GFD (Global Fact-Check Database)

  • (GFD-2025-29815) Video Jokowi Menegur Purbaya Soal Utang Kereta Cepat, Benarkah?

    Sumber:
    Tanggal publish: 23/10/2025

    KLARIFIKASI

    Berita

    tirto.id - Baru-baru ini, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menilai penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menanggung beban utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) tidak tepat.

    ADVERTISEMENT

    Menyusul pernyataan Purbaya, beredar di media sosial, sebuah klip video Presiden Indonesia ke-7, Joko Widodo (Jokowi), yang disebut sedang marah membahas kerugian operasional mass rapid transit (MRT) dan light rail transit (LRT), serta kereta cepat. Dalam video tersebut, narasi yang disisipkan menyebut Jokowi kesal karena beban utang moda transportasi itu tidak diakomodasi Kementerian Keuangan.

    let gpt_inline2 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline2.cmd.push(function() {gpt_inline2.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-2', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline2-passback').addService(gpt_inline2.pubads());gpt_inline2.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline2.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline2.enableServices();gpt_inline2.display('gpt-inline2-passback');});

    Video yang diunggah pada Minggu (19/10/2025) dan berdurasi 42 detik itu menampilkan Jokowi yang sedang berpidato. Dalam unggahan akun Facebook bernama "Naura Antik" (arsip), turut disisipkan narasi tambahan: “Pak Purbaya di-skak Jokowi, terlalu ikut campur urusan kereta cepat.”

    let gpt_inline3 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline3.cmd.push(function() {gpt_inline3.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-3', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline3-passback').addService(gpt_inline3.pubads());gpt_inline3.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline3.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline3.enableServices();gpt_inline3.display('gpt-inline3-passback');});

    #gpt-inline3-passback{text-align:center;}

    Adapun potongan pernyataan Jokowi dalam video tersebut berbunyi:

    let gpt_inline4 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline4.cmd.push(function() {gpt_inline4.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-4', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline4-passback').addService(gpt_inline4.pubads());gpt_inline4.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline4.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline4.enableServices();gpt_inline4.display('gpt-inline4-passback');});

    #gpt-inline4-passback{text-align:center;}

    “Yang namanya MRT, LRT semuanya itu rugi, makanya harus ada PSO. APBD harus siap meng-cover biaya operasional. Saya berikan contoh MRT Jakarta itu setiap tahun keluar 800 miliar untuk menutup biaya MRT, betul Pak Heru. Hitungan saya kalau seluruh jalur sudah selesai kira-kira APBD harus keluar 4 triliun. Yang bapak-ibu harus tahu kalau tidak ada MRT-LRT itu kita kehilangan karena kemacetan 65 triliun.”

    PERIKSA FAKTA Hoaks Video Jokowi Marah Soal Purbaya Tolak Bayar Utang Kereta Cepat.

    ADVERTISEMENT

    Unggahan tersebut per Rabu (22/10/2025), mendapat lebih dari 14 ribu komentar, 12 ribu tanda suka, dan dibagikan sebanyak 597 kali. Video serupa juga muncul di TikTok melalui akun "navas0102".

    Lantas, benarkah pernyataan klaim ini?

    Hasil Cek Fakta

    Tim Tirto menelusuri asal-usul video yang beredar tersebut. Melalui pencarian gambar terbalik (reverse image search) menggunakan Google Lens, ditemukan bahwa potongan video itu merupakan duplikasi dari unggahan media massa. Cuplikan yang digunakan identik dengan video di kanal YouTube Okezone.

    Sementara itu, video serupa diunggah pula oleh kanal Kompas.com. Berdasarkan video tersebut, konteks pernyataan Jokowi bukan terjadi pada 19 Oktober 2025 seperti klaim dalam unggahan, melainkan saat pertemuan dengan para kepala daerah di Istana Garuda Ibu Kota Nusantara (IKN), pada 13 Agustus 2024.

    Dalam forum itu, Jokowi menjelaskan besarnya pengeluaran untuk menutup biaya operasional transportasi massal seperti MRT dan LRT. Ia tidak menampik, bahwa pada tahap awal, operasional moda transportasi publik memang belum menguntungkan secara ekonomi. Namun, Jokowi juga menekankan bahwa kerugian akibat kemacetan jauh lebih besar dibanding beban subsidi transportasi publik.

