(GFD-2025-29897) Purbaya Sebut pada 2026 Guru Honorer Diangkat PNS, Apa Iya?

Sumber:
Tanggal publish: 31/10/2025

KLARIFIKASI

Berita

tirto.id - Pada Kamis (30/10/2025), ribuan guru madrasah swasta menggelar aksi di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Mereka menuntut pemerintah memberikan kuota pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) hingga aparatur sipil negara (ASN) untuk guru madrasah swasta.

ADVERTISEMENT

Ketua Umum PB Perkumpulan Guru Madrasah Nasional Indonesia (PGMNI), Heri Purnama, mengatakan pemerintah harus memberikan kesejahteraan yang sama terhadap guru madrasah swasta seperti guru di sekolah negeri.

let gpt_inline2 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline2.cmd.push(function() {gpt_inline2.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-2', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline2-passback').addService(gpt_inline2.pubads());gpt_inline2.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline2.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline2.enableServices();gpt_inline2.display('gpt-inline2-passback');});

Sebelum aksi berlangsung, sebelumnya di media sosial sempat beredar narasi bahwa Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mewajibkan semua guru berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada 2026. Hal itu berlaku bagi guru honorer, baik di sekolah dan swasta, yang sudah mengajar 10 tahun.

let gpt_inline3 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline3.cmd.push(function() {gpt_inline3.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-3', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline3-passback').addService(gpt_inline3.pubads());gpt_inline3.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline3.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline3.enableServices();gpt_inline3.display('gpt-inline3-passback');});

#gpt-inline3-passback{text-align:center;}

Salah satu akun Facebook bernama "Wartilia Sari" (arsip) membagikan narasi ini ke grup Facebook "KOMUNITAS GURU SE-INDONESIA".

let gpt_inline4 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline4.cmd.push(function() {gpt_inline4.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-4', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline4-passback').addService(gpt_inline4.pubads());gpt_inline4.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline4.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline4.enableServices();gpt_inline4.display('gpt-inline4-passback');});

#gpt-inline4-passback{text-align:center;}

"2026 Pak Purbaya menegaskan Guru Honorer baik di sekolah swasta maupun negeri, minimal Mengajar 10 Tahun wajib di angkat jadi PNS," tulis akun pengunggah pada Minggu (26/10/2025).

Sampai Kamis (30/10/2025), unggahan ini sudah memperoleh 7 komentar dan 5 tanda suka. Di kolom komentar tersebut ada warganet yang mengatakan hoaks, dan ada pula yang bercerita soal anaknya yang menjadi guru honorer selama 18 tahun.

ADVERTISEMENT

Periksa Fakta Purbaya Sebut pada 2026 Guru Honorer Diangkat PNS, Apa Iya?

Klaim ini juga dibagikan oleh akun Facebook lain, tapi dengan narasi yang sedikit berbeda. Akun itu menyebut guru yang diwajibkan PNS merupakan merek-mereka yang sudah mengajar selama lebih dari 15 tahun.

Lantas, bagaimana kebenarannya?

Hasil Cek Fakta

Untuk memverifikasi klaim yang berseliweran, Tim Riset Tirto mencoba melakukan penelusuran Google dengan kata kunci “Purbaya guru honorer wajib jadi PNS”, Hasilnya, kami sama sekali tak menemukan adanya pernyataan Purbaya sebagaimana dalam klaim. Narasi ini bahkan sudah dinyatakan tidak benar oleh Polda Jawa Barat.

Pernyataan Purbaya yang paling mendekati yakni ketika ia bicara soal wacana kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) pada tahun depan. Meski ada kemungkinan kenaikan gaji para ASN pada 2026, dilansir Kompas, Selasa (21/10/2025), Purbaya mengatakan belum mengetahui detail lebih lanjutnya.

“Kalau kemungkinan kan selalu ada, cuma peluangnya berapa kita enggak tahu,” ujar Purbaya saat ditemui di Kementerian Keuangan, Selasa (21/10/2025).

Kabar kenaikan gaji ASN sempat muncul dalam Perpres Nomor 79 Tahun 2025 yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada 30 Juni 2025. Dalam aturan itu tertulis rencana kenaikan gaji bagi guru, dosen, tenaga penyuluh, TNI, Polri, serta pejabat negara.

