Berdasarkan hasil penelusuran Tim CekFakta Tempo, klaim bahwa Pemkot Pekanbaru, Riau menarik vaksin Covid-19 karena keampuhan vaksin masih tarik ulur merupakan klaim yang menyesatkan.

Faktanya, bukan karena keampuhan vaksin masih tarik ulur. Namun kebijakan menarik seluruh vaksin Covid-19 dari rumah-rumah sakit di wilayah Kota Pekanbaru diambil karena adanya ketidaksesuaian antara data vaksin di rumah sakit dan jumlah persediaan vaksin.

Dilansir dari Tempo, ditemukan informasi bahwa Pemkot Pekanbaru memang sempat menarik vaksin Covid-19 dari seluruh rumah sakit di wilayahnya. Namun, alasan penarikan vaksin Covid-19 tersebut bukan karena tidak ampuh, melainkan untuk mencocokkan data vaksin di rumah sakit dengan jumlah persediaan vaksin.

Dilansir dari Kompas.com, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Pekanbaru Arnaldo Eka Putra mengatakan pihaknya menarik vaksin Covid-19 di semua rumah sakit pada 8 Juni 2021. “Sudah kita tarik semua vaksin di 28 rumah sakit. Totalnya ada 916 vial vaksin Covid-19,” ujar Arnaldo pada 10 Juni 2021. Artinya, terdapat 6.190 dosis vaksin yang ditarik sementara.

Menurut Arnaldo, vaksin yang terdapat di rumah-rumah sakit di Pekanbaru ditarik karena adanya evaluasi pelaksanaan vaksinasi. “Penarikan dosis vaksin karena terdapat data yang tidak cocok. Kita menemukan data vaksin di rumah sakit yang tidak sesuai dengan jumlah persediaan dosis vaksin,” ujarnya.

Data jumlah vaksin, kata dia, seharusnya terdapat dalam Sistem Monitoring Imunisasi Logistik secara Elektronik (SMILE). “Yang jadi persoalan, vaksin disuntikan, tapi tidak cocok dengan data P-care,” ujarnya. Arnaldo mengatakan pihak rumah sakit mestinya memasukkan data warga yang sudah suntik vaksin dalam data P-Care. Data ini kemudian masuk dalam sistem komputer.

Penjelasan Arnaldo terkait penarikan vaksin Covid-19 itu juga diberitakan oleh Hallo Riau. Menurut dia, kebijakan tersebut diambil setelah adanya evaluasi pelaksanaan vaksin Covid-19 oleh Pemkot Pekanbaru. Rumah-rumah sakit sebagai pelaksana vaksinasi Covid-19 dinilai tidak melakukan proses pendataan dengan baik.

“Masyarakat di Pekanbaru yang sudah mendapat vaksin Covid-19 mencapai 260 ribu orang. Banyak dari masyarakat baru mendapat vaksin dosis pertama. Mereka yang mendapat suntikan vaksin pertama berkisar 180 ribu orang. Lalu yang mendapat vaksin kedua berkisar 80 ribu orang. Kan jumlahnya banyak, tapi datanya tidak tercatat dengan baik di rumah sakit,” ujar Arnaldo.

Menurut Arnaldo, ada ketidaksesuaian antara data pasokan vaksin di rumah sakit dan jumlah penerima vaksin. Dirinya pun kerap mendapat teguran dari Dinas Kesehatan Provinsi Riau. Mereka mempertanyakan data vaksin yang berserakan. “Maka, kita ambil sikap tegas ke rumah sakit. Kita tarik dulu dosis vaksin di rumah sakit,” tuturnya.

Dilansir dari Detik.com, Dinas Kesehatan Pekanbaru kembali mendistribusikan vaksin Covid-19 yang sempat ditarik dari seluruh fasilitas pelayanan kesehatan pada 10 Juni 2021. “Kemarin vaksin ditarik karena dievaluasi agar data distribusi ada, khususnya dari dinas kesehatan ke rumah sakit,” kata juru bicara Satgas Covid-19 Pekanbaru, Ingot Hutasuhut.