    Tidak ada pernyataan dalam video yang menyinggung Purbaya. Selain itu, pada saat pidato disampaikan, Purbaya bahkan belum menjabat sebagai Menteri Keuangan. Ia baru dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada September 2025. Dalam potongan video itu, Jokowi justru menyebut nama Heru Budi Hartono untuk mengonfirmasi data operasional LRT-MRT di Jakarta. Heru diketahui menjabat sebagai Pj. Gubernur DKI Jakarta periode 16 Oktober 2022–18 Oktober 2024.

    Sebagai tambahan konteks, hubungan antara Jokowi dan Purbaya yang disebut dalam unggahan sebenarnya merujuk pada isu berbeda, yakni soal utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, bukan LRT-MRT.

    Dalam kasus tersebut, Danantara sempat berencana merestrukturisasi utang proyek perusahaan pembuat kereta cepat, KCIC, melalui skema pembiayaan pemerintah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    Purbaya kemudian menyatakan menolak skema ini. Ia menilai lembaga pengelola kekayaan negara seharusnya mampu menyelesaikan masalah utangnya secara mandiri karena sebelumnya telah memperoleh penyertaan modal dari dividen yang tidak disetorkan ke negara.

    Purbaya juga menegaskan agar utang yang timbul dari proyek BUMN tidak serta-merta dibebankan kepada APBN.

    “Kalau ke APBN agak lucu. Karena untungnya ke dia, susahnya ke kita. Harusnya kalau diambil, ambil semua gitu,” ujar Purbaya di Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (13/10/2025).

    Pasca penolakan itu, Jokowi sempat ditanya awak media mengenai sikap Menkeu terhadap skema pembiayaan proyek Whoosh. Dalam kesempatan menghadiri acara Dies Natalis Fakultas Kehutanan UGM pada Jumat (17/10/2025), Jokowi memilih tidak menanggapi langsung pertanyaan tersebut, seperti yang terlihat di video yang diunggah Kompas.

    Kesimpulan

    Hasil penelusuran fakta menunjukkan bahwa klaim Jokowi marah kepada Menteri Keuangan Purbaya terkait kerugian operasional LRT dan MRT adalah salah dan menyesatkan (false and misleading).

    Pernyataan Jokowi dalam video itu disampaikan pada Agustus 2024, jauh sebelum Purbaya menjabat Menkeu, dan tidak ada kaitannya dengan isu utang kereta cepat.

    ==

    Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.

    closeAdvertisementsgeneral_URL_gpt_producer-20251015-12:23arrow_forward_iosBaca SelengkapnyaCANCELNEXT VIDEOPausePlay% buffered00:0000:0001:27UnmuteMutePlayPowered by GliaStudios

    Rujukan

  • (GFD-2025-29814) Salah, Tautan Pendaftaran Digitalisasi Bansos Kemensos

    Sumber:
    Tanggal publish: 03/11/2025

    KLARIFIKASI

    Berita

    tirto.id - Tautan mengenai bantuan sosial atau bagi-bagi uang mudah dijumpai di media sosial, tak terkecuali di Facebook. Namun demikian, beberapa tautan tersebut seringkali tidak berasal dari institusi resmi dan meminta data-data yang tak relevan.

    ADVERTISEMENT

    Pada akhir Oktober lalu misalnya, beredar tautan pencarian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kesra 2025. Akan tetapi tautan itu terbukti tidak mengarah pada laman resmi Kemensos, maupun institusi pemerintah lainnya. Di halaman depan tautan, masyarakat justru diminta data-data pribadi, seperti nama lengkap sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan nomor Telegram.

    let gpt_inline2 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline2.cmd.push(function() {gpt_inline2.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-2', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline2-passback').addService(gpt_inline2.pubads());gpt_inline2.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline2.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline2.enableServices();gpt_inline2.display('gpt-inline2-passback');});

    Dengan narasi serupa, baru-baru ini juga berseliweran tautan pendaftaran bansos dalam rangka digitalisasi. Akun Facebook yang mengatasnamakan Kementerian Sosial (Kemensos), yakni "info bansos kemensos terbaru" (arsip), membagikan klaim ini disertai poster bergambar ilustrasi Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    let gpt_inline3 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline3.cmd.push(function() {gpt_inline3.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-3', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline3-passback').addService(gpt_inline3.pubads());gpt_inline3.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline3.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline3.enableServices();gpt_inline3.display('gpt-inline3-passback');});

