Jakarta (ANTARA/JACX) – Sebuah unggahan di media sosial Instagram menarasikan bahwa Iran, melalui Duta Besar Iran untuk Indonesia Mohammad Boroujerdi, menolak ajakan Indonesia untuk memediasi konflik antara Iran dan Amerika Serikat.
Unggahan tersebut juga menyebut bahwa Iran meminta Indonesia untuk lebih baik mengurus rakyatnya sendiri karena masih banyak masyarakat Indonesia yang miskin.
Berikut narasi dalam unggahan tersebut:
“IRAN Tolak Ajakan Mediasi Indonesia dengan AS: Lebih baik yang M1SK1N! Kami Tidak membuka Ruang Mediasi dengan AS!”
Unggahan tersebut disertai narasi:
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
“Lalu berkaitan dengan Mediasi Indonnesia lebih baik simpan tenaga dan waktu anda sepenuhnya untuk kepentingan Rakyat anda yang masih banyak serba kekurangan, Karna kami tahu disana Rakyat anda lebih membutuhkan uluran dan bantuan tangan anda, lebih baik anda Urus rakyat anda saja , Tolong sekali lagi saya sangat mengapresiasi niat baik anda. Tapi kami tidak menerima bentuk mediasi apapun dengan AS.”
Namun, benarkah Iran tolak ajakan mediasi Indonesia dengan AS dan minta Prabowo urus rakyat miskin Indonesia?
(GFD-2026-32853) Hoaks! Iran minta Prabowo urus rakyat miskin Indonesia
Sumber:Tanggal publish: 13/03/2026
Berita
Hasil Cek Fakta
Duta Besar Iran untuk Indonesia Mohammad Boroujerdi memang menyampaikan apresiasi atas niat baik Pemerintah Indonesia yang ingin memediasi Iran dan Amerika Serikat.
Namun, pada Kamis (5/3), Boroujerdi kembali menegaskan bahwa Iran menolak tawaran mediasi dari sejumlah negara untuk meredakan eskalasi konflik di Timur Tengah.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Dilansir dari ANTARA, ia menyatakan bahwa Iran tidak akan melakukan perundingan dengan Amerika Serikat.
Pernyataan tersebut disampaikan saat ia ditemui di kediamannya di Jakarta, merujuk pada pernyataan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia yang menyebut Indonesia siap memfasilitasi dialog demi menciptakan kondisi keamanan yang lebih kondusif serta kesiapan Presiden Prabowo Subianto untuk menjadi mediator.
Boroujerdi juga menjelaskan bahwa Iran sebelumnya telah melakukan negosiasi dengan Amerika Serikat sebanyak tiga kali. Namun, menurutnya, setiap negosiasi tersebut berakhir dengan pelanggaran perjanjian atau tindakan militer dari pihak Amerika Serikat.
Tidak ditemukan pernyataan resmi dari Dubes Iran yang menyebut bahwa Indonesia harus mengurus rakyat miskin atau merendahkan kondisi masyarakat Indonesia seperti yang dinarasikan dalam unggahan media sosial tersebut.
Dengan demikian, klaim yang menyebut Iran menolak mediasi Indonesia sambil meminta Indonesia mengurus rakyat miskin merupakan informasi yang keliru atau tidak benar.
Klaim: Iran minta Prabowo urus rakyat miskin Indonesia
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Rating: Hoaks
Pewarta: Tim JACX
Editor: M Arief Iskandar
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Namun, pada Kamis (5/3), Boroujerdi kembali menegaskan bahwa Iran menolak tawaran mediasi dari sejumlah negara untuk meredakan eskalasi konflik di Timur Tengah.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Dilansir dari ANTARA, ia menyatakan bahwa Iran tidak akan melakukan perundingan dengan Amerika Serikat.
Pernyataan tersebut disampaikan saat ia ditemui di kediamannya di Jakarta, merujuk pada pernyataan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia yang menyebut Indonesia siap memfasilitasi dialog demi menciptakan kondisi keamanan yang lebih kondusif serta kesiapan Presiden Prabowo Subianto untuk menjadi mediator.
Boroujerdi juga menjelaskan bahwa Iran sebelumnya telah melakukan negosiasi dengan Amerika Serikat sebanyak tiga kali. Namun, menurutnya, setiap negosiasi tersebut berakhir dengan pelanggaran perjanjian atau tindakan militer dari pihak Amerika Serikat.
Tidak ditemukan pernyataan resmi dari Dubes Iran yang menyebut bahwa Indonesia harus mengurus rakyat miskin atau merendahkan kondisi masyarakat Indonesia seperti yang dinarasikan dalam unggahan media sosial tersebut.
Dengan demikian, klaim yang menyebut Iran menolak mediasi Indonesia sambil meminta Indonesia mengurus rakyat miskin merupakan informasi yang keliru atau tidak benar.
