Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) melakukan pencarian dengan memasukkan kata kunci “Menag Nasaruddin Umar Uang Zakat Uang Infak akan digunakan Buat Masjid di Ibukota baru IKN” ke mesin pencarian Google. Tidak ditemukan informasi atau pemberitaan kredibel yang membenarkan narasi “Nasarudin Umar menyebut akan menggunakan uang zakat dan infak untuk masjid di IKN”.

TurnBackHoax kemudian melakukan penelusuran dengan menggunakan Google Lens. Hasilnya, ditemukan pemberitaan beritasatu.com “Menag Nasaruddin Umar: KPK Cegah Orang Masuk Neraka!” dengan nama penulis dan waktu publikasi yang sama.

Diketahui, kreator konten yang diunggah akun Facebook “Mantul Kei” telah menyunting judul dari berita yang tayang Sabtu (12/5/2025) itu.

Unggahan berisi klaim “Menag sebut uang zakat dan infak akan digunakan untuk masjid di IKN” merupakan konten yang dimanipulasi (manipulated content).

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri video yang diklaim Presiden ke-2 RI Soeharto berbicara soal ijazah palsu. Penelusuran dilakukan dengan mengunggah gambar tangkapan layar dari video tersebut ke situs Google Images.
Hasilnya ditemukan gambar identik di situs berbagi video YouTube. Video tersebut berjudul "Temu Wicara Presiden Soeharto pada Acara Penerimaan Peserta RATINKOPAR" yang dimuat channel YouTube President Files pada 13 November 2019.
Berikut gambar tangkapan layarnya.
Channel YouTube President Files menuliskan keterangan bahwa video tersebut merupakan momen Presiden Soeharto saat berbincang dengan para peserta RATINKOPAR pada 29 Oktober 1994. Dalam video berdurasi 30 menit 35 detik itu, Soeharto berbicara mengenai koperasi dan dampaknya bagi perekonomian rakyat. 
"Temu Wicara Presiden Soeharto Pada Acara Penerimaan Peserta RATINKOPAR - Tapos, 29 Oktober 1994," tulis channel YouTube President Files.
Penelusuran juga dilakukan dengan mengunggah video tersebut ke situs pendeteksi artificial intelligence (AI), deepware.ai. Hasilnya, video tersebut terindikasi dibuat menggunakan perangkat AI.
Berikut gambar tangkapan layarnya.
 

Video yang diklaim Presiden ke-2 RI Soeharto berbicara soal ijazah palsu ternyata tidak benar. Faktanya, video tersebut terindikasi telah dimanipulasi atau diedit menggunakan perangkat AI

Tempo berupaya menemukan video asli dari konten yang beredar itu menggunakan layanan reverse image search dari mesin pencari Google, dan kolom pencarian YouTube.

Hasilnya, ditemukan klip yang beredar tersebut asli serta pengeditan yang terdeteksi hanyalah pemotongan dari versi aslinya yang berdurasi sekitar 19 menit 28 detik. Namun, narasi yang mengatakan Trump mengalami gangguan jiwa belum memiliki bukti medis yang kuat. Berikut hasil penelusurannya:



Video yang beredar merupakan potongan dari versi aslinya yang tayang di saluran YouTube CPAC sejak pertengahan Februari 2025. CPAC memperkenalkan diri sebagai media independen dan non komersial yang berbasis di Kanada. Pria berkacamata yang pada video itu merupakan Fareed Khan aktivis anti-rasis dan pendiri grup Canadians United Against Hate yang mengatakan Trump telah menyatakan niatnya untuk mencaplok Kanada.

Hal itu, menurutnya sesuai dengan isi buku The Dangerous Case of Donald Trump yang menyatakan Trump mengalami sosiopat. Video itu direkam di kawasan yang menampung parlemen Kanada, yang disebut Parliament Hill, dalam rangka peringatan 60 tahun penggunaan bendera Kanada.

Buku The Dangerous Case of Donald Trump sesungguhnya diterbitkan karena kekhawatiran penulisnya atas kepemimpinan Trump sebagai Presiden AS di periode pertama pada 2017-2021. Isu tersebut kembali dibahas kini, ketika Trump melontarkan pernyataan dan kebijakan kontroversial di kepemimpinan periode keduanya. Buku kontroversial tersebut ditulis oleh 27 psikiater yang menilai seorang presiden, sebagaimana yang diulas Carlos Lozada dan tayang di Washingtonpost.com pada September 2017.

Buku itu berisi lebih dari 24 esai yang menganalisis pernyataan, sikap, dan perilaku Trump, yang mereka nilai sebagai pertanda buruk tersebut. Kemunculan buku itu ditambah tudingan dari sejumlah politikus dan kritikus yang menyebut emosi Trump tidak stabil dan pernyataannya tidak berdasar, bahkan ada sebutan gila dan tidak waras untuknya.

Politico.com menyatakan bahwa sesungguhnya langkah psikiater yang menyimpulkan kondisi mental seseorang tanpa memeriksa, mengadakan konsultasi dan asesmen secara langsung, pada umumnya tidak dilakukan di AS. Apalagi ada aturan Goldwater di mana komunitas psikiater di sana memandang tak layak bagi mereka untuk memberikan pernyataan tentang kesehatan mental politikus, tanpa memeriksanya sesuai prosedur dan mendapat izin mempublikasikannya.