    #gpt-inline3-passback{text-align:center;}

    Menurut keterangan yang tertulis dalam poster, pendaftaran ini ditujukan pada masyarakat yang belum menerima bansos PKH sama sekali atau bantuan yang diterima belum cair, senilai Rp2,5 juta. Digitalisasi bansos ini isebut menjadi upaya pemerintah untuk mengubah proses penyaluran bansos menjadi sistem yang lebih efisien melalui pemanfaatan teknologi digital.

    let gpt_inline4 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline4.cmd.push(function() {gpt_inline4.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-4', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline4-passback').addService(gpt_inline4.pubads());gpt_inline4.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline4.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline4.enableServices();gpt_inline4.display('gpt-inline4-passback');});

    #gpt-inline4-passback{text-align:center;}

    "KABAR GEMBIRA BUAT YANG BELUM DAPAT BANTUAN SOSIAL (BANSOS) PKH SAMA SEKALI DAPAT ATAU BELUM CAIR, RP2.500.000 PRIODE TAHUN 2025 INI BISA LANGSUNG DAFTAR, TIDAK DIPUNGUT BIAYA SEDIKITPUN," begitu teks yang tertera di poster disertai tautan.

    Periksa Fakta Salah, Tautan Pendaftaran Digitalisasi Bansos Kemensos.

    ADVERTISEMENT

    Sejak berlalu-lalang pada Senin (27/10/2025) hingga Senin (3/11/2025), unggahan ini sudah dibagikan sebanyak 37 kali, dan memperoleh 1.600 suka, serta 1 komentar. Sseorang pengguna Facebook di kolom komentar itu mengatakan dirinya belum pernah memperoleh bantuan.

    Lantas, bagaimana faktanya?

    Hasil Cek Fakta

    Tim Riset Tirto mula-mula mengecek profil akun pengunggah. Akun itu tercatat tak terlalu banyak aktivitas dan baru dibikin pada 15 Oktober 2025. Akun itu bukanlah akun asli Kemensos lantaran akun “Kementerian Sosial RI” resmi bercentang biru dan sudah dibuat sejak 2016.

    Saat dicek menggunakan urlscan.io, Tirto menemukan tautan yang disebarkan akun palsu tidak mengarah pada akun resmi Kemensos. Laman itu justru meminta beberapa data pribadi, seperti nama lengkap sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP), nomor Telegram, provinsi, dan jenis kelamin.

    Baca juga:Stiker Label Miskin Tak Etis, Pendataan Bansos Harus Diperbaiki

    Kemensos sendiri memang mendorong transformasi digital dalam program perlindungan sosial. Hal itu disebut bertujuan agar bantuan makin akurat, adil, dan tepat sasaran.

    Lewat unggahan Facebook, Minggu (20/4/2025), Kemensos menyatakan bakal menghadirkan sistem Digital Public Infrastructure (DPI) dengan tiga pilar utama: Identitas Digital, Pembayaran Digital, dan Data Exchange, yang terintegrasi dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

    “Digitalisasi ini diharapkan mampu memperluas akses, mempercepat distribusi bantuan, dan memastikan bahwa bantuan benar-benar sampai ke mereka yang membutuhkan,” tulis Kemensos dalam takarirnya.

    Pada September lalu, prototipe Portal Bansos Digital mulai diuji coba terbatas di Banyuwangi, Jawa Timur. Melalui skema digital baru ini, warga penerima manfaat dapat mendaftar langsung melalui portal Perlinsos dengan otentikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan verifikasi biometrik.

    "Kenapa di bansos? Karena ini akan impactful (ke masyarakat). Selama ini memang banyak isu dalam penyelenggaraan bansos. Hipotesanya bahwa dengan kita menjalankan Transformasi digital mengadopsi DPI ini maka penyelenggaraan bansos lebih baik lagi dari sisi penargetan, supaya lebih tepat sasaran," kata Direktur Eksekutif Bidang Sinkronisasi Kebijakan Program Prioritas Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Tubagus Nugraha, dikutip dari lansiran Kementerian Komunikasi dan Digital/Komdigi.

