Ditemukan sebuah unggahan Tiktok yang membagikan sebuah unggahan mengenai adanya lowongan pekerjaan oleh Pertamina pada Juni 2024. Unggahan tersebut berisikan beberapa slide poster jika PT. Pertamina Group membuka lowongan pekerjaan di tahun 2024 untuk lulusan SMA, SMK, D3, dan S1.

Namun rupanya unggahan tersebut berisi informasi yang tidak benar, karena melalui laman Facebook resmi milik Pertamina sendiri mereka menjelaskan jika bahwa semua informasi mengenai rekrutmen pegawai Pertamina hanya dapat diakses melalui website recruitment.pertamina.com.

Selain itu informasi lowongan juga dapat dilihat di akun instagram @pertaminacareer, tapi jika kita cek ke Instagramnya tersebut pihak Pertamina belum mengumumkan adanya open rekrutmen di tahun 2024 ini.

Sehingga dapat dipastikan bahwa lowongan tersebut tidak benar karena pihak Pertamina sendiri menegaskan jika segala bentuk informasi rekrutmen hanya dapat diakses melalui website resmi mereka.

Sebelumnya turnbackhoax.id juga pernah menemui temuan serupa di Tiktok yang mengatakan jika Pertamina membuka lowongan pekerjaan di bulan Januari 2024 lalu.

Tidak benar bahwa Pertamina mengumumkan pendaftaran lowongan pekerjaan pada bulan Mei 2024 ini pada platform sosial media Tiktok, akun yang mengatasnamakan Pertamina tersebut dapat diindikasi sebagai akun penipuan.

Dosen Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi, Universitas Negeri Yogyakarta, Nur Azizah mengingatkan perbedaan kata tersier yang disebutkan Prof. Tjitjik yang mengikuti kata “pendidikan” dengan kata tersier yang mengikuti kata “kebutuhan”. Ia menilai, istilah tertiary education memiliki makna yang berbeda dengan tertiary needs (kebutuhan tersier).

Kata ‘tertiary’ pada ‘education’ bermakna education at the college or university level (pendidikan pada tingkat perguruan tinggi atau universitas), sedangkan ‘tertiary needs’ bermakna fulfilling luxury goods with the aim of fulfilling personal pleasure (pemenuhan barang mewah dengan tujuan memenuhi kesenangan pribadi).

“Dalam hierarki pendidikan di Indonesia, pendidikan tinggi memang merupakan jenjang paling tinggi. Tapi pendidikan tersier tidak sama artinya dengan pendidikan mewah. Sebaliknya, kebutuhan tersier tidak bisa dikaitkan dengan pendidikan tinggi,” ujar Nur.

Sementara itu, Dosen Ilmu Pendidikan dari Universitas Muhammadiyah Parepare, Andi Hasdiansyah menyoroti istilah Prof Tjitjik bahwa pendidikan tinggi adalah tertiary education, tidak pas. “Sampai saat ini, tidak ada aturan terkait status pendidikan tinggi sebagai tertiary education,” tegasnya. 

Bahkan, Abdul Fikri Faqih, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, menyebutkan bahwa pendidikan di Indonesia adalah kebutuhan publik. Alasannya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus hadir dan harus banyak.

Andi menegaskan, meletakkan pendidikan tinggi dalam posisi tersier adalah salah kaprah mengingat bahwa salah satu tujuan negara ini adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. “Jika negara hanya bertanggung jawab hingga 13 tahun (setara SD sampai SMP), maka bagaimana kita menghadapi tantangan dan perubahan ke depan?” tanyanya.

Dilansir Tempo, pernyataan Prof Tjitjik soal pendidikan tinggi sebagai kebutuhan tersier semakin menegaskan pemerintah lepas tangan dalam soal pembiayaan. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) pun menilai, jangankan pendidikan tinggi yang tersier. Pembiayaan pendidikan dasar dan menengah juga masih belum optimal. Buktinya, pembiayaan pendidikan dasar dan menengah hanya dilakukan dengan skema bantuan (BOS), bukan pembiayaan penuh. Akibatnya, ditemukan jumlah anak tidak sekolah (ATS) yang masih menggunung.

Koordinator Nasional, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, faktor utama penyebab ATS soal ekonomi atau kemampuan untuk membayar biaya sekolah. Berdasarkan data BPS 2023, ATS masih ditemukan di tiap jenjang, dengan rincian SD (0,67 persen), SMP (6,93 persen), dan SMA/SMK (21,61 persen). 

Sedangkan di perguruan tinggi, berdasarkan data BPS pada Maret 2023, hanya ada 10,15 persen penduduk Indonesia usia 15 tahun ke atas yang sudah menamatkan pendidikan sampai jenjang perguruan tinggi. Akses yang masih sangat kecil ini karena biaya yang mahal. Ini akan semakin memperparah situasi jika pemerintah menganggap pendidikan tinggi sebagai kebutuhan tersier.

Pernyataan Pelaksana Tugas Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbudristek, Prof. Tjitjik Tjahjandarie bahwa pendidikan tinggi merupakan tertiary education dan bukan wajib belajar sehingga pemerintah memerlukan bantuan dari masyarakat dalam bentuk dana, adalah keliru.

Istilah tertiary education memiliki makna yang berbeda dengan tertiary needs (kebutuhan tersier). Meletakkan pendidikan tinggi dalam posisi tersier adalah salah kaprah mengingat bahwa salah satu tujuan negara ini adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Faktanya, berdasarkan data BPS pada Maret 2023, hanya ada 10,15 persen penduduk Indonesia usia 15 tahun ke atas yang sudah menamatkan pendidikan sampai jenjang perguruan tinggi. Akses yang masih sangat kecil ini dikarenakan biaya yang mahal.