Dosen Fakultas Psikologi Universitas Airlangga (Unair) Surabaya Prof. Dr. Suryanto, M.Si., menyatakan bahwa menilai kondisi mental psikologis seseorang harus melalui asesmen profesional. Pemeriksaan seperti itu, akan menghasilkan penilaian yang akurat dan tepat bila asesmen dilakukan secara langsung atau tatap muka. Di sisi lain, saat ini telah ada metode asesmen secara online, yakni subyek mengisi kuesioner, tes skala tentang diri sendiri, dan lain sebagainya.

“Namun bila asesmen melalui gejala, apalagi tidak bersentuhan dengan orang, maka hasilnya kurang akurat,” kata Suryanto melalui WhatsApp, Sabtu, 19 April 2025.

Dijelaskannya asesmen online masih diperbolehkan secara etika profesi psikolog atau psikiater. Artinya ada kesepakatan antara kedua pihak untuk saling berkomunikasi jarak jauh, sebagai psikolog dan klien. Namun, menurutnya menganalisa dan memberi penilaian/penghakiman tentang kesehatan mental pada seseorang tanpa bertemu menjadi melanggar etika profesi. Jika tetap dilakukan, hasil penilaian itu dia anggap sebagai komentar non diagnostik.

Ada juga metode ilmiah untuk melihat karakter seseorang berdasarkan bukunya, catatan hariannya, atau artefak miliknya yang dikenal sebagai analisis biogragis. Namun, akurasinya bergantung pada sumber, kualitas informasi dan subjektivitas psikolog yang menginterpretasikan materi-materi itu.

“Sikap masyarakat juga harus netral dulu dan skeptis, sebelum memutuskan menerima atau menolak suatu informasi. Berpikir skeptis artinya tidak mudah percaya, lalu diikuti usaha memvalidasi informasi untuk mencari kebenaran. Bila memang ada fakta dan data barulah boleh menyetujui,” kata Suryanto lagi.

Verifikasi Tempo menyimpulkan bahwa narasi yang mengatakan Presiden AS Donald Trump mengalami penyakit jiwa narsistik dan sosiopat adalah klaim yang belum ada bukti, bila berdasarkan pemeriksaan kesehatan mental sesuai standar dan etika psikolog.

Narasi itu bersumber dari buku yang menilai kesehatan mental Trump tanpa memeriksanya secara tatap muka, atau metode-metode yang memenuhi standar diagnosa kesehatan mental.

Hasil verifikasi Tempo menunjukkan bahwa tautan tersebut bukan untuk pendaftaran undian berhadiah dari Mandiri. 

Tempo memverifikasi konten tersebut dengan memeriksa isi tautan dan mengecek laman resmi Bank Mandiri. Hasilnya, tautan yang beredar bukan alamat situs web resmi Bank Mandiri. Pemalsuan seperti ini dapat menimbulkan risiko lanjutan terhadap phishing, hacking, dan serangan digital lainnya.

Saat Tempo mencoba membuka tautan yang disebarkan tersebut menggunakan peramban Mozilla Firefox, muncul peringatan bahaya yang mengatakan aplikasi itu diblokir karena diduga melakukan trik menginstal program secara tersembunyi atau mencuri data personal.



Akun Instagram Bank Mandiri juga mengumumkan agar nasabah berhati-hati pada orang yang menelpon dan mengaku sebagai pegawai Bank Mandiri, serta meminta data kredensial nasabah seperti kode OTP, nomor PIN, user ID dan password, serta nomor kartu kredit/debit.

Bank Mandiri menegaskan, pihaknya tidak pernah meminta data pribadi nasabah melalui telepon, SMS, chat atau link. Selain itu, kode OTP tidak untuk diberikan kepada orang lain sldengab alasan apapun. Jika merasa ragu, nasabah bisa menghubungi Mandiri Call 14000.

Corporate Secretary Bank Mandiri, Teuku Ali Usman, dalam laporan Tempo, 6 Mei 2024, meminta masyarakat mewaspadai kejahatan pembobolan rekening dan penipuan bermodus undian berhadiah yang mengatasnamakan Bank Mandiri.

Dia menjelaskan penipuan undian berhadiah biasanya menyebarkan informasi keliru di media sosial, tentang program ‘Gebyar Undian Grand Prize’ yang disertai tautan mengarah pada website pendaftaran. Padahal website itu menjadi alat mereka untuk melakukan phising atau pencurian data penting warganet, termasuk data akses ke akun perbankan.  

Pihaknya mendorong masyarakat merahasiakan data penting seperti kode OTP sebagai verifikasi transaksi yang dikirimkan ke HP, nomor kartu debit/kredit, CVV/CVC (3 angka di belakang kartu), PIN, User ID dan password.

“Hal inilah yang dapat menyebabkan timbulnya kerugian finansial bagi siapa saja yang mengisinya (formulir palsu). Sehingga kami meminta pada seluruh nasabah untuk lebih berhati-hati," kata Teuku Ali.

Teuku Ali juga mengimbau masyarakat untuk mendapatkan informasi yang valid dari alamat website resmi Bank Mandiri, www.bankmandiri.co.id, dan akun media sosial resmi seperti Instagram (@bankmandiri), Twitter atau X (@bankmandiri) dan Facebook (Bank Mandiri). “Jadi selain (akun-akun) itu, tolong jangan percaya,” kata dia.

Verifikasi Tempo menyimpulkan bahwa tautan yang diklaim menuju halaman pendaftaran undian berhadiah Grand Prize Tabungan Bank Mandiri merupakan narasi yang keliru.

Akun Facebook yang menyebarkannya dan alamat website yang disertakan bukan akun resmi milik Bank mandiri. Pihak Bank Mandiri pun menyatakan bahwa konten seperti itu berisi informasi yang menyesatkan.