Tempo memeriksa kebenaran video itu dengan pencarian gambar terbalik, penelusuran manual, dan alat deteksi AI. Hasilnya, video yang menampilkan pendiri e-commerce Hive Five, Jhon LBF, adalah konten manipulasi berbasis akal imitasi.



Lewat pencarian gambar terbalik Google, Tempo menemukan video asli di akun TikTok Jhon LBF, @muhammadhenrykurnia, yang sudah terverifikasi dengan 3,2 juta pengikut. Kesamaan terlihat dari baju yang dipakai, jok mobil, hingga batik yang tergantung di kursi belakang.

Video asli berdurasi 6 menit 12 detik itu diunggah pada 20 Juni 2025. Isinya, Jhon mengkritik tenaga kesehatan yang diduga memprioritaskan pasien berdasarkan kemampuan finansial. Ia menyinggung kasus bayi di Lombok, NTB, yang mengalami amputasi tangan akibat jarum infus terlalu panjang. 

Jhon juga membagikan pengalaman pribadinya, yakni anaknya menerima suntikan gagal berulang kali dan istrinya tetap ditagih biaya meski memiliki BPJS. Sepanjang video itu, Jhon tidak pernah menyinggung judi online, apalagi situs Dolar99.

Untuk memverifikasi lebih lanjut, Tempo menggunakan alat deteksi AI Hive Moderation. Hasilnya, visual video cenderung asli, tapi audionya menunjukkan skor manipulasi sangat tinggi, mencapai 99,9 persen.

Verifikasi Tempo menyimpulkan bahwa klaim pengusaha Jhon LBF mempromosikan situs judi online Dolar99 adalah keliru.

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) mencari kebenaran klaim dengan memasukkan kata kunci “Pasha Ungu mengundurkan diri dari DPR” ke mesin pencarian Google.

Penelusuran menunjukkan klaim tersebut tidak benar, sebab tidak ada pernyataan resmi dari Pasha Ungu. Hal ini juga ditegaskan metrotvnews.com berjudul “Pasha Ungu Mengundurkan Diri dari DPR, Benarkah?” yang tayang Minggu (24/8/2025).

TurnBackHoax kemudian menelusuri akun Instagram resmi Pasha Ungu yang sudah terverifikasi. Terlihat pada Senin (25/8/2025), Pasha masih mengunggah foto saat rapat kerja bersama Komisi 8 membahas perubahan ketiga RUU No.8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji.

Unggahan dengan narasi “Pasha Ungu mengundurkan diri dari DPR” merupakan konten palsu (fabricated content).

Setelah diperiksa, tautan yang diklaim untuk mendapatkan bantuan rumah gratis tersebut tidak mengarah ke situs resmi pemerintah.

Tautan tersebut mengarah ke situs yang meminta pengunjung untuk memasukkan nama lengkap, asal provinsi, dan nomor akun Telegram aktif.

Tautan tersebut kemungkinan besar adalah modus phishing atau pencurian data pribadi. Awas, jangan masukkan data pribadi ke situs tersebut.

Sementara itu, pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memang mengadakan penyaluran rumah bagi masyarakat yang tidak memiliki gaji tetap.

Diberitakan Kompas.com, Kementerian PKP menunjuk Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) untuk mengatur penyaluran 25.000 unit rumah tersebut.

BP Tapera mengalokasikan sebanyak 25.000 unit rumah subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang bekerja di sektor non-formal atau pekerja berpenghasilan tidak tetap (non-fixed income).

Syarat utama pengajuan FLPP bagi MBR berpenghasilan tidak tetap adalah surat keterangan penghasilan sebagai pengganti slip gaji.

Surat keterangan tersebut harus diketahui dan ditandatangani kepala desa/lurah setempat. Selanjutnya, surat dan dokumen lainnya diserahkan kepada bank penyalur.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, tautan yang diklaim untuk mendapatkan bantuan rumah gratis dari pemerintah adalah hoaks.

Pemerintah melalui Kementerian PKP memang mengadakan program subsidi 25.000 unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Namun, pendaftaran program tersebut tidak melalui tautan yang disebarkan di Facebook.

Pernyataan Chandra Hamzah disampaikan dalam sidang gugatan uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK) dengan Nomor Perkara 142/PUU-XXII/2024 pada Rabu 18 Juni 2025. Ia dihadirkan sebagai ahli.

Video aslinya dapat dilihat melalui pewartaan Kompas TV ini pada menit ke-48.

Dalam pemaparannya, Chandra tidak bermaksud mendorong pemidanaan penjual pecel lele. Saat itu, dia mempersoalkan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor yang dinilai ambigu dan tidak jelas.

Pasal 2 Ayat (1) mengatur tentang pidana bagi setiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Chandra menekankan bahwa dalam merumuskan delik tidak boleh ambigu dan ditafsirkan secara analogi sehingga tidak melanggar asas legalitas lex certa.

"Kesimpulannya adalah Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Tipikor, kalau saya berpendapat, untuk dihapuskan karena rumusannya melanggar asas lex certa, perbuatan apa yang dinyatakan sebagai korupsi," ujar Chandra.

Kemudian, Pasal 3 mengatur tentang setiap orang yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya sehingga merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Menurut dia, Pasal 3 UU Tipikor menjadi persoalan karena memuat frasa "setiap orang" yang dinilai bisa mengingkari esensi korupsi. Sebab, tidak setiap orang memiliki kekuasaan yang korup.

Pasal tersebut juga menegaskan jabatan atau kedudukan yang bisa merugikan keuangan atau perekonomian negara.

Ia menyarankan untuk mengganti frasa "setiap orang" dengan "Pegawai Negeri" dan "Penyelenggara Negara" sebagaimana rekomendasi United Nations Conventions Against Corruption (UNCAC).

Sebagaimana diberitakan Kompas.com, usai sidang, Mantan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 2015-2024, Alexander Marwata turut meluruskan narasi soal penjual pecel lele.

Menurut Alex, hal ini penting dipahami oleh seluruh penegak hukum agar UU Tipikor tidak dimaknai sebagai pasal sapu jagat yang bisa mempidanakan semua orang, termasuk pedagang pecel lele.

"Pokoknya kalau ada kerugian negara langsung korupsi. Enggak gitu lah, bukan begitu. Ini yang harus dipahami oleh aparat penegak hukum. Tidak setiap ada kerugian negara, baik di pemerintah maupun di BUMN, itu langsung menjadi perkara korupsi," ujarnya.

Pernyataan Chandra Hamzah mengenai penjual pecel lele di trotoar bisa dijerat UU Tipikor dipahami secara keliru.

Chandra memberi contoh penerapan pasal ambigu pada UU Tipikor, bukan mendorong pemidanaan penjual pecel lele.

Sebaliknya, ia mengusulkan mengganti frasa “setiap orang” pada Pasal 3 UU Tipikor, karena tidak setiap orang memiliki kekuasaan atau jabatan yang bisa merugikan keuangan atau perekonomian negara atau korup.