Dalam Perpres Nomor 109 Tahun 2024 tentang RKP 2025, sebelumnya tidak tercatat adanya rencana kenaikan gaji ASN maupun pejabat negara. Kebijakan tersebut juga dimasukkan dalam delapan program quick wins pada perbaikan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025

Namun, Kemenpan RB menegaskan rencana itu belum dibahas pemerintah. Adapun kenaikan gaji PNS terakhir dilakukan pada 2024 sebesar 8 persen, bersamaan dengan kenaikan pensiun 12 persen, sebagai bagian dari upaya pemerintah menjaga daya beli aparatur negara di tengah tekanan inflasi.

Kesimpulan

Berdasarkan penelusuran fakta yang sudah dilakukan, narasi Purbaya sebut guru honorer baik di sekolah swasta maupun negeri dengan lama mengajar minimal 10 tahun wajib diangkat jadi PNS, bersifat salah dan menyesatkan (false & misleading).

Tirto sama sekali tak menemukan adanya pernyataan Purbaya sebagaimana dalam klaim. Narasi ini bahkan sudah dinyatakan tidak benar oleh Polda Jawa Barat.

Pernyataan Purbaya yang paling mendekati yakni ketika ia bicara soal wacana kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) pada tahun depan. Meski ada kemungkinan kenaikan gaji para ASN pada 2026, Purbaya mengatakan belum mengetahui detail lebih lanjutnya.

==

Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.

closeAdvertisementsgeneral_URL_gpt_producer-20251015-11:53CANCELNEXT VIDEOPausePlay% buffered00:0000:0001:19UnmuteMutePlayPowered by GliaStudios

Rujukan

(GFD-2025-29896) Hoaks BEM UI Gelar Demo Desak Prabowo Copot Purbaya

Sumber:
Tanggal publish: 30/10/2025

KLARIFIKASI

Berita

tirto.id - Nama Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa tengah hangat menjadi pembicaraan publik. Berbagai narasi soal Purbaya ramai menghiasai ranah media sosial. Baru-baru ini misalnya, beredar klaim yang menyebut bahwa Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) menggelar demonstrasi untuk mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mencopot Purbaya dari kursi Menkeu.Narasi itu disebarkan oleh sejumlah akun di Facebook, di antaranya “Penting Jadi Duit”,“Viral Nusantara”, dan “Nelson Silitonga”(arsip) pada Senin (27/10/2025) dan Selasa (28/10/2025). Keterangan teks pada sejumlah unggahan tersebut menarasikan bahwa BEM UI menggelar aksi demonstrasi dengan tuntutan agar Prabowo mencopot Menkeu Purbaya.“BEM UI tuntut presiden untuk mencopot menkeu purbaya. entah apa maksud dan tujuan BEM UI tetapi ini menuju ke ranah politik dan di tunggangi para elit pilitk yang merasa terganggu oleh ke hadiran purbaya,” tulis keterangan unggahan bertanggal Selasa (28/10/2025).

ADVERTISEMENT

Periksa Fakta BEM UI Gelar Demo Desak Prabowo Copot Purbaya. foto/hotline periksa fakta tirto

Baca juga:Presiden Brasil Bisa Jabat 3 Periode, Prabowo: Kita Enggak Boleh

Baca juga:DPR Yakin Presiden Prabowo Belum Puas Biaya Haji Turun Rp2 Juta

Hasil Cek Fakta

Kesimpulan

Rujukan

(GFD-2025-29895) Hoaks Tautan Pencairan BLT Kesra Periode Oktober 2025

Sumber:
Tanggal publish: 30/10/2025

KLARIFIKASI

Berita

tirto.id - Di jagat maya, masyarakat bisa dengan mudah mengakses informasi apapun, termasuk soal bantuan yang berasal dari pemerintah. Di tengah kemudahan akses ini, tak jarang beredar narasi-narasi miring seputar isu finansial.

