Tempo memeriksa klaim tersebut dengan menggunakan data terbuka, pemberitaan media kredibel, dan wawancara pakar kebijakan publik dan pertanian. Hasil verifikasi menunjukkan adanya proyeksi surplus beras tahun ini yang diperoleh dari jumlah cadangan beras yang melebihi konsumsi. 

Hal ini juga didukung dengan panen beras yang berpotensi meningkat. Sehingga tidak ada prediksi mengenai krisis beras di Indonesia pada awal tahun berdasarkan data-data yang disediakan oleh lembaga negara. Demikian juga negara tetangga seperti Malaysia dan Filipina juga memiliki upaya untuk mengendalikan pasokan beras mereka.

Klaim 1: Awal tahun 2025, Indonesia diprediksi krisis beras

Fakta: Pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Khudori, mengatakan tidak pernah ada yang memprediksi Indonesia akan mengalami krisis beras pada awal 2025. 

“Sependek pengetahuan saya, tidak ada yang memperkirakan bahwa awal tahun 2025 akan terjadi krisis beras,” ujar pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Khudori, melalui pesan percakapan kepada Tempo, Jumat, 11 April 2025.

Hal itu juga sesuai dengan data-data yang banyak disampaikan oleh lembaga maupun pejabat negara sendiri. Dikutip dari artikel Tempo dan paparan Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi dalam Seminar Nasional “Outlook Sektor Pertanian 2025 dan Launching Buku Transformasi Sistem Pangan pada 3 Januari 2025, stok beras Bulog per 30 Januari 2025 sebesar 1,96 juta ton. Stok ini, dinilai merupakan capaian terbaik pemerintah dalam beberapa tahun terakhir.

Stok tersebut adalah gabungan dari Stok Komersial dan Stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Stok komersial artinya stok beras yang diperdagangkan untuk menghasilkan keuntungan. Sedangkan CBP adalah persediaan beras dan/atau gabah yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah. 

Bapanas mencatat total realisasi pengadaan beras dari dalam dan luar negeri sebanyak 103.427 ton. Adapun realisasi bagian dari sisa importasi 2024 mencapai 70.400 ton. Sedangkan pengadaan dalam negeri jumlahnya sebanyak 33.027 ton yang terdiri atas CBP 30.178 ton serta beras komersial 2.849 ton. Hingga Februari 2025, pemerintah mengklaim telah mendistribusi beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) sebanyak 100.960 ton kepada masyarakat. 

Dilansir dari Kontan, Deputi I Bidang Ketersediaan dan Stabilitas Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa menjelaskan, produksi beras nasional tahun ini diperkirakan mencapai 32 juta ton setara beras. Sementara  kebutuhan konsumsi nasional hanya sekitar 31 juta ton, sehingga Indonesia berpotensi mengalami surplus 1 juta ton beras.

Selain jumlah stok beras yang mencukupi, produksi beras Indonesia sejak awal diprediksi meningkat pada 2025. Dilansir oleh Tempo Februari 2025, Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan produksi beras pada Januari-Maret tahun ini diperkirakan akan mencapai 15,06 juta ton GKG atau mengalami peningkatan sekitar 5,18 juta ton gkg atau naik 52,40 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Sumber: Berita Rilis Statistik BPS 8 April 2025

Klaim 2: Negara-negara tetangga Indonesia mengalami krisis beras.

Fakta: Krisis beras di Asia Tenggara hingga tahun ini cukup terkendali. Dosen Kebijakan Publik Universitas Brawijaya, Malang, M. Rizki Pratama, menjelaskan bahwa sejak 2013 negara-negara di ASEAN Bersama Cina, Jepang, dan Korea Selatan sepakat membentuk The ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve (APTERR) dengan tujuan untuk memastikan keamanan pangan di seluruh negara anggota.

Menurutnya, pernyataan presiden Prabowo terkait krisis beras di negara-negara tetangga mungkin didasarkan pada prediksi penurunan sebesar 3-6 % ekspor beras Thailand pada 2023-2024, sebagai eksportir terbesar beras di Asia Tenggara sehingga mempengaruhi seluruh negara-negara importir beras di ASEAN termasuk Indonesia, Filipina, dan Malaysia.

Di Malaysia pada 1 Maret 2025, pemerintah Negeri Jiran mempublikasikan shortage beras dan pada 3 Maret 2025 PM Malaysia Anwar Ibrahim memerintahkan percepatan suplai beras. Sementara itu pemerintah Filipina, pada 3 Februari 2025 menyatakan National Food Security Emergency karena naiknya harga beras impor hampir dua kali lipat. 

