(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Tim Cek Fakta ANTARA melakukan penelusuran menggunakan fitur Google Lens dan mencocokkan transkrip dari isi video yang beredar.

Ditemukan bahwa video tersebut identik dengan tayangan di kanal YouTube KOMPASTV berjudul “BREAKING NEWS - Roy Suryo Ditahan Polisi Terkait Kasus Meme Stupa Borobudur” yang tayang pada Jumat (5/8/2022) lalu.

Dalam video itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan memberikan keterangan pers mengenai penahanan Roy Suryo sebagai tersangka dalam kasus dugaan ujaran kebencian bernuansa suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Kasus tersebut berkaitan dengan meme stupa Candi Borobudur yang diedit menyerupai wajah Presiden Joko Widodo, dan dilaporkan oleh perwakilan umat Buddha Indonesia. Simak selengkapnya di sini.

Selain laporan AAJ, Roy Suryo juga dilaporkan Ketua Umum Pemuda Patriot Nusantara, Andi Kurniawan, yang melaporkan Roy Suryo, Rismon H. Sianipar, Tifauziah Tyassuma, dan Rizal Fadilah ke Polres Metro Jakarta Pusat. Keempatnya dilaporkan atas dugaan tindak pidana penghasutan di muka umum terkait polemik dugaan ijazah palsu Presiden Jokowi. Baca selengkapnya di sini.

Sebelumnya, Jokowi pada Rabu (30/4/2025) mendatangi Polda Metro Jaya untuk melaporkan tudingan ijazah palsu yang dituduhkan kepada dirinya.

"Ya ini, sebetulnya masalah ringan. Urusan tuduhan ijazah palsu. Tetapi perlu dibawa ke ranah hukum, agar semua jelas dan gamblang ya," kata Jokowi saat ditemui di Gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Rabu. Baca selengkapnya di sini.

Dengan demikian, tidak ditemukan informasi resmi mengenai penahanan Roy Suryo maupun Dokter Tifa atas tuduhan ujaran kebencian terkait ijazah Presiden Jokowi. Video yang digunakan dalam unggahan viral tersebut merupakan potongan lama dari kasus berbeda yang terjadi pada 2022.



(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});





Pewarta: Tim JACX

Editor: Indriani

Copyright © ANTARA 2025

Berdasarkan penelusuran ANTARA, tidak ada pernyataan resmi Prabowo yang menyatakan bahwa ia akan memberhentikan Gibran dari jabatannya sebagai wakil presiden.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, prosedur pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden diatur secara ketat dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 7A. Pasal tersebut menegaskan bahwa presiden dan/atau wakil presiden hanya dapat diberhentikan dari jabatannya apabila terbukti melakukan pelanggaran berat, seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, atau tindak pidana berat lainnya. Pemberhentian itu harus diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan kemudian diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Dengan demikian, tanpa adanya pembuktian hukum dan mekanisme konstitusional yang sesuai, setiap klaim bahwa presiden dapat secara sepihak mencopot wakil presiden tidak memiliki dasar hukum dan bertentangan dengan semangat konstitusi.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Hal ini ditegaskan oleh pakar tata negara yakni Prof Jimly Asshiddiqie dalam berbagai karyanya seperti Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi (2010) serta Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi. Jimly menjelaskan bahwa amandemen UUD 1945 pasca-Reformasi, terutama pada Pasal 7A dan 7B, bertujuan untuk memperkuat sistem presidensial dan mencegah terjadinya krisis politik akibat upaya pemakzulan yang tidak sah.

Lebih lanjut, dalam jurnal Constitutional Review (2017), Yance Arizona menekankan bahwa proses pemakzulan haruslah didasarkan pada bukti hukum yang kuat dan objektif. Ia mengkritik kecenderungan penggunaan isu pemakzulan sebagai alat politik praktis, yang dapat merusak stabilitas demokrasi dan integritas lembaga negara.

Menurutnya, pemakzulan bukanlah sarana untuk menyelesaikan perbedaan pandangan politik, melainkan mekanisme konstitusional untuk menjaga akuntabilitas dalam hal terjadinya pelanggaran berat oleh pejabat negara. Baca selengkapnya di sini

Penasihat Khusus Presiden bidang Politik dan Keamanan Wiranto mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto menghornati pernyataan Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang memuat delapan usulan.

