• (GFD-2025-30176) Hoaks Tautan Pendaftaran Pemutihan Sertifikat Tanah Gratis

    Sumber:
    Tanggal publish: 11/11/2025

    Berita

    tirto.id - Kebutuhan mengurus sertifikasi tanah secara mudah dan cepat adalah sesuatu yang dinanti masyarakat. Baru-baru ini, beredar di media sosial Facebook unggahan yang menyatakan bahwa pemerintah mengadakan program pemutihan sertifikat tanah secara gratis.

    ADVERTISEMENT

    Tautan tersebut beredar luas disertai dengan poster ilustrasi dan tautan yang diklaim portal untuk pendaftaran program ini.

    let gpt_inline2 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline2.cmd.push(function() {gpt_inline2.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-2', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline2-passback').addService(gpt_inline2.pubads());gpt_inline2.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline2.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline2.enableServices();gpt_inline2.display('gpt-inline2-passback');});

    Sebuah akun Facebook bernama “Info Terkini” (arsip) membagikan informasi tersebut dalam bentuk unggahan foto. Ia juga menyertakan link tautan pendaftaran yang mengarah kepada sebuah situs dengan domain https://www.rexnas.it.com.

    let gpt_inline3 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline3.cmd.push(function() {gpt_inline3.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-3', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline3-passback').addService(gpt_inline3.pubads());gpt_inline3.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline3.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline3.enableServices();gpt_inline3.display('gpt-inline3-passback');});

    #gpt-inline3-passback{text-align:center;}

    Pengunggah klaim tersebut menyertakan takarir sebagai berikut:

    let gpt_inline4 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline4.cmd.push(function() {gpt_inline4.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-4', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline4-passback').addService(gpt_inline4.pubads());gpt_inline4.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline4.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline4.enableServices();gpt_inline4.display('gpt-inline4-passback');});

    #gpt-inline4-passback{text-align:center;}

    "PEMUTIHAN SERTIFIKAT TANAH GRATIS 2025

    Kesempatan terbaik untuk menertibkan dokumen kepemilikan tanah anda!

    ✅ Balik nama sertifikat

    ADVERTISEMENT

    ✅ Pembuatan sertifikat baru

    ✅ Bebas pajak & denda tunggakan"

    Periksa Fakta tautan pendaftaran pemutihan sertifikat tanah gratis. foto/hotline periksa fakta tirto

    Sementara poster yang menampilkan seorang perempuan memegang kertas bertulis kata ‘sertifikat’ menyertakan keterangan teks yang mengklaim program gratis ini bisa dinikmati di semua wilayah Indonesia.

    Sejak diunggah pada 16 Oktober 2025 hingga 11 November 2025, unggahan tersebut sudah mendapatkan 332 tanda suka (likes), 57 komentar, dan sudah dibagikan ulang 40 kali. Pada kolom komentar yang dipantau, tidak sedikit masyarakat yang mempertanyakan kebenaran dari informasi dibagikan.

    Lantas, apakah benar informasi yang beredar?

    Hasil Cek Fakta

    Untuk mengecek narasi di atas, Tim Riset Tirto mencoba mengunjungi akun Instagram dan situs resmi milik Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN). Hasilnya, tidak ditemukan informasi yang memuat terkait program pemutihan sertifikat tanah gratis.

    Justru, pada situs resmi Kementerian ATR/BPN, sudah ditegaskan banyak klaim-klaim yang mencatut nama instansi mereka padahal informasi itu adalah hoaks. Di medsos, biasanya akun-akun tersebut mencatut nama ATR/BPN dan menyatakan pengurusan sertifikat tanah gratis yang disertai tautan pendaftaran.

    Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol ATR/BPN, Harison Mocodompis, menyampaikan agar masyarakat berhati-hati terhadap akun media sosial yang tidak jelas sumbernya.

    “Untuk itu, masyarakat diimbau untuk tidak terpengaruh dengan akun media sosial tidak resmi yang menyebarkan klaim seperti ‘BPN Tanah Gratis’. Informasi dan layanan resmi hanya dapat diperoleh melalui kanal resmi Kementerian, yakni situs atrbpn.go.id dan akun media sosial resmi kami,” kata dia dalam keterangan dalam situs ATR/BPN.

    Kami juga mencoba menelusuri tautan yang dibagikan oleh pengunggah akun. Namun, tidak ditemukan bahwa tautan tersebut adalah situs resmi milik pemerintah. Domain yang dipakai juga tidak berakhiran ‘go.id’ yang menjadi ciri dari situs resmi pemerintah.

