tirto.id - Beredar di media sosial sebuah unggahan yang mengklaim bahwa setiap bayi WNI yang baru lahir bakal otomatis menjadi peserta aktif BPJS. Kebijakan tersebut diklaim berlaku mulai 26 April 2026.

Unggahan tersebut disebarkan oleh akun Facebook bernama “FAKTA UNIK” (arsip) pada Kamis (23/04/2026). Dalam unggahan menampilkan logo BPJS Kesehatan dan foto Rini Widyantini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

let gpt_inline2 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline2.cmd.push(function() {gpt_inline2.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-2', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline2-passback').addService(gpt_inline2.pubads());gpt_inline2.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline2.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline2.enableServices();gpt_inline2.display('gpt-inline2-passback');});

“TAZAKKA FACTS. SETIAP BAYI WNI YANG BARU LAHIR BAKAL OTOMATIS MASUK PESERTA AKTIF BPJS, MULAI 26 APRIL 2026,” begitu narasi tertulis dalam gambar.

let gpt_inline3 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline3.cmd.push(function() {gpt_inline3.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-3', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline3-passback').addService(gpt_inline3.pubads());gpt_inline3.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline3.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline3.enableServices();gpt_inline3.display('gpt-inline3-passback');});

#gpt-inline3-passback{text-align:center;}

Pengunggah juga menuliskan keterangan pada unggahan, “Mulai April 2026, setiap bayi yang lahir di Indonesia direncanakan otomatis langsung menjadi peserta aktif BPJS Kesehatan. Pemerintah saat ini tengah mempercepat proses integrasi layanan kelahiran dan kepesertaan BPJS Kesehatan ke dalam portal digital layanan publik yang disebut INAku. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan, proses integrasi itu nantinya akan menyatukan fasilitas kesehatan dari Kementerian Kesehatan, Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, dan BPJS yang kini masih terfragmentasi. Gimana menurut kalian.”

let gpt_inline4 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline4.cmd.push(function() {gpt_inline4.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-4', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline4-passback').addService(gpt_inline4.pubads());gpt_inline4.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline4.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline4.enableServices();gpt_inline4.display('gpt-inline4-passback');});

#gpt-inline4-passback{text-align:center;}

Sampai artikel ini ditulis pada Senin (11/05/2026), unggahan tersebut telah mendapatkan 183 likes, 46 komentar, dan 9 kali dibagikan. Kolom komentar dipenuhi reaksi dukungan masyarakat terhadap program tersebut dan sebagian lainnya mengkritik dan mempertanyakan kebenarannya.

Tirto juga menemukan unggahan serupa pada akun Instagram “@banyakbacaid,” “@folkfinance.id,” dan akun Facebook “Nur Azizah.” Semua unggahan tersebut mengklaim bahwa mulai April 2026 setiap bayi WNI yang baru lahir otomatis akan menjadi peserta BPJS.

Lantas, bagaimana kebenaran klaim tersebut?

Baca juga:Cak Imin: Iuran BPJS Kesehatan Perlu Naik agar Tak Rugi Terus

periksa fakta BPJS Kesehatan untuk Bayi.

tirto.id - Beredar di media sosial sebuah unggahan yang mengklaim bahwa setiap bayi WNI yang baru lahir bakal otomatis menjadi peserta aktif BPJS. Kebijakan tersebut diklaim berlaku mulai 26 April 2026.

Unggahan tersebut disebarkan oleh akun Facebook bernama “FAKTA UNIK” (arsip) pada Kamis (23/04/2026). Dalam unggahan menampilkan logo BPJS Kesehatan dan foto Rini Widyantini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

let gpt_inline2 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline2.cmd.push(function() {gpt_inline2.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-2', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline2-passback').addService(gpt_inline2.pubads());gpt_inline2.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline2.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline2.enableServices();gpt_inline2.display('gpt-inline2-passback');});

“TAZAKKA FACTS. SETIAP BAYI WNI YANG BARU LAHIR BAKAL OTOMATIS MASUK PESERTA AKTIF BPJS, MULAI 26 APRIL 2026,” begitu narasi tertulis dalam gambar.

let gpt_inline3 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline3.cmd.push(function() {gpt_inline3.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-3', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline3-passback').addService(gpt_inline3.pubads());gpt_inline3.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline3.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline3.enableServices();gpt_inline3.display('gpt-inline3-passback');});

#gpt-inline3-passback{text-align:center;}

Pengunggah juga menuliskan keterangan pada unggahan, “Mulai April 2026, setiap bayi yang lahir di Indonesia direncanakan otomatis langsung menjadi peserta aktif BPJS Kesehatan. Pemerintah saat ini tengah mempercepat proses integrasi layanan kelahiran dan kepesertaan BPJS Kesehatan ke dalam portal digital layanan publik yang disebut INAku. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan, proses integrasi itu nantinya akan menyatukan fasilitas kesehatan dari Kementerian Kesehatan, Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, dan BPJS yang kini masih terfragmentasi. Gimana menurut kalian.”

