Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) memasukkan kata kunci “BGN Impor Ratusan Juta Butir Telur dari China” ke mesin pencarian Google. Hasilnya, tidak ditemukan laporan resmi maupun pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim. TurnBackHoax kemudian memasukkan kata kunci “Kerja sama Pemerintah Indonesia dan Perusahaan China Penuhi Kebutuhan Telur MBG” ke mesin pencarian google. Penelusuran teratas mengarah ke pemberitaan di idxchannel.com “MBG Butuh 700 Juta Telur per Tahun, KADIN Gaet Pengusaha China Bangun Industri Unggas” yang dimuat Rabu (21/4/2026). 

Diketahui, pemerintah Indonesia melalui Kamar Dagang dan Industri (KADIN) melakukan penjajakan kerja sama dengan beberapa perusahaan asal China untuk menggarap hilirisasi industri unggas.

Adapun bentuk kerja sama tersebut berupa dukungan teknologi pengembangan produksi ayam dan produk turunannya yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pasokan ayam, telur ayam, hingga susu dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, tidak ditemukan laporan resmi maupun pemberitaan kredibel yang menyebut Badan Gizi Nasional (BGN) memesan ratusan juta telur dari China untuk memenuhi pasokan telur dalam program MBG.

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) memasukkan kata kunci “prabowo resmi hapus mbg” ke mesin pencarian Google. Tidak ditemukan informasi valid dari pemberitaan kredibel atau pernyataan resmi Prabowo yang membenarkan klaim.

TurnBackHoax lalu memasukkan  kata kunci “sikap prabowo terhadap program mbg” ke mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke sejumlah pemberitaan sebagai berikut:

• Berita tempo.com “Prabowo Tak Akan Hentikan MBG: Uang Kita Ada” yang tayang Senin (23/3/2026). Dalam pemberitaan tersebut dijelaskan bahwa Presiden Prabowo berkukuh tak akan menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

• Berita kompas.com “Pengelolaan Masih Kurang, Prabowo Akui 3.000 Dapur MBG Tutup” yang tayang Kamis (21/5/2026). Dalam pemberitaan tersebut dijelaskan bahwa Presiden Prabowo mengakui pengelolaan program MBG masih memiliki banyak kekurangan yang membuat lebih dari 3.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang bermasalah sudah ditutup.

Sepanjang penelusuran, tidak ditemukan informasi valid dari pemberitaan kredibel atau pernyataan resmi yang membenarkan klaim  “Prabowo resmi hapus MBG”.

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) memasukkan kata kunci “guru non-ASN/honorer tidak diperbolehkan mengajar di sekolah” ke mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke Surat Edaran (SE) Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2026 yang mengatur penataan masa kerja dan penggajian guru non-ASN hingga 31 Desember 2026.   

Dalam SE tersebut tidak memuat ketentuan yang melarang guru non-ASN mengajar di sekolah setelah 31 Desember 2026. Pemerintah menegaskan bahwa yang dihapus adalah status kepegawaiannya sebagai “honorer”, bukan profesi atau tugas mengajarnya. 

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menjelaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan konsekuensi dari implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Dalam regulasi tersebut diatur bahwa instansi pemerintah, termasuk sekolah negeri nantinya hanya diisi oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), sehingga istilah atau status “pegawai honorer” tidak lagi digunakan mulai tahun 2027.

Klarifikasi serupa disampaikan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemedikdasmen, Nunuk Suryani. Dilansir dari detik.com, Nunuk menegaskan bahwa tidak ada satu pun poin dalam SE yang menyatakan guru non-ASN dilarang mengajar setelah 2026. Dalam rapat bersama Komisi X DPR RI pada Selasa (19/5/2026), Nunuk menyampaikan bahwa kebijakan tersebut bertujuan menata status kepegawaian guru non-ASN sebagai tindak lanjut implementasi regulasi ASN, bukan menghentikan mereka dari kegiatan belajar mengajar. 

Kemendikdasmen menyadari sekolah negeri masih membutuhkan kontribusi guru non-ASN agar tidak terjadi kekosongan tenaga pendidik. Melalui SE tersebut pemerintah memberikan payung hukum masa transisi bagi guru non-ASN yang telah terdata dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sebelum 31 Desember 2024 dan masih aktif mengajar di satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah. Ketentuan ini tidak berlaku bagi sekolah swasta.

Selain itu, pemerintah daerah tetap diberikan kewenangan untuk memberikan tambahan penghasilan kepada guru non-ASN sesuai kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daera (APBD) masing-masing.

Dilansir dari artikel E-Media DPR RI, pemerintah tengah menyiapkan sejumlah skema penataan bagi guru non-ASN ke depan. Salah satunya melalui percepatan sertifikasi pendidik agar guru non-ASN memiliki peluang lebih besar dalam penataan ASN. Bagi guru yang belum memperoleh sertifikasi atau belum diakat menjadi PPPK penuh waktu, pemerintah menyiapkan skema PPPK Paruh Waktu dengan mekanisme penggajian yang akan dikoordinasikan bersama pemerintah daerah.

Kesimpulan

Rujukan

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) mengakses tautan dalam bio akun TikTok “INFO GUDANG GARAM”. Diketahui, tautan mengarah ke halaman berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat dan nomor telegram.

TurnBackHoax lalu memasukkan kata kunci “lowongan kerja pt gudang garam 2026” ke mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke laman hunt.gudanggaramtbk.com.

Berdasarkan laman tersebut, diketahui bahwa perusahaan sedang membuka lowongan pekerjaan untuk posisi teknisi dan teknisi elektro. Adapun informasi rekrutmen tidak menuliskan nominal gaji, berbeda dengan unggahan akun TikTok “INFO GUDANG GARAM”.