Cek Fakta Liputan6.com menelusuri klaim video situasi Jakarta saat demo 25 Agustus 2025, dengan menangkap layar video untuk dijadikan bahan penelusuran menggunakan Google Image.
 
 
Penelusuran mengarah pada sejumlah situs, ada satu situs yang memuat video yang identik dengan klaim yaitu akun TikTok index.hr media Kroasia index.hr pada 5 Juli 2025.Akun TikTok tersebut memuat tiga video yang identik dan keterangan yang berbeda.
 
 
Keterangan tersebut di antaranya "Policija ne može proći zbog okupljenih.
#indexhr #foryoupagе #foryourpagе #viralvideos #croatia #fyp #thompson #concert"
"Netko baca petarde u gužvu. Policija se jedva probija.
#indexhr #foryoupagе #foryourpagе #viralvideos #fyp #croatia #thompson #concert"
 
Penelusuran dilanjutkan menggunakan Google Search dengan kata kunci 'Netko baca petarde u gužvu. Policija se jedva probija'.
Penelusuran mengarah pada artikel berjudul "VIDEO Netko baca petarde kod Hipodroma, policijski auto se probija kroz gužvu" yang dimuat situs index.hr, pada 5 Juli 2025.
Artikel situs index.hr memuat video dan foto yang identik dengan klaim.
Artikel situs index.hr menyebutkan, sebuah mobil polisi lewat dengan sirene meraung-raung tepat setelah terjadi beberapa ledakan petasan di pintu masuk selatan Hippodrome saat konser Thompson di Zagreb Kroasia.
 
 
Hasil penelusuran Cek Fakta Liputan6.com, klaim video situasi Jakarta saat demo 25 Agustus 2025 tidak benar.
Peristiwa dalam video tersebut terjadi saat konser Thompson di Hippodrome Zagreb Kroasia.

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri klaim video situasi saat demo DPR 25 Agustus 2025. Penelusuran difokuskan pada pelang bertuliskan "HP dan Terate Computer", lalu di bawahnya ada spanduk kecil warna kuning bertuliskan promo.
Penelusuran menemukan sebuah akun TikTok yang memposting video singkat soal demo Bupati Pati, Sudewo. Postingan dibagikan pada 13 Agustus 2025.
Selain itu ada artikel yang ditayangkan kalimantanlive.com berjudul Demo Pati Memanas, Massa Lempar Botol ke Kantor Bupati Sudewo: “Lengser atau Dipaksa Rakyat!”
Artikel ini menggambarkan suasana demo besar di depan Kantor Bupati Pati pada Rabu 13 Agustus 2025 yang memanas.
Penelusuran juga difokuskan pada kerumunan massa di dekat pelang bertuliskan belikopi. Penelusuran mendapati soal demo Bupati Pati.
 

Hasil penelusuran Cek Fakta Liputan6.com, klaim video situasi saat demo DPR 25 Agustus 2025, tidak benar.
Video klaim tersebut merupakan demo Bupati Pati Sudewo yang berlangsung pada 13 Agustus 2025.

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri dan menemukan video yang identik dengan postingan. Video itu diunggah di Youtube oleh akun @cybermultimedia.
Namun video tersebut bukanlah video aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI pada 25 Agustus 2025. Video itu diunggah pada 13 Agustus 2025.
Video itu disertai narasi:
"demonstrasi Pati kericuhan tak terhindarkan".
Di sisi lain, demonstrasi di depan Gedung DPR RI pada 25 Agustus 2025 tidak menelan korban jiwa. Ada sembilan orang dilaporkan mengalami luka-luka, dan enam di antaranya menjalani perawatan di RS Polri Kramat Jati.

Postingan video aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI pada 25 Agustus 2025 adalah tidak benar.

Tempo memverifikasi video itu dengan pencarian gambar terbalik Google, mencocokkan lokasi lewat Google Street View, serta membandingkan narasinya dengan informasi dari sumber kredibel. Hasilnya, hingga artikel ini terbit, DPR belum mengesahkan UU Perampasan Aset.



