Verifikasi Tempo menunjukkan bahwa video tersebut memang benar saat sidang Komite HAM PBB di Jenewa, Swiss pada 12 Maret 2024. Anggota Komite Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau CCPR, Bacre Waly Ndiaye saat itu menyoroti netralitas Presiden Joko Widodo dalam Pemilihan Presiden tahun 2024. Namun tidak benar dalam sidang Komite HAM itu, Prabowo-Gibran diputuskan tidak boleh jadi Presiden dan Wakil Presiden.

Bacre Waly Ndiaye dalam sidang tersebut mengutarakan soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melanggengkan jalan putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, mengikuti kontestasi pilpres. 

Putusan yang dimaksud adalah adalah perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait usia minimal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. MK memutuskan mengabulkan sebagian putusan tersebut.

Ndiaye menyebut, kampanye calon presiden dan calon wakil presiden terjadi usai putusan tersebut keluar.

"Kampanye terjadi setelah keputusan pengadilan pada menit-menit terakhir yang mengubah kriteria kelayakan yang memungkinkan putra presiden untuk ikut serta dalam Pemilu," kata Ndiaye dalam Sidang Komite HAM PBB CCPR di Jenewa, Swiss, dikutip dari UN Web TV, Senin, 18 Maret 2024.

Ndiaye lantas mempertanyakan langkah apa yang diambil Indonesia untuk memastikan pejabat tinggi, termasuk Jokowi, tidak memberikan pengaruh atau intervensi yang berlebihan terhadap proses Pemilu.

Ia pun bertanya apakah Indonesia sudah melakukan penyelidikan untuk mengusut dugaan-dugaan itu.

"Langkah-langkah apa yang diterapkan untuk memastikan bahwa pejabat tinggi termasuk presiden dicegah untuk memberikan pengaruh yang berlebihan terhadap proses Pemilu," bebernya.

Saat diberikan kesempatan, Indonesia yang diwakili oleh Dirjen Kerjasama Multilateral Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Tri Tharyat tidak menjawab pertanyaan Ndiaye. Ia justru menjawab masalah Hak Asasi Manusia (HAM) lainnya, seperti soal kasus aktivis Haris dan Fathia yang belum lama dinyatakan bebas hingga kasus Panji Gumilang.

Sebagai informasi, putusan kontroversial MK itu membuat laju Gibran menjadi bakal RI-2 makin terbuka. Lewat putusan, MK mengganti batas usia cawapres dari 40 tahun menjadi 35 tahun.

Akibatnya, Ketua MK yang turut andil dalam putusan tersebut, yaitu Anwar Usman, dinilai telah melanggar etik oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Anwar sendiri diketahui merupakan ipar Presiden Jokowi dan paman Gibran.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia (RI) telah menetapkan pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden RI Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan capres-cawapres terpilih pada Pilpres 2024.

Penetapan tertuang dalam Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

"Hasil Pemilihan Umum secara nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sampai dengan Diktum Kelima ditetapkan pada hari Rabu tanggal 20 bulan Maret tahun 2024 pukul 22.19 menit WIB," kata Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari di Gedung KPU RI, Jakarta, Rabu, 20 Maret 2024 malam seperti yang dilaporkan Kantor Berita Antara.

Berdasarkan pemeriksaan fakta, konten tersebut adalah sebagian benar. 

Video dalam konten itu memang benar sidang Komite HAM PBB di Jenewa, Swiss pada 12 Maret 2024. Anggota Komite Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau CCPR, Bacre Waly Ndiaye saat itu menyoroti netralitas Presiden Joko Widodo dalam Pemilihan Presiden tahun 2024.

Namun tidak benar dalam sidang Komite HAM itu, Prabowo-Gibran diputuskan tidak boleh jadi Presiden dan Wakil Presiden.

Untuk memverifikasi klaim di atas, Tim Cek Fakta Tempo memfragmentasi video dan melakukan penelusuran lanjutan di internet dengan menggunakan reverse image Google. 

Hasilnya, video tersebut bukanlah dampak gempa di Tuban, Jawa Timur pada 22 Maret 20204, melainkan dampak gempa di Desa Sarampad, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat pada 21 November 2022.

Video identik dengan konten yang pernah diunggah ke YouTube oleh kanal resmi dari stasiun TV Liputan6 pada 22 November 2022 dengan judul “Pasca Dihantam Gempa Cianjur, Begini Kondisi Desa Sarampad”.