    Uji coba lalu sudah menargetkan 640 ribu keluarga dari kelompok ekonomi terbawah (desil 1–5) Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Dalam satu bulan ke depan, setidaknya 300 ribu kepala keluarga diharapkan sudah teregistrasi. Data tersebut akan menjadi dasar evaluasi sebelum program diperluas secara nasional.

    Kemensos sudah pernah menyatakan kalau pihaknya tidak pernah membuat situs ataupun tautan yang membuka pendaftaran bansos. Adapun penerima bansos Program Kartu Sembako/BPNT dan Program Keluarga Harapan (PKH) adalah masyarakat yang terlah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang diusulkan pemerintah daerah atau dapat mengajukan lewat aplikasi Cek Bansos.

    Kesimpulan

    Hasil penelusuran fakta menunjukkan bahwa tautan dengan narasi pendaftaran digitalisasi bansos Kemensos bersifat salah dan menyesatkan (false & misleading).

    Akun pengunggah bukanlah akun asli Kemensos, sementara akun “Kementerian Sosial RI” resmi bercentang biru dan sudah dibuat sejak 2016. Tirto juga menemukan tautan yang disebarkan akun palsu tidak mengarah pada akun resmi Kemensos.

    ==

    Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.

    closeAdvertisementsgeneral_URL_gpt_producer-20251015-11:53arrow_forward_iosBaca SelengkapnyaCANCELNEXT VIDEOPausePlay% buffered00:0001:1201:21UnmuteMutePlayPowered by GliaStudios

    Rujukan

  • (GFD-2025-29813) Keliru: Serangan Katak dan Belalang di Brasil pada Oktober 2025

    Sumber:
    Tanggal publish: 03/11/2025

    KLARIFIKASI

    Berita

    SEBUAH video dengan klaim terjadi serangan katak dan belalang di Brazil. diunggah akun X [arsip], Instagram, dan Facebook pada 28 Oktober 2025.

    Video berdurasi 1 menit 15 detik itu menampilkan ribuan katak memenuhi jalan dan membuat warga panik. Pada detik ke-24, terlihat jutaan belalang berterbangan dan menempel di tubuh orang-orang di lokasi tersebut.



    Lalu, benarkah ada serangan katak dan belalang di Brazil pada Oktober 2025?

    Hasil Cek Fakta

    Tempo memverifikasi konten itu melalui analisis visual, alat deteksi akal imitasi, dan pemberitaan kredibel. Hasilnya, meskipun Brazil kerap mengalami serangan hama belalang, video tersebut tidak memperlihatkan peristiwa nyata. Konten itu dibuat menggunakan teknologi akal imitasi.

    Dalam penelusuran visual, Tempo menemukan sejumlah kejanggalan. Salah satunya muncul pada detik 0:11 hingga 0:15, saat seorang pria berbaju hitam putih berjalan di jalan yang dipenuhi katak. Bagian kaki kiri dan kanannya tampak buram dan bergantian mengecil di bagian bawah, menandakan distorsi visual yang tidak wajar.



    Kemudian, pada detik 0:22 hingga 0:23, muncul kejanggalan lain. Seorang perempuan berbaju merah muda tampak memotret mobil yang dipenuhi katak. Bagian kakinya buram, beberapa kali mengecil dan seolah menghilang, menunjukkan distorsi khas hasil akal imitasi.



    Kecacatan visual semacam ini lazim ditemukan pada video hasil rekayasa kecerdasan buatan. Indikasi itu kian kuat pada detik 0:45 hingga 1:00. Di pojok video terlihat tanda air bertuliskan “Sora”. Sora adalah model teks-ke-video yang dikembangkan perusahaan kecerdasan buatan OpenAI.



    Pada September 2025, OpenAI merilis Sora generasi kedua (Sora 2) yang diklaim menghasilkan video lebih realistis. Setiap video yang dibuat dengan Sora disertai tanda air resmi.

    Tempo turut menggunakan alat deteksi AI or Not untuk menganalisis video tersebut. Hasilnya, sekitar 74 persen elemen visual dalam video teridentifikasi sebagai buatan kecerdasan buatan.



    Selain itu, dengan alat analisis kedua, Hive Moderation juga menyimpulkan kemungkinan 99 persen video tersebut melibatkan kecerdasan buatan.