let gpt_inline4 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline4.cmd.push(function() {gpt_inline4.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-4', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline4-passback').addService(gpt_inline4.pubads());gpt_inline4.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline4.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline4.enableServices();gpt_inline4.display('gpt-inline4-passback');});

#gpt-inline4-passback{text-align:center;}

Sampai artikel ini ditulis pada Senin (11/05/2026), unggahan tersebut telah mendapatkan 183 likes, 46 komentar, dan 9 kali dibagikan. Kolom komentar dipenuhi reaksi dukungan masyarakat terhadap program tersebut dan sebagian lainnya mengkritik dan mempertanyakan kebenarannya.

Tirto juga menemukan unggahan serupa pada akun Instagram “@banyakbacaid,” “@folkfinance.id,” dan akun Facebook “Nur Azizah.” Semua unggahan tersebut mengklaim bahwa mulai April 2026 setiap bayi WNI yang baru lahir otomatis akan menjadi peserta BPJS.

Lantas, bagaimana kebenaran klaim tersebut?

Baca juga:Cak Imin: Iuran BPJS Kesehatan Perlu Naik agar Tak Rugi Terus

periksa fakta BPJS Kesehatan untuk Bayi.

tirto.id -

Berbagai informasi palsu kerap mencatut nama Kementerian Agama RI. Hoaks ini muncul dalam berbagai tema dan tersebar di media sosial.Unggahan tersebut dapat menciptakan kegaduhan, menurunkan kepercayaan publik, dan menciptakan framing negatif terhadap figur Menteri Agama serta kebijakan lembaga. Oleh karena itu, masyarakat perlu waspada dan mengonfirmasi informasi sebelum mempercayai dan membagikannya.let gpt_inline2 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline2.cmd.push(function() {gpt_inline2.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-2', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline2-passback').addService(gpt_inline2.pubads());gpt_inline2.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline2.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline2.enableServices();gpt_inline2.display('gpt-inline2-passback');});Lantas, apa saja informasi palsu yang mencatut nama Kementerian Agama RI?let gpt_inline3 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline3.cmd.push(function() {gpt_inline3.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-3', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline3-passback').addService(gpt_inline3.pubads());gpt_inline3.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline3.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline3.enableServices();gpt_inline3.display('gpt-inline3-passback');});#gpt-inline3-passback{text-align:center;}

Baca juga:Kemenag akan Pindahkan Pendidikan Santri Ndholo Kusumo Pati

let gpt_inline4 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline4.cmd.push(function() {gpt_inline4.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-4', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline4-passback').addService(gpt_inline4.pubads());gpt_inline4.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline4.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline4.enableServices();gpt_inline4.display('gpt-inline4-passback');});

#gpt-inline4-passback{text-align:center;}

Periksa Fakta Hoaks Kemenag. foto/hotline periksa fakta tirto

Ragam Hoaks yang Catut Kemenag

Tirto

1. Hoaks, Menag Larang Kurban Mandiri & Sarankan ke BAZNAS.

“Breaking News. Menteri Agama menyarankan agar masyarakat menyetor uang akikah atau kurban ke Baznas atau dikelola pemerintah daripada repot-repot memotong kambing sendiri,” begitu narasi tertulis dalam gambar unggahan.

Lantas, benarkah Menag melarang masyarakat berkurban secara mandiri?

Akun Instagram resmi @kemenag.kalteng menyatakan bahwa video viral yang menyebut Menteri Agama Nasaruddin Umar melarang penyembelihan hewan kurban adalah tidak benar. Faktanya, Kementerian Agama menegaskan tidak ada larangan berkurban. Ibadah kurban tetap bisa dilakukan seperti biasa, baik secara mandiri maupun bersama.

Simak informasi lebih lanjut dalam artikel berikut ini.

2. Hoaks, Kemenag Sebut Pelecehan Santri Wajar dan Bukan Kejahatan.

Unggahan tersebut ini, ini, dan ini. Semua unggahan menyebutkan bahwa Kemenag mewajarkan kasus pelecehan yang terjadi di Pondok Pesantren Ndholo Kusumo, Tlogowungu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah yang dilakukan oleh oknum bernama Ashari (AS).

“KEMENAG MENEGASKAN: Pencabulan 50 Santriwati Di Pati Bukan Termasuk Kejahatan Agama Melainkan Nafsu Manusiawi, Itu Wajar,” begitu keterangan dalam unggahan.