Ingot mengatakan ada banyak masalah yang terjadi saat pendistribusian vaksin sebelumnya. Dia menyebut ada vaksin yang sudah disuntikkan, tapi tidak dilaporkan ke Dinas Kesehatan Pekanbaru. “Itu kemarin ada bermacam masalah dan menyebabkan keterlambatan laporannya. Ada sudah divaksin, karena jaringan tidak ter-input. Itu yang kita evaluasi semuanya,” kata Ingot.

Evaluasi soal distribusi vaksin ini dilakukan selama dua hari. Setelah evaluasi tuntas, Dinas Kesehatan Pekanbaru kembali mendistribusikan vaksin ke fasilitas kesehatan untuk disuntikkan ke masyarakat. “Hari ini, semua sudah dipersilakan untuk mengambil kembali. Intinya kemarin itu untuk evaluasi saja, kita data ulang untuk laporan karena ini berkaitan dengan pusat, pemerintah pusat minta laporan,” katanya.

BUKAN karena keampuhan vaksin masih tarik ulur. Namun kebijakan menarik seluruh vaksin Covid-19 dari rumah-rumah sakit di wilayah Kota Pekanbaru diambil karena adanya ketidaksesuaian antara data vaksin di rumah sakit dan jumlah persediaan vaksin.

Direktur Inter Milan, Giuseppe Marotta menegaskan bahwa Eriksen belum menerima vaksinasi Covid-19 sama sekali. Lebih lanjut, pihak Radio Sportiva melalui akun Twitter resminya telah menyatakan bahwa pihaknya tidak pernah menyiarkan berita apapun terkait kondisi Eriksen, termasuk pendapat dari tim medis Inter Milan. Beberapa artikel medis menyatakan bahwa serangan jantung sendiri biasanya memang terjadi kepada orang-orang berusia di bawah 35 tahun ketika sedang melakukan aktivitas fisik seperti olahraga.

Dengan demikian, narasi yang diunggah oleh akun Twitter dengan nama pengguna ya_yo2 tersebut dapat dikategorikan sebagai Konten yang Menyesatkan/Misleading Content.

Hasil Periksa Fakta Khairunnisa Andini (Universitas Diponegoro).

Direktur Inter Milan menegaskan bahwa Eriksen belum menerima vaksin. Serangan jantung sendiri biasanya memang terjadi kepada orang-orang berusia di bawah 35 tahun ketika sedang melakukan aktivitas fisik yang berat seperti olahraga.

Judul artikel ini menyebutkan bahwa Bantuan Sosial dari Pemerintah telah diperpanjang, dan hanya dengan memasukkan nomor KTP, dana sebesar Rp1.2 juta dapat dicairkan oleh masyarakat. Selain itu, dana ini juga dinyatakan hanya tersedia untuk 9.8 juta masyarakat. Ditambah lagi, judul pada artikel tidak menginterpretasikan dengan jelas maksud dari isi artikelnya. Melihat isinya, artikel ini membahas tentang jenis bantuan pemerintah secara keseluruhan, sementara judulnya disampaikan seolah-olah hanya ada satu jenis bantuan yang bisa didapat oleh seluruh masyarakat. Ini jelas mengandung kekeliruan.

Di tengah masa pandemi Covid-19, pemerintah telah menyediakan beberapa jenis bantuan yang diberikan kepada masyarakat. Bantuan yang masih berjalan terhitung Mei 2021 yaitu berupa, Program Keluarga Harapan (PKH), BPNT, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, BLT UMKM, Subsisdi Listrik, dan Subsidi Kuota Internet untuk Civitas Akademika.

Namun, bantuan yang bernilai Rp1.2 juta seperti yang dituliskan di dalam judul artikel, adalah bantuan dari pemerintah berupa BLT UMKM. Didukung dengan penyebutan kuota 9.8 juta masyarakat, sangat jelas bahwa yang dimaksud judul artikel ini adalah BLT UMKM.