Wiranto mengatakan bahwa Presiden Prabowo menghormati dan memahami berbagai pendapat yang dinilai sangat wajar terjadi di masyarakat, namun sebagai kepala pemerintahan tidak bisa secara spontan menjawab usulan yang telah disampaikan secara terbuka itu, mengingat ada kewenangan legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Dalam pernyataannya, Wiranto mengatakan Presiden juga berpesan agar masyarakat tidak ikut berpolemik terhadap masalah itu, serta tidak menyikapi pro dan kontra karena hanya akan menimbulkan kegaduhan yang mengganggu kebersamaan dan keharmonisan bangsa.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Pewarta: Tim JACX

Editor: Indriani

Copyright © ANTARA 2025

Dikutip dari Antara, Kepala Dinas Penerangan (Dispen) Lantamal IX Ambon Kapten Laut (K) Agus Wijaya membantah narasi tersebut.

Menurut dia, sampai saat ini belum ada pihak yang mengajukan izin penggunaan lapangan Mako Lantamal Ambon untuk konser pada 17 Mei 2025.

Padahal, izin penggunaan lapangan minimal diajukan satu bulan sebelum acara.

“Sampai saat ini belum ada panitia yang menghadap ke kami, padahal untuk penggunaan lapangan Mako Lantamal Ambon perizinannya paling tidak satu bulan sebelum kegiatan,” kata Agus Senin, (28/4/2025).

Hal senada juga disampaikan oleh  pelaku industri kreatif di Kota Ambon Jhon Laratmasse. Ia memastikan unggahan itu merupakan hoaks yang dibuat oleh pihak tidak bertanggung jawab.

“Saya sudah mencoba mengonfirmasi pihak-pihak yang dicantumkan dalam postingan itu, dan tidak ada satupun yang mengiyakan adanya gelaran konser tersebut,” ujarnya.

Informasi soal gelaran konser band Sheila on 7, Noah, dan NDX di lapangan Mako Lantamal pada 17 Mei 2025 adalah hoaks. 

Dispen Lantamal IX Ambon (K) Agus Wijaya menyatakan, sampai saat ini tidak ada pihak yang mengajukan izin tempat untuk konser pada 17 Mei 2025. 

Pelaku industri kreatif di Kota Ambon Jhon Laratmasse juga memastikan narasi tersebut adalah hoaks. Setelah dilakukan pengecekan tidak ada konser Sheila on 7, Noah, dan NDX pada 17 Mei 2025 di Ambon. 

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri kabar tentang alat mirip amperemeter bisa digunakan untuk mengecek kesehatan. Penelusuran dilakukan dengan menghubungi dokter dan pakar kesehatan, dr. Muhamad Fajri Adda'i.
Dokter Fajri mengatakan, pemeriksaan kesehatan tidak bisa dilakukan dengan alat seperti yang ada dalam video. Menurutnya, hal tersebut justru keliru.
"Kemungkinan besar adalah hoaks atau tidak benar. Belum ada pemeriksaan medis dengan teknologi seperti itu," kata dr. Fajri kepada Liputan6.com, Jumat (2/5/2025).
Untuk memeriksa kesehatan secara benar, masyarakat bisa datang langsung ke dokter. Nantinya, dokter akan mewawancarai pasien, menanyakan keluhan apa yang dirasakan dalam tubuh. Setelah itu, dokter kemudian melakukan pemeriksaan fisik tubuh pasien.
"Misalnya ada nyeri dada, nanti akan ada pemeriksaan fisik, didengerin dulu nanti paru, jantungnya dengan alat stetoskop. Kalau memang keluhannya lambung, diperiksa nanti lambungnya, suaranya seperti apa, apakah ada keluhan saat ditekan," tutur dr. Fajri.
Pemeriksaa kesehatan selanjutnya bisa dilakukan dengan alat Elektrokardiogram (EKG) dan rontgen. Hal ini untuk mengetahui lebih lanjut gangguan kesehatan pada paisen.
"Atau memang kalau sakitnya berat, bisa diendoskopi, dimasukkan kamera ke dalam lambung untuk melihat bagaimana gambaran langsung organnya. Atau di-CT Scan yang lebih canggih lagi, di-scan masuk ke dalam suatu ruangan dilihat organ dalammnya itu secara detail dengan scan," tambah dr. Fajri.
 
Kabar tentang alat mirip amperemeter bisa digunakan untuk mengecek kesehatan ternyata tidak benar alias hoaks. Faktanya, alat tersebut tidak terbukti bisa digunakan untuk mengecek kesehatan pada pasien.