    Selain itu, pengecekan keaslian poster yang disertakan dalam unggahan itu menunjukkan, gambar tersebut dibuat menggunakan kecerdasan artifisial alias konten AI. Hasil ini didapat setelah kami mengecek gambar tersebut di laman Hive Moderation yang menyatakan hasil 99,9 persen konten dibuat menggunakan kecerdasan artifisial.

    Modus tautan pendaftaran palsu yang meminta data pribadi sering kali merupakan upaya untuk melakukan aktivitas penipuan dan phishing. Tirto sudah banyak membongkar modus tautan-tautan palsu mengatasnamakan instansi pemerintah, yang ditengarai adalah modus penipuan dengan memanfaatkan data pribadi masyarakat.

    Kesimpulan

    Hasil penelusuran fakta Tirto menunjukkan, tautan pendaftaran pemutihan sertifikat tanah gratis di Facebook, bersifat salah dan menyesatkan (false & misleading).

    Kementerian ATR/BPN menegaskan kalau informasi pengurusan sertifikat tanah gratis yang berseliweran tidak benar. Pihaknya menyatakan, informasi pengurusan sertifikat tanah yang resmi hanya diakses melalui situs Kementerian ATR/BPN dan medsos mereka.

    ==

    Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.

    closeAdvertisementsgeneral_URL_gpt_producer-20251015-12:23CANCELNEXT VIDEOPausePlay% buffered00:0000:0001:27UnmuteMutePlayPowered by GliaStudios

    Rujukan

  • (GFD-2025-30175) Hoaks Rekrutmen Nasional PLN Beredar di Media Sosial

    Sumber:
    Tanggal publish: 11/11/2025

    Berita

    tirto.id - Sebuah unggahan beredar di media sosial, mengklaim PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) mengadakan rekrutmen nasional.

    ADVERTISEMENT

    Klaim itu diunggah oleh akun Facebook bernama “Irmha Whati” (arsip) pada 7 November 2025. Di dalam unggahan tersebut, pengguna mengumumkan rekrutmen nasional PLN, pada rentang waktu 6-13 November 2025.

    let gpt_inline2 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline2.cmd.push(function() {gpt_inline2.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-2', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline2-passback').addService(gpt_inline2.pubads());gpt_inline2.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline2.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline2.enableServices();gpt_inline2.display('gpt-inline2-passback');});

    Periksa Fakta Loker PLN. foto/hotline periksa fakta tirto

    let gpt_inline3 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline3.cmd.push(function() {gpt_inline3.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-3', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline3-passback').addService(gpt_inline3.pubads());gpt_inline3.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline3.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline3.enableServices();gpt_inline3.display('gpt-inline3-passback');});

    #gpt-inline3-passback{text-align:center;}

    Posisi yang dicari antara lain manager servis, sekretaris, mesin, keuangan, komunikasi, dan lain-lain. Terdapat beberapa persyaratan seperti berstatus Warga Negara Indonesia (WNI), Pendidikan SMA/SMK/D3/S1, hingga data pribadi seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), ijazah, akter kelahiran, dan kartu keluarga. Unggahan pun mencantumkan logo PLN serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

    let gpt_inline4 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline4.cmd.push(function() {gpt_inline4.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-4', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline4-passback').addService(gpt_inline4.pubads());gpt_inline4.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline4.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline4.enableServices();gpt_inline4.display('gpt-inline4-passback');});

    #gpt-inline4-passback{text-align:center;}

    Unggahan memasukkan tautan pendaftaran. Para calon pendaftar diarahkan ke situs https://rekrutmen-pln123.de/.

    Hingga artikel ini ditulis, unggahan tersebut telah memperoleh enam tanda suka.

    Lantas, bagaimana kebenaran klaim tersebut?

    ADVERTISEMENT

    Hasil Cek Fakta

    Tirto membuka tautan https://rekrutmen-pln123.de/ untuk menelusuri kebenaran klaim. Ketika memasuki situs, halaman menampilkan tulisan “Loker Terbaru BUMN PLN (Persero)” dengan daftar posisi yang disebutkan sebelumnya.

    Di bawahnya, tertera pula syarat umum pelamar, termasuk batas usia 18-40 tahun, pengalaman kerja minimal satu tahun, serta kesediaan ditempatkan di seluruh wilayah kerja PLN (Persero).

    Situs tersebut juga mencantumkan sejumlah dokumen yang harus dilampirkan, seperti surat lamaran, daftar riwayat hidup, fotokopi ijazah, KTP, pasfoto, serta nomor WhatsApp. Pada bagian akhir, tercantum tautan pendaftaran dengan tulisan “DAFTAR”, yang diklaim sebagai akses resmi milik PLN.

