Beredar sebuah pesan berantai di WhatsApp yang menyatakan bahwa komunitas Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mengeluarkan sebuah pernyataan ilmiah tentang pandemi Covid-19 yang hanya merupakan sebuah sandiwara. Dalam pesan tersebut juga disebutkan bahwa beberapa negara seperti Swedia, Chechnya, dan Tajikistan sama sekali tidak memiliki kasus Covid-19 karena negara-negara tersebut telah menolak imbauan dari WHO.

Lebih lanjut, pesan berantai tersebut juga mengimbau masyarakat untuk mengikuti beberapa langkah yang disarankan oleh komunitas IDI, yaitu hanya memakai masker ketika tidak sedang berbicara, tidak berlebihan membatasi pergerakan masyarakat, serta membuka kembali institusi pendidikan.

Berdasarkan hasil penelusuran, pesan berantai tersebut bukan dari IDI. Melansir dari Liputan6, Ketua Tim Mitigasi Pengurus Besar IDI, Dr. Adib Khumaidi, SpOT menegaskan bahwa IDI tidak pernah mengeluarkan pernyataan seperti yang dimuat dalam pesan berantai tersebut.

Klaim bahwa Swedia, Chechnya, dan Tajikistan sama sekali tidak memiliki kasus Covid-19 juga tidak benar. Terhitung hingga 23 Juni 2021, Swedia telah melaporkan 1.084.636 kasus Covid-19, Chechnya telah melaporkan 12.553 kasus, dan Tajikistan telah melaporkan 13.731 kasus.

Pesan berantai serupa juga pernah beredar pada Maret 2021 lalu. Artikel dengan topik tersebut telah dimuat dalam situs turnbackhoax.id dengan judul artikel “[SALAH] “Tulisan ini dari kawan-kawan komunitas IDI (Ikatan Dokter Indonesia)” yang diunggah pada 24 Maret 2021.

Dengan demikian, pesan berantai yang beredar di WhatsApp mengatasnamakan IDI tersebut dapat dikategorikan sebagai Konten yang Menyesatkan/Misleading Content.

Hasil Periksa Fakta Khairunnisa Andini (Universitas Diponegoro).

Pesan berantai tersebut bukan dari IDI. Melansir dari Liputan6, Ketua Tim Mitigasi Pengurus Besar IDI menegaskan bahwa IDI tidak pernah mengeluarkan pernyataan seperti yang dimuat dalam pesan berantai tersebut.

Beredar akun di Facebook yang mengatasnamakan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Akun tersebut bernama “Eri” dan terlihat foto profilnya bergambar Eri Cahyadi.

Diketahui, akun “Eri” menawarkan bantuan pinjaman sebesar Rp5000.000 dan dapat diangsur selama 12 bulan. Dalam periode angsuran tersebut, peminjam akan diberikan subsidi pemerintah sebesar 50%, sehingga yang awalnya diangsur Rp416.667/bulan, peminjam hanya akan dikenai biaya angsuran Rp208.333/bulan. Selain itu, persyaratan peminjaman yakni harus mengirimkan foto KTP, KK, menginfokan jenis usaha bila ada, dan memberikan nomor HP yang dapat dihubungi.

Setelah dilakukan pencarian fakta terkait, akun bernama “Eri” adalah AKUN PALSU.
Melalui akun Twitter resmi Humas Kota Surabaya (@BanggaSurabaya), akun bernama “Eri” bukanlah akun resmi dari Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi.

Lebih lanjut, Humas Kota Surabaya meminta masyarakat untuk waspada terhadap segala bentuk penipuan, dan melaporkan jika menemukan informasi yang mencurigakan kepada akun resmi Humas Kota Surabaya di Twitter (@BanggaSurabaya), atau akun Facebook dengan nama akun “Bangga Surabaya”.

Berdasarkan data yang terkumpul dapat disimpulkan bahwa akun Facebook bernama “Eri” adalah akun palsu, dan termasuk kategori hoaks Konten Tiruan.

[SALAH] Akun Facebook Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi Menawarkan Pinjaman Uang
Akun Palsu. Melalui akun Twitter resmi Humas Kota Surabaya (@BanggaSurabaya) mengonfirmasi bahwa akun Facebook tersebut palsu.

Beredar sebuah informasi dari media sosial Facebook mengenai klaim produk handsanitizer merek Farah yang dinyatakan mengandung virus baru. Sebuah foto tangan melepuh juga disertakan sebagai gambaran akibat menggunakan produk handsanitizer tersebut. Informasi ini tersebar melalui akun Facebook Sulyeh Sulyeh yang dibagikan pada 12 Juni 2021 lalu.

Namun setelah melakukan penelusuran, klaim unggahan tersebut ternyata keliru. Virus baru yang dikatakan terkandung dalam produk pembersih tangan ini adalah informasi yang tidak berdasar.