Faktanya, Kementerian Agama RI melalui Direktorat Pesantren mengakui kebobolan dengan adanya peristiwa pengasuh ponpes di Pati yang mencabuli santriwatinya. Direktur Pesantren Kemenag RI, Basnang Said mengungkapkan, Menteri Agama Nasaruddin Umar telah memberikan perintah, dan menegaskan Kemenag tidak pernah mengeluarkan pernyataan seperti klaim yang beredar.

Justru Nasaruddin menyebut, jika memang harus dicabut izin ponpes ini, maka tidak perlu ragu untuk dilakukan. Kemenag memastikan para siswa ponpes akan dipindahkan ke lembaga pendidikan lain jika ponpes harus ditutup.

Melalui Instagram resminya @kemenag.ri, Menag tidak menoleransi untuk segala bentuk kekerasan di lingkungan pendidikan keagamaan.

Kementerian Agama terus berkomitmen mewujudkan ruang belajar yang aman dan memanusiakan bagi seluruh santri. Sebagai wujud ketegasan atas kasus di Pati, langkah-langkah strategis telah diambil. Kami memproses pencabutan izin operasional lembaga terkait, menghentikan penerimaan santri baru, serta memfasilitasi pemindahan para santri agar hak pendidikan mereka tetap terpenuhi dengan baik.

Kemenag senantiasa mendukung penuh langkah penegakan hukum yang berkeadilan, dan akan terus memperkuat pembinaan serta pengawasan agar pesantren senantiasa menjadi rumah yang aman bagi generasi bangsa.

Siapa Kiai Ashari & Modus Dugaan Pelecehan 50 Santri di Pati? Simak informasi lengkapnya di sini.

3. Hoaks, Menag Kecewa karena Warga Tidak Mengumpulkan Dana 1.000 Triliun

Unggahan tersebut ini, menuliskan narasi yang mencatut Menteri Agama RI.

“Menteri Agama Kecewa Masyarakat Tak Mendukung Kumpulkan Dana 1.000 Triliun: "Jika Tak Percaya Dengan Ahli Agama, Itu Sama Saja Tak Percaya Dengan Adanya Pahala Dan Akherat," begitu narasi dalam unggahan.

Tidak ditemukan informasi maupun pernyataan resmi dari pemerintah atau media kredibel yang menyebutkan bahwa Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan hal tersebut.

Kementerian Agama RI, melalui Instagram resminya, membantah pernyataan kekecewaan Menteri Agama terhadap masyarakat terkait pengumpulan dana sebesar Rp1.000 triliun.

Nasaruddin memang pernah membahas potensi besar dana umat dalam beberapa kesempatan, seperti dalam Sarasehan 99 Ekonom Syariah pada 24 Februari 2026 dan program siniar Satu Meja pada 25 Maret 2026.

Namun, pernyataan tersebut tidak berkaitan dengan klaim pengumpulan dana Rp1.000 triliun maupun kekecewaan kepada masyarakat.

4. Hoaks, Kebijakan Menag Minta Uang Kas Masjid Disetor dan Akan Dikelola Pemerintah

ini

“BIARKAN VIRAL. MENAG NASARUDDIN Uang kas tiap mesjid. Nanti akan di buatkan REKENING di bank, biar Pemerintah yang Kelola UMAT harus patuh pada pemerintah,” begitu narasi tertulis dalam unggahan.

Dalam laman resminya, Kementrian Agama membantah klaim tersebut. Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik (HKP) Kementerian Agama, Thobib Al Asyhar, menegaskan bahwa informasi yang beredar di media sosial terkait rencana pemerintah membentuk dan mengelola rekening kas masjid adalah tidak benar (hoaks).

“Kementerian Agama Republik Indonesia tidak pernah mengeluarkan kebijakan maupun rencana terkait pengambilalihan pengelolaan dana kas masjid,” begitu keterangan Kepala Biro HKP Kemenag Thobib Al-Asyhar di Jakarta, Selasa (21/4/2026).

Kementerian Agama justru terus mendorong pengelolaan masjid yang profesional, transparan, dan akuntabel oleh DKM atau pengurus masjid, tanpa intervensi dalam bentuk penguasaan dana oleh pemerintah.

Thobib menjelaskan, meme maupun video yang beredar di media sosial yang menampilkan foto Menag Nasaruddin Umar disertai tulisan “Pembentukan rekening kas masjid yang nanti akan dikelola pemerintah” merupakan bentuk disinformasi.

“Informasi tersebut sengaja dibuat untuk menimbulkan kegaduhan. Maka dengan ini kami menegaskan, bahwa Menag tidak pernah berbicara soal Rekening Kas Masjid sebagaimana framing konten yang viral tersebut,” demikian tegas Thobib.

Baca juga:Salah, Kemenag Bolehkan Korupsi jika Sesuai Prosedur