Cek Fakta Liputan6.com menelusuri dan menemukan artikel yang identik dengan postingan. Artikel itu diunggah Kumparan.com dengan menggunakan foto serta waktu yang sama dengan postingan.
Namun dalam artikel asli berjudul "Menko Yusril Jelaskan soal Prabowo Tolak Koruptor Dihukum Mati: Beliau Negarawan"
Berikut cuplikan layar artikel tersebut:

Postingan artikel Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut Prabowo sebagai presiden paling bijaksana dan keturunan Nabi Luth adalah hoaks. Faktanya judul dalam artikel tersebut telah disunting.

Berdasarkan penelusuran ANTARA, tidak ada pernyataan dari Presiden Prabowo yang akan menghapus jabatan kades.

Foto dalam unggahan tersebut serupa dengan pidato Presiden Prabowo saat sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jumat (21/3). Videonya dapat dilihat di YouTube Sekretariat Kepresidenan berjudul "LIVE: Sidang Kabinet Paripurna Terkait Persiapan Jelang Idulfitri 1446 H, 21 Maret 2025".

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto memastikan oknum-oknum kepala desa (kades) yang menyelewengkan dana desa akan ditindak tegas oleh aparat penegak hukum.

Menurutnya, penindakan tegas itu harus dilakukan guna memberikan efek jera sekaligus pelajaran bagi kepala-kepala desa yang lainnya agar benar-benar memanfaatkan dana desa secara baik demi menyejahterakan masyarakat desa dan membangun Indonesia.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Selain itu, Mantan Wakil Ketua MPR RI itu menekankan pula bahwa penindakan tegas terhadap oknum kades yang menyelewengkan dana desa dan peningkatan pengawasan dana desa dilakukan untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang kembali.

"Kami tidak ingin di bawah pemerintahan Bapak Presiden Prabowo perilaku yang tidak bertanggung jawab oleh oknum-oknum kepala desa dan oknum-oknum yang lain itu terulang kembali di tahun 2025 atau tahun-tahun berikutnya," ucapnya, dilansir dari ANTARA.

Pewarta: Tim JACX

Editor: Indriani

Copyright © ANTARA 2025

Setelah ditelusuri, informasi bantuan dana Rp 150 juta untuk pekerja migran telah dibantah BP2MI dalam sebuah unggahan di laman Facebook resmi pada 3 Januari 2025.

BP2MI menyatakan, informasi bantuan dana tersebut hoaks dan merupakan modus penipuan.

"Dapat kami pastikan hal tersebut merupakan hoaks atau penipuan dari oknum jahat yang tidak bertanggungjawab," demikian pernyataan BP2MI.

"Kementerian P2MI tidak pernah memberikan iming-iming bantuan sebagaimana tertuang pada visual di atas".

BP2MI meminta pekerja migran Indonesia untuk senantiasa berhati-hati terhadap penyebaran informasi bohong atau hoaks di media sosial.

Informasi resmi terkait pekerja migran Indonesia dapat diperoleh melalui kanal website dan akun media sosial resmi BP2MI (centang biru).

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, informasi bantuan dana Rp 150 juta untuk pekerja migran Indonesia adalah hoaks.

Informasi tersebut telah dibantah BP2MI melalui akun Facebook resmi. Pekerja migran diminta berhati-hati terhadap penyebaran informasi bohong atau hoaks di media sosial.

Isu kenaikan gaji PNS mencuat pada Selasa, 8 April 2025 di situs pencarian dan media sosial.

Sebagaimana diwartakan Kompas.com, isu tersebut tidak benar.

Plt Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama Badan Kepegawaian Negara (BKN) Vino Dita Tama mengkonfirmasi, belum ada pembahasan mengenai kenaikan gaji PNS pada 2025.

"Sampai saat ini belum ada pembahasan terkait hal tersebut di ranah teknis," kata pada Selasa (8/4/2025).

"Nanti kalau memang ada kebijakan baru soal gaji PNS, nanti kami sampaikan," lanjutnya.

Adapun besaran gaji PNS masih mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 dan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2024.

Tahun lalu, gaji PNS mengalami kenaikan 8 persen yang berlaku mulai 1 Januari 2024.

Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak menyinggung wacana kenaikan gaji dalam pidato Pengantar Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun Anggaran 2025 beserta Nota Keuangannya.

Kemudian kabinet presiden terpilih Prabowo Subianto menyampaikan bahwa pengumuman kenaikan gaji PNS akan disampaikan langsung oleh presiden.

"Nanti juga presiden terpilih akan menyampaikan ya," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dilansir Antara.

Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membenarkan adanya rencana kenaikan gaji PNS pada 2025.

"Iya (rencana kenaikan), disesuaikan,” kata Airlangga.

Rencana tersebut tertuang dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025 Edisi Pemutakhiran.

Narasi mengenai kenaikan gaji PNS sebesar 16 persen pada April 2025 tidak benar.

BKN mengungkapkan, belum ada pembahasan mengenai kenaikan gaji PNS pada 2025. Namun, rencana kenaikan gaji PNS ada dalam dokumen KEM-PPKF 2025 Edisi Pemutakhiran.