Klip pernyataan Puan Maharani itu identik dengan liputan  Kompas TV. Dalam berita tersebut, Puan menanggapi demonstrasi di gedung DPR RI pada 25 Agustus 2025 yang berujung ricuh. Namun, wawancara Kompas TV dengan Puan berlangsung di Istana Negara, bukan di DPR.

Dalam wawancara itu, Puan menyatakan menampung aspirasi masyarakat dan meminta publik membantu memperbaiki kinerja DPR. Ia juga mengimbau agar penyampaian aspirasi dilakukan dengan saling menghormati.

Faktanya, tidak ada anggota DPR yang menemui demonstran hari itu. Puan pun tidak menyinggung rencana pengesahan RUU Perampasan Aset dalam pernyataannya.



Pada detik ke-6, video itu memperlihatkan demonstran di dekat papan reklame biru. Klip tersebut bukan aksi di gedung DPR, melainkan demonstrasi warga Kabupaten Pati, Jawa Tengah, pada 13 Agustus 2025.

Tempo mengidentifikasi lokasi aksi itu di sekitar alun-alun Kabupaten Pati. Petunjuknya terlihat dari papan reklame biru dan kanopi hitam di sekitar massa. Foto demonstrasi tersebut identik dengan gambar dalam berita Viva.co.id pada hari yang sama, yang bersumber dari rekaman CCTV Pemkab Pati.

Pencocokan lewat Google Street View menunjukkan lokasi tepat berada di depan sebuah toko komputer di seberang alun-alun Pati.

Saat itu, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu menggelar aksi menuntut pembatalan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 250 persen serta mendesak Bupati Pati, Sudewo, mundur dari jabatannya.



Klip demonstran berikutnya juga bukan di Jakarta. Petunjuk berupa untaian kabel hitam di dekat massa menunjukkan aksi itu terjadi di Pati pada 13 Agustus 2025. Video serupa beredar luas di media sosial, salah satunya di akun Facebook Prili pada tanggal yang sama.

Rekaman ini diambil dari lantai dua pertokoan di seberang alun-alun Pati. Selain kabel hitam, terlihat pula tiang penyangga reklame putih di depan sebuah kafe. Verifikasi lewat Google Street View mengonfirmasi kesamaan visual dengan kondisi sekitar alun-alun Pati.

Demo 25 Agustus 2025

Tempo melaporkan, demonstrasi dari berbagai kalangan berlangsung di depan gedung DPR RI pada Senin, 25 Agustus 2025. Seruan aksi itu sebelumnya beredar dari kelompok yang menamakan diri “Revolusi Rakyat Indonesia,” meski tidak jelas siapa orang di balik gerakan tersebut.

Massa menuntut pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka dan mendesak DPR menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah. Sejumlah mahasiswa juga ikut aksi dengan tuntutan berbeda. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indraprasta PGRI, misalnya, meminta DPR segera mengesahkan RUU Perampasan Aset, seperti dilaporkan Tribunnews.

RUU Perampasan Aset pertama kali digagas Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada 2008. Salah satu tujuannya mempermudah perampasan aset hasil korupsi, sebagaimana diberitakan Tempo. Ide itu sempat mendapat dukungan dari DPR dan pemerintah, namun belakangan melempem dan tak kunjung disahkan hingga kini.

Diskusi publik soal RUU ini kembali menguat beberapa pekan terakhir. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas bahkan menyarankan statusnya diubah dari inisiatif pemerintah menjadi inisiatif DPR agar proses legislasi lebih cepat. Kendati begitu, DPR belum mengesahkan RUU tersebut.

Verifikasi Tempo menyimpulkan bahwa narasi yang mengatakan video yang beredar memperlihatkan DPR RI mengesahkan RUU Perampasan Aset setelah demonstrasi besar di gedung DPR RI tanggal 25 Agustus 2025 adalah klaim keliru.