ADVERTISEMENT

Tirto sebelumnya sempat memeriksa video berisi klaim Mahfud mengajak masyarakat daftar bansos hasil perampasan aset. Klip yang mengajak publik untuk menghubunngi sebuah nomor WhatsApp tersebut terbukti tidak benar.

let gpt_inline2 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline2.cmd.push(function() {gpt_inline2.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-2', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline2-passback').addService(gpt_inline2.pubads());gpt_inline2.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline2.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline2.enableServices();gpt_inline2.display('gpt-inline2-passback');});

Konteks asli dari video yang tersebar di media sosial diambil dari sebuah foto momen Mahfud berbicara soal obligor dan debitur Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) pada 2021 silam.

let gpt_inline3 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline3.cmd.push(function() {gpt_inline3.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-3', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline3-passback').addService(gpt_inline3.pubads());gpt_inline3.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline3.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline3.enableServices();gpt_inline3.display('gpt-inline3-passback');});

#gpt-inline3-passback{text-align:center;}

Masih menyangkut soal bantuan, belakangan beredar tautan untuk mendapatkan bantuan langsung tunai (BLT) kesejahteraan rakyat/Kesra tahun 2025 senilai Rp900 ribu. Akun Facebook dengan nama "info terupdate sosial" (arsip) menyebarkan klaim ini pada Rabu (22/10/2025).

let gpt_inline4 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline4.cmd.push(function() {gpt_inline4.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-4', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline4-passback').addService(gpt_inline4.pubads());gpt_inline4.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline4.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline4.enableServices();gpt_inline4.display('gpt-inline4-passback');});

#gpt-inline4-passback{text-align:center;}

Lengkap dengan poster, akun itu turut menyertakan tautan berdomain Kementerian Sosial (Kemensos). "BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) KESRA 2025 TELAH DIBUKA! Mari bersama wujudkan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia," begitu bunyi keterangan yang dibubuhkan seolah bantuan ini bersumber dari Kemensos.

Per Rabu (29/10/2025), unggahan ini sudah dibagikan sebanyak tiga kali, dan mendapat 559 tanda suka serta 99 komentar. Sejumlah pengguna Facebook melontarkan keluhan soal bantuan yang kerap kali tak tepat sasaran.

ADVERTISEMENT

Periksa Fakta Hoaks Tautan Pencairan BLT Kesra Periode Oktober 2025.

Narasi serupa juga disebarkan akun Facebook lain, seperti ini.

Namun, bagaimana sebenarnya kebenaran informasi yang berseliweran?

Hasil Cek Fakta

Tim Riset Tirto mula-mula mengecek tautan yang berlalu-lalang dengan memanfaatkan bantuan urlscan.io. Dari situ kami menemukan bahwa tautan yang dibagikan tidak mengarah pada laman resmi Kemensos, maupun institusi pemerintah lainnya.

Di halaman depan tautan, masyarakat justru diminta data-data pribadi, seperti nama lengkap sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan nomor Telegram. Akun pengunggah juga diketahui bukan akun asli Kemensos dan baru dibuat pada 16 Oktober 2025.

Pemerintah pada tahun ini memang mengumumkan dua program paket ekonomi, salah satunya Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra). Program itu diluncurkan untuk meningkatkan daya beli masyarakat, memperluas kesempatan dan pengalaman kerja, serta memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bantuan ini disalurkan pada bulan Oktober hingga Desember 2025. “Akan diterima oleh 35.046.783 keluarga penerima manfaat. Dan ini lebih tinggi dari BLT sebelumnya, dan ini bisa menjangkau kurang lebih 140 juta orang kalau kita berasumsi 1 KPM itu adalah ayah, ibu, dan 2 orang anak,” ujar Menko Perekonomian, dinukil dari laman Sekretriat Kabinet (Setkab).

Menurut Airlangga, bantuan ini menyasar desil 1 hingga 4 berdasarkan data sosial ekonomi nasional (DSEN). Bantuan ini juga merupakan tambahan di luar BLT reguler yang selama ini disalurkan melalui Kemensos kepada 20,88 juta keluarga penerima manfaat dalam program keluarga harapan dan bantuan sembako.

Menyoal penyalurannya, Airlangga mengatakan kalau penyaluran akan dilakukan melalui himpunan bank milik negara (Himbara) untuk 18,3 juta keluarga mulai minggu depan. Penyaluran juga dilakukan melalui PT Pos Indonesia untuk 17,2 juta keluarga yang dimulai pada Senin (20/10/2025).