    Ketika Tirto mengklik tautan pendaftaran, kami diarahkan kepada Google Form yang harus diisi calon pendaftar. Terdiri dari e-mail, nama lengkap, nomor telepon, asal kota dan provinsi, alamat lengkap, jenis kelamin, lulusan terakhir, posisi yang diinginkan, dan CV serta surat lamaran.

    Tirto menggunakan situs WHOIS untuk mencari informasi kepemilikan domain, termasuk siapa yang mendaftarkan domain tersebut, kapan domain dibuat, serta di mana domain tersebut didaftarkan. Namun, tidak ditemukan informasi yang memadai.

    Ketidakjelasan informasi ini menimbulkan kecurigaan terhadap kredibilitas situs. Tirto lantas melakukan pencarian di Google dengan kata kunci “rekrutmen PLN”, hasilnya mengarahkan kami pada situs resmi PLN yakni rekrutmen.pln.co.id. Alamat situs ini juga dicantumkan di bio Instagram resmi PLN.

    Di dalam situs tersebut tertera kalau untuk saat ini seluruh proses rekrutmen resmi PLN sudah ditutup.

    Kesimpulan

    Berdasarkan penelusuran fakta, ditemukan bahwa klaim PLN membuka lowongan kerja adalah salah dan menyesatkan (false and misleading).

    Berdasarkan penelusuran, situs rekrutmen-pln123.de yang digunakan dalam unggahan tersebut bukan situs resmi milik PLN. Tidak ada pengumuman rekrutmen baru yang dipublikasikan melalui situs resmi PLN.

    ==

    Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.

    closeAdvertisementsgeneral_URL_gpt_producer-20251015-12:23arrow_forward_iosBaca SelengkapnyaCANCELNEXT VIDEOPausePlay% buffered00:0000:0001:27UnmuteMutePlayPowered by GliaStudios

    Rujukan

  • (GFD-2025-30174) Hoaks Purbaya Akan Sewa Hacker untuk Bobol Data Anggaran DPR

    Sumber:
    Tanggal publish: 10/11/2025

    Berita

    tirto.id - Beredar di media sosial unggahan yang menyebut bahwa Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meminta izin kepada rakyat Indonesia untuk menggunakan uang negara untuk menyewa peretas (hacker) dalam rangka membobol data anggaran di DPR.

    ADVERTISEMENT

    Narasi tersebut juga menyebut Purbaya berniat menggandeng tim hacker lokal guna menelusuri dan memperkuat sistem keuangan negara, termasuk menelusuri aliran anggaran rakyat yang disebut tersimpan di DPR dan lembaga terkait. Langkah itu disebut sebagai bagian dari upaya transparansi total dalam pengelolaan keuangan negara, dan diklaim disampaikan langsung oleh Purbaya kepada publik.

    let gpt_inline2 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline2.cmd.push(function() {gpt_inline2.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-2', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline2-passback').addService(gpt_inline2.pubads());gpt_inline2.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline2.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline2.enableServices();gpt_inline2.display('gpt-inline2-passback');});

    Klaim ini beredar di sejumlah akun Facebook, antara lain “Lintas Berita”, “Chandra Ismail”, dan “Ardhi Ardhaz”(arsip) pada periode Minggu (26/10/2025) hingga Selasa (28/10/2025).

    let gpt_inline3 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline3.cmd.push(function() {gpt_inline3.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-3', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline3-passback').addService(gpt_inline3.pubads());gpt_inline3.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline3.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline3.enableServices();gpt_inline3.display('gpt-inline3-passback');});

    #gpt-inline3-passback{text-align:center;}

    “Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kembali membuat gebrakan tak biasa. Kali ini, ia menyampaikan niat untuk menggandeng tim hacker lokal guna menelusuri dan memperkuat sistem keuangan negara, termasuk menelusuri aliran anggaran rakyat yang selama ini tersimpan di DPR dan lembaga terkait," bunyi dari bagian dari takarir unggahan tersebut.

    let gpt_inline4 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline4.cmd.push(function() {gpt_inline4.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-4', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline4-passback').addService(gpt_inline4.pubads());gpt_inline4.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline4.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline4.enableServices();gpt_inline4.display('gpt-inline4-passback');});

    #gpt-inline4-passback{text-align:center;}

    Periksa Fakta Hoaks Purbaya Akan Sewa Hacker untuk Bobol Data Anggaran DPR.

    Langkah ini, menurut Purbaya, merupakan bagian dari upaya transparansi total dalam pengelolaan keuangan negara. Ia bahkan dengan rendah hati menyampaikan kepada publik.

