Liputan6.com, Jakarta - Cek Fakta Liputan6.com mendapati klaim link pendaftaran bantuan hewan ternak dari Kementerian Pertanian (Kementan) seperti sapi, kambing, dan ayam. Informasi tersebut diunggah salah satu akun Facebook pada 24 Maret 2026.
Berikut isi unggahannya:
"hewan (kementan RI) membagikan bantuan dan modal usaha untuk seluruh masyarakat Indonesia di mana pun berada.
Adapun bantuan dan modal usaha yang dibagikan yaitu:PEMBAGIAN HEWAN TERNAK SAPI, KAMBING, AYAM, DLL,,
UNTUK WARGA YANG BERADA DI PEDESAAN DI WILAYAH INDONESIA PAKAN HEWAN DAN BEBERAPA ALAT PETERNAKAN
Catatan: GRATIS TIDAK DI PUNGUT BIAYA APAPUN (BERLAKU UNTUK SELURUH WILAYAH INDONESIA)
DAFTARKAN DIRI ANDA SEBAGAI PENERIMA KLIK LINK DI BAWAH INI���
https://mendaftardisini.viillil.com/
Jika Ingin daftar Silahkan Langsung klik DAFTAR"
Unggahan disertai menu daftar. Jika menu tersebut diklik, mengarah pada halaman situs tertentu yang meminta sejumlah identitas pribadi, seperti nama lengkap dan nomor Telegram.
Lalu benarkah klaim link pendaftaran bantuan hewan ternak dari Kementan seperti sapi, kambing, dan ayam? Simak penelusuran Cek Fakta Liputan6.com.

tirto.id - Beredar di media sosial Facebook sebuah unggahan mengklaim Presiden RI Prabowo Subianto, menyampaikan pernyataan terkait rencana pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi PNS. Dalam unggahan diklaim informasi tersebut resmi dan mulai dilakukan pada tahap 1.

ADVERTISEMENT

Unggahan tersebut disebarkan oleh akun Facebook bernama “Feronika Silitonga” (arsip) pada Rabu (18/03/2026). Dalam unggahan menampilkan foto Prabowo dengan latar belakang Gedung Agung atau Istana Kepresidenan Yogyakarta. Namun, klaim menyebutkan bahwa Prabowo mengumumkan informasi tersebut pada kunjungannya ke Yogyakarta untuk menghadiri peresmian Gedung Pendidikan Paradigma Masyarakat Madani di Universitas Gadjah Mada.

let gpt_inline2 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline2.cmd.push(function() {gpt_inline2.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-2', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline2-passback').addService(gpt_inline2.pubads());gpt_inline2.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline2.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline2.enableServices();gpt_inline2.display('gpt-inline2-passback');});

“Kabar gembira!! Resmi… P3K PW mulai beralih ke Full Waktu Dimulai dari Tahap 1. Aliansi R2-R3. P3K Paruh Waktu punya Harapan Baru,” begitu keterangan tertulis dalam gambar.

let gpt_inline3 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline3.cmd.push(function() {gpt_inline3.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-3', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline3-passback').addService(gpt_inline3.pubads());gpt_inline3.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline3.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline3.enableServices();gpt_inline3.display('gpt-inline3-passback');});

#gpt-inline3-passback{text-align:center;}

Unggahan tersebut mengklaim bahwa pidato resmi Prabowo secara terbuka menyoroti status hukum PPPK Paruh Waktu yang selama ini dinilai belum memberikan keadilan. Prabowo menyebutkan bahwa banyak PPPK Paruh Waktu telah menjadi garda terdepan pelayanan publik selama belasan bahkan puluhan tahun.

let gpt_inline4 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline4.cmd.push(function() {gpt_inline4.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-4', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline4-passback').addService(gpt_inline4.pubads());gpt_inline4.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline4.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline4.enableServices();gpt_inline4.display('gpt-inline4-passback');});

#gpt-inline4-passback{text-align:center;}

Namun, hingga kini, mereka masih berada dalam ketidakpastian status dan kesejahteraan. Karena itu, Presiden menyampaikan instruksi langsung kepada jajaran pemerintah untuk menyiapkan skema pengangkatan PPPK Paruh Waktu jadi PNS.