Desa Sarampad di Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat berada dalam kondisi mengenaskan, sehari sejak gempa Cianjur yang meluluhlantakkan kota tersebut, Senin, 21 November 2022 silam.

Video identik juga pernah diunggah kanal YouTube IDX CHANNEL pada 24 November 2022 dengan judul "Begini Kondisi Warga Desa Sarampad usai Jalan Terputus pascagempa Cianjur".

Kemudian oleh kanal YouTube resmi iNews pada 25 November 2022 dengan judul, "Kampung Sarampad Cugenang Masih Minim Bantuan, Warga Mengungsi di Area Terbuka #iNewsSore 25/11".



Gempa Tuban

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Geofisika Kelas II Pasuruan mengungkap rentetan gempa yang mengguncang Tuban, Jawa Timur, Jumat, 22 Maret 2024 disebabkan oleh sesar lokal di Laut Jawa.

"Penyebab gempa adalah sesar lokal di Laut Jawa dengan mekanisme sumber pergerakan sesar geser atau strike slip," kata Kepala Stasiun Geofisika Kelas II Pasuruan, Rully Oktavia Hermawan saat dihubungi, Jumat, 22 Maret 2024.

"Pusat gempa berada di 130 km Timur Laut Tuban Jawa Timur. Lokasi tepatnya berada di 5.76 Lintang Selatan, 112.33 Bujur Timur di kedalaman 10 kilometer," ujarnya. Gempa tersebut tidak berpotensi tsunami.

Masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan waspada terhadap gempa susulan yang mungkin terjadi. "Kepada Masyarakat yang rumah/bangunan yang rusak dan dirasakan tidak aman untuk tidak ditinggali terlebih dahulu antisipasi terjadi gempa susulan," ujar dia.

Berdasarkan verifikasi Tempo, video dengan klaim dampak gempa Tuban, Jawa Timur, pada 22 Maret 2024 adalah keliru. 

Konten tersebut adalah dampak gempa di Desa Sarampad, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat pada 21 November 2022.

Berdasarkan penelusuran, video Prabowo bantah naikkan gaji guru serupa dengan unggahan YouTube KompasTV berjudul “Prabowo Bantah Akan Naikan Gaji Guru Hingga Rp 20 juta”. Dalam keterangannya dituliskan Calon Presiden nomor urut dua Prabowo Subianto membantah menjanjikan kenaikan gaji guru hingga 20 juta rupiah jika terpilih dalam Pilpres 2019.

Prabowo menjelaskan tidak ingin membohongi rakyat dengan umbar janji politik dan mau mengumbar janji soal gaji guru. Prabowo juga mempertanyakan sumber uang jika kenaikan gaji tersebut benar-benar terlaksana. Padahal, ia menuturkan, Indonesia berutang sebesar Rp 1 triliun per hari.

Namun, pada debat terakhir Pilpres 2024 (04/02), Calon Presiden Prabowo Subianto berjanji akan memperbaiki gaji guru, termasuk yang masih berstatus honorer, karena meyakini bahwa pendidikan merupakan isu strategis untuk pembangunan bangsa.

Selain itu, pasangan dari Calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu juga berjanji akan meningkatkan kompetensi guru. Hal ini akan dia lakukan melalui pelatihan dan penataran bagi para pendidik.

Pewarta: Tim JACX

Editor: Indriani

Copyright © ANTARA 2024

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri dengan melihat akun resmi Kementerian Sosial di Instagram @kemensosri yang sudah bercentang biru atau terverifikasi. Di sana terdapat bantahan pada pesan berantai yang viral belakangan ini.
"Kementerian Sosial tidak pernah membuat situs ataupun tautan terkait pendaftaran maupun pencarian bantuan sosial. Untuk menghindari penyalahgunaan informasi maupun kewenangan yang mengatasnamakan Kementerian Sosial, kami imbau masyarakat tidak menyampaikan data diri melalui situs tersebut," bunyi pernyataan Kemensos di akun Instagramnya, 26 Maret 2024.
Postingan itu juga disertai narasi:
"Baru-baru ini beredar pesan melalui aplikasi Whatsapp terkait pencairan atau pendaftaran tambahan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) PKH Tahap 1.
Berhenti menyebarluaskan atau memberikan data apapun melalui nomor tersebut. Mari saring sebelum sharing ya #SobatSosial! Layanan Pusat Kendali Kemensos 171"

Pesan berantai Kemensos memberikan tambahan bantuan BLT PKH tahap 1 sebesar Rp 400 ribu adalah hoaks.