbangan MA.

MA juga menyatakan bahwa hak kebebasan beragama dan beribadah merupakan saah satu hak yang bersifat non derigable, atau tudak dapat dikurang-kurangi pemenuhannya oleh negara dalam kondisi apapun.

Karenanya, negara wajib menjamin penghormatan dan perlindungan terhadap hak atas kebebesan beragama dan beribadah.

"Yang pling utama yang harus dijamin dan dilindungi oleh negara adalah kebebasan internal (internal freedom) dari agama, yaitu terkait keyakinan terhadap doktrin atau aqidah suatu agama. Kebebasan inilah yang tidak dapat diintervensi oleh negara tanpa syarat. dengan dalih tersebut maka kebijakan kewajiban wajib kartu Vaksin di segala bidang yang hari ini diberlakukan harap di non Fungsikan, karena melanggar aturan dan ketentuan yang lebih tinggi dan hal ini tidak dapat diterima dengan dalih dan argumentasi apapun"

Perkara dengan Nomor Register 31 P/HUM/2022 tersebut diputus pada 14 April 2022 oleh majelis Supandi dengan anggota Yodi Martono dan Is Sudaryono, serta dan panitera Teguh Satya Bhakti

✍️✍️✍️✍️✍️✍️✍️

Keputusan MA tentang vaksin
Putusan MA no.31p 2022
Keputusan mahkamah agung

Video berisi narasi bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin ancam hancurkan Israel dalam waktu dekat, beredar di Facebook sepekan terakhir. Ancaman itu terjadi setelah Israel menyerang warga Palestina yang hendak shalat Subuh di Masjid Al Aqsa. 
Video berdurasi 8:42 menit itu berisi gabungan video pendek yang diulang-ulang mulai dari pidato Vladimir Putin, Perdana Menteri Israel Naftali Bennett, dan aktivitas ibadah di Masjid Al Aqsa. 
Pada detik ke-0:22, narator dalam video itu menyebut jika ancaman Putin untuk menghancurkan Israel itu dikutip dari kanal Youtube Pikiran Rakyat pada 14 Mei berjudul Vladimir Putin: Rusia dapat serang Israel jika dalam waktu dekat tak hentikan serangan ke Palestina. Ancaman tersebut dilontarkan Rusia, karena konflik Israel dan Palestina dapat mengancam langsung pada negara yang dipimpinnya.
angkapan layar unggahan vidoe dengan klaim Presiden Rusia Vladimir Putin Ancam Hancurkan Israel Dalam Waktu Dekat Setelah Serangan Ke Masjid Al Aqsa
PEMERIKSAN FAKTA 
Presiden Rusia Vladimir Putin tidak menyatakan akan menghancurkan Israel dalam waktu dekat. Kanal Youtube Pikiran Rakyat yang dikutip dalam video itu, berasal dari unggahan 20 Mei 2021. 
Tempo menelusuri video berjudul Vladimir Putin: Rusia dapat serang Israel jika dalam waktu dekat tak hentikan serangan ke Palestina di kanal Youtube Pikiran Rakyat. Hasilnya, unggahan tersebut berupa video grafis yang dipublikasikan Pikiran Rakyat pada 20 Mei 2021. 
Narasi yang dibacakan dalam video yang disebarkan pada 2022 itu, identik dengan isi pada video milik Pikiran Rakyat. Berikut keterangan video dari Pikiran Rakyat:
Presiden Rusia, Vladimir Putin pada Jumat, 14 Mei 2021 mengatakan negaranya dapat menyerang Israel dalam waktu dekat bilamana mereka tidak menghentikan serangan ke Palestina.
Vladimir Putin beranggapan bahwa konflik yang terjadi saat ini antara Palestina dan Israel dapat menimbulkan ancaman langsung terhadap keamanan Rusia.
Dalam pertemuan dengan Dewan Keamanan Rusia, Vladimir Putin menyarankan untuk membahas situasi di Yerusalem dan Jalur Gaza sebelum agenda yang disepakati.
Tempo menelusuri pemberitaan media internasional untuk mencari konteks pernyataan Putin dalam pertemuan dengan Dewan Keamanan Rusia tersebut. Dikutip dari Anadolu Agency pada 14 Mei 2021, Presiden Rusia Vladimir Putin saat itu memang memperingatkan bahwa eskalasi saat itu antara Israel dan Palestina menimbulkan ancaman langsung terhadap keamanan Rusia.
Saat itu, ketegangan meningkat di lingkungan Sheikh Jarrah di Yerusalem Timur sejak pengadilan Israel memerintahkan pengusiran keluarga Palestina, yang kemudian ditunda. Warga Palestina yang memprotes solidaritas dengan penduduk Sheikh Jarrah telah menjadi sasaran pasukan Israel.
Eskalasi mengakibatkan serangan udara oleh Israel di Gaza, yang telah menewaskan sedikitnya 119 orang dan 830 lainnya terluka, menurut otoritas kesehatan Palestina.
Israel menduduki Yerusalem Timur selama perang Arab-Israel tahun 1967 dan mencaplok seluruh kota pada tahun 1980 – sebuah langkah yang tidak pernah diakui oleh masyarakat internasional.
Express juga melaporkan pernyataan itu selama pertemuan dengan Dewan Keamanan Rusia. Putin menyarankan untuk membahas situasi di Yerusalem dan Jalur Gaza sebelum agenda yang disepakati. Ketegangan meningkat di lingkungan Sheikh Jarrah di Yerusalem Timur sejak pengadilan Israel memerintahkan pengusiran keluarga Palestina, yang kemudian ditunda.
Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mendorong upaya internasional untuk meredakan konflik, menyerukan pertemuan antara Rusia, AS, PBB dan Uni Eropa. Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Vershinin juga mendesak Israel untuk "segera" menghentikan semua kegiatan pemukiman di wilayah Palestina.
Dari dua pemberitaan tersebut, Tempo tidak menemukan pernyataan bahwa Putin akan menghancurkan Israel dalam waktu dekat.

“Ma’ruf Amin: ajak orang berharta bantu negara hilangkan bahaya kemiskinan tapi jangan musingin pemerintah”