Klaim: Iran minta Prabowo urus rakyat miskin Indonesia
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Rating: Hoaks
Pewarta: Tim JACX
Editor: M Arief Iskandar
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Rujukan
(GFD-2026-32854) Hoaks! Jurnalis CNN ditangkap karena beritakan MBG dan dianggap membuka aib negara
Sumber:Tanggal publish: 13/03/2026
Berita
Jakarta (ANTARA/JACX) – Sebuah unggahan di media sosial Facebook dan X menarasikan bahwa seorang jurnalis CNN ditangkap setelah membongkar kasus keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Unggahan tersebut menyebut bahwa jurnalis bernama Valencia ditahan oleh kepolisian karena dianggap membuka aib negara setelah mengungkap dugaan masalah dalam program MBG.
Berikut narasi dalam unggahan tersebut:
“VALENCIA JURNALIS CNN MEMBONGKAR KERACUNAN MBG DI DEPAN PRESIDEN KINI DITAHAN KARENA MEMBONGKAR AIB NEGARA”
Unggahan tersebut disertai narasi:
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
“Aksi nekat Valencia jurnalis CNN membongkar keracunan MBG dan dalangnya, kini Valencia malah ditahan oleh aparat kepolisian.
Membongkar kejahatan publik dianggap sama dengan membongkar aib negara serta merusak citra Presiden sebagai CEO MBG.”
Namun, benarkah jurnalis CNN ditangkap karena memberitakan kasus MBG dan dianggap membuka aib negara?
Unggahan tersebut menyebut bahwa jurnalis bernama Valencia ditahan oleh kepolisian karena dianggap membuka aib negara setelah mengungkap dugaan masalah dalam program MBG.
Berikut narasi dalam unggahan tersebut:
“VALENCIA JURNALIS CNN MEMBONGKAR KERACUNAN MBG DI DEPAN PRESIDEN KINI DITAHAN KARENA MEMBONGKAR AIB NEGARA”
Unggahan tersebut disertai narasi:
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
“Aksi nekat Valencia jurnalis CNN membongkar keracunan MBG dan dalangnya, kini Valencia malah ditahan oleh aparat kepolisian.
Membongkar kejahatan publik dianggap sama dengan membongkar aib negara serta merusak citra Presiden sebagai CEO MBG.”
Namun, benarkah jurnalis CNN ditangkap karena memberitakan kasus MBG dan dianggap membuka aib negara?
Hasil Cek Fakta
Berdasarkan penelusuran, tidak ditemukan pemberitaan dari media kredibel yang menyebut bahwa jurnalis CNN ditangkap karena memberitakan kasus keracunan dalam program MBG.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Foto yang beredar dalam unggahan tersebut diketahui identik dengan dokumentasi ANTARA terkait peristiwa pencabutan kartu identitas (ID) liputan di Istana milik wartawan CNN Indonesia bernama Diana Valencia.
Biro Pers Sekretariat Presiden sempat mencabut ID liputan Diana Valencia saat agenda peliputan kedatangan Presiden Prabowo dari lawatan kenegaraan di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Sabtu (27/9/2025).
Namun, pihak Biro Pers Sekretariat Presiden kemudian menyampaikan permohonan maaf dan sepakat mengembalikan kartu identitas liputan tersebut.
Kepala Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) juga menyatakan penyesalan atas pencabutan ID pers tersebut.
Dengan demikian, narasi yang menyebut jurnalis CNN ditangkap karena memberitakan kasus MBG dan dianggap membuka aib negara merupakan informasi yang tidak benar atau disinformasi.
Klaim: Jurnalis CNN ditangkap karena beritakan MBG, dianggap membuka aib negara
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Rating: Disinformasi/Hoaks
Pewarta: Tim JACX
Editor: M Arief Iskandar
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Foto yang beredar dalam unggahan tersebut diketahui identik dengan dokumentasi ANTARA terkait peristiwa pencabutan kartu identitas (ID) liputan di Istana milik wartawan CNN Indonesia bernama Diana Valencia.
Biro Pers Sekretariat Presiden sempat mencabut ID liputan Diana Valencia saat agenda peliputan kedatangan Presiden Prabowo dari lawatan kenegaraan di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Sabtu (27/9/2025).
Namun, pihak Biro Pers Sekretariat Presiden kemudian menyampaikan permohonan maaf dan sepakat mengembalikan kartu identitas liputan tersebut.
Kepala Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) juga menyatakan penyesalan atas pencabutan ID pers tersebut.
Dengan demikian, narasi yang menyebut jurnalis CNN ditangkap karena memberitakan kasus MBG dan dianggap membuka aib negara merupakan informasi yang tidak benar atau disinformasi.
