Beredar pesan WhatsApp terkait informasi mengenai resi pengiriman yang dikirimkan oleh pihak yang mengatasnamakan J&T Ekspress. Dalam pesan tersebut dilampirkan dokumen dengan format APK. Tangkapan layar pesan tersebut juga viral di media sosial Twitter dan mendapat berbagai respon dari warganet.

Dikutip dari kompas.com, Public Relations J&T Express, Diego Prayoga angkat bicara terkait informasi yang mengatasnamakan perusahaan jasa kirim J&T itu. Ia menyebutkan bahwa informasi tersebut bukan berasal dari pihak J&T. Diego menambahkan, pelanggan J&T diharapkan bisa berhati-hati dengan penipuan yang mengatasnamakan pihak J&T.

Salah seorang web developer, Nikko Enggaliano melakukan analisis terhadap aplikasi scammer yang beredar tersebut. Didapatkan fakta bahwa aplikasi tersebut adalah tiruan dari aplikasi J&T Ekspress. Aplikasi akan meminta permission untuk mengakses SMS.

Ketika izin diberikan, maka semua isi SMS yang masuk akan dikirimkan ke server penyerang. Sehingga kode rahasia seperti kode OTP dan tautan reset password yang dikirimkan melalui SMS akan terkirim juga kepada pihak lain yang tidak bertanggungjawab.

Nomor resi yang dikirimkan oleh pihak yang mengatasnamakan jasa kirim J&T Ekspress tersebut adalah informasi yang salah. J&T Ekspress mengatakan pesan yang berisi soal dokumen pengecekan resi paket J&T itu bukan berasal dari perusahaannya.

SUMBER membagikan konten yang berisi informasi yang konteksnya TIDAK sesuai dengan fakta, sehingga menyebabkan kesimpulan yang SALAH. FAKTA: pelintiran daur ulang yang sebelumnya mengaitkan dengan Myanmar. TIDAK berkaitan dengan Tiongkok dan Uyghur, Video yang dibagikan adalah bagian dari proses pelatihan perekrutan Grup Gerak Khas (GGK), unit komando pasukan elit Malaysia.

Segmen video yang identik dengan artikel periksa fakta yang sebelumnya, turnbackhoax.id pada 1 Jan 2022: “BUKAN di Myanmar. Video tersebut adalah bagian dari proses pelatihan perekrutan unit komando pasukan elit Malaysia, Grup Gerak Khas (GGK).”

EdRyNna AugustiNe di YouTube pada 10 Jan 2018: “Lagu Basic Komando siri 3 AK 2017”

Documentary HD di YouTube pada 1 Nov 2017: “The 21 Gerup Gerak Khas (English: 21st Special Service Group, Jawi: ٢١ ڬروڤ ڬرق خاص) – commonly known as GGK – is a special forces regiment of the Malaysian Army which conducts special operations missions for the Malaysian government, such as direct action, unconventional warfare, sabotage, counter-terrorism, and intelligence gathering. It is the administrative and operational group to which the three regiments of the Gerak Khas and its supporting units are subordinated.”

ExpatGo: “The MCP army was feared for its guerilla-style combat. Their eventual retreat to the Malaysia-Thailand border towards the end of the war catapulted one of the Malaysian Armies Special Forces, Grup Gerak Khas or GGK, to gain worldwide recognition. Till this day, GGK is highly regarded for its expertise in jungle warfare.

MENYESATKAN, pelintiran daur ulang yang sebelumnya mengaitkan dengan Myanmar. TIDAK berkaitan dengan Tiongkok dan Uyghur, FAKTA: Video yang dibagikan adalah bagian dari proses pelatihan perekrutan Grup Gerak Khas (GGK), unit komando pasukan elit Malaysia.