    ADVERTISEMENT

    “Kalau rakyat izinkan, saya pakai sedikit saja uang rakyat untuk bayar para ahli keamanan siber ini. Mereka akan bantu kita bongkar data anggaran yang selama ini tertutup,” bunyi takarir itu juga, diklaim disebut oleh Purbaya.

    Sepanjang Selasa (28/10/2025) hingga Sabtu (8/11/2025) atau selama 11 hari tersebar di Facebook, unggahan ini telah memperoleh 7,3 ribu tanda suka, 1,9 ribu komentar dan telah dibagikan sebanyak 179 kali.

    Lantas, bagaimana kebenaran klaim itu?

    Hasil Cek Fakta

    Tirto menelusuri klaim tersebut dengan memasukan kata kunci terkait klaim ke mesin pencarian Google. Hasilnya, kami tidak menemukan satupun adanya pernyataan resmi dari Purbaya yang meminta izin kepada rakyat Indonesia untuk menggunakan uang negara untuk menyewa hacker dalam rangka membobol data anggaran di DPR.

    Kami justru menemukan pernyataan resmi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui unggahan dalam akun PPID Kemenkeu yang membantah klaim tersebut. Disebutkan bahwa Menteri Keuangan tidak pernah mengeluarkan pernyataan mengenai rencana menyewa hacker untuk membobol data anggaran di DPR.

    “Beredar unggahan di platform media sosial Facebook mengenai pernyataan Menteri Keuangan yang meminta izin kepada rakyat Indonesia menggunakan uang rakyat menyewa hacker untuk membobol data anggaran di DPR. Dapat diinformasikan bahwa unggahan tersebut merupakan HOAKS. Menteri Keuangan tidak pernah mengeluarkan pernyataan mengenai rencana menyewa hacker untuk membobol data anggaran di DPR,” tulis keterangan PPID Kemenkeu, Senin (27/10/2025).

    Kesimpulan

    Hasil penelusuran fakta menunjukkan bahwa klaim yang menyebut bahwa Purbaya meminta izin kepada rakyat Indonesia untuk menggunakan uang negara untuk menyewa peretas (hacker) dalam rangka membobol data anggaran di DPR bersifat salah dan menyesatkan (false and misleading).

    Menteri Keuangan Purbaya tidak pernah mengeluarkan pernyataan mengenai rencana menyewa hacker untuk membobol data anggaran di DPR. Kementerian Keuangan juga telah mengeluarkan pernyataan bahwa klaim yang beredar merupakan hoaks.

    ==

    Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.

    closeAdvertisementsgeneral_URL_gpt_producer-20251015-11:53CANCELNEXT VIDEOPausePlay% buffered00:0000:0000:00UnmuteMutePlayPowered by GliaStudios

    Rujukan

  • (GFD-2025-30173) Hoaks Artikel Jokowi Minta Rakyat Patungan Bayar Whoosh

    Sumber:
    Tanggal publish: 10/11/2025

    Berita

    tirto.id - Polemik terkait proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) Whoosh kembali menjadi sorotan publik. Isu ini mencuat seiring munculnya perhatian terhadap utang proyek yang disebut-sebut membengkak.

    ADVERTISEMENT

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan enggan terlibat dalam proses negosiasi penyelesaian utang Whoosh. Ia menegaskan bahwa persoalan tersebut merupakan urusan bisnis antarperusahaan (business to business/B2B) yang tidak seharusnya melibatkan pemerintah.

    let gpt_inline2 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline2.cmd.push(function() {gpt_inline2.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-2', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline2-passback').addService(gpt_inline2.pubads());gpt_inline2.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline2.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline2.enableServices();gpt_inline2.display('gpt-inline2-passback');});

    Pernyataan itu disampaikan Purbaya menanggapi pertanyaan mengenai rencana restrukturisasi utang antara pihak Indonesia dan Tiongkok, yang disebut memiliki tenor hingga 60 tahun.

    let gpt_inline3 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline3.cmd.push(function() {gpt_inline3.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-3', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline3-passback').addService(gpt_inline3.pubads());gpt_inline3.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline3.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline3.enableServices();gpt_inline3.display('gpt-inline3-passback');});

    #gpt-inline3-passback{text-align:center;}

    Di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap isu utang proyek Whoosh, beredar unggahan di media sosial tangkapan layar artikel berita yang memuat klaim bahwa Presiden Joko Widodo menyebut rakyat akan “patungan selama tiga tahun” untuk membayar utang Whoosh jika Menteri Keuangan menolak menanggungnya.

    let gpt_inline4 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline4.cmd.push(function() {gpt_inline4.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-4', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline4-passback').addService(gpt_inline4.pubads());gpt_inline4.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline4.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline4.enableServices();gpt_inline4.display('gpt-inline4-passback');});

    #gpt-inline4-passback{text-align:center;}

    Narasi itu diunggah oleh akun Facebook bernama “Agus Abdurrahim”(arsip) Senin (27/10/2025) melalui unggahan tangkapan layar artikel berita yang mencatut nama Gelora News berjudul, "Jokowi Muda Saja Jika Menkeu Tidak Mau Bayar Utang Kereta Cepat Atau Whoosh Rakyatkan Ada Patungan Membayar Utang Whoosh Tiga Tahun Lunas".

    Tangkapan layar ini disertai takarir berbunyi, "Apakah kita siap PATUNGAN untuk bayar hutang whooos? Kalau gw cuma mo bilang.. ”KEPALA LU PEANG”,,!,”

    ADVERTISEMENT

    Periksa Fakta Jokowi Minta Rakyat Patungan Bayar Whoosh. foto/hotline periksa fakta tirto

    Sepanjang Senin (27/10/2025) sampai Jumat (7/11/2025) atau selama 11 hari tersebar di Facebook, unggahan ini telah memperoleh dua reaksi, 11 komentar dan sekali dibagikan. Lantas, bagaimana kebenaran klaim itu?

    Hasil Cek Fakta

    Tirto menelusuri klaim tersebut dengan menelusuri judul berita yang disebut serta mencantumkan nama media Gelora News sebagai sumber unggahan. Hasil penelusuran menunjukkan tidak ditemukan artikel dengan judul serupa di situs Gelora News. Selain itu, tidak ada pemberitaan serupa di sejumlah media arus utama lainnya.

    Namun, penelusuran menemukan gambar tangkapan layar dan tanggal publikasi yang sama, tetapi dengan judul berbeda, yakni “Disalahkan soal Utang Proyek Whoosh, Jokowi: Tujuannya Bukan Mencari Laba, tapi Keuntungan Sosial.”

    Dalam artikel asli tersebut, Presiden Joko Widodo menjelaskan bahwa proyek Whoosh tidak dibangun untuk mengejar keuntungan finansial, melainkan untuk memberikan manfaat sosial, seperti mengurangi kemacetan yang telah terjadi selama puluhan tahun di kawasan Jabodetabek dan Bandung.

    Baca juga:Dubes China: Whoosh Proyek Besar, Restrukturisasi Utang Wajar

    Sebagai informasi, sebelumnya, Jokowi secara terbuka menjelaskan alasan di balik pembangunan proyek-proyek transportasi massal, termasuk Whoosh, yang kerap disorot karena besarnya beban utang. Ia menegaskan bahwa transportasi massal adalah layanan publik yang prinsip dasarnya bukan mencari laba.

    “Kereta cepat, MRT, LRT, kereta bandara, KRL. Agar kerugian itu bisa terkurangi dengan baik. Dan prinsip dasar transportasi massal, transportasi umum itu adalah layanan publik. Ini kita juga harus ngerti bukan mencari laba,” kata Jokowi.

    Hingga Jumat (7/11/2025) atau saat artikel periksa fakta ini ditulis, Tirto tidak menemukan adanya pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut rakyat akan melunasi utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) dalam tiga tahun. Dengan demikian, judul dan narasi dalam unggahan yang beredar merupakan hasil suntingan dan tidak sesuai dengan fakta sebenarnya.

    Presiden ke-7 RI itu menekankan bahwa keberhasilan transportasi umum tidak diukur dari keuntungan finansial semata, melainkan dari social return on investment.

    “Jadi, sekali lagi, transportasi massal, transportasi umum, itu tidak diukur dari laba, tetapi adalah diukur dari keuntungan sosial. Social return on investment, misalnya, pengurangan emisi karbon,” terangnya.

    Kesimpulan

    Hasil penelusuran fakta menunjukkan bahwa klaim yang menyebut Jokowi menyebut rakyat akan patungan selama tiga tahun untuk membayar utang Whoosh bersifat salah dan menyesatkan (false and misleading).

    Tirto tidak menemukan adanya pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut rakyat akan melunasi utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) dalam tiga tahun.

    ==

    Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.

    closeAdvertisementsgeneral_URL_gpt_producer-20251015-12:23CANCELNEXT VIDEOPausePlay% buffered00:0000:0000:00UnmuteMutePlayPowered by GliaStudios

    Rujukan