Klaim: Jurnalis CNN ditangkap karena beritakan MBG, dianggap membuka aib negara
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Rating: Disinformasi/Hoaks
Pewarta: Tim JACX
Editor: M Arief Iskandar
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Rujukan
(GFD-2026-32855) Hoaks! Komdigi nonaktifkan Facebook, Instagram, TikTok, YouTube pada 28 Maret
Sumber:Tanggal publish: 13/03/2026
Berita
Jakarta (ANTARA/JACX) – Sebuah unggahan video di media sosial TikTok menampilkan Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, yang sedang berbicara di depan kamera.
Unggahan tersebut menyertakan narasi yang menyebut bahwa pemerintah akan menonaktifkan sejumlah platform media sosial di Indonesia pada 28 Maret 2026.
Platform yang disebut dalam unggahan tersebut antara lain TikTok, Instagram, Facebook, dan YouTube.
Berikut narasi dalam unggahan tersebut:
“tikt0k, Inst4gram, Faceb00k, Y0utube akan dinonaktifkan di Indonesia mulai tanggal 28 Maret 2026”
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Namun, benarkah Komdigi nonaktifkan Facebook, Instagram, TikTok, YouTube pada 28 Maret?
Unggahan tersebut menyertakan narasi yang menyebut bahwa pemerintah akan menonaktifkan sejumlah platform media sosial di Indonesia pada 28 Maret 2026.
Platform yang disebut dalam unggahan tersebut antara lain TikTok, Instagram, Facebook, dan YouTube.
Berikut narasi dalam unggahan tersebut:
“tikt0k, Inst4gram, Faceb00k, Y0utube akan dinonaktifkan di Indonesia mulai tanggal 28 Maret 2026”
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Namun, benarkah Komdigi nonaktifkan Facebook, Instagram, TikTok, YouTube pada 28 Maret?
Hasil Cek Fakta
Berdasarkan penelusuran, pemerintah melalui Komdigi tidak menonaktifkan platform media sosial seperti TikTok, Instagram, Facebook, dan YouTube. Pemerintah justru menerapkan kebijakan pembatasan usia bagi pengguna media sosial.
Kebijakan tersebut melarang anak di bawah usia 16 tahun untuk memiliki akun media sosial sebagai upaya memperkuat perlindungan anak di ruang digital.
Aturan tersebut mulai diimplementasikan secara bertahap pada 28 Maret 2026 dan berlaku untuk berbagai platform digital, seperti YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live, dan Roblox.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital (Permen Komdigi) Nomor 9 Tahun 2026, yang merupakan aturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas).
Dalam aturan tersebut, penyelenggara sistem elektronik (PSE) diwajibkan menyediakan informasi mengenai batas usia minimum pengguna, menyiapkan mekanisme verifikasi usia, melakukan penilaian risiko layanan digital, serta menyediakan fitur kontrol orang tua.
Aturan ini juga mengatur klasifikasi batas usia pengguna dalam beberapa kategori, dengan batas usia minimum tertentu untuk mengakses layanan digital.
Peraturan Menteri tersebut telah berlaku sejak 6 Maret 2026, yaitu pada tanggal yang sama saat aturan tersebut diundangkan.
Dengan demikian, klaim yang menyebut bahwa pemerintah akan menonaktifkan TikTok, Instagram, Facebook, dan YouTube pada 28 Maret 2026 merupakan informasi yang tidak benar atau keliru.
Klaim: Komdigi nonaktifkan Facebook, Instagram, TikTok, YouTube pada 28 Maret
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Rating: Hoaks
Pewarta: Tim JACX
Editor: M Arief Iskandar
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Kebijakan tersebut melarang anak di bawah usia 16 tahun untuk memiliki akun media sosial sebagai upaya memperkuat perlindungan anak di ruang digital.
Aturan tersebut mulai diimplementasikan secara bertahap pada 28 Maret 2026 dan berlaku untuk berbagai platform digital, seperti YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live, dan Roblox.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital (Permen Komdigi) Nomor 9 Tahun 2026, yang merupakan aturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas).
Dalam aturan tersebut, penyelenggara sistem elektronik (PSE) diwajibkan menyediakan informasi mengenai batas usia minimum pengguna, menyiapkan mekanisme verifikasi usia, melakukan penilaian risiko layanan digital, serta menyediakan fitur kontrol orang tua.
Aturan ini juga mengatur klasifikasi batas usia pengguna dalam beberapa kategori, dengan batas usia minimum tertentu untuk mengakses layanan digital.
Peraturan Menteri tersebut telah berlaku sejak 6 Maret 2026, yaitu pada tanggal yang sama saat aturan tersebut diundangkan.
Dengan demikian, klaim yang menyebut bahwa pemerintah akan menonaktifkan TikTok, Instagram, Facebook, dan YouTube pada 28 Maret 2026 merupakan informasi yang tidak benar atau keliru.