BLT UMKM adalah bantuan yang secara khusus ditujukan untuk pengusaha yang memiliki usaha berskala kecil-menengah, agar tetap bertahan dan dapat melakukan kegiatan produksi di tengah pandemi Covid-19. Ini mengartikan bahwa tidak semua masyarakat bisa mendapatkan bantuan senilai Rp1.2 juta ini.

Selain itu jika dari sebagian masyarakat merupakan pengusaha UMKM, tidak berarti BLT UMKM ini dapat langsung cair hanya dengan memasukkan nomor KTP. Hal ini berlaku pula untuk setiap bantuan yang dikeluarkan pemerintah.

Untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah, masyarakat wajib untuk memenuhi setiap persyaratan yang diminta. Seperti untuk BLT UMKM misalnya, masyarakat diminta untuk menyiapkan dokumen berupa fotokopi e-KTP, fotokopi KK, fotokopi NIB atau SKU dari Kepala Desa/Kelurahan, dan semuanya diserahkan kepada dinas yang membidangi koperasi dan UKM di Kabupaten/Kota. Setelah itu masyarakat diminta untuk mengisi formulir sebagai langkah terakhir untuk menerima bantuan dana. Bantuan lain seperti PKH juga demikian. Masyarakat harus mendaftarkan diri dulu ke kelurahan setempat dan mengikuti beberapa prosedur pendaftaran.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan, judul artikel yang menyatakan bahwa bantuan sosial senilai 1.2 juta diberikan kepada 9.8 juta masyarakat adalah hoaks kategori false connection atau tidak selarasnya judul dengan isi artikel.

Hasil Periksa Fakta Gabriela Nauli Sinaga (Universitas Sumatera Utara)

Faktanya, bantuan Rp1.2 Juta hanya ditujukan untuk pengusaha UMKM dengan kuota penerima sebanyak 9.8 juta di tahun 2021. Pemerintah menyediakan jenis bantuan lain, namun dengan nilai yang berbeda-beda tentunya.

Setelah dilakukan penelusuran fakta terkait, sejumlah ahli menyatakan bahwa klaim vaksinasi akan menciptakan varian baru virus Corona adalah TIDAK BENAR.
World Health Organization (WHO) menjelaskan, vaksinasi tidak dapat menyebabkan virus Corona asli bermutasi menjadi varian baru. Hal yang menyebabkan virus Corona bermutasi adalah karena virus menyebar secara luas dalam populasi yang besar, serta menginfeksi banyak orang.


“Semakin banyak peluang yang dimiliki virus untuk menyebar, semakin banyak ia bereplikasi – dan semakin berpeluang untuk mengalami perubahan,” ungkap WHO. Lebih lanjut, dilansir dari Reuters, Dr. Robert Bollinger, seorang spesialis penyakit menular di Fakultas Kedokteran Universitas Johns Hopkins menjelaskan kepada Reuters melalui email bahwa, dibandingkan orang yang tidak divaksin, orang yang sudah divaksin akan cenderung kebal terhadap infeksi virus Corona varian baru dan tidak berpotensi menyebarkan varian pula.


Dr. Bollinger juga menjelaskan, orang-orang yang tidak divaksinasi lebih rentan terinfeksi virus, dan dari orang terinfeksi tersebut akan menyebarkan lagi ke orang-orang yang tidak divaksin. Penyebaran dalam tingkat tinggi itulah yang kemudian menciptakan mutasi baru virus Corona hingga menjadi varian baru. Lebih dari 99,9% dari semua varian virus Corona berasal dari dan menyebar ke orang yang tidak divaksin.


Berdasarkan data yang terkumpul dapat disimpulkan bahwa, klaim @Incredibhaarat adalah HOAX dan termasuk kategori Konten yang Menyesatkan.

Hasil Periksa Fakta Ani Nur MR (Universitas Airlangga).
Informasi Palsu. Tidak ada bukti ilmiah yang menyatakan vaksinasi dapat menyebabkan varian baru COVID-19. Para ahli berpendapat, varian baru COVID-19 disebabkan karena penyebaran infeksi COVID-19 yang masif.