Produk pembersih tangan (handsanitizer) merek Farah adalah produk handsanitizer yang dikeluarkan oleh The National Detergent Company (NDC). Website resmi NDC mengungkapkan bahwa produk handsanitizer yang dikeluarkan oleh mereka mengandung alkohol sesuai dengan standar yang dikeluarkan oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO).

Dalam penjelasannya, website NDC ini menjelaskan bahwa Farah sendiri mengandung 70% Etil Alkohol, sementara standar minimal yang direkomendasikan adalah 60%. Selain itu melansir dari Times of Oman, Anish Kumar, Head of Marketing NDC, mengatakan bahwa produk hand sanitizer tersebut telah disetujui oleh Kementerian Kesehatan Oman. Pembersih tangan ini telah mematuhi standar kesehatan lokal dan global.

Kabar mengenai bahaya produk handsanitizer Farah pun sempat beredar luas di masyarakat pada Juli 2020 lalu. Kini, kabar keliru tersebut pun beredar kembali dengan klaim bahwa produk handsanitizer Farah ini dilarang karena mengandung virus yang dapat menyebabkan tangan melepuh.

Merujuk pada ulasan dari agensi administrasi makanan dan obat-obatan Amerika (FDA), FDA tidak pernah menyatakan bahwa produk handsanitizer Farah mengandung virus berbahaya yang mampu merusak kulit sampai melepuh. Tertanggal 25 Maret 2021, FDA sendiri masih memberikan peringatan berbahaya untuk produk handsanitizer dari Spanyol, produk Solusi Antimikroba Durisan, dan produk lain yang disebutkan dalam daftarnya. Selain daripada itu, FDA tidak pernah mengeluarkan peringatan tentang bahaya produk handsanitizer merek Farah

Dalam setiap ulasan artikel pada website resminya, FDA selalu melakukan pembaharuan terkait informasi mengenai produk handsanitizer yang aman ataupun yang harus dihindari. FDA selalu menekankan kepada masyarakat agar memilih produk handsanitizer dengan kandungan diatas 60% Etil Alkohol.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa produk handsanitizer merek Farah tidak mengandung virus yang dapat menyebabkan tangan melepuh. Kabar ini adalah hoaks kategori misleading content atau konten menyesatkan.

Hasil Periksa Fakta Gabriela Nauli Sinaga (Universitas Sumatera Utara)

Faktanya tidak ada sumber dari badan pemeriksa kandungan produk kesehatan yang menyatakan informasi demikian. Melansir dari pengawas makanan dan obat-obatan Amerika, produk merek Farah pun tidak termasuk dalam daftar produk handsanitizer yang berbahaya.

Channel Youtube bernama gerbang politik mengunggah sebuah video berdurasi 10 menit 3 detik mengenai pencabutan SK (Surat Keputusan) Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta oleh Presiden Jokowi.

Namun setelah video tersebut diputar, tidak terdapat penjelasan apapun mengenai pencabutan SK Gubernur Anies Baswedan ataupun proses dilaksanakannya pencabutan SK Gubernur sebagaimana narasi yang tertera pada foto thumbnail video tersebut. Video berdurasi 10 menit 3 detik itu hanya memaparkan informasi terkait kekecewaan berbagai pihak atas kinerja Anies Baswedan sebagai Gubernur dalam menangani kasus Covid-19 di DKI Jakarta yang terus mengalami peningkatan.

Sebelumnya, pada awal tahun 2021 telah beredar informasi serupa, yaitu mengenai Anies Baswedan yang telah dicopot jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Namun melansir dari kominfo.go.id, informasi tersebut adalah hoax. Karena faktanya, tidak ada informasi valid dari media arus utama terkait hal itu.

Melansir dari medcom.id, informasi hoax tersebut dipicu oleh pernyataan Ketua DPC Partai Gerindra Ali Lubis yang meminta Anies mundur sebab tidak mampu mengatasi kasus Covid-19 di DKI Jakarta dengan baik.

Argumen Ali Lubis yang membentuk opini publik itupun menyebabkan Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad memberikan peringatan secara lisan kepada Ali Lubis atas pernyataan pribadinya tersebut. Menurutnya, pernyataan atas pendapat pribadi terkait hal seperti itu pun harus dikoordinasikan dengan partai terlebih dahulu agar tidak membentuk opini publik.

Berdasarkan pada seluruh referensi, informasi terkait dicopotnya SK Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan oleh Presiden Jokowi ialah informasi yang salah atau masuk ke dalam kategori konten yang menyesatkan.

Hasil Periksa Fakta Novita Kusuma Wardhani (Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (IISIP) Jakarta.

Informasi tersebut salah. Faktanya dalam video yang diunggah oleh channel Youtube gerbang politik tersebut memuat informasi yang berbeda dengan narasi yang tertera dalam thumbnail video.