    Serangan Belalang di Brazil

    Brasil memang termasuk negara di Amerika Selatan yang kerap mengalami serangan hama belalang. Namun, tak ada laporan resmi soal wabah belalang besar pada 2025. Wabah signifikan terakhir tercatat pada 2020, ketika kawanan belalang menyerang Provinsi Corrientes, Argentina, sekitar 100 kilometer dari perbatasan Brasil, seperti dilaporkan AP News.

    Kementerian Pertanian Brasil menyatakan, perubahan iklim yang memicu fluktuasi suhu dan kelembaban diyakini menjadi faktor meningkatnya frekuensi kerumunan belalang.

    Adapun soal katak, tidak ada catatan bahwa hewan ini pernah menjadi hama yang mengancam pertanian atau permukiman warga. Sebaliknya, studi terbaru Mongabay edisi 2 April 2025 menunjukkan pemanasan global justru diperkirakan meningkatkan risiko kekeringan hingga 33 persen di habitat katak, kodok, dan katak pohon. Kekhawatiran ini muncul karena Brasil adalah negara dengan keanekaragaman amfibi terbesar di dunia.

    Kesimpulan

    Berdasarkan hasil pemeriksaan fakta, Tim Cek Fakta Tempo menyimpulkan bahwa klaim ada serangan katak dan belalang di Brasil adalah keliru.

    Rujukan

  • (GFD-2025-29812) ​[SALAH] Prabowo Mendapat Surat Terbuka dari Diaspora Belanda Berisi 6 Tuntutan

    Sumber: Facebook
    Tanggal publish: 03/11/2025

    KLARIFIKASI

    Berita

    Beredar unggahan [arsip] oleh akun Facebook “ifah..92” pada Senin (13/10/2025) berisi informasi Prabowo mendapat surat terbuka dari diaspora Belanda berisi 6 tuntutan. Berikut narasi lengkapnya:

    Prabowo mendapat surat terbuka dari diaspora Belanda berisi 6 tuntutan

    1. ​Hapus semua tunjangan mewah DPR
    2. Buang lembaga yang buang-buang Anggaran
    3. Copot semua menteri titipan
    4. Stop hutang baru
    5. ​Berantas pejabat K*rupsi tanpa pandang bulu
    6. Cabut pajak yang menindas rakyat

    Apa Tanggapan Kalian Kawan!?

    Hingga Senin (20/10/2025), video tersebut telah ditonton lebih dari 525 ribu kali, disukai lebih dari 15 ribu kali, menuai lebih dari 1,4 ribu komentar, dan 652 kali dibagikan. 



    Hasil Cek Fakta

    Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) menelusuri kebenaran klaim dengan memasukkan kata kunci “Prabowo mendapat surat terbuka dari diaspora Belanda berisi 6 tuntutan” ke mesin pencarian Google. 

    Hasil penelusuran menunjukkan tidak ada pemberitaan maupun informasi kredibel yang membenarkan klaim. Hasil pencarian justru mengarah pada konten serupa di kanal YouTube non-media Macan Putih yang juga mengklaim adanya “surat terbuka diaspora Belanda”. Namun kanal ini bukan sumber berita terpercaya, melainkan kanal pribadi atau hiburan. 

    Selain itu, ditemukan pula beberapa artikel opini di platform blog seperti Kompasiana.com dan Inilah.com yang memuat tulisan berjudul “Surat Terbuka untuk Presiden Prabowo.” Namun, tulisan-tulisan tersebut merupakan karya individu, bukan pernyataan resmi dari organisasi diaspora, serta tidak memuat enam tuntutan sebagaimana diklaim.

    Hingga kini, tidak ada rilis resmi dari organisasi diaspora Indonesia di Belanda yang menyatakan mereka mengeluarkan surat terbuka dengan 6 tuntutan, yang ada hanyalah tulisan individu atau klaim di kanal tidak kredibel yang kemudian dipoles seolah-olah mewakili diaspora.



    Kesimpulan

    Unggahan berisi klaim ​”Prabowo mendapat surat terbuka dari diaspora Belanda berisi 6 tuntutan” adalah konten yang menyesatkan (misleading content).

    (Ditulis oleh Desta Ardiansyah)

    Rujukan