Seperti dilaporkan Kompas, masyarakat bisa mengecek nama penerima BLT Kesra 2025 secara mandiri melalui dua cara, antara lain lewat situs resmi Kemensos atau aplikasi Cek Bansos di HP. Tirto tak menjumpai adanya informasi situs lain seperti yang beredar di media sosial.

Jika lewat situs resmi, masyarakat bisa mengunjungi laman https://cekbansos.kemensos.go.id dan memilih data wilayah sesuai domisili (provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan).

Setelah itu, masyarakat bisa memasukkan nama lengkap sesuai KTP, ketik kode captcha yang muncul di layar, dan klik tombol “Cari Data”. Dari situ sistem akan menampilkan hasil pencarian penerima BLT Kesra 2025, termasuk jenis bantuan dan status pencairan. Jika tidak terdaftar, akan muncul keterangan “tidak terdapat peserta/PM”.

Kesimpulan

Hasil penelusuran fakta memperlihatkan bahwa tautan yang beredar tidak mengarah pada laman resmi Kemensos, maupun institusi pemerintah lainnya. Di halaman depan tautan, masyarakat justru diminta data-data pribadi, seperti nama lengkap sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan nomor Telegram.

Akun pengunggah juga diketahui bukan akun asli Kemensos dan baru dibuat pada 16 Oktober 2025. Untuk mengecek nama penerima BLT, masyarakat bisa melakukan secara mandiri melalui dua cara, antara lain lewat situs resmi Kemensos atau aplikasi Cek Bansos di HP.

Tirto tak menjumpai adanya informasi situs lain seperti yang beredar di media sosial, sehingga narasi pencairan BLT Kesra 2025 yang berseliweran bersifat salah dan menyesatkan (false & misleading).

==

Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.

closeAdvertisementsgeneral_URL_gpt_producer-20251015-11:53arrow_forward_iosBaca SelengkapnyaCANCELNEXT VIDEOPau

Rujukan

(GFD-2025-29894) Tidak Benar Video KDM Umumkan Bantuan untuk TKI dan TKW

Sumber:
Tanggal publish: 29/10/2025

KLARIFIKASI

Berita

tirto.id - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, atau yang akrab disapa KDM, baru-baru ini dikabarkan bakal memberi bantuan kepada Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang bekerja di luar negeri. Akun Facebook dengan nama "Bantuan KDM" (arsip) menyebarkan narasi ini lewat video berdurasi 11 detik.

ADVERTISEMENT

Akun Facebook yang memakai foto profil gambar KDM itu memperlihatkan rekaman KDM menyusuri sawah. Dalam video KDM tampak mengenakan kemeja putih dengan ikat kepala khas Dedi Mulyadi. KDM mengatakan dirinya akan berbagi rezeki.

let gpt_inline2 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline2.cmd.push(function() {gpt_inline2.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-2', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline2-passback').addService(gpt_inline2.pubads());gpt_inline2.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline2.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline2.enableServices();gpt_inline2.display('gpt-inline2-passback');});

"Assalamualaikum warga Indonesia saya KDM, berbagi rezeki kepada TKI TKW yang berada di luar negeri semoga kalian beruntung," begitu bunyi audio yang memang menyerupai suara Dedi Mulyadi.

let gpt_inline3 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline3.cmd.push(function() {gpt_inline3.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-3', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline3-passback').addService(gpt_inline3.pubads());gpt_inline3.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline3.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline3.enableServices();gpt_inline3.display('gpt-inline3-passback');});

#gpt-inline3-passback{text-align:center;}

Periksa Fakta Tidak Benar Video KDM Umumkan Bantuan untuk TKI dan TKW.

let gpt_inline4 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline4.cmd.push(function() {gpt_inline4.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-4', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline4-passback').addService(gpt_inline4.pubads());gpt_inline4.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline4.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline4.enableServices();gpt_inline4.display('gpt-inline4-passback');});

#gpt-inline4-passback{text-align:center;}

Kemudian dalam keterangannya, akun pengunggah mengajak masyarakat untuk menghubungi lewat pesan Facebook atau Messenger. Bantuan ini disebut sebagai bagian dari fokus KDM memperhatikan TKI/TKW yang menjadi tulang punggung keluarga.