Klaim: Komdigi nonaktifkan Facebook, Instagram, TikTok, YouTube pada 28 Maret
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Rating: Hoaks
Pewarta: Tim JACX
Editor: M Arief Iskandar
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Rujukan
(GFD-2026-32856) Cek fakta, aturan takbiran Kemenag dibatasi sampai jam 21.00 dan larangan sound system
Sumber:Tanggal publish: 13/03/2026
Berita
Jakarta (ANTARA/JACX) – Sebuah unggahan di media sosial Facebook menampilkan gambar Menteri Agama, Nasaruddin Umar, yang terlihat seperti sedang melakukan konferensi pers.
Unggahan tersebut menyertakan narasi yang menyebut bahwa Kementerian Agama (Kemenag) menetapkan aturan baru mengenai pelaksanaan takbiran.
Narasi tersebut menyatakan bahwa takbiran hanya boleh dilakukan dari pukul 18.00 hingga 21.00, tidak boleh menggunakan sound system, dan tidak boleh dilakukan dengan cara berkeliling.
Berikut narasi dalam unggahan tersebut:
“ATURAN BARU KEMENAG: Takbiran Hanya Boleh Dari Jam 18.00 Sampai Jam 21.00 Tidak Boleh Menggunakan Sound. System Dan Tidak Boleh Keliling”
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Namun, benarkah Kemenag mengeluarkan aturan baru yang membatasi pelaksanaan takbiran seperti yang disebutkan dalam unggahan tersebut?
Unggahan tersebut menyertakan narasi yang menyebut bahwa Kementerian Agama (Kemenag) menetapkan aturan baru mengenai pelaksanaan takbiran.
Narasi tersebut menyatakan bahwa takbiran hanya boleh dilakukan dari pukul 18.00 hingga 21.00, tidak boleh menggunakan sound system, dan tidak boleh dilakukan dengan cara berkeliling.
Berikut narasi dalam unggahan tersebut:
“ATURAN BARU KEMENAG: Takbiran Hanya Boleh Dari Jam 18.00 Sampai Jam 21.00 Tidak Boleh Menggunakan Sound. System Dan Tidak Boleh Keliling”
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Namun, benarkah Kemenag mengeluarkan aturan baru yang membatasi pelaksanaan takbiran seperti yang disebutkan dalam unggahan tersebut?
Hasil Cek Fakta
Berdasarkan penelusuran, Menteri Agama Nasaruddin Umar memang menyampaikan laporan kepada Presiden Prabowo Subianto terkait pelaksanaan takbiran yang bertepatan dengan Hari Raya Nyepi di Bali pada 19 Maret.
Dilansir dari ANTARA, pemerintah dan tokoh masyarakat di Bali menyepakati bahwa pelaksanaan takbiran tetap dapat dilakukan, tetapi dengan pembatasan tertentu agar tidak mengganggu pelaksanaan Nyepi.
Pembatasan tersebut hanya berlaku di wilayah Bali yang sedang menjalankan perayaan Nyepi. Dalam kesepakatan tersebut, takbiran dapat dilakukan tanpa menggunakan sound system atau pengeras suara dan dibatasi pada pukul 18.00 hingga 21.00 WITA.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Kebijakan tersebut bertujuan agar pelaksanaan takbiran tetap berjalan tanpa mengganggu kekhusyukan perayaan Nyepi.Dengan demikian, narasi yang menyebut bahwa Kementerian Agama menetapkan aturan baru yang melarang takbiran menggunakan sound system dan melarang takbiran keliling secara umum adalah informasi yang keliru. Pembatasan tersebut hanya berlaku dalam konteks khusus di Bali saat perayaan Nyepi.
Pewarta: Tim JACX
Editor: M Arief Iskandar
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Dilansir dari ANTARA, pemerintah dan tokoh masyarakat di Bali menyepakati bahwa pelaksanaan takbiran tetap dapat dilakukan, tetapi dengan pembatasan tertentu agar tidak mengganggu pelaksanaan Nyepi.
Pembatasan tersebut hanya berlaku di wilayah Bali yang sedang menjalankan perayaan Nyepi. Dalam kesepakatan tersebut, takbiran dapat dilakukan tanpa menggunakan sound system atau pengeras suara dan dibatasi pada pukul 18.00 hingga 21.00 WITA.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Kebijakan tersebut bertujuan agar pelaksanaan takbiran tetap berjalan tanpa mengganggu kekhusyukan perayaan Nyepi.Dengan demikian, narasi yang menyebut bahwa Kementerian Agama menetapkan aturan baru yang melarang takbiran menggunakan sound system dan melarang takbiran keliling secara umum adalah informasi yang keliru. Pembatasan tersebut hanya berlaku dalam konteks khusus di Bali saat perayaan Nyepi.
Pewarta: Tim JACX
Editor: M Arief Iskandar
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Rujukan
Halaman: 237/7794