“Dapat dinyatakan bahwa krisis beras di negara-negara tetangga memang terjadi, akan tetapi merupakan krisis beras yang terkendali,” ujarnya.

Pengamat pertanian Khudori menambahkan, langkah yang dilakukan pemerintah Filipina mengumumkan keadaan darurat itu agar cadangan beras yang dikelola oleh Otoritas Pangan Nasional (NFA) bisa dikeluarkan. “Undang-undang di negara itu memang demikian. Jadi, deklarasi darurat itu sebagai bagian penanganan masalah,” ujarnya.

Khudori menegaskan, Malaysia dan Filipina adalah importir netto beras. Produksi domestik mereka tidak mencukupi kebutuhan nasional, meski pangsa produksi domestik terhadap impor di Malaysia lebih bagus daripada Filipina. Sementara Filipina adalah salah satu negara importir beras besar dunia. “Berbeda dengan Indonesia yang hanya sesekali saja jadi importir besar.”

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Tempo, pernyataan Presiden Prabowo mengenai prediksi krisis beras di Indonesia pada awal tahun 2025 dan krisis beras yang dialami negara-negara tetangga adalah sebagian benar.

Indonesia diperkirakan mengalami peningkatan produksi beras sepanjang Januari-April atau subround I 2025, mencapai 13,95 juta ton atau mengalami peningkatan sebesar 2,88 juta ton atau naik 25,99%.

Negara-negara tetangga di Asia Tenggara seperti Malaysia dan Filipina memang mengumumkan kekurangan beras dan darurat nasional. Akan tetapi hal itu merupakan krisis beras yang terkendali.

Tempo memverifikasi klaim tersebut dengan bantuan Yandex Image Reverse dan wawancara Epidemiologi Indonesia dari Griffith University Australia, Dicky Budiman.

Potongan video di atas berisi saat Dharma Pongrekun berpidato pada acara silaturahmi Alim Ulama Se-DKI Jakarta. Saat itu Dharma menjadi bakal calon Gubernur DKI Jakarta. Video versi lebih Panjang pernah diunggah di akun YouTube Suardin Laila pada 29 Maret 2024.

Dalam pidatonya, Dharma menyampaikan alasan maju sebagai calon gubernur DKI 2024-2029 karena akan diberlakukannya WHO Pandemic Treaty. Program asing tersebut berpotensi menghilangkan kedaulatan Indonesia.

Menurut Epidemiolog Dicky Budiman, Pandemic Treaty adalah sebuah instrumen hukum internasional yang saat ini sedang dirancang oleh negara-negara anggota WHO. Tujuannya untuk menciptakan sistem global yang lebih adil, tangguh dan siap dalam menghadapi pandemi masa depan.

“Mengapa Pandemic Treaty dibentuk? Karena pengalaman pahit  saat pandemi COVID-19, dimana dunia termasuk Indonesia sadar bahwa sistem kesiapsiagaan pandemi global dan nasional ini masih sangat rapuh. Kemudian juga ada ketimpangan akses terhadap vaksin dan alat Kesehatan,” kata Dicky kepada Tempo, Kamis, 10 April 2025.

Perjanjian tersebut memiliki dampak positif sekaligus tantangan. Dampak positif akan membuka akses yang lebih adil terhadap vaksin, alat kesehatan, dukungan finansial, teknologi, peningkatan kapasitas SDM kesehatan, termasuk pelatihan tenaga kesehatan, dan sistem perekrutan SDM saat darurat di masa pandemi. 

Sedangkan tantangannya, menurut Dicky, Indonesia harus menyiapkan regulasi nasional yang kompatibel  dengan isi dari Pandemic Treaty. Kedua, dibutuhkan komitmen politik dan anggaran yang kuat untuk memperkuat sistem kesehatan nasional. Ketiga, perlu strategi komunikasi risiko untuk menghadapi potensi resistensi di masyarakat terhadap pandemi.

Terkait klaim denda Rp500 juta bagi masyarakat yang menolak vaksin, Dicky menegaskan bahwa klaim tersebut tidak benar. “Itu informasi keliru dan konspirasi yang berkembang yang perlu diluruskan,” kata Dicky yang dalam 20 terakhir terlibat dalam penanganan kasus-kasus flu burung. Dicky juga membantah bahwa WHO akan memaksa vaksinasi ke seluruh warga dunia.  