Sejak beredar pada Minggu (26/10/2025) sampai Selasa (28/10/2025), video ini sudah dibagikan ke satu orang lainnya, dan memperoleh 202 likes serta 41 komentar. Di antara komentar yang beragam, ada seorang warganet yang menceritakan dirinya kerja di Malaysia dan belum pernah mendapat bantuan.

Pesan tersebut lantas dibalas akun pengunggah dan warganet diminta untuk mengirimkan nomor WhatsApp guna menerima uang senilai Rp50 juta.

ADVERTISEMENT

Namun, benarkah kabar bantuan dari Dedi Mulyadi ini?

Hasil Cek Fakta

Sebagai langkah awal, Tim Riset Tirto mencoba mengecek informasi akun pengunggah yang mengatasnamakan KDM. Akun itu bukanlah akun asli KDM dan diketahui baru dibuat pada 26 Oktober tahun ini, alias sama seperti tanggal unggahan.

Di beranda akun “Bantuan KDM” tak terlihat adanya unggahan lain selain video KDM berbagi bantuan kepada TKI dan TKW. Saat awal-awal dibikin, akun tersebut juga hanya memasang foto profil dan foto cover bergambar sosok Dedi Mulyadi.

Jika video KDM diamati dengan saksama, sebetulnya terdapat tanda-tanda adanya keterlibatan kecerdasan buatan/AI. Sebab, audio yang menyerupai suara Dedi Mulyadi itu tidak sesuai dengan gerak bibir KDM dalam video.

Untuk membuktikan hal tersebut, Tirto mengecek video ini dengan bantuan Hive Moderation. Hasilnya, kemungkinan audionya dihasilkan oleh generatif AI atau deepfake memang mencapai 99 persen.

Tim Riset Tirto lalu mencari tahu konteks asli video KDM. Dengan menyalin tangkapan layar klip itu ke mesin penelusuran Google Image, kami menemukan bahwa video aslinya berasal dari akun Facebook resmi “Kang Dedi Mulyadi” yang bercentang biru.

Dalam klip asli, KDM sedang berbicara soal mendidik anak, bukan bagi-bagi bantuan. Dedi bilang, ketika menitipkan anak ke sekolah, maka orang tua sudah mempercayakan sepenuhnya kepada guru, untuk melakukan pendidikan pada anak-anak kita.

“Manakala anak kita berbuat kenakalan di sekolah dan gurunya memberikan hukuman dan hukuman itu masih dalam batas kewajaran, maka kita harus menerimanya. Dan ketika pulang sekolah ketika anak kita mendapat hukuman dari gurunya, kita harus memberikan hukuman lagi agar anak kita merasa bahwa dirinya melakukan tindakan yang salah,” kata KDM dalam video asli.

Dia menceritakan soal upaya pihaknya membangun hubungan guru dan orang tua siswa yang konstruktif dan punya landasan hukum. Sebelum orang tua menyerahkan anaknya ke sekolah, Pemprov Jawa Barat menandatangani surat pernyataan, yang didalamnya menyatakan tidak akan mempidanakan guru yang memberikan hukuman pada anaknya dengan tujuan memberikan pendidikan

Sepanjang 2 menit 22 detik, KDM sama sekali tidak menyinggung soal bantuan kepada TKI dan TKW. Itu artinya, audio video tersebut telah dimanipulasi menggunakan AI.

Kesimpulan

Hasil penelusuran fakta menunjukkan bahwa video Dedi Mulyadi berbagi bantuan kepada TKI dan TKW bersifat altered video atau video yang dimanipulasi.

Tirto mengecek video ini dengan bantuan Hive Moderation. Hasilnya, kemungkinan audionya dihasilkan oleh Generatif AI atau deepfake mencapai 99 persen.

Dalam klip asli, KDM sedang berbicara soal mendidik anak, bukan bagi-bagi bantuan.

==

Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.

closeAdvertisementsgeneral_URL_gpt_producer-20251015-11:53CANCELNEXT VIDEOPausePlay% buffered00:0000:0001:21UnmuteMutePlayPowered by GliaStudios