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri dengan membuka website Democrazy.id seperti yang ada dalam postingan. Di kolom pencarian kami memasukkan kata kunci "Heru Budi".
Hasilnya ada artikel yang identik dengan postingan. Artikel itu diunggah pada 7 Desember 2022 dengan foto yang sama dengan postingan yang beredar.
Namun dalam artikel asli berjudul "Matinya Demokrasi DKI di Tangan Heru Budi". Artikel itu merupakan tulisan opini dari Achmad Nur Hidayat, pakar kebijakan Publik Narasi Institute.
Berikut isi artikelnya:
"SALAH satu hasil reformasi yang patut disyukuri oleh Bangsa Indonesia adalah pemilihan kepala daerah, baik gubernur maupun walikota dan bupati yang dipilih secara langsung oleh masyarakat. Dimana sebelum reformasi, para kepala daerah ini dipilih oleh pusat, dalam hal ini adalah presiden.
Dengan pemilihan secara langsung tersebut masyarakat dapat memilih seorang kepala daerah yang benar-benar mewakili aspirasi mereka.
Karena hakikat dari demokrasi adalah pertisipasi langsung publik untuk memilih pemimpin dan wakil wakilnya yang akan memperjuangkan hajat hidup masyarakat banyak.
Namun pemilihan langsung kepala daerah ini berusaha dirampas kembali oleh pemerintah pusat. Adanya peraturan pilkada secara serentak setelah pemilu 2024 membuat kepala daerah yang habis jabatannya sebelumnya 2024 akan ditunjuk oleh pemerintah pusat, dalam hal ini adalah presiden dan mendagri.
Tentu saja hal ini dari awal dikritisi oleh banyak pihak. Bagaimana di tahun ini dimana pemilu masih 2 tahun lagi namun karena adanya peraturan pilkada serentak tersebut pemimpin daerah tersebut dipilih oleh pusat dan tidak dipilih langsung oleh masyarakat.
Lebih parahnya lagi seorang pejabat sementara yang ditunjuk pusat tersebut diberi kewenangan yang luas oleh Kemendagri.
Pejabat sementara diberi kewenangan yang luas untuk memutasi dan mencopot pejabat pejabat yang ada di bawahnya. Dan hal ini sangat berbahaya dan benar benar telah mengancam demokrasi dan reformasi yang telah dibangun selama ini.
Kepala kepala daerah yang di tunjuk oleh pemerintah pusat tersebut tentu adalah kepanjangan tangan pemerintah pusat. Agenda agenda politik dan kekuasaan tentu saja akan sangat dengan mudah dijalankan oleh pejabat-pejabat sementara ini.
Yang paling kentara tentang berapa rusaknya penjabat sementara ini adalah apa yang terjadi di ibukota Jakarta. Dimana penjabat sementara yang masih merangkap kepala kesekretariatan presiden yang belum genap 2 bulan menjabat sudah mencopot sejumlah dirut-dirut dan Komisaris BUMD.
Bahkan terbaru Penjabat Sementara Provinsi DKI Jakarta tersebut telah mencopot orang nomor satu di birokrasi Pemda DKI yaitu Marullah Matali tanpa alasan yang jelas.
Pencopotan tersebut sangat kental nuansa politik yang ada. Dimana Marullah Matali sebagai Sekda diberhentikan tanpa alasan yang jelas dan ini sangat berbahaya bagi birokraso di Pemda DKI.
Apa yang dilakukan Pjs Heru Budi ini merupakan tindakan mematikan demokrasi di DKI. Heru Budi yang notabene hanyalah seorang penjabat sementara yang mestinya hanya mengurus hal-hal yang bersifat administratif saja tapi bahkan mengambil tindakan yang amat vital, yaitu mencopot seorang sekda dan menggantikan dengan orang yang tidak jelas apa parameternya.
Tindakan yang dilakukan Heru Budi ini harus dilawan karena hal tersebut akan menjadi preseden buruk bagi DKI Jakarta. Masyarakat Jakarta harus bersuara secara lantang terhadap kebijakan kebijakan Heru Budi.
Jika tidak masyakarat Jakarta sendiri yang akan merasakan kerugiannya."

Postingan yang mengklaim PJ Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono meminta rakyat membantu negara karena kas negara menipis adalah tidak benar. Faktanya judul dalam artikel di website itu telah diedit.

Kanal Youtube Tribun Muda mengunggah video dengan klaim bahwa Ma’ruf Amin, Wakil Presiden Republik Indonesia meninggal dunia pada tanggal 29 November 2022 di RSPAD Jakarta.

Setelah dilakukan penelusuran, klaim tersebut merupakan informasi yang salah. Video yang beredar tersebut merupakan potongan video dari meninggalnya BJ Habibie (mantan Wapres) dan Hartanto Sastrosoenarto (mantan Menteri Koordinator Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara era kabinet Pembangunan VII). Terlihat dari cuplikan foto mantan Presiden SBY yang sedang melayat pada video tersebut.

Ma’ruf Amin baru saja menyelesaikan rangkaian kunjungan kerja ke wilayah Indonesia Timur yang dimulai sejak 28 November – 2 Desember 2022.

Dilansir dari merdeka.com, kunjungan Wapres tersebut berjalan lancar sesuai rencana dan tidak ada kendala.

Hingga saat ini, tidak ada konfirmasi resmi dari pihak keluarga maupun Istana Negara atas informasi meninggalnya Wakil Presiden seperti yang diinformasikan melalui video yang beredar tersebut.

Saat ini Ma’ruf Amin, Wakil Presiden Republik Indonesia, baru saja menyelesaikan rangkaian kunjungan kerja ke wilayah Indonesia Timur. Hingga saat ini tidak ada konfirmasi resmi dari Istana Negara mengenai meninggalnya Ma’ruf Amin seperti yang diinformasikan pada video yang beredar.