Kemenkes, melalui unggahan di media sosial Instagram resminya, membantah seluruh isi narasi terkait pemberian alat kontrasepsi gratis untuk mahasiswa.

"Belakangan beredar isu bahwa Kemenkes membagikan kondom gratis untuk mahasiswa. Faktanya, informasi tersebut tidak benar," demikian isi unggahan Kemenkes di akun @kemenkes_ri pada 10 Oktober 2025.

Lebih lanjut, Kemenkes menjelaskan program distribusi alat kontrasepsi gratis yang resmi didukung pemerintah dilakukan secara terbatas melalui fasilitas kesehatan, setelah pemeriksaan atau lewat lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan komunitas yang melakukan pendampingan khusus.

"Kemenkes RI tidak pernah memiliki program tersebut. Kondom dalam program kesehatan digunakan untuk pencegahan HIV dan IMS pada kelompok berisiko tinggi, seperti pekerja seks, pasangan ODHA, dan populasi kunci lainnya," tambah Kemenkes.

Dari penjelasan tersebut, didapatkan kesimpulan bahwa informasi soal Kemenkes yang dibagikan di Facebook itu merupakan hoaks.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Klaim: Kemenkes dukung pemberian alat kontrasepsi gratis untuk mahasiswa

Rating: Hoaks

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Pewarta: Tim JACX

Editor: M Arief Iskandar

Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Berdasarkan hasil penelusuran, tidak ditemukan pernyataan resmi dari Mahfud MD maupun pemerintah terkait pembagian uang sitaan hasil korupsi sebagai bantuan sosial.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

ANTARA memverifikasi unggahan ini menggunakan AI detector Hive Moderation, dan hasilnya menunjukkan bahwa audio dalam video tersebut 99,7 persen merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan (AI).

Dengan demikian, video tersebut tidak benar dan menyesatkan.

Masyarakat diimbau waspada terhadap penipuan yang mengatasnamakan program bansos pemerintah.

Berikut cara resmi mendaftar bantuan sosial (bansos):

1. Secara daring (online) melalui aplikasi “Cek Bansos”:

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Unduh aplikasi Cek Bansos di Play Store.

Pilih menu “Buat Akun Baru” dan isi data lengkap seperti NIK, nomor KK, nama, alamat, email, dan nomor HP.

Unggah foto e-KTP dan swafoto sambil memegang e-KTP.

Setelah akun diverifikasi melalui email, login ke aplikasi, lalu pilih menu “Daftar Usulan”. Isi data diri dan anggota keluarga, pilih jenis bantuan yang diinginkan, kemudian kirim usulan.

2. Secara luring (offline) melalui kantor kelurahan atau desa:

Datang ke kantor kelurahan/desa dengan membawa KTP dan KK asli.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Kepala desa atau lurah akan mengadakan musyawarah bersama perangkat desa untuk menentukan calon penerima bantuan yang layak.

Hasil musyawarah dituangkan dalam berita acara dan dikirim ke Dinas Sosial untuk diverifikasi serta divalidasi, termasuk melalui kunjungan lapangan.

Pewarta: Tim JACX

Editor: M Arief Iskandar

Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Berdasarkan penelusuran, video tersebut identik dengan unggahan Hotman Paris pada 1 Desember 2024.

Dalam video aslinya, Hotman Paris tidak membicarakan Ammar Zoni, melainkan menjelaskan bahwa ia dihubungi oleh Prabowo pada 29 November 2024 untuk berdiskusi mengenai beberapa perusahaan Indonesia yang terancam pailit.

Dengan demikian, video dan narasi dalam unggahan Facebook tersebut merupakan hasil suntingan, tidak ada pernyataan resmi mengenai pembebasan Ammar Zoni oleh Presiden Prabowo.

Sebelumnya diketahui Ammar Zoni tiba di Nusakambangan pada Kamis (16/10) sekitar pukul 07.43 WIB, setelah dipindahkan dari Jakarta bersama lima narapidana berisiko tinggi (high risk) lainnya.

Klaim: Hotman Paris sebut Ammar Zoni dibebaskan oleh Presiden Prabowo

Rating: Hoaks

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Pewarta: Tim JACX

Editor: M Arief Iskandar

Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui akun Instagram resminya menyatakan bahwa narasi tersebut adalah hoaks.

Tautan yang dibagikan tidak mengarah ke situs resmi Kementerian ATR/BPN maupun situs resmi pemerintah lainnya. Pihak ATR/BPN mengimbau masyarakat agar waspada terhadap penipuan yang mengatasnamakan program sertifikat tanah gratis.

Dalam klarifikasinya, ATR/BPN menjelaskan bahwa program resmi yang saat ini dijalankan pemerintah adalah Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Dalam program PTSL, masyarakat memang tidak dikenakan biaya penerimaan negara bukan pajak (PNBP) untuk pendaftaran tanah pertama kali.

Namun, masyarakat tetap memiliki kewajiban membayar biaya lain, seperti Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan (PPh) sesuai ketentuan yang berlaku.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Untuk mendapatkan informasi yang benar terkait lokasi pelaksanaan PTSL, masyarakat dapat menghubungi kantor pertanahan setempat.

Klaim: Tautan pendaftaran program pemutihan sertifikat tanah gratis 2025

Rating: Hoaks

Pewarta: Tim JACX

Editor: M Arief Iskandar

Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.