Sampai artikel ini ditulis pada Rabu (25/03/2026), unggahan tersebut telah mendapatkan 744 likes, 210 komentar, dan 21 kali dibagikan.

Tirto menemukan unggahan serupa pada akun Facebook “Candra Lotara” dan Instagram @hariswaranto diunggah pada Minggu (18/01/2026) yang menyebutkan bahwa pekan lalu prabowo bertolak ke Yogyakarta untuk menghadiri peresmian Gedung Pendidikan Paradigma Masyarakat Madani UGM dan menyampaikan bahwa prabowo berjanji akan memberikan kabar baik untuk ASN PPPK PW.

ADVERTISEMENT

Lantas, bagaimana kebenaran klaim tersebut?

Baca juga:Menag Ungkap 31.629 Guru Madrasah Swasta Belum Diangkat PPPK

Periksa Fakta Pengangkatan PPPK Paruh Waktu jadi PNS.

tirto.id - Beredar di media sosial unggahan yang mengklaim Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) RI Natalius Pigai setujui Yaqut Cholil Qoumas Menteri Agama RI tahun 2020-2024 menjadi tahanan rumah. Unggahan tersebut mengklaim Pigai menyatakan bahwa korupsi yang dilakukan Yaqut sudah sesuai prosedur dan tidak melanggar HAM.

ADVERTISEMENT

Unggahan tersebut disebarkan oleh akun Facebook bernama “Ricky ELfarizi” (arsip) pada Senin (23/03/2026). Unggahan tersebut menampilkan dua gambar yang disatukan yaitu Pigai dalam gambar utama dan Yaqut dalam gambar berbentuk lingkaran. Adapun narasi tertulis dalam gambar: “Pigai menjelaskan Yaqut korupsi sesuai prosedur: menurut saya itu tidak melanggar HAM.”

let gpt_inline2 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline2.cmd.push(function() {gpt_inline2.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-2', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline2-passback').addService(gpt_inline2.pubads());gpt_inline2.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline2.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline2.enableServices();gpt_inline2.display('gpt-inline2-passback');});

Pigai juga mengklaim bahwa dalam korupsi dana haji tidak ada orang yang tersakiti karena semua jamaah aman dari HAM.

let gpt_inline3 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline3.cmd.push(function() {gpt_inline3.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-3', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline3-passback').addService(gpt_inline3.pubads());gpt_inline3.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline3.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline3.enableServices();gpt_inline3.display('gpt-inline3-passback');});

#gpt-inline3-passback{text-align:center;}

“Pigai sangat setuju pasal Yaqul jadi tahanan rumah menurutnya iya korupsi sudah sesuai prosedur jadi tidak melanggar HAM. Pigai juga menegaskan: dalam korupsi dana haji tidak ada orang yang tersakiti apalagi jamaah semua aman dari HAM,” begitu keterangan tertulis dalam unggahan.

let gpt_inline4 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline4.cmd.push(function() {gpt_inline4.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-4', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline4-passback').addService(gpt_inline4.pubads());gpt_inline4.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline4.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline4.enableServices();gpt_inline4.display('gpt-inline4-passback');});

#gpt-inline4-passback{text-align:center;}

Sampai artikel ini ditulis pada Kamis (26/03/2026), unggahan tersebut telah mendapatkan 13 ribu tanda suka, 12 ribu komentar, dan 979 kali dibagikan. Kolom komentar dipenuhi reaksi kekecewaan dan kritik negatif terhadap Pigai.

Tirto juga menemukan unggahan serupa pada akun Facebook “Aman Ibnu”, “Edukasi.id”, “Bah Ry” dan “Ulum Samudra”. Semua unggahan menyebutkan klaim yang sama yaitu terkait Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai, menyebutkan bahwa Yaqut melakukan korupsi sesuai prosedur dan tidak melanggar HAM, sehingga Pigai diklaim menyetujui Yaqut menjadi tahanan rumah,

Lantas, bagaimana kebenaran klaim tersebut?

ADVERTISEMENT

Baca juga:Pigai Buka Opsi Polisikan Pemilik Sosmed Penyebar Hoaks Dirinya

Periksa Fakta Yaqut Korupsi Sesuai Prosedur. foto/Hotline periska Fakta tirto