**Punya informasi atau klaim yang ingin Anda cek faktanya? Hubungi ChatBot kami. Anda juga bisa melayangkan kritik, keberatan, atau masukan untuk artikel Cek Fakta ini melalui email

Rujukan

Peneliti Innovation Center for Tropical Sciences (ICTS), Riska Ayu Purnamasari mengatakan bahwa serangan Iran memang tidak berdampak secara langsung terhadap stabilitas impor pangan Indonesia. Sebab, berdasarkan data Kementerian Pertanian, Iran ataupun Israel bukanlah negara pemasok komoditas impor yang penting bagi Indonesia seperti bawang putih, kedelai, gandum, dan sebagainya.

Namun, dia mengingatkan Indonesia perlu berhati-hati jika konflik Iran-Israel memanas kembali. Konflik ini tak melulu seputar serangan militer, tetapi juga perang dagang. Apalagi, perseteruan keduanya berisiko melibatkan negara adikuasa seperti Amerika Serikat (AS) ataupun Rusia.

Situasi yang memanas, kata Riska, berisiko menyebabkan guncangan harga minyak dunia karena Iran merupakan salah satu negara penghasil minyak terbesar. Fluktuasi harga dapat memicu efek domino ke beraneka sektor.

“Misalnya mengganggu jalur distribusi perdagangan yang memasok berbagai kebutuhan dan ekonomi berbagai negara,” ujar dia.

Risiko ini sudah terjadi. Misalnya, pada hari Israel menyerang Rafah tanggal 28 Mei lalu, harga minyak mentah di pasar berjangka Brent, naik 27 sen menjadi US$84,49 (Rp1,37 juta) per barel. Jika kenaikan harga minyak terus terjadi, pasokan logistik dunia akan terpengaruh. Ini akan berdampak pada harga komoditas di Indonesia, termasuk harga komoditas impor pangan dan pertanian.

Riska mengingatkan situasi konflik di Timur Tengah yang tak kunjung mereda semestinya menjadi momen Indonesia untuk bersiap menjadi negara yang mandiri. Pemerintah dan masyarakat harus membangun kemandirian pangan yang berkelanjutan.

“Hal ini bisa dicapai dengan memperkuat kolaborasi antara berbagai pihak, seperti Kementerian Luar Negeri, Perdagangan, Pertanian, dan Kehutanan, serta melibatkan UMKM, jaringan petani, pelaku agribisnis, universitas, dan organisasi nonpemerintah,” kata dia.

Pernyataan Direktur Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan, Badan Pangan Nasional, Maino Dwi Hartono bahwa konflik yang tengah terjadi antara Iran dan Israel, tak berdampak pada rantai pasokan pangan di Indonesia adalah sebagian benar.

Berdasarkan data Kementerian Pertanian, Iran ataupun Israel memang bukan negara pemasok komoditas impor yang penting bagi Indonesia seperti bawang putih, kedelai, gandum, dan sebagainya. 

Akan tetapi, Iran merupakan salah satu negara penghasil minyak terbesar. Fluktuasi harga dapat memicu efek domino ke beraneka sektor, termasuk berdampak pada harga komoditas di Indonesia berupa komoditas impor pangan dan pertanian.

**Punya informasi atau klaim yang ingin Anda cek faktanya? Hubungi ChatBot kami. Anda juga bisa melayangkan kritik, keberatan, atau masukan untuk artikel Cek Fakta ini melalui email cekfakta@tempo.co.id

Artikel ini merupakan hasil kolaborasi program Panel Ahli Cek Fakta T

Video yang beredar merupakan video erupsi Gunung Tangkuban Parahu pada 2019. Klip serupa ditemukan di kanal YouTube Imam Budiman, 27 Juli 2019.

"Detik-detik gunung tangkuban perahu meletus," seperti tertulis pada judul video.

Diwartakan oleh Kompas.com, Gunung Tangkuban Parahu mengalami erupsi pada 26 Juli 2019, pukul 15.48 WIB.

Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) melaporkan, tinggi kolom abu teramati sekitar 200 meter di atas puncak atau kira-kira 2.284 meter di atas permukaan laut.

Kendati demikian, tidak ada laporan aktivitas gunung yang signifikan, pada Selasa (11/6/2024).

Kepala Tim Pengamatan Gunung Api PVMBG, Heruningtyas Desi Purnamasari memastikan, narasi di media sosial tidak benar.

"Rekaman seismograf kami tanggal 11 Juni 2024, Level I-Normal," kata Tyas, saat dihubungi Kompas.com, Kamis (13/6/2024).

Tyas mengimbau kepada masyarakat agar tidak panik dengan informasi yang simpang-siur di media sosial.

"Karena itu video erupsi 2019, tapi disebarkan lagi. (Diimbau) agar masyarakat tidak panik," ujar dia.

Gunung Tangkuban Parahu memiliki potensi gas beracun. Meski berstatus normal, masyarakat diimbau untuk tidak berlama-lama berada di kawah.

Masyarakat dan pengunjung diimbau untuk tidak menuruni dan bermalam di Kawah Ratu dan Kawah Upas, Gunung Tangkuban Parahu.

Status Gunung Tangkuban Parahu dapat dipantau secara real time melalui situs www.magma.vsi.esdm.go.id.

Kabar mengenai erupsi Gunung Tangkuban Parahu, pada Selasa (11/6/2024), merupakan hoaks.

Video yang beredar merupakan rekaman erupsi pada Juli 2019. Pada Selasa kemarin, Gunung Tangkuban Parahu berstatus Level I-Normal.