Dilansir dari laman Kementerian Kesehatan, delegasi untuk perundingan Pandemic Treaty, Prof. drh. Wiku Bakti Bawono Adisasmito, M.Sc., Ph.D, mengatakan, pembahasan Pandemic Treaty sedang berlangsung  antara negara anggota WHO.

Pasal 24 ayat 2 rancangan Pandemic Treaty mengatur, WHO tidak dapat mengarahkan, memerintahkan, mengubah atau menentukan kebijakan nasional domestik saat terjadi krisis kesehatan. Rancangan perjanjian pandemi ini berlandaskan pada prinsip penghormatan penuh terhadap martabat, hak asasi manusia, dan kebebasan mendasar setiap orang.

Verifikasi Tempo menyimpulkan bahwa klaim  Pandemic Treaty mendenda Rp500 juta bagi warga yang menolak vaksin adalah klaim keliru.

Hasil verifikasi Tempo menemukan bahwa video tersebut bukan tentang produksi beras dari plastik.  Tempo memverifikasi konten tersebut dengan menggunakan layanan reverse image search dari mesin pencari Google. Berikut hasil penelusurannya:



Video yang beredar sama dengan konten akun TikTok smartestworkers [arsip] yang diunggah sekitar tanggal 6 April 2025. Dalam versi video sebelum diubah itu, tidak ada narasi bahwa aktivitas tersebut berkaitan dengan produksi beras.

Dalam video aslinya dijelaskan, kegiatan itu merupakan daur ulang sampah plastik menjadi pelet putih atau butiran plastik putih. Namun, di kolom komentar banyak yang menuduhnya akan dijadikan beras plastik, tanpa menyertakan bukti.



Pada detik ke-38 video yang beredar diperlihatkan bahwa pelet plastik putih itu dikemas dalam sak putih dengan sejumlah keterangan tertulis. Tampilan sak itu sama dengan kemasan produk perusahaan kimia asal Pakistan, Nimir Chemicals.

Dikutip dari  laman perusahaan Nimir Chemicals,  kemasan itu mereka gunakan untuk membungkus produk phthalic anhydride (PA) atau anhidrida ftalat (PA). PA biasanya digunakan untuk pembuatan produk menggunakan bahan plastik, resin, cat, pengusir serangga, dan lainnya. Ciri-cirinya berbentuk butiran atau serpihan berwarna putih, berbau lembut, serta sedikit larut dalam eter dan air panas.

Dengan demikian, diketahui tak ada kaitannya pembuatan butiran pelet plastik putih itu dengan produksi beras sebagaimana yang dikatakan narasi yang beredar.

Awal Kemunculan Hoaks Beras Plastik

Tempo telah beberapa kali membantah video-video yang diklaim memperlihatkan beras plastik, misalnya yang mengatakan beras SPHP dari plastik, atau beras Tani Jaya asal Cina, dan beras yang dijual di supermarket.

Dilansir BBC, narasi adanya beras plastik pertama kali muncul di Cina sekitar tahun 2010. Saat itu terungkap skandal beras biasa yang dimodifikasi menggunakan kentang dan resin lengket industri yang kemudian dilabeli sebagai beras premium.

Yang menggiring kasus tersebut menjadi isu beras plastik berasl dari pejabat asosiasi restoran di Cina. Saat itu ia menyebut beras premium itu seolah-oleh sedang memakan dua mangkuk ‘nasi plastik’. Hal ini membuat masyarakat berpikir adanya beras plastik sungguhan, lalu menyebar ke banyak negara.   

Diberitakan Tempo pada 13 Oktober 2023, guru besar Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan IPB University, Slamet Budijanto, menyatakan, membuat beras plastik dan menjualnya ke pasaran justru akan merugikan pengusaha. Sehingga hal itu tidak mungkin dilakukan oleh perusahaan manapun.

Dia mengatakan sebenarnya tidak ada istilah beras plastik. Di sisi lain, yang dituduh beras plastik oleh masyarakat, sesungguhnya adalah biji plastik yang dibutuhkan untuk produksi oleh berbagai industri.

“Bisa dibayangkan, beras premium saja paling harganya Rp12.000 sampai Rp15.000. Kalau hasil plastik recycle itu kemudian dibentuk seperti beras (harganya Rp20 ribu/kg), kalau mau untung, mau dijual berapa?" kata Slamet.

Verifikasi Tempo menyimpulkan bahwa narasi yang mengatakan video yang beredar memperlihatkan proses produksi beras palsu adalah klaim keliru. Video telah direkayasa untuk menyebarkan hoaks.

Teddy Gusnaidi dalam siniar yang dipublikasikannya pada 5 April 2025 tersebut, telah menjelaskan bahwa video yang dibuatnya adalah imajiner. Imajiner berarti khayalan atau sesuatu yang imajinatif, hal yang tidak pernah terjadi.

Ia mengatakan terinspirasi dari editorial Tempo pada 18 Februari 2024 berjudul: Surat Imajiner Komeng untuk Grace Natalie dkk. Editorial tersebut mengkhayalkan seolah-olah komedian Komeng menulis surat untuk Grace Natalie dan kawan-kawan Partai Solidaritas Indonesia. Dalam video itu, Teddy juga tidak menyebut teror kepala babi melainkan kepala sapi.

“Maka dari itu, saya juga mau membuat video imajiner dimana saya seolah-olah sebagai seorang konsultan bisnis dari Majalah Tempo,” kata Teddy pada bagian pembuka.

Pada 19 Maret, Tempo mendapatkan teror berupa kepala babi. Disusul paket berisi enam bangkai tikus yang kepalanya telah dipotong pada 22 Maret 2025. Wakil Pemimpin Redaksi Tempo, Bagja Hidayat, mengatakan Tempo sama sekali tidak melakukan rekayasa, baik pengiriman kepala babi atau tikus. Tempo juga tidak menggunakan jasa konsultan bisnis.

Salah satu yang mengindikasikan tidak ada rekayasa atas teror itu, Tempo telah melaporkan kasus tersebut ke Kepolisian RI pada 21 Maret 2025. Saat melapor itu, Tempo didampingi oleh Komite Keselamatan Jurnalis dan Lembaga Bantuan Hukum Pers. Berita mengenai laporan ke polisi dapat dibaca di tautan ini.

Diberitakan Tempo pada 10 April 2025, Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri, Brigadir Jenderal Djuhandani Rahardjo Puro, menyatakan, telah mengantongi identitas pengirim kurir ojek online yang mengirim kepala babi. 

Menurut Bagja, siapa pengirim teror itu akan mudah dilacak oleh aparat hukum yang memiliki perangkat penyidikan. “Kebenaran atas peristiwa teror itu akan terkuak,” kata dia. 

Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers Mustafa Layong mengatakan ada dua alasan yang menyangkal narasi teror pengiriman kepala babi itu rekayasa. Pertama, Tempo telah memiliki rekam jejak panjang sehingga tidak perlu membuat drama untuk menarik perhatian masyarakat. Kedua, jika Tempo merekayasa teror tersebut, konsekuensinya merusak kredibilitas perusahaan. “Secara akal sehat, Tempo tidak akan melakukan hal yang menjatuhkan namanya sendiri,” kata Mustafa melalui WhatsApp, 10 April 2025.

Menurutnya, kepolisian yang harus mengungkap secara transparan dan profesional tentang siapa pelaku, apa motifnya, serta kaitan teror dengan berita yang diterbitkan Tempo. Masyarakat juga seharusnya berfokus mendesak kepolisian untuk menegakkan hukum. 

Dosen Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia (UII), Prof. Dr. rer. soc. Masduki, S.Ag., M.Si., M.A. mengatakan, teror pada jurnalis Tempo telah beruntun terjadi sehingga tidak bisa disebut rekayasa. Teror yang ada bersifat sistematis atau struktural. Selain itu, serangan selalu terjadi  setelah Tempo menerbitkan berita investigasi yang sensitif. 

“Ada pihak yang merasa dirugikan atas berita itu, kemudian bereaksi dengan melakukan teror atau serangan. Padahal, dengan berita investigatif, Tempo sedang menjalankan peran watch dog atau mengawasi kekuasaan,” kata Masduki, 10 April 2025.

Masduki menganggap penyebaran narasi yang mengatakan teror tersebut rekayasa merupakan praktik pendengung yang membangun narasi dengan tujuan buruk. Hal ini menjadi praktik yang sering terjadi dalam komunikasi digital hari ini.

Verifikasi Tempo menyimpulkan bahwa narasi yang mengatakan teror kepada Tempo hanya rekayasa dari Tempo dan ide konsultan bisnis adalah klaim keliru. 

Video yang dijadikan argumentasi narasi itu berasal dari video imajiner.