Berdasarkan penelusuran, tidak ditemukan informasi maupun pernyataan resmi dari pemerintah atau media kredibel yang menyebut bahwa Menteri Agama Nasaruddin Umar meminta masyarakat menyerahkan pengelolaan kurban kepada pemerintah dan tidak menyembelih sendiri.

Faktanya, Kementerian Agama melalui akun Instagram resminya menegaskan bahwa narasi yang menyebut masyarakat tidak boleh menyembelih hewan kurban dan harus menggantinya dengan uang merupakan hoaks. Kementerian Agama juga menegaskan bahwa tidak pernah ada kebijakan seperti itu.

Selain itu, gambar yang digunakan dalam unggahan tersebut merupakan foto yang diambil dari artikel berjudul “Menteri Agama Nasaruddin Umar Catatkan Hattrick Prestasi di 100 Hari Pertama Kabinet Merah Putih” yang dipublikasikan pada 25 Januari 2025, dan tidak berkaitan dengan narasi yang beredar.

Kementerian Agama juga mengimbau masyarakat untuk selalu melakukan verifikasi terhadap informasi yang diterima dengan mengakses sumber resmi, seperti situs Kemenag.go.id.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Dengan demikian, klaim yang menyebut Menteri Agama meminta masyarakat menyerahkan pengelolaan kurban kepada pemerintah adalah informasi yang tidak benar atau hoaks.

Rating: Menag minta warga agar Kurban dikelola Pemerintah daripada potong sendiri

Klaim: Hoaks

Pewarta: Tim JACX

Editor: M Arief Iskandar

Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Berdasarkan penelusuran, tidak ditemukan informasi maupun pernyataan resmi dari pemerintah atau media kredibel yang menyebutkan bahwa tarif listrik akan mengalami kenaikan dalam waktu dekat.

Faktanya, melalui akun resmi PLN, menjelaskan bahwa tarif listrik tidak mengalami kenaikan. Pemerintah menetapkan bahwa tarif listrik untuk periode April–Juni 2026 tetap sama seperti periode sebelumnya.

PLN juga mengimbau masyarakat agar selalu memperoleh informasi dari sumber resmi, baik melalui situs web maupun akun media sosial resmi perusahaan, guna menghindari kesalahpahaman.

Dengan demikian, klaim yang menyebut tarif listrik naik pada periode tersebut adalah informasi yang tidak benar.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Rating: Tarif listrik naik tanpa pemberitahuan pada awal Mei

Klaim: Disinformasi

Editor: M Arief Iskandar

Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Berdasarkan penelusuran, tidak ditemukan informasi maupun pernyataan resmi dari pemerintah dan media kredibel yang menyatakan bahwa Yusril Ihza Mahendra pernah mengatakan ijazah Joko Widodo sah di mata hukum.

Melalui akun Instagram resminya, Yusril memberikan klarifikasi bahwa dirinya tidak pernah menyampaikan pernyataan “ijazah Jokowi sah di mata hukum”, baik dalam kapasitas sebagai menteri maupun secara pribadi.

Ia juga menegaskan tidak memiliki kapasitas dan kewenangan untuk menilai keabsahan ijazah tersebut secara hukum.

“Tidak ada pernyataan seperti itu yang pernah saya sampaikan, baik dalam kapasitas sebagai Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi & Pemasyarakatan maupun sebagai pribadi, praktisi hukum & akademisi,” kata Yusril.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Yusril juga menyatakan bahwa dirinya tidak pernah memberikan penilaian mengenai keabsahan ijazah Joko Widodo karena tidak memiliki kewenangan untuk melakukan hal tersebut.

Dengan demikian, klaim yang menyebut Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan ijazah Joko Widodo sah di mata hukum merupakan informasi tidak benar atau hoaks.

Rating: Menteri Yusril sebut Ijazah Jokowi sah di mata HukumKlaim: Hoaks

Editor: M Arief Iskandar

Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Berdasarkan penelusuran, tidak ditemukan informasi maupun pernyataan resmi dari pemerintah dan media kredibel yang menyatakan bahwa Kementerian Agama (Kemenag) menganggap kasus pencabulan terhadap santriwati di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, sebagai hal yang wajar atau sekadar nafsu manusiawi.

Melalui laman resmi Kementerian Agama, Menteri Agama Nasaruddin Umar justru menegaskan bahwa pihaknya tidak memberikan toleransi terhadap segala bentuk kekerasan dan pelecehan, baik fisik, verbal, maupun seksual.

“Sikap saya terkait tindak kekerasan seksual itu jelas dan tegas. Tidak ada toleransi untuk tindak kekerasan seksual. Saya tidak pernah menoleransi sedikit pun tindakan yang mencederai martabat kemanusiaan,” tegas Menag.

Menteri Agama juga menegaskan bahwa lembaga pendidikan harus menjadi ruang yang aman dan bermartabat bagi seluruh peserta didik.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Menurutnya, lembaga pendidikan keagamaan seharusnya menjadi tempat paling aman bagi anak-anak untuk menimba ilmu dan menjadi teladan dalam menciptakan masyarakat yang ideal.

Dengan demikian, klaim yang menyebut Kementerian Agama menganggap pencabulan santriwati di Pati sebagai nafsu manusiawi yang wajar merupakan informasi tidak benar atau hoaks.

Rating: Menteri Agama sebut pencabulan santriwati di pati sebagai nafsu manusiawi

Klaim: Hoaks

Pewarta: Tim JACX

Editor: M Arief Iskandar

Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.