Berdasarkan penelusuran, pesan berantai tersebut merupakan bentuk phishing. Phishing adalah upaya penipuan yang bertujuan mencuri data pribadi, seperti kata sandi, kode OTP, maupun informasi keuangan.

File APK yang dibagikan tergolong berbahaya karena mengandung malware. Jika korban menginstalnya, pelaku dapat memperoleh akses ke data pribadi pengguna untuk disalahgunakan.

Mengutip panduan dari ANTARA, berikut langkah pencegahan terhadap penipuan dengan modus Social Engineering:

1. Waspadai pesan dari nomor tidak dikenal yang menyertakan tautan atau file berbentuk APK.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

2. Perhatikan apabila file disertai pengumuman bernada ancaman atau menimbulkan kepanikan.

3. Jangan sembarangan mengklik tautan maupun file yang dikirimkan.

4. Jika terlanjur menginstal file mencurigakan, segera matikan koneksi data seluler dan Wi-Fi.

5. Hapus data dan cache aplikasi tersebut.

6. Segera uninstall aplikasi berbahaya yang terpasang.

7. Ubah seluruh kredensial penting, termasuk username, PIN, password Mobile Banking, dan email pribadi.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Masyarakat diimbau untuk selalu waspada dan berhati-hati terhadap berbagai modus penipuan digital, termasuk phishing, yang kerap memanfaatkan file APK palsu maupun tautan mencurigakan.

Pewarta: Tim JACX

Editor: M Arief Iskandar

Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Berdasarkan penelusuran, klaim tersebut tidak benar. Tidak ada pernyataan resmi dari laman PBB ataupun media kredibel mengenai informasi tersebut.

PBB merupakan organisasi internasional yang memiliki mandat utama untuk menjaga perdamaian dan keamanan global, memfasilitasi kerja sama antarnegara, serta melindungi hak asasi manusia.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

PBB tidak memiliki kewenangan hukum untuk mengatur, apalagi membubarkan, lembaga legislatif suatu negara anggota. Tindakan yang dapat dilakukan PBB terbatas pada pemberian rekomendasi, sanksi, atau resolusi, khususnya dalam kasus pelanggaran berat seperti genosida, konflik bersenjata, atau pelanggaran hak asasi manusia.

Klaim: PBB resmi bubarkan DPR RI

Rating: Hoaks

Pewarta: Tim JACX

Editor: M Arief Iskandar

Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Foto rumah yang beredar dapat dicek jejak digitalnya melalui pencarian gambar atau reverse image search di Google.

Hasilnya, penampakan rumah yang sama ditemukan di akun TikTok Rolando Sage. Pengguna media sosial itu mengunggah video tur rumah pada 22 Agustus 2025.

Penjelasan narator dan tagar dalam unggahan menyebutkan bahwa rumah itu berada di Alameda, California.

Foto rumah yang sama terdapat di situs jual beli rumah Trip.com dan Zillow.com.

Rumah dengan gaya arsitektur abad ke 19 itu didesain oleh Julia Morgan, Joseph A. Leonard, William Armitage, dan Alameda Land Company.

Lokasi tepatnya berada di Clinton Ave, Alameda, California.

Sementara, rumah Sri Mulyani berada di negara bagian berbeda, yakni Maryland.

Saat diwawancara dalam program Kick Andy di Metro TV pada 2023, Sri Mulyani membenarkan bahwa dirinya memiliki rumah di AS.

Ia membeli rumah itu seharga 1,1 juta dollar AS dengan cicilan, dari gajinya saat masih bekerja sebagai managing director di World Bank.

Penjelasan Sri Mulyani soal rumah di AS dapat dilihat melalui video di kanal YouTube Metro TV menit ke-5 detik ke-43.

Maka, dalam LHKPN 2021, Sri Mulyani memiliki utang Rp 9,9 miliar (penyesuaian kurs dari 1,1 juta Dollar AS), yang merupakan cicilan rumahnya yang belum lunas.

Foto penampakan rumah milik Sri Mulyani yang beredar di media sosial merupakan narasi keliru.

Rumah dalam foto merupakan rumah yang dijual di Clinton Ave, Alameda, California.

Sri Mulyani memang memiliki rumah AS yang dicicil dari gajinya selama bekerja di World Bank. Namun lokasinya di Maryland.

Tempo memverifikasi video yang beredar menggunakan pengamatan langsung, penelusuran Google Street View dan membandingkan narasinya dengan informasi dari sumber kredibel.



Video yang beredar memperlihatkan kotak putih dan kuning bertuliskan “SENEN.” Penelusuran lewat Google Street View, menunjukkan lokasi itu berada di simpang lima Kecamatan Senen, Jakarta Pusat.

Menurut iNews.id, prajurit TNI datang ke simpang lima Senen lalu berjalan menuju Mako Brimob Kwitang pada Jumat, 29 Agustus 2025. Saat itu warga dan pengemudi ojek daring berunjuk rasa di depan Mako Brimob memprotes kebrutalan polisi yang sehari sebelumnya melindas Affan Kurniawan, pengemudi ojol, hingga tewas.

Tempo mencatat, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Polri dan TNI bekerja sama menjaga keamanan di tengah demonstrasi di berbagai daerah.

Curi Panggung Ala TNI 

Tempo edisi 30 Agustus 2025 menyoroti cara TNI mencuri simpati di tengah merosotnya popularitas polisi. Pada 29 Agustus, puluhan marinir berjaga di depan Mako Brimob Kwitang sejak pukul 10.00 WIB. Mereka membawa air mineral untuk dibagikan kepada demonstran yang mengepung markas Brimob

TNI juga melakukan langkah-langkah yang menarik perhatian massa: hadir di titik-titik demonstrasi lain seperti Jalan Sudirman, membeli kopi untuk demonstran, hingga mempertemukan massa dengan petinggi Brimob di Kwitang.

Namun sebagian demonstran menolak. Mereka berteriak agar TNI kembali ke barak. “Sama saja, sama saja (dengan polisi). Kembali ke barak!” teriak massa yang diabaikan para prajurit.

Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal (Marinir) Freddy Ardianzah menyatakan pengerahan personel di Jakarta berada di bawah kendali langsung Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto. Ia menegaskan TNI hanya membantu Polri menjaga keamanan sesuai Undang-Undang TNI.

Co-Founder ISESS Khairul Fahmi menilai Jakarta saat itu belum membutuhkan kehadiran TNI. Menurut dia, alih-alih menjaga ketertiban, TNI berusaha menjaga legitimasi negara di tengah runtuhnya kepercayaan publik pada polisi.

Peneliti ISEAS–Yusof Ishak Institute, Singapura, Made Supriatma, menambahkan TNI memanfaatkan situasi ini untuk mendulang simpati masyarakat.

Direktur Eksekutif PSHK Rizky Argama menyebut perintah Presiden Prabowo agar TNI-Polri mengambil langkah tegas menghadapi aksi anarkistis menunjukkan ketidaksensitifan terhadap situasi. Instruksi itu, kata dia, mengabaikan akar masalah: ketidakpuasan dan merosotnya kepercayaan publik pada pemerintah.

“Presiden seharusnya mengevaluasi tindakan aparat keamanan dalam mengawal aksi demonstrasi, bukan justru menyalahkan demonstran,” ujar Rizky, dikutip dari Hukum Online.

Verifikasi Tempo menyimpulkan bahwa narasi yang mengatakan video yang beredar memperlihatkan TNI secara resmi mengambil fungsi Polri dalam mengamankan demonstrasi adalah klaim yang menyesatkan.

Tak ada instruksi dari Prabowo untuk menggantikan polisi dengan TNI dalam menangani demonstrasi. TNI datang ke lokasi demonstrasi bukan untuk